BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. Undang-Undang Kedokteran;
Nomor
29
Tahun
2004
Tentang
Praktek
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-2-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Nomor 512 Tahun 2007 Tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktek Perawat; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2002 Tentang Regitrasi dan Praktek Bidan; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2003 Tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten Apoteker; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
Nomor Teknis
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Banyuwangi; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D); 22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, meliputi LKM, PKJM-KKO dan Puskesmas; i. Laboratorium Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat LKM adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; j. Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat, selanjutnya disingkat PKJM-KKO adalah Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; k. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja tertentu; l. Kepala Puskesmas, adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas; m. Kepala LKM, adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan di LKM; n. Kepala PKJM-KKO adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan di UPTD PKJM-KKO; o. Staf UPTD, adalah staf UPTD LKM, PKJM-KKO dan Puskesmas, terdiri atas unsur tenaga kesehatan medis, tenaga kesehatan non medis dan tenaga non kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh UPTD; p. Unit Fungsional adalah unit yang melaksanakan pelayanan di UPTD;
-4-
q. Unit Puskesmas Pembantu, selanjutnya disingkat Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas; r. Unit Puskesmas Keliling, selanjutnya disingkat Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan; s. Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 10 unit; t. Unit Bidan Desa, adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja per desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas; u. Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya; v. Pos Pelayanan Terpadu, selanjutnya disingkat Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, optimal, berkualitas dan cerdas. BAB II TUGAS POKOK UPTD Pasal 2 (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
-5-
BAB III JENIS UPTD Pasal 3 UPTD Kesehatan terdiri dari: a. UPTD LKM; b. UPTD PKJM-KKO; c. UPTD Puskesmas. Pasal 4 (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari: 1. UPTD Puskesmas Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo 2. UPTD Puskesmas Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo 3. UPTD Puskesmas Kelir di Kecamatan Kalipuro 4. UPTD Puskesmas Klatak di Kecamatan Kalipuro 5. UPTD Puskesmas Mojopanggung di Kecamatan Giri 6. UPTD Puskesmas Paspan di Kecamatan Glagah 7. UPTD Puskesmas Licin di Kecamatan Licin 8. UPTD Puskesmas Sobo di Kecamatan Banyuwangi 9. UPTD Puskesmas Singotrunan di Kecamatan Banyuwangi 10. UPTD Puskesmas Kertosari di Kecamatan Banyuwangi 11. UPTD Puskesmas Kabat di Kecamatan Kabat 12. UPTD Puskesmas Badean di Kecamatan Kabat 13. UPTD Puskesmas Gitik di Kecamatan Rogojampi 14. UPTD Puskesmas Gladag di Kecamatan Rogojampi 15. UPTD Puskesmas Songgon di Kecamatan Songgon 16. UPTD Puskesmas Singojuruh di Kecamatan Singojuruh 17. UPTD Puskesmas Kebaman di Kecamatan Srono 18. UPTD Puskesmas Parijatah Kulon di Kecamatan Srono 19. UPTD Puskesmas Wonosobo di Kecamatan Srono 20. UPTD Puskesmas Kedungrejo di Kecamatan Muncar
-6-
21. Sumberberas 22. 23. Tembokrejo 24. Tegaldlimo 25. Kedungwungu 26. Purwoharjo 27. 28. 29. 30. 31. Yosomulyo 32. 33. Kulon 34. Kembiritan 35. 36. Karangsari 37. 38. Sepanjang 39. Tulungrejo 40. Kulon 41. Kebondalem 42. 43. Pesanggaran 44. Sumberagung 45.
UPTD Puskesmas di Kecamatan Muncar UPTD Puskesmas Tapanrejo di Kecamatan Muncar UPTD Puskesmas di Kecamatan Muncar UPTD Puskesmas di Kecamatan Tegaldlimo UPTD Puskesmas di Kecamatan Tegaldlimo UPTD Puskesmas di Kecamatan Purwoharjo UPTD Puskesmas Grajagan di Kecamatan Purwoharjo UPTD Puskesmas Benculuk di Kecamatan Cluring UPTD Puskesmas Tampo di Kecamatan Cluring UPTD Puskesmas Jajag di Kecamatan Gambiran UPTD Puskesmas di Kecamatan Gambiran UPTD Puskesmas Tegalsari di Kecamatan Tegalsari UPTD Puskesmas Genteng di Kecamatan Genteng UPTD Puskesmas di Kecamatan Genteng UPTD Puskesmas Sempu di Kecamatan Sempu UPTD Puskesmas di Kecamatan Sempu UPTD Puskesmas Gendoh di Kecamatan Sempu UPTD Puskesmas di Kecamatan Glenmore UPTD Puskesmas di Kecamatan Glenmore UPTD Puskesmas Kalibaru di Kecamatan Kalibaru UPTD Puskesmas di Kecamatan Bangorejo UPTD Puskesmas Sambirejo di Kecamatan Bangorejo UPTD Puskesmas di Kecamatan Pesanggaran UPTD Puskesmas di Kecamatan Pesanggaran UPTD Puskesmas Siliragung di Kecamatan Siliragung
(2) UPTD Puskesmas, terdapat jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas: a. Unit upaya kesehatan, terdiri atas program pencegahan dan pemberantasan penyakit, program imunisasi, program
-7-
b. c. d. e. f. g. h. i.
