BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 86 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 1
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Kebumen. 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Kebumen. 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. pelaksanaan pelayanan medis; d. pelaksanaan pelayanan keperawatan; e. pelaksanaan pelayanan rujukan; f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan administrasi umum dan pertanggungjawaban keuangan; i. pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga Rumah Sakit; j. pelaksanaan pelayanan penunjang lainnya; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Bagian merupakan unsur pembantu Direktur yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur. (7) Sub Bagian dan Seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat membentuk satuan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi. Pasal 5 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan serta unsur penunjang lainnya dengan Peraturan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3
Bagian Kedua Direktur Pasal 6 Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan pemasaran kepada semua unsur dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pemasaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Diklat; c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan, transportasi, keamanan, ketertiban dan informasi; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, kendaraan dinas, keamanan, ketertiban, informasi, keprotokolan, hukum, pemasaran serta pembinaan organisasi dan tata laksana. (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang meliputi kebutuhan material, finansial, personal dan fungsi sosial rumah sakit. (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, penerimaan, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, penelitian serta pendidikan dan pelatihan. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Medis Pasal 10 Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, rekam medis dan rujukan serta asuhan keperawatan.
4
Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medis; b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis; d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan; e. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap; f. pelaksanaan urusan administrasi dan registrasi pasien, rekam medis, rujukan dan penyimpanan dokumen medis, surat keterangan medis dan pelaporan; g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien; dan h. pelaksanaan asuhan keperawatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusuunan rencana dan program, menyelenggarakan, melaksanakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan pada rawat jalan dan rawat inap. (2) Seksi Rekam Medis dan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan kegiatan, menghimpun, memelihara, mensistematisasikan pelaksanaan administrasi, registrasi pasien, catatan rekam medis dan menyelenggarakan pelaksanaan rujukan. Bagian Kelima Bidang Penunjang Medis dan Non Medis Pasal 13 Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program bidang penunjang medis dan non medis; b. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis; c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan medis dan penunjang medis; d. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 15 (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan pengkoordinasian, mengatur dan mengendalikan kebutuhan pelaksanakan kegiatan penunjang medis. (2) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, mengatur dan mengendalikan kebutuhan pelaksanakan kegiatan penunjang non medis. 5
Bagian Keenam Bidang Keuangan Pasal 16 Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, mobilisasi dana dan pelaporan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta pelaksanaan verifikasi dan akuntansi; b. pengkoordinasian pelaksanaan anggaran, mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan; c. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi; d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 18 (1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, mobilisasi dana, tata usaha keuangan, perbendaharaan serta pertanggungjawaban keuangan. (2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan serta menyelenggarakan akuntansi/pembukuan keuangan.
BAB IV TATA KERJA Pasal 19 Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, serta pimpinan satuan organisasi pada unsur penunjang lainnya dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
6
Pasal 20 (1) (2) (3) (4) (5)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008
BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 86
7
