BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1. 2.
3.
4. 5. 6.
7.
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tercantum dalam konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2
8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB. 53/MEN/2001 dan Nomor 40 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB. 54/MEN/2001 dan Nomor 41 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 /MEN /SJ/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, dimana telah dibentuk Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) salah satu pusatnya adalah PUSBANGLUH-KP; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; e. Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi ; f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 2, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; dan d. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kelautan; d. Bidang Perikanan; e. Bidang Wasdal Kelautan dan Perikanan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Kelautan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. (4) Bidang Perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Petani Ikan; b. Seksi Peningkatan Produktifitas Hasil Ikan. (5) Bidang Wasdal Kelautan dan Perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Wasdal Kelautan; b. Seksi Wasdal Perikanan.
4
Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan ; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan; e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum, kepegawaian, dan keuangan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelayanan administrasi ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. Pengelolaan administrasi kantor, pemeliharaan gedung dan keamanan kantor ; e. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ; f. Penyediaan informasi, pelaporan dan dokumentasi ; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ; b. Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor ; c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan perjalanan dinas ; d. Menyiapkan bahan untuk menyusun pedoman dan ketatalaksanaan ; e. Mengelola administrasi perjalanan dinas; f. Melaksanakan tugas keprotokolan; g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian; h. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran; b. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya ; c. Melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ; d. Menyusun rencana kebutuhan barang ;
6
e. Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; f. Melaksanakan tata usaha barang dan perlengkapan ; g. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya. (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mensistematisasi data untuk bahan penyusunan program ; b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program ; c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program ; d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Kelautan Pasal 9 (1)
Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang kelautan ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan rencana pengelolaan potensi sumberdaya kelautan; b. Pelaksanaan penyusunan dan pengaturan tata ruang eksplorasi, eskploitasi, konservasi sumberdaya kelautan, termasuk suaka laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi; c. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi serta pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi pembangunan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana dasar kelautan; e. Pelaksanaan, bimbingan , pembinaan dan pelayanan di bidang kelautan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
(3)
Kepala Bidang Kelautan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Kelautan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Merencanakan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan; c. Menyusun dan mengatur tata ruang eksplorasi, eskploitasi, konservasi sumberdaya kelautan, termasuk suaka laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi; d. Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi serta pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi pembangunan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana dasar kelautan;
7
f. Melaksanakan, bimbingan , pembinaan dan pelayanan di bidang kelautan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pesisir; konservasi, mitigasi alam, pulau-pulau kecil, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Tambang Laut, Suaka Laut, Lalu Lintas laut dll. c. Inventarisasi, identifikasi, menyusun dan merencanakan tata ruang pesisir serta prasarana dan sarana dasar masyarakat pesisir.; d. Merencanakan kebutuhan dan mendayagunakan lembaga, Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir; e. Melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring, supervisi pemberdayaan masyarakat pesisir. f. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan potensi kerusakan terhadap sumberdaya kelautan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2). Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi potensi sumberdaya kelautan; c. Menyusun dan merencanakan tata ruang pengelolaan sumberdaya ikan; d. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan e. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
8
f. Melaksanakan pengembangan dan rekayasa teknologi penangkapan ikan; g. Memberikan bimbingan dan pembinaan pengelolaan sumberdaya ikan terhadap nelayan; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Perikanan Pasal 11 (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perikanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan dan pengelolaan budidaya perikanan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan. b. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan upaya pengembangan dan rekayasa teknologi perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran. c. Perencanaan dan upaya pengembangan usaha perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. Pelaksanaan bimbingan,dan pembinaan untuk menumbuhkan minat terhadap busidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan dan pengelolaan budidaya perikanan dan pengolahan pemasaran hasil perikanan. c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan upaya pengembangan dan rekayasa teknologi perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran. d. Merencanakan dan upaya pengembangan usaha perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9
e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; f. Melaksanakan bimbingan,dan pembinaan untuk menumbuhkan minat terhadap budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12 (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Petani Ikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pemberdayaan Petani Ikan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi petani ikan/pembudidaya ikan termasuk memfasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar perikanan budidaya; c. Menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, tepat pasar yang disesuaikan dengan potensi; d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis perikanan budidaya. e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan menyusun pola penyebaran pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan; f. Melaksanakan persiapan, pengembangan, pengujian sertifikasi benih yang siap diusahakan dan diedarkan; g. Memfasilitasi penyediaan induk unggul, benih unggul serta pemasaran ikan bagi petani ikan h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Peningkatan Produktifitas Hasil Ikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Peningkatan Produktifitas Hasil Ikan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan termasuk memfasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
10
c. Menyusun dan melaksanakan pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tepat teknologi, tepat komoditi, tepat pasar yang disesuaikan dengan potensi d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan menyusun pola pembinaan mutu hasil perikanan; f. Melaksanakan persiapan, pengembangan, pengujian sertifikasi mutu dan unit pengolahan hasil perikanan ; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Kelima Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kelautan Dan Perikanan Pasal 13 (1) Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi, Identifikasi, analisis dan pemetaan pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan ; b. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, serta memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan; c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian kelautan dan perikanan ; d. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya yang melibatkan pengawas fungsional; e. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan dan pembinaan terhadap proses perijinan usaha kelautan dan perikanan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
11
b. Pelaksanaan inventarisasi, Identifikasi, analisis dan pemetaan pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan ; c. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, serta memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian kelautan dan perikanan ; e. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya yang melibatkan pengawas fungsional; f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan dan pembinaan terhadap proses perijinan usaha kelautan dan perikanan; Pasal 14 (1) Kepala Seksi Wasdal Kelautan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Wasdal Kelautan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa dan pemetaan Pengawasan Dan Pengendalian yang berpotensi rawan pelanggaran dan kejahatan Sumberdaya Kelautan; c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan; d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa, pengendalian dan proses perizinan usaha kelautan ; e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban pengawasan dan pengendalian perizinan usaha kelautan; f. Melaksanakan bimbingan, penegakan hukum serta operasi penertiban pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Wasdal Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Wasdal Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pemetaan pengawasan dan pengendalian yang berpotensi rawan pelanggaran dan kejahatan Sumberdaya Perikanan ; c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian Sumberdaya perikanan;
12
d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa, pengendalian dan proses perizinan usaha perikanan ; e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban pengawasan dan pengendalian perizinan perikanan; f. Melaksanakan bimbingan, penengakan hukum serta operasi pengawasan, penertiban dan pengendalian perikanan sesuai kewenangan kabupaten ; g. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penertiban pengawasan, dan pengendalian sumberdaya perikanan ; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; (6) Tenaga fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 16 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
13
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing. Pasal 17 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berkewajiban : a. Menyusun Rencana Kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 18 Kepala Dinas bekewajiban memberikan pembinaan di bidang Kelautan dan Perikanan kepada kecamatan. Pasal 19 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
14
Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd RATNA ANI LESTARI, SE.MM Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 11/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