kesehatan lingkungan, program kesehatan keluarga, program gizi, program keluarga berencana, program penyuluhan, program kesehatan matra; Unit penunjang (laboratorium, gudang obat, apotik); Unit rawat inap, bagi Puskesmas dengan rawat inap; Unit Puskesmas Pembantu; Unit Puskesmas Keliling; Unit Bidan Di Desa; Polindes/Ponkesdes; Poskesdes; Posyandu.
(3) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD; BAB V FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Pertama UPTD LKM Pasal 6 (1) UPTD LKM mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan kegiatan preventif sebagai penunjang upaya kuratif dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat; b. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidangnya dengan lintas program dan lintas sektor terkait; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Kepala UPTD LKM mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
-8-
b.
mengelola anggaran, sarana dan prasarana di LKM sesuai peraturan yang berlaku; a. melakukan pemeriksaan sediaan darah, urine, kimia klinik, faeces dan imunologi. b. melakukan pemeriksaan sediaan makanan, minuman, air dan udara. c. melakukan pemeriksaan bahan lainnya untuk pemeriksaan klinik dan parameter lingkungan. d. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan laboratorium kepada Kepala Dinas Kesehatan; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua UPTD PKJM-KKO Pasal 7 (1) UPTD PKJM-KKO mempunyai fungsi: a. pelayanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (UKJM) yang bersifat promotif dan preventif, melalui program-program kesehatan sesuai unit yang ada di PKJM-KKO; b. pelayanan Upaya Kesehatan Jiwa Perorangan (UKJP) yang bersifat kuratif dan rehabilitatif melalui program-program kesehatan sesuai unit yang ada di PKJM-KKO; c. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya; d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidangnya dengan lintas program dan lintas sektor terkait; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Kepala UPTD-PKJM-KKO mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan pelayanan terhadap ketergantungan obat; b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten; c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di PKJM-KKO sesuai peraturan yang berlaku; d. melaksanakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan jiwa masyarakat melalui tumbuh kembang anak-anak dan remaja; e. melaksanakan upaya peningkatan keseimbangan jiwa masyarakat dengan penyesuaian bakat, kemampuan dan suasana kerja; f. mendorong kemandirian masyarakat untuk mempertinggi taraf kesehatan jiwa dalam hubungan dengan individu, keluarga dan masyarakat;
-9-
g. membangun dan mengembangkan pusat kesehatan jiwa yang mampu memberikan pelayanan prima. h. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan di PKJM-KKO; i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas. Bagian Ketiga UPTD Puskesmas Pasal 8 (1) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan Upaya Kesehatan, yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Peningkatan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan; b. pelaksanaan pembangunan kesehatan terkait pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan; c. pelaksanaan kegiatan surveilans (pengamatan penyakit), penentuan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah kerja puskesmas dan menggerakkan petugas puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah, bencana alam dan musibah masal lainnya, bersama Dinas Kesehatan; d. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas; e. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok: a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan tahunan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten; c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku; d. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi: - upaya kesehatan perorangan; - upaya kesehatan masyarakat; - pemberdayaan masyarakat;
-10-
e.
f.
g.
h.
i.
j. k. l. m. n.
- pelayanan PPGD, PPGDON, KLB dan musibah masal lainnya; melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya; melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan bagi pasien dengan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan yang berlaku apabila alokasi sediaan farmasi/perbekalan kesehatan yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan atau atas kehendak pasien; melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah; melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya; evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Kesehatan; mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas. Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha masing-masing UPTD mempunyai tugas: a. menyusun program kerja UPTD; b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan; c. melaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan; d. melaksanaakan pengelolaan ketatausahaan; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. g. melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD. Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 (1) Tenaga fungsional bidang kesehatan di UPTD mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya, mengacu pada peran UPTD sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
-11-
(2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPTD ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
BAB VI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI UPTD Pasal 11 (1) Anggaran program dan kegiatan untuk UPTD berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah; (2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran kesehatan untuk UPTD dilakukan oleh Dinas Kesehatan. UPTD harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Dinas Kesehatan; BAB VII TATA KERJA Pasal 12 (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya; (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas; (3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; (4) Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati.
-12-
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 26 Agustus 2011 BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 26 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR
-13-
RANCANGAN PERATURAN BUPATI Bagian Keenam
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10
UPTD PENDIDIKAN DI KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
-14-
