BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2
8.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan Kabupaten/desa dan jalan kota, jalan umum beserta segala bangunan turutannya; c. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; d. pelaksanaan pengelolaan manajemen jalan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan jalan dan pengawasan jalan; e. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, litbang jasa konstruksi, peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi; f. pelaksanaan pengawasan tata lingkungan, penetapan kebijakan dan strategi perkotaan dan pedesaan, penetapan Peraturan Daerah mengenai pengembangan perkotaan dan pedesaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan; g. pelaksanaan pengelolaan pertamanan, kebersihan kota, pohon ayoman, lapangan, tempat pekuburan umum, pesanggrahan dan penyeberangan-penyeberangan; h. pelaksanaan pengamanan, pengendalian teknis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 3
(6) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaaan Umum. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Bina Marga Pasal 9 Bidang Bina Marga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan, pemeliharaan, perawatan jalan dan jembatan yang meliputi 4
perencanaan bina marga, kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan dan kegiatan pekerjaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perecanaan dan program kegiatan bidang Bina Marga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan Kabupaten, desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar kawasan dan antar daerah; c. pelaksanaan penyusunan pedoman operasional dan penetapan status jalan Kabupaten/ desa dan jalan kota; d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan serta perawatan jalan dan jembatan; e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; f. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Seksi Jalan mempunyai tugas penyusunan rencana dan program kegiatan pembangunan, peningkatan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pohon ayoman. (2) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pembangunan, peningkatan, pembinaan, bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang jembatan. (3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, penelitian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta penyelenggaraan administrasi teknik jalan dan jembatan. Bagian Kelima Bidang Cipta Karya Pasal 12 Bidang Cipta Karya mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang cipta karya yang meliputi perencanaan bangunan dan gedung, penyehatan lingkungan dan tata ruang serta penyusunan program jangka menengah atau tahunan di bidang cipta karya. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5
b. pembinaan teknik yang meliputi usaha-usaha kegiatan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya; c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan; d. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan administrasi teknik cipta karya; f. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan penyehatan lingkungan; g. perencanaan, penelitian dan pengawasan tata ruang; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan, perencanaan perumahan, pemukiman, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, melaksanakan pembangunan, pembinaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan mengkaji serta merumuskan pedoman persyaratan bangunan gedung dan melaksanakan administrasi teknik. (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan perencanaan dan penyuluhan, sosialisasi penyehatan perumahan dan pemukiman, perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik. (3) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta mempertimbangkan penerbitan izin lokasi, izin mendirikan bangunan serta izin membongkar. Bagian Keenam Bidang Bina Teknik Pasal 15 Bidang Bina Teknik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, perencanaan teknis, pengujian bidang konstruksi, mengelola alat berat, alat ukur serta melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembinaan jasa konstruksi. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanan teknis kegiatan; b. penyusunan rencana kerja dan anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran; c. pelaksanaan administrasi, penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium bahan konstruksi; d. pelaksanaan pelayanan jasa, pengujian dan penyebaran informasi teknologi konstruksi; e. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan operasional, pengendalian dan pengawasan peralatan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Teknik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan, perencanaan teknis, penyebaran informasi teknologi konstruksi, pelayanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi.
6
(2) Seksi Peralatan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas untuk perencanaan, pengaturan operasional, pengendalian, pengawasan, perbengkelan dan peralatan, pemantauan dan evaluasi secara teknik serta pengawasan pekerjaan dan memberikan petunjuk atas pelaksanaan pekerjaan. Bagian Ketujuh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Pasal 18 Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang kebersihan, pertamanan dan keindahan serta penerangan jalan umum. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan kegiatan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis, pertamanan, pemakaman umum dan lampu penerangan jalan umum; b. pelaksanaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan umum; c. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan lampu penerangan jalan umum;dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 (1) Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan, keindahan dan pemakaman umum, melaksanakan kegiatan pengawasan, penyusunan, memelihara perbaikan sarana dan prasarana kebersihan kota/daerah, pertamanan serta pemakaman umum, melaksanakan perumusan pembangunan pembinaan, pembimbingan serta pengembangan bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman umum. (2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan, penyusunan pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana, pemeliharaan lampu penerangan jalan umum serta melaksanakan perumusan pembangunan, pembimbingan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 21 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum. 7
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 22 UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan wilayah kerjanya. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPTD mempunyai fungsi: a. pelaksanaan program, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pekerjaan umum; b. pemeliharaan dan pengamanan aset Dinas di wilayah kerjanya; dan c. pelaksanaan pelaporan dan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 24 (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTD terdiri dari: a. UPTD Wilayah Gombong, dengan wilayah kerja : 1. Kecamatan Sempor; 2. Kecamatan Gombong; 3. Kecamatan Ayah; 4. Kecamatan Rowokele; dan 5. Kecamatan Buayan. b. UPTD Wilayah Karanganyar, dengan wilayah kerja : 1. Kecamatan Karanganyar; 2. Kecamatan Karanggayam; 3. Kecamatan Adimulyo; 4. Kecamatan Puring; dan 5. Kecamatan Kuwarasan. c. UPTD Wilayah Kebumen, dengan wilayah kerja : 1. Kecamatan Kebumen; 2. Kecamatan Pejagoan; 3. Kecamatan Sruweng; 4. Kecamatan Klirong; 5. Kecamatan Petanahan; 6. Kecamatan Karangsambung; 8
7. Kecamatan Sadang; dan 8. Kecamatan Alian. d. UPTD Wilayah Kutowinangun, dengan wilayah kerja : 1. Kecamatan Kutowinangun; 2. Kecamatan Buluspesantren; 3. Kecamatan Ambal; dan 4. Kecamatan Poncowarno. e. UPTD Wilayah Prembun, dengan wilayah kerja : 1. Kecamatan Prembun; 2. Kecamatan Mirit; 3. Kecamatan Padureso; dan 4. Kecamatan Bonorowo. Pasal 25 Kepala UPTD mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD. Pasal 26 Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian pada UPTD. BAB V TATA KERJA Pasal 27 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 28 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
9
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 67
10
