BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada consideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
2 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi ; f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ; h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan ; j. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan di bidang usaha dan ekonomi, pengembangan Desa Sosial dan Budaya ; k. Tehnologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Penerapan Ilmu Pengetahuan secara sederhana untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ;
3 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 BPMPD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPMPD mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
BPMPD terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa; d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat; f. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan.
(3)
Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa; b. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
(4)
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
Desa
4 (5)
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa; b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
(6)
Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi : a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Pasal 5
(1)
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(2)
Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(3)
Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4)
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala BPMPD Pasal 6
Kepala Badan mempunyai tugas : a. Menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ; b. Merumuskan dan penyiapan pelaksanaan pemberdayaan pemerintahan desa ; c. Menyusun program peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
5 d. Mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan prakarsa, partisipasi masyarakat dalam rangka swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ; e. Melaksanakan penilaian dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat ; f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD ; b. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BPMPD; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja BPMPD; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD ; c. Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan BPMPD; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6 Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja BPMPD; b. Melaksanakan pelayanan administrasi, urusan suratmenyurat, inventaris, kepegawaian dan keuangan; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :
Penyusunan
Rencana
Kebijakan
a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan sesuai dengan Rencana Kerja BPMPD; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan BPMPD; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan BMPD; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa Pasal 9 (1)
Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok di bidang pemberdayaan desa dan pemerintahan desa.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
7 a. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa; b. Pengumpulan, pengolahan data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa; c. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan perlombaan desa; d. Fasilitasi pelaksanaan program TMMD – TMKK; e. Fasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintahan desa; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa; c. Mengumpulkan, mengolah data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa; d. Menyiapkan pedoman dan pelaksanaan perlombaan desa; e. Fasilitasi pelaksanaan program TMMD – TMKK; f. Fasilitasi pelaksanaan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang pemerintahan desa; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10
(1)
Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :
Pemberdayaan
Lembaga
Desa
a. Menyusun rencana Sub Bidang Pemberdayaan Desa sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman sistem manajemen pembangunan Partisipatif ; c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman perlombaan desa ; d. Pembinaan lembaga kewenangan di tingkat desa; e. Mendorong keswadayaan/gotong-royong masyarakat desa; f. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa; g. Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa; h. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pendataan profil desa, tingkat perkembangan desa dan monografi desa; i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tentara manunggal membangun desa (TMMD) dan tentara manunggal kesehatan KB (TMKK);
8 j. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan Musywarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangkec); k. Membina perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa ; l. Menyusun pedoman dan ketatalaksanaan desa; m. Fasilitasi dan koordinasi dengan satker/instansi terkait tentang pertanahan dan agraria; n. Fasilitasi dan koordinasi dengan satker/instansi terkait tentang pengaduan masyarakat desa; o. Membina, mengavaluasi dan mendorong sarana teknologi informasi di pemerintahan desa; p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; q. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; r. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tentang sumber pendapatan desa ; c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tentang sumbangan pihak ketiga ; d. Menyusun pedoman penyusunan dan evaluasi RPJMDes, RKP dan RAPBDes; e. Fasilitasi perubahan APBDes dan Penyusunan Pedomannya; f. Menyiapkan pedoman dan pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan antara lain LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna dll; g. Melakukan pembinaan pada lembaga pemerintahan desa, kemasyarakatan dan perekonomian desa; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
9 Bagian Keempat Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; c. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; d. Pengendalian dan evaluasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Merumuskan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; d. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
10 Pasal 12 (1)
Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; c. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan masyarakat; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang pengembangan partisipasi masyarakat sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat; c. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat Pasal 13
(1)
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi sektor informal, pemanfaatan program bantuan pembangunan desa/kelurahan dan upaya penanggulangan serta pengentasan kemiskinan.
11 (2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perumusan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sektor informal ; b. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan lepada desa; c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal ; d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam revitalisasi lumbung desa, pasar desa ; e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pengkajian, penumbuhan embrio BUMDES dan penguatan BUMDES ; f. Perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan daerah ; g. Penyiapan dan penyusunan pedoman pengadaan lembaga kemasyarakatan; h. Pelaksanaan fasilitas peningkatan kinerja kelembagaan kemasyarakatan terhadap keswadayaan membangun desa dan penyusunan pedoman kerja sama antar lembaga masyarakat. i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja BPMPD ; b. Perumusan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sektor informal ; c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa; d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usa kecil sektor informal ; e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam revitalisasi lumbung desa, pasar desa ; f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pengkajian, penumbuhan embrio BUMDES dan penguatan BUMDES ; g. Perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan daerah ; h. Penyiapan dan penyusunan pedoman pengadaan lembaga kemasyarakatan
12 i.
Pelaksanaan fasilitas peningkatan kinerja kelembagaan kemasyarakatan terhadap keswadayaan membangun desa dan penyusunan pedoman kerja sama antar lembaga masyarakat; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14
(1)
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa sesuai dengan rencana kerja BPMPD ; b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman teknis penumbuhan penguatan dan pengembangan usaha ekonomi sector informal ; c. Merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan ; d. Merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan lumbung pengan masyarakat desa ; e. Merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan dan pengembangan pasar desa ; f. Merumuskan bahan koordinasi pemberian bantuan, persiapan perencanaan pelaksanaan dan pemanfaatan serta kelestarian bantuan kepada desa/kelurahan ; g. Merumuskan bahan koordinasi penumbuhan, pembentukan dan penguatan badan usaha milik desa (BUMDES) ; h. Merumuskan bahan koordinasi pemberdayaan terhadap usaha ekonomi sektor informal ; i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ; j. Menyiapkan penyusunan pedoman pengembangan lembaga kemasyarakatan ; k. Melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan peran sertanya dalam pembangunan; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
13 (2)
Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas :
dan
Pengentasan
a. Menyusun rencana Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Merumuskan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ; c. Merumuskan bahan koordinasi penyusunan rencana tahunan pelaksanaan penanggulangan dan pengentasan daerah ; d. Merumuskan bahan koordinasi identifikasi tingkat kemiskinan RTM dan anggota keluarga ; e. Merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program kemiskinan tingkat pusat dan tingkat propinsi ; f. Merumuskan laporan pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan daerah; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna Pasal 15 (1)
Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok di bidang pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Alam serta pengajian dan tehnologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a. Pendataan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat ; b. Perumusan program dan penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam; c. Pengkajian terhadap teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat ; d. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ;
14 e. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja BPMPD; b. Mendata sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat ; c. Merumuskan program dan penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam; d. Melaksanakan pengkajian terhadap teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat ; e. Membina, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ; f. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 16
(1)
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Manfaat dan Pengembangan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana kerja BPMPD b. Pendataan terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat ; c. Merumuskan program dan menyusun pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat dengan memperhatikan prinsipprinsip kelestarian lingkungan hidup ; d. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat ; e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
15 h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja BPMPD b. Pendataan terhadap potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat ; c. Pengkajian pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna dengan memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan bersifat dinamis, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah ; d. Merumuskan program dan menyusun pedoman pemanfaatan teknologi tepat guna ; e. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengkajian dan pemanfaatan teknologi tepat guna ; f. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling memdukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahlian ; (2) Setiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
16 (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 18 (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; c.
Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
17 (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 20 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 18/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
