BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Daerah Kabupaten Banyuwangi;
Pemerintah Republik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Organisasi Perangkat
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pememrintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
2 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; f. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah ; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan ; c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ; d. Asisten Administrasi Umum ; (2) Asisten Pemerintahan dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Bagian Hukum, terdiri dari : - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; - Sub Bagian Bantuan Hukum; b. Bagian Pemerintahan, terdiri dari : - Sub Bagian Pemerintahan Umum ; - Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kel ; c. Bagian Organisasi, tediri dari : - Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja ; - Sub Bagian Tata Laksana ; (3) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Bagian Perekonomian terdiri dari : - Sub Bagian Ekonomi ; - Sub Bagian Pengendalian Ekonomi ; b. Bagian Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari : - Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ; - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ; c. Bagian Humas terdiri dari : - Sub Bagian Pelayanan Informasi ; - Sub Bagian Pengolahan Informasi ; (4) Asisten Administrasi Umum dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi: a. Bagian Perlengkapan terdiri dari : - Sub Bagian Pengadaan dan Analisa Kebutuhan Bahan ; - Sub Bagian Inventarisasi ; b. Bagian Umum terdiri dari : - Sub Bagian Urusan Dalam dan Santel ; - Sub Bagian Tata Usaha ; c. Bagian Protokol terdiri dari : - Sub Bagian Acara ; - Sub Bagian Pelayanan Tamu ; (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
4 BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretaris Daerah Pasal 5 Sekretaris Daerah mempunyai tugas : a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ; b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; c. Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan ; d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah ; e. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati. Bagian Kedua Asisten Pemerintahan Pasal 6 (1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Organisasi, dan Hukum; (2) Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Pemerintahan meliputi : a. Inspektorat; b. Badan Kepegawaian dan Diklat; c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas; d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; e. Sekretariat DPRD; f. Kantor Pelayanan Perijinan; g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kecamatan; i. Kelurahan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan; b. Perumusan kebijakan Peraturan Perundang-undangan ; c. Perumusan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik; d. Penyelenggaraan pembinaan Organisasi ; e. Penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dan Lurah ; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan, perumusan Perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan Organisasi.
5 g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. (4) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan ; b. Merumuskan kebijakan Peraturan Perundang-undangan ; c. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik; d. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi ; e. Menyelengarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dan Lurah ; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, perumusan Perundang-undangan, pelayanan umum, dan pembinaan Organisasi. g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ; j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah. Paragraf 1 Bagian Hukum Pasal 7 (1) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam bidang hukum berupa perumusan kebijakan bidang hukum meliputi pengumpulan bahan, koordinasi dan meneliti perumusan Peraturan Perundang – Undangan, mendokumentasikan, mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum dan memberikan bantuan hukum kepada Aparat Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam perkara-perkara perdata dan Tata Usaha Negara; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah ; b. penelitian terhadap perumusan Peraturan Perundang – Undangan ; c. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan ; d penghimpunan Peraturan Perundang - undangan, mendokumentasikan serta mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum ; e. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ; f. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah ; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan. (3) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bagian Hukum sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah; b. mengumpulkan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah ;
6 c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
melakukan penelitian terhadap perumusan Peraturan Perundang – Undangan ; melakukan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan ; menghimpun Peraturan Perundang - undangan, mendokumentasikan serta mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum ; menyiapkan bahan pertimbangnan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ; melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah ; melakukan pengawasan penyelenggaraan bidang kenotarisan ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8
Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Perundang-undangan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Melakukan pemantauan perkembangan Produk Hukum Daerah pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah; c. Meneliti, mengumpulkan dan mengolah data Hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ; d. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan produk–produk Hukum Daerah lainnya ; e. Menelaah dan mengevaluasi Produk Hukum Daerah ; f. Menyelenggarakan sistim jaringan dan informasi Hukum ( SJDIH) ; g. Mengumpulkan bahan dokumentasi dan infomasi produk-produk Hukum ; h. Menerbitkan Lembaran Daerah dan buletin ; i. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk Hukum serta pelayanan informasi hukum dan perpustakaan ; j. Menyebarluaskan produk-produk Hukum ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 9 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah; b. Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan permasalahan Hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah ; c. Melakukan pelayanan dan nasehat hukum di dalam maupun di luar Pengadilan dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara kepada
7
d. e. f. g. h.
