PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 45 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BUPATI KUNINGAN, Menimbang
:
a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78); 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan. 3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 4. Sekretaris Kuningan.
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.
3
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 2 Unsur Organisasi Dinas terdiri atas : a. Pimpinan adalah Kepala Dinas. b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat. c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi dan Fungsional.
Kelompok
Jabatan
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris Dinas, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program. c. Bidang Komunikasi, membawahkan : 1) Seksi Media Komunikasi; 2) Seksi Publikasi dan Informasi. d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, membawahkan: 1) Seksi Pengelolaan Data Elektronik; 2) Seksi Manajemen Sistem Informasi. e. Bidang Sarana dan membawahkan : 1) Seksi pengelolaan ISP; 2) Seksi Pengembangan Telekomunikasi
Prasarana Sarana
Telekomunikasi, dan
Prasarana
f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4
Bagian Ketiga Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika. b. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas; c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja dinas; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi sesuai dengan kewenangannya; c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas; d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; e. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; f. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas; h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksnaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya; i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program dinas serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas.
5
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan dinas; c. Penyusunan program dinas; d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat; b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas; c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas; d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas; e. Mengoordinasikan penyusunan program, anggaran serta pelaporan kegiatan dinas; f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas; h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas; i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. (4) Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program; Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumahtangga serta kepegawaian di lingkungan dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan dinas; b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas; c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
6
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas; c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan dinas; d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor; e. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas; f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan dinas; g. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas; h. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan karis/karsu; i. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan dinas; j. Mengoordinasikan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan dinas; k. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan dinas; l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas; m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas; b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas; c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
7
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana angaran dinas; c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran PAD sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya; d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan dinas; g. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas; h. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan dinas; i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas; j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; c. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan Rencana Strategis Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); c. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; d. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan tahunan dinas; e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
8
f. Menyiapkan bahan dan menyusun pelaporan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas; g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf perencana di lingkungan dinas; h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas; i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Paragraf 3 Bidang Komunikasi Pasal 9 (1) Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perijinan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang Media Komunikasi; b. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang Publikasi dan informasi. (3) Untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di bidang komunikasi; b. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang komunikasi; d. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang komunikasi; e. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang komunikasi; f. Menyiapkan dan mengusulkan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang komunikasi; g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. (4) Bidang Komunikasi membawahkan : a. Seksi Media Komunikasi ; b. Seksi Publikasi dan Informasi.
9
Pasal 10 (1) Seksi Media Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang media komunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Media Komunikasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan radio dan televisi termasuk pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi serta stasiun relay dan film; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala kabupaten. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Media Komunikasi mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang media komunikasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang media komunikasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang media komunikasi; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang media komunikasi; e. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan radio dan televisi, pembangunan studio dan pemabcar radio dan televisi serta stasiun stasiun relay dan film; f. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan komunikasi sosial, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan kemitraan media skala kabupaten; g. Melaksanakan penyiapan dan pemberian rekomendasi dan perizinan penyelenggaraan radio dan televisi, pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi, pendirian radio siaran, televisi dan stasiun relay; h. Melaksanakan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan radio, televisi dan film; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang media komunikasi; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
10
Pasal 11 (1) Seksi Publikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, penyiapan pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi dan informasi (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Publikasi dan Informasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan publikasi; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Publikasi dan Informasi mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan dan menyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang publikasi dan informasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang publikasi dan informasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang publikasi dan informasi; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang publikasi dan informasi; e. Melaksanakan program dan kegiatan penyiaran informasi pembangunan untuk memotivasi masyarakat agar berperan serta dalam program pembangunan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa; f. Melaksanakan program dan kegiatan penyebaran informasi melalui media luar ruang (spnduk, baliho, bando, bilboard dan gambar dinding); g. Melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tatap muka, media tradisional dan media baru serta pameran; h. Melaksanakan program dan kegiatan diseminasi informasi nasional; i. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi/perijinan penyebaran informasi dan penyelenggaraan pameran serta penjualan laser disc, VCD, DVD; j. Melaksanakan pengawasan dan penertiban penyebaran informasi, penyelenggaran pameran dan penjualan laser disc, VCD, DVD; k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang publikasi dan informasi; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
11
Paragraf 4 Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pasal 12 (1) Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengolahan data elektronik pada sebagian ruang lingkup aplikasi telematika; b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan manajemen sistem informasi pada pada ruang lingkup aplikasi telematika. (3) Untuk menyeleggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Sistem Informasi di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; e. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan sistem informasi pada ruang lingkup aplikasi telematika; g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (4) Bidang Pengembangan Sistem Informasi membawahkan : a. Seksi Pengolahan Data Elektronik ; b. Seksi Manajemen Sistem Informasi.
