BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 1
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjunya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2
8. 9.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pembinaan umum dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitasi) berdasarkan standar yang telah ditetapkan; b. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTD merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 9 Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus, kesehatan ibu, anak, remaja, usia lanjut dan keluarga serta peningkatan gizi, penanggulangan masalah gizi masyarakat dan institusi.
4
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan program di bidang pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan analisis data serta pengembangan program pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan (kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut, kesehatan kerja dan haji), serta penanggulangan kegawat daruratan kesehatan; c. pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan analisis data serta pengembangan program pelayanan dan penanggulangan efek samping kontrasepsi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja dan usia lanjut di institusi pelayanan dasar dan rujukan; d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan anak sekolah; e. peningkatan gizi dan penanggulangan masalah gizi masyarakat melalui pemantauan gizi masyarakat dan institusi serta pelaksanaan upaya peningkatan dan penanggulangan masalah gizi; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus (kesehatan jiwa, indera, gigi dan mulut, kesehatan kerja dan haji), penanggulangan kegawatdaruratan kesehatan serta pelayanan dan penanggulangan efek samping kontrasepsi. (2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan remaja dan usia lanjut di institusi pelayanan dasar dan rujukan serta koordinasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan anak sekolah. (3) Seksi Gizi mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mengembangkan peningkatan gizi dan penanggulangan masalah gizi masyarakat melalui pemantauan gizi masyarakat dan institusi serta upaya peningkatan dan penanggulangan masalah gizi.
Bagian Kelima Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Pasal 12 Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengendalian masalah kesehatan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan pengembangan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan.
5
Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan kegiatan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; b. pelaksanaan kegiatan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; d. pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan program pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi: pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular, pengendalian penyakit bersumber binatang dan pengembangan program melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian. (2) Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan penanganan wabah dan bencana meliputi : imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit, kesehatan haji, penanganan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah, bencana dan masalah kesehatan melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian. (3) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan kesehatan lingkungan, meliputi: penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta limbah melalui kegiatan kemitraan, koordinasi dan penelitian. Bagian Keenam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pasal 15 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan serta kemitraan dan pemberdayaan kesehatan registrasi dan akreditasi. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan melalui pengembangan sistem informasi, desain metode dan alat promosi kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat;
6
c. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat ; d. menyelenggarakan registrasi, akreditasi, sertifikasi/lisensi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan; e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan kegiatan promosi kesehatan dan penelitian kesehatan melalui pengembangan sistem informasi, desain metode dan alat promosi kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat, kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat serta kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan, melalui pengembangan sistem informasi, desain metode dan penelitian kesehatan serta kajian masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat. (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan promosi kesehatan, kerja sama dan kemitraan serta pengembangan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat. (3) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta membina dan mengembangkan penyelenggaraan registrasi, akreditasi, sertifikasi/lisensi tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan. Bagian Ketujuh Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Pasal 18 Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan dan sarana kesehatan, meliputi: pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kegiatan jaminan kesehatan, sarana kesehatan dan perbekalan kesehatan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang jaminan dan sarana kesehatan; b. pelaksanaan kegiatan kajian perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan kesehatan masyarakat dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan; c. penyusunan kebutuhan sarana dan perbekalan kesehatan serta kefarmasian untuk pelayanan kesehatan masyarakat; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengembangan kegiatan kajian perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan kesehatan masyarakat dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
7
Pasal 20 (1) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan mengembangkan sarana dan peralatan kesehatan. (3) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, penyusunan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik di institusi pelayanan kesehatan, mutu keamanan obat, makanan dan minuman, perbekalan kesehatan dan obat asli Indonesia pada sarana produksi dan distribusinya.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 21 (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTD terdiri dari: a. UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1. Puskesmas Ayah I; 2. Puskesmas Ayah II; 3. Puskesmas Buayan; 4. Puskesmas Puring; 5. Puskesmas Petanahan; 6. Puskesmas Klirong I; 7. Puskesmas Klirong II; 8. Puskesmas Buluspesantren I; 9. Puskesmas Buluspesantren II; 10. Puskesmas Ambal I; 11. Puskesmas Ambal II; 12. Puskesmas Mirit; 13. Puskesmas Bonorowo; 14. Puskesmas Prembun; 15. Puskesmas Padureso; 16. Puskesmas Kutowinangun; 17. Puskesmas Alian; 8
18. Puskesmas Poncowarno; 19. Puskesmas Kebumen I; 20. Puskesmas Kebumen II; 21. Puskesmas Kebumen III; 22. Puskesmas Pejagoan; 23. Puskesmas Sruweng; 24. Puskesmas Adimulyo; 25. Puskesmas Kuwarasan; 26. Puskesmas Rowokele; 27. Puskesmas Sempor I; 28. Puskesmas Sempor II; 29. Puskesmas Gombong I; 30. Puskesmas Gombong II; 31. Puskesmas Karanganyar; 32. Puskesmas Karanggayam I; 33. Puskesmas Karanggayam II; 34. Puskesmas Karangsambung; dan 35. Puskesmas Sadang. b. UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru.
Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 23 UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan, pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan khusus dan lainnya serta pencatatan dan pelaporan; b. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader pembangunan kesehatan; dan c. pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.
9
Pasal 25 Kepala UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 26 Sub Bagian Tata Usaha UPTD Unit Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pemungutan retribusi.
Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pengobatan Penyakit Paru Pasal 27 UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengobatan penyakit paru.
Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penetapan diagnosa penyakit paru; b. pelaksanaan pengobatan penderita penyakit paru; c. perawatan penderita penyakit paru; dan d. pelaksanaan sistem rujukan (referral) dalam usaha pencegahan diagnosa.
Pasal 29 Kepala UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru.
Pasal 30 Sub Bagian Tata Usaha UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian pada UPTD Unit Pengobatan Penyakit Paru.
10
BAB V TATA KERJA Pasal 31 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 32 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 BUPATI KEBUMEN, ttd RUSTRININGSIH Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
11
SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR 69
12