aparat Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ; menyelenggarakan sosialisasi Hukum ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Bagian Pemerintahan Pasal 10
(1)
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kel ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mempersiapkan bahan pembinaan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta penyusunan rencana program peningkatan prasarana fisik pemerintahan; b. pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan perangkat Desa, administrasi desa/kelurahan, kekayaan desa serta pengembangan desa/kelurahan ; c. pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan kerja sama pemerintah serta mempersiapkan perumusan kebijakan dalam rangka perubahan batas daerah ; d. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan-permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan. (3) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bagian Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mempersiapkan bahan pembinaan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta penyusunan rencana program peningkatan prasarana fisik pemerintahan; c. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan, pembinaan perangkat Desa, administrasi desa/kelurahan, kekayaan desa serta pengembangan desa/kelurahan ; d. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan kerja sama pemerintah serta mempersiapkan perumusan kebijakan dalam rangka perubahan batas daerah ; e. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan-permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu ;
8 f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 11 Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Pemerintahan Umum sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengolah data laporan meliputi menerima, mensistimasikan, menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan ; c. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan ; d. Mengumpulkan dan mengolah bahan yang diperlukan dalam proses pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Sekretaris Daerah ; e. Melakukan persiapan segala bahan yang diperlukan dalam proses pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Sekretaris daerah dan camat ; f. melakukan persiapan pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD ; g. melakukan pemetaan, inventarisasi, penetapan, penyelesaian dan pelaporan sengketa tapal batas wilayah ; h. melakukan Identifikasi, pemetaan dan pelaporan pulau-pulau kecil serta rupa bumi ; i. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah ; j. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; k. mengolah data laporan meliputi menerima, mensistemasikan. Menganalisis dan mengevaluasi laporan-laporan ; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12 Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kel sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel ; c. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta melaksanakan pembinaan tentang penyusunan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Badan Perwakilan Desa, Kerja sama dan penyelesaian permasalahan antar desa ; d. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan data tentang perangkat desa dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa ;
9 e.
Mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ; f. Melaksanakan pembinaan tentang tugas dan fungsi perangkat desa serta mengevaluasi pelaksanaannya ; g. Menelaah permasalahan yang berhubungan dengan perangkat desa; h. Menyusun rencana/program peningkatan kemampuan dan ketrampilan perangkat desa ; i. Mengolah data administrasi desa dalam rangka menyusun juklak administrasi desa ; j. Mengolah dalam proses pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa/kel serta perubahan nama desa dan status desa menjadi kelurahan ; k. Mengolah data dan penelaahan masalah serta memberikan petunjuk/saran pertimbangan yang berhubungan dengan perkembangan desa ; l. Melaksanakan evaluasi data kegiatan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan antara lain : BPD ; m. Memberikan petunjuk dan pembinaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa ; n. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang penggunaan/atau pemanfaatan kekayaan desa ; o. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan perubahan status hukum kekayaan desa ; p. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan tentang pemeliharaan kekayaan desa dan pengembangannya ; q. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran dan akhir jabatan kepala desa ( LPPDES ) ; r. Melaksanakan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan potensi desa ; s. memberikan pertimbangan pindah tugas sekretaris desa ; t. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; u. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; v. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 3 Bagian Organisasi Pasal 13 (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Pelayanan Publik, Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Analisis Jabatan, LAKIP, AKIP dan LKPJ. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analis dan formasi jabatan, penyusunan LKPJ serta pendayagunaan aparatur;
10 b. pengumpulan dan pengelolaan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten ; c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketata laksanaan yang meliputi tatakerja, metode kerja dan prosedur kerja ; d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik, Budaya Kerja dan Pengawasan Melekat; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan. (3) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bagian Organisasi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan analis dan formasi jabatan, penyusunan LKPJ serta pendayagunaan aparatur; c. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kabupaten ; d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketata laksanaan yang meliputi tatakerja, metode kerja dan prosedur kerja ; e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik, Budaya Kerja dan Pengawasan Melekat; f. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan-permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyelenggarakan pengaturan dan penyusunan Organisasi dan formasi Perangkat Daerah ; c. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyempurnaan pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ; d. Melakukan pengkajian dan penganalisaan tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; e. Melaksanakan penelitian, penyusunan evaluasi dan pembuatan konsep rencana pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah ; f. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan analisis dan formasi jabatan serta pemanfaatannya ; g. Melaksanakan evaluasi hasil analisis dan formasi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah ; h. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan formasi jabatan ;
11 i. j. k. l. m. n.