12
Pasal 13 (1) Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data elektronik pada sebagaian ruang lingkup ruang lingkup ntelematika. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan wibe site Pemerintah Kabupaten Kuningan; b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak, dan konten multimedia. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang pengembangan sistem informasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengolahan data elektronik; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang pengolahan data elektronik; e. Melaksanakan koordinas penerapan norma, kriteria dan pedoman interoperabilitas data elektronik, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak, dan konten multimedia; f. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan wibe site Pemerintah Kabupaten Kuningan dan pengelolaan nama sub domain go.id; g. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak, dan konten multimedia h. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengolahan data elektronik; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
13
Pasal 14 (1) Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen sistem informasi pada sebagian ruang lingkup telematika. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang egovernment, e business, pemberdayaan telematika, standarisasi dan audit aplikasi telematika. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang manajemen sistem informasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang manajemen sistem informasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang manajemen sistem informasi; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang manajemen sistem informasi; e. Melaksanakan program dan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang e-government meliputi infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan pemerintahan, apilkasi layanan publik, dan tatalaksana serta interoperabilitas inplementasi pengembangan e government; f. Melaksanakan program dan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan e-business meliputi bidang aplikasi politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pengembangan akses informasi di bidang e-bisiness pelaksanaan pendaftaran Certification Authority (CA); g. Melaksanakan program dan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan telematika meliputi sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengembangan e-literacy, e-learning, e-skill, dan e-usaha serta akses sharing informasi dan kemitraan di bidang pemberdayaan telematika, fasilitas dan penentuan lokasi, sarana, prasarana dan sumber daya telematika dalam wilayah di kecamatan/desa;
14
h. Melaksanakan program dan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang standarisasi dan audit, aplikasi telematika meliputi kebijakan norma, standar, pedoman dan kriteria tentang standarisasi aplikasi telematika, implementasi standar nasional indonesia lingkup aplikasi telematika, pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi telematika, cross sertifikasi dan kerjasama, standarisasi serta audit aplikasi telematika, pengembangan dan pemanfaatan sarana prasara standarisasi dan audit aplikasi telematika; i. Melaksanakan koordinasi interoperabilitas implementasi pengembangan e-government, pelaksanaan aplikasi politik, hukum dan keamanan, perekonomian, pendidikan rakyat di bidang e-business, pengembangan literacy, e-learning, e-skill, dan e-usaha serta akses sharing informasi dan kemitraan di bidang pemberdayaan telematika, fasilitas dan penentuan lokasi, sarana, prasarana dan sumber daya telematika dalam wilayah di kecamatan/desa; j. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang manajemen sistem informasi; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5 Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pasal 15 (1) Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi pada ruang lingkup Internet, Service profider (ISP); b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi pada ruang lingkup penyelenggaraan pos pedesaan dan jasa titipan.
15
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; e. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi f. Menyiapkan dan mengusulkan pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi, g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; h. Melaksakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (4) Bidang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, membawahkan : a. Seksi Pengelolaan Internet Service Provider (ISP); b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.
Pasal 16 (1) Seksi Pengelolaan Internet Service Provider (ISP) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Internet Service Provider (ISP). (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Internet Service Provider (ISP) mempunyai tugas : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengendalian jasa jaringan intranet dan internet; (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Internet Service Provider (ISP) mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di bidang Pengelolaan Internet Service Provider (ISP); b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Internet Service Provider (ISP);
16
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pengelolaan Internet Service Provider (ISP); d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Internet Service Provider (ISP); e. Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana jaringan intranet dan internet; f. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan intranet dan internet; g. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan konektivitas intranet dan internet; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Pasal 17 (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, penyiapan dan pemberian rekomendasi dan perijinan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pos pedesaan dan jasa usaha titipan. (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi mempunyai uraian tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi; b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi; d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi; e. Melakukan program dan kegiatan pembinaan dan bimbigan teknis penyelenggaraan pos pedesaan dan jasa titipan; f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan sarana dan prasarana pengembangan telekomunikasi; g. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan serta bimbingan teknis penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal dan khusus;
17
h. Melaksanakan kegiatan di bidanng jasa dan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal dan khusus; i. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan perijinan jasa titipan, penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan tetutup lokal, pelayanan telekomunikasi universal, instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) kantor cabang dan loket pelayanan operator, pelayanan instalasi (IKR/IKG), penggunaan spektrum frekuensi radio dan TV lokal dengan mengacu pada alokasi spektrum frekuensi nasional, IMB menara telekomunikasi, galian kabel telekomunikasi, HO (hider ordonantie), instalasi penangkal petir, instalasi genset dan usaha perdagangan, alat perangkat telemomunikasi; j. Melaksanakan penertiban jasa titipan kantor agen, penyelenggaraan atas ketentuan sertifikasi dan pengadaan alat perangkat postel serta pelanggaraan standarisasi pos dan telekomunikasi; k. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan filateli, penyelenggaraan telekomunikasi cakupan Kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelengaraan telekomunikasi selular atau sejenis; l. Melaksanakan kegiatan panggilan darurat telekomunikasi; m. Melaksanakan pengujian alat perangkat Postel yang dilakukan oleh balai uji; n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 (1) Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal BUPATI KUNINGAN,
AANG HAMID SUGANDA Diundangkan di Kuningan Pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,
DJAMALUDDIN NOER
BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2008, NOMOR
