BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24). MEMUTUSKAN : Menetapkan
BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS : PERATURAN POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika adalah Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika Kabupaten Kebumen.
2
7.
8.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informasi dan telematika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi, komunikasi dan telematika; b. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik maupun internal Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan non teknis pengembangan hardware, software, networking, brainware, radio, televisi lokal, website, multimedia dan jasa telekomunikasi; d. pelaksanaan pengumpulan data dari berbagai sumber data, mengelola data, verifikasi data dan menyusun materi informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan; e. pelaksanaan penyusunan dokumentasi data dan informasi serta menyajikannya dalam berbagai media melalui saluran internal Pemerintah Daerah dan media serta kegiatan pameran; f. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama antar lembaga dan media; g. pelaksanaan penetapan standar, prosedur dan analisa dalam pembangunan dan pengembangan hardware, software, website, multimedia, radio dan televisi lokal serta jasa telekomunikasi; h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hardware, software, website, multimedia, radio dan televisi lokal serta jasa telekomunikasi sebagai media informasi programprogram Pemerintah Daerah; i. pelaksanaan dan pendukung pelayanan internal Pemerintah Daerah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; j. pelaksanaan penyiapan bahan, perencanaan produksi materi komunikasi dan promosi; dan k. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen dalam rangka pembinaan sumber daya manusia di bidang informasi, komunikasi dan teknologi informasi/komputer.
3
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (7) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 4
d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Informasi dan Komunikasi Pasal 9 Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data dan informasi, penulisan naskah sambutan Bupati dan penerbitan media cetak, penyelenggaraan koordinasi kehumasan, mengadakan hubungan antara lembaga baik internal maupun eksternal, hubungan dengan media, pengelolaan dokumentasi, penyelenggaraan pameran, media luar ruang dan even khusus serta membuat produksi materi informasi dalam rangka promosi daerah. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan penyusunan program tahunan, pengumpulan data dan informasi, penulisan sambutan Bupati, dan penerbitan media cetak, penyelenggaraan koordinasi kehumasan serta hubungan antara lembaga baik internal maupun eksternal, hubungan media, pengelolaan dokumentasi, penyelenggaraan pameran, media luar ruang dan even khusus serta menyiapkan materi promosi daerah; b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pemaduan rencana di bidang pengumpulan data dan informasi, penulisan naskah sambutan bupati, serta penerbitan media cetak; c. penyelenggaraan koordinasi kehumasan dan hubungan antara lembaga internal maupun eksternal, media luar ruang dan even khusus, menyiapkan bahan dan menyusun materi promosi daerah; d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan, analisa dan evaluasi di bidang hubungan dengan media, dokumentasi, komunikasi internal dan eksternal serta pameran; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya Pasal 11 (1) Seksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, menyaring, dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan, membuat naskah sambutan Bupati dan penerbitan media cetak.
5
(2) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kehumasan serta mengadakan hubungan antara lembaga internal dan eksternal serta mempersiapkan bahan penyusunan program hubungan dengan media massa. (3) Seksi Dokumentasi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi data, informasi, foto dan audio visual, penerbitan serta penyelenggaraan pameran, media luar ruang dan even khusus. Bagian Kelima Bidang Telematika Pasal 12 Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang telematika yang meliputi pembangunan dan pengelolaan teknis teknologi informasi dan komunikasi, berupa manajemen hardware, software, networking, brainware, website, multi media maupun manajemen radio, televisi dan jasa telekomunikasi dengan melibatkan segenap unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi serta pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, melalui pengembangan dan pendayagunaan sistem jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, pengelolaan website, multimedia, maupun radio dan televisi lokal pada seluruh satuan kerja serta pengembangan sumber daya manusia di bidang telematika. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Telematika mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan non teknis pengembangan hardware, software, networking, brainware, radio, televisi lokal, multimedia dan jasa telekomunikasi; b. pelaksanaan penetapan standar, prosedur dan analisa dalam pembangunan dan pengembangan hardware, software, website, multimedia, radio dan televisi lokal, serta jasa telekomunikasi; c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hardware, software, website, multimedia, radio dan televisi lokal, serta jasa telekomunikasi sebagai media informasi programprogram Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan dan pendukung pelayanan internal Pemerintah Daerah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; e. pelaksanaan bimbingan teknis secara teknis terstruktur dan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya Pasal 14 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai tugas melaksanakan manajemen di bidang perangkat keras (hardware) dan jaringan (networking) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana telematika pada seluruh satuan kerja serta peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi. (2) Seksi Pengelolaan Program dan Multi Media mempunyai tugas melaksanakan manajemen di bidang software yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem informasi dan multimedia pada seluruh satuan kerja serta peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi. (3) Seksi Radio dan Televisi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan siaran dan pemberitaan melalui radio dan televisi, menyelenggarakan kegiatan siaran radio dan televisi guna menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah serta mengevaluasi dan meneliti dampak siaran radio dan televisi. 6
BAB IV TATA KERJA Pasal 15 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 16 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008
7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 78
8