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LAKIP ; Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan LKPJ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 15
Kepala Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Tatalaksana sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Memberikan bantuan ketatalaksanaan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok ; c. Membuat pedoman kerja dan pelaksanaan pembinaan tata naskah dinas bagi satuan kerja perangkat daerah ; d. Membuat sistem dan prosedur kerja agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja bagi satuan kerja perangkat daerah ; e. Membuat pedoman dan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah; f. Membuat pedoman dan koordinasi pelaksanaan budaya kerja ; g. Membuat pedoman dan koordinasi pelaksanaan pengawasan melekat ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Pasal 16 (1)
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas ;
(2)
Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan meliputi : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; f. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; i. Dinas Kelautan dan Perikanan; j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; l. RSUD Blambangan dan Genteng;
12 m. n. o. p. q.
Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB; Kecamatan; Kelurahan.
(3)
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas; b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas; c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(4)
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas: a. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas; b. Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas; c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat dan Humas ; d. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; e. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ; g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah. Paragraf 4 Bagian Perekonomian Pasal 17
(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan serta pelayanan sarana perekonomian, produksi dan distribusi, pertambangan dan kelautan ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan, sarana perekonomian, pengembangan perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal ;
13 b.
c.
d.
pengumpulan, pengolahan data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan produksi dan distribusi ; pengumpulan, pengolahan dan menganalisis data penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan pertambangan dan energi serta kelautan ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. mengumpulkan dan mengolah data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan, sarana perekonomian, pengembangan perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal ; c. mengumpulkan, mengolah data/bahan penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan produksi dan distribusi ; d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penyusunan pedoman dan atau petunjuk teknis dalam rangka pelayanan, pembinaan, peningkatan optimalisasi dan efektivitas kegiatan pertambangan dan energi serta kelautan ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 18 Kepala Sub Bagian Ekonomi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Ekonomi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. mengumpulkan, menganalisis , mengolah data/bahan, merumuskan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis serta memantau perkembangan kegiatan perekonomian, perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal ; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kegiatan perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, perusahaan daerah, perbankan dan penyertaan modal ; d. meningkatkan dan atau mendorong kegiatan-kegiatan pendukung perekonomian, perbankan dan penyertaan modal dalam menuju kesejahteraan masyarakat ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
14 Pasal 19 Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Pengendalian Ekonomi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan, merumuskan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis serta memantau kegiatan produksi dan distribusi di sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pertambangan dan energi ; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan kegiatan, perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi di bidang produksi dan distribusi, pertambangan, energi dan kelautan ; d. Mendorong kegiatan produksi dan distribusi di sektor pertanian, industri dan perdagangan, pertambangan, pemanfaatan energi dan pemberdayaan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 5 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pasal 20 (1) Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok di bidang kesejahteraan masyarakat antara lain mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan masyarakat ; b. pelaksanaan dan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan pada masyarakat ; c. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ; d. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan di bidang agama dan kebudayaan ; e. pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, generasi muda dan olah raga ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dengan tugas dan fungsinya.
15 (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan masyarakat ; melaksanakan pemantauan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan pada masyarakat ; mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ; mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan di bidang agama dan kebudayaan ; mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, generasi muda dan olah raga ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 21
Kepala tugas:
Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
a. Menyusun rencana Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan rencana Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan dan Kebudayaan ; c. Melakukan pelayanan administrasi dan pemberian bantuan di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan ; d. Memantau dan melaporkan pemberian bantuan kepada masyarakat di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 22 Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana keja Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan dan mengolah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan di bidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga ; c. Melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian bantuan di bidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
16 d. Memantau dan melaporkan pemberian bantuan kepada masyarakat di bidang Sosial, Pemuda dan Olah Raga; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 6 Bagian Humas Pasal 23 (1) Bagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan informasi, urusan radio televisi dan film, urusan pengolahan informasi serta pembinaan hubungan masyarakat ke dalam dan ke luar dalam rangka memperjelas kebijakan Kepala Daerah, pembinaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Humas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan pelayanan informasi ; b. pelaksanaan urusan Pengolahan Informasi ; c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (3) Kepala Bagian Humas mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Melaksanakan urusan pelayanan informasi ; c. Melaksanakan urusan Pengolahan Informasi ; d. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 24 Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Pelayanan Informasi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan ; c. Menyiapkan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan media massa ; d. Melaksanakan pembinaan materi siaran pada LPPL ; e. Mengembangkan sumber daya informasi dan komunikasi ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
17 Pasal 25 Kepala Sub Bagian Pengolahan Informasi mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Menyusun rencana Sub Bagian Pengolahan Informasi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan mengolah informasi ; Melakukan penyusunan, pengklarifikasian serta pengolahan data informasi yang diperoleh sesuai dengan standart klarifikasi dan tingkat prioritas informasi yang ditetapkan ; Menganalisa serta menyiapkan materi yang diperlukan ; Membina jaringan kerjasama informasi dan komunikasi ; Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum Pasal 26
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan, Umum, dan Protokol ; (2) Ruang lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum meliputi : a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; c. Kecamatan; d. Kelurahan. (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol ; b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum dan Protokol ; c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum dan Protokol; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perlengkapan, Umum dan Protokol ; b. Merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan, umum dan Protokol ; c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan perlengkapan, umum dan Protokol ;
18 d. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; e. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ; g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah. Paragraf 7 Bagian Perlengkapan Pasal 27 (1)
(2)
(3)
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengelolaan dan administrasi perbekalan, perlengkapan, inventarisasi, dan pemeliharaan barang. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan pengolahan data kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material ; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang harga dan mutu ; c. penyusunan rencana kebutuhan instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk diintegrasikan dan sinkronisasikan dalam rangka pembuatan/penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ; d. pengolahan data dan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan material ; e. pelaksanaan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material ; f. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan dan material ; g. pelaksanaan inventarisasi dan keamanan asset Pemerintah Daerah ; h. pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah ; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Kepala Bagian Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material; c. mengumpulkan dan mengolah data di bidang harga dan mutu ; d. menyusun rencana kebutuhan instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah untuk diintegrasikan dan sinkronisasikan dalam rangka pembuatan/penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ; e. mengolah data dan menyusun rencana kebutuhan perbekalan dan material ; f. melaksanakan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material ; g. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan dan material ; h. melaksanakan inventarisasi dan keamanan asset Pemerintah Daerah ; i. menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Daerah ;
19 j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 28 Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Analisa Kebutuhan Bahan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Pengadaan dan Analisa Kebutuhan Bahan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material kebutuhan instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ; c. Meneliti, mengevaluasi serta melaksanakan seleksi terhadap rencana harga yang masuk ; d. Melaksanakan inventarisasi pembelian, perbekalan dan material ; e. Membuat perhitungan dan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, perlengkapan dan material ; f. Mengadakan perbekalan, perlengkapan dan material ; g. Menyimpan, mendistribusikan perbekalan dan perlengkapan ; h. Menyelenggarakan stock opname barang untuk mencocokkan data yang ada dalam persediaan termasuk barang-barang dalam gudang pada setiap bulan ; i. Melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 29 Kepala Sub Bagian Inventarisasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Inventarisasi sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mencatat dan menghimpun hasil pencatatan terhadap barang inventarisasi dari seluruh unit/satuan kerja ; c. Melaksanakan kegiatan pelaporan dan menghimpun hasil pelaporan terhadap barang inventarisasi dari seluruh unit/satuan kerja ; d. Menghimpun Rencana Tahunan Barang ( RTBU) dari unit / satuan kerja ; e. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU); f. Melaksanakan Sensus Barang Daerah; g. Menyelenggarakan kodefikasi barang inventaris milik / yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; h. Mengumpulkan laporan hasil pengadaan barang pakai habis ataupun barang inventaris dimasing – masing unit kerja dalam daftar pengadaan barang tahunan dalam rangka penyusunan neraca daerah;
20 i. Menghimpun , meneliti dan membuat laporan data barang inventaris yang dipersiapkan untuk dihapus, dijual ataupun dilepas ; j. Menyelengarakan proses penghapusan dan penjualan barang inventaris serta pelepasan hak atas tanah atau bangunan sesuai ketentuan yang berlaku ; k. Menyelesaikan bukti kepemilikan seperti melaksanakan proses persertifikatan asset tanah, IMB, Berita Acara Serah Terima, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya ; l. Memasang papan / plang dan patok sebagai tanda kepemilikan ; m. Melaksanakan penyimpanan terhadap dokumen/ bukti kepemilikan barang inventaris ; n. Mencatat dan membukukan segala jenis barang yang ada dalam gudang ; o. Mengatur tertibnya penyimpanan peralatan dan pemeliharaan tiap jenis barang persediaan ; p. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; q. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; r. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 8 Bagian Umum Pasal 30 (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dalam, sandi dan telekomunikasi serta tata usaha; (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi; a. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan dalam, , sandi dan telekomunikasi serta tata usaha; b. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya ; c. pelaksanaan urusan dan pengaturan, pemanfaatan gedung serta keamanan bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah serta rumah jabatan ; d. pelayanan dan pemeliharaan kendaraan operasional Pemerintah Daerah dan gedung di lingkungan Sekretariat Daerah ; e. pelaksanaan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah dan penatausahaan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah ; f. pelaksanaan persandian dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintah daerah ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang urusan dalam, tata usaha serta sandi dan telekomunikasi ; c. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya ;
21 d. melaksanakan urusan dan pengaturan, pemanfaatan gedung serta keamanan bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah serta rumah jabatan ; e. melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan kendaraan operasional Pemerintah Daerah dan gedung di lingkungan Sekretariat Daerah ; f. melaksanakan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah dan penatausahaan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah ; g. melaksanakan persandian dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi di lingkungan sekretariat daerah ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 31 Kepala Sub Bagian Urusan Dalam dan Santel mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Urusan Dalam dan Santel sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengurus keperluan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya ; c. Melakukan Pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan Dinas operasional; d. Melakukan Pengurusan dan pemeliharaan kendaraan Dinas bagi para pejabat pimpinan Daerah ; e. Melakukan pengaturan dan pendistribusian pemanfaatan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) kendaraaan dinas dan untuk kepentingan dinas ; f. Melakukan Pengurusan surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya yang diperlukan ; g. Menyediakan tempat pertemuan/ rapat dan atau acara lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ; h. Menyelenggarakan pengamanan fisik kantor Bupati, Rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ; i. Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor dan pekarangan; j. Mengatur sistem jaringan listrik dan memelihara alat studio ; k. Menyusun dan melakukan usaha – usaha pengamanan terhadap berita sandi dan telekomunikasi, personil dan materiil ; l. Merencanakan jaringan komunikasi dan membina mengembangkan dan memelihara alat sandi telekomunikasi ; m. Mengirimkan penerimaan dan penyampaian berita sandi dan berita-berita lainnya ; n. Mengatur sistem jaringan telepon rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan rumah jabatan lainnya ; o. Memelihara alat komunikasi dan elektronika ; p. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; q. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; r. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
22
Pasal 32 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. Menyusun rencana sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyelenggarakan administrasi agenda surat menyurat dan pendistribusiannya di lingkungan perangkat daerah ; c. Mengklasifikasi penataan dan penyediaan serta pendistribusian surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan di lingkungan sekretariat daerah ; d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah ; e. Melaksanakan tata usaha dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah ; f. Menyelenggarakan urusan administrasi perjalanan dinas ; g. Melaksanakan pembinaan kegiatan korps musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 9 Bagian Protokol Pasal 33 (1) Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang acara dan pelayanan tamu ; (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Protokol mempunyai fungsi; a. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang acara dan pelayanan tamu ; b. penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ; c. pengaturan penerimaan dan pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten ; d. pengaturan dan penyiapan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional ; e. pengaturan dan penyiapan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Pemerintah Daerah ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Kepala Bagian Protokol mempunyai tugas : a. menyusun rencana Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ; c. Mengatur penerimaan dan pelayanan tamu-tamu pemerintah kabupaten ;
23 d. Mengatur dan menyiapkan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional ; e. Mengatur dan menyiapkan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Pemerintah Daerah ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 34 Kepala Sub Bagian Acara mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Acara sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten ; c. Mengatur dan menyiapkan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional ; d. Mengatur dan menyiapkan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Pemerintah Daerah ; e. Menyiapkan konsep sambutan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 35 Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Pelayanan Tamu sesuai dengan rencana kerja Sekretariat Daerah ; b. Mengkoordinasikan, menyiapkan, mengatur dan penerimaan tamutamu pemerintah kabupaten ; c. menyediakan tempat dan akomodasi bagi tamu pemerintah kabupaten; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fugsional Pasal 36 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
24 (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan di bidang teknis operasional maupun administrasi dan dalam melaksanakan tugasnya kelompok Jabatan Fungsional berada dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Unit ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 37 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati ; (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan antar Dinas / Lembaga Teknis ; (3) Sekretaris Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (4) Setiap pimpinan unit/satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Daerah, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Daerah (LAKIP) sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan pelaksanaan tugas ;
bawahannya
dalam
rangka
d. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang Jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. Pasal 38 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan secara berkala ;
25 (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut ; (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 39 Apabila Pejabat Struktural berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk Pejabat Pelaksana Harian atas usul Sekretaris Daerah; BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ada beserta Petunjuk Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd RATNA ANI LESTARI, SE.MM
Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 1/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
