BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum dalam konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten , adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi ; f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi; g. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ; h. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja ; i. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik disektor formal maupun di sektor informal ; j. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta pengguna tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Pasal 3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat ; c. Bidang Sosial ; d. Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS ; e. Bidang Transmigrasi ; f. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial ; g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ; c. Sub Bagian Penyusunan Program ; (3) Bidang Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Bantuan Sosial ; b. Seksi Rehabilitasi Sosial ; (4) Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan, dan kesetiakawanan sosial; b. Seksi Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan sosial ;
4 (5) Bidang Transmigrasi dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Penempatan Transmigrasi ; b. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi ; (6) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi : a. Seksi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perselisihan Hubungan Industrial ; b. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek ; Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas :
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program
5
e. f. g. h. i.
dan kegiatan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; b. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; c. Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6 Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Dinas; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
7 Bagian Ketiga Bidang Sosial Pasal 9 (1) Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan sosial, merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan menggerakkan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Sosial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan sosial ; b. Pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana ; c. Pelaksanaan pengurusan korban bencana ; d. Pemberian dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial korban kekerasan ; e. Pemrosesan rekomendasi pelaksanaan sumbangan sosial dan undian ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial ; c. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana ; d. Pengurusan korban bencana ; e. Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial korban kekerasan ; f. Memproses rekomendasi pelaksanaan sumbangan sosial dan undian ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Bantuan Sosial, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Bantuan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pengumpulan, penggunaan dana dan sumbangan-sumbangan ; c. Melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan sosial ; d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemrosesan izin atau
8
e.
f. g. h. i. j.
rekomendasi usaha pengumpulan dana bantuan sosial dan undian ; Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyaluran bantuan dan bimbingan sebagai usaha pertama dalam mengatasi/mengurangi penderitaan korban bencana, korban kerusuhan dan kecelakaan massal ; Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan dan perlindungan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat yang tidak berdaya, terlantar. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Mengumpulkan dan mensistematisasi data/identifikasi penyandang cacat dan tuna sosial di daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi penderita cacat, anak/bayi terlantar, anak yatim/piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba di daerah kumuh ; c. Menyiapkan bahan guna melakukan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat dan tuna sosial ; d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan badan-badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi penyandang cacat melalui panti/non panti; e. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan lanjut bagi penyadang cacat dan tuna sosial, penyaluran kembali ke masyarakat dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri ; f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan rehabilitasi anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal, korban narkoba dan eksploitasi sex komersial anak (ESKA) anak perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap/pengangguran ; g. Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan badan-badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi sosial anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi sosial daerah kumuh ; h. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lanjut bagi anak/bayi terlantar, anak yatim piatu, anak jalanan, anak nakal dan korban narkoba serta rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pembinaan lanjut bagi penerima bantuan ; i. Melaksanakan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan anak dan remaja ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9 k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS Pasal 11 (1) Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis di bidang Nilai Kepahlawanan dan Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; Pengusulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten; Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan PSKS; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Nilai Kepahlawanan dan PSKS sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; c. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; d. Mengusulkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; e. Melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten; f. Menggali, mengembangkan dan mendayagunakan PSKS; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
10 Pasal 12 (1) Kepala Seksi Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyiapkan bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; c. Melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan; d. Menyiapkan bahan kelengkapan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; e. Menyelenggarakan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menggali, mengembangkan dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); c. Mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
11 Bagian Kelima Bidang Transmigrasi Pasal 13 (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok di bidang ketransmigrasian; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyuluhan bidang transmigrasi; b. Pelaksanaan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran; c. Pelaksanaan pengangkutan transmigran dari desa asal sampai ke lokasi transmigrasi; d. Pelaksanaan koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan transmigrasi ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan penyuluhan bidang transmigrasi; c. Melaksanakan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran; d. Melaksanakan pengangkutan transmigran dari desa asal sampai ke lokasi transmigrasi; e. Melaksanakan koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan trnsmigrasi ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Penempatan Transmigrasi, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Penempatan Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengerahan calon transmigran ; c. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran ; d. Melaksanakan pengangkutan dari desa asal ke trasito kabupaten ; e. Melaksanakan penampungan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta pelatihan bagi calon transmigran ;
12 f.
Mengangkut calon transmigran dan barang bawaannya dari transito kabupaten ke transito propinsi ; g. Melaksanakan pengawalan dari desa asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Menyusun rencana Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; Melaksanakan tinjau lapang/survey calon lokasi transmigrasi ; Melaksanakan evaluasi tentang perkembangan transmigrasi yang telah dimukimkan ; Melaksanakan dan menyusun naskah kerjasama antar daerah di bidang ketransmigrasian ; Melaksanakan identifikasi perpindahan penduduk antar kabupaten, antar propinsi dan antar negara ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pasal 15 (1) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bidang tenaga kerja ; b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan pelaksanaan pelatihan, penempatan,perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. c. Penyusunan rencana dan program kegiatan norma kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja,
13
d.
e.
f.
g. h. i. j. k.
penyelesaian persilisihan hiubungan industrial dan syarat kerja ; Pelaksanaan koordinasi dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ; Pelaksanaan koordinasi dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedia jasa penempatan/pengiriman tenaga kerja (out sourching ) ; Pelaksanaan penyelenggaraan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) ; Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) ; Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ) ; Penyebarluasan informasi bursa kerja ; Penilaian kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, lembaga bursa kerja perwakilan daerah; Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas.
(3). Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial sesuai dengan rencana Dinas b. Menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan pelaksanaan pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industri; c. Menyusun rencana dan program kegiatan Norma Kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja,penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; d. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); e. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedsia jasa tenaga kerja (our sourching ); f. Melaksanaan penyelenggaraan Program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ); g. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan konsultasi terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang pada perusahaan (TKWNAP);
14 h. Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ); i. Menyebarluaskan informasi bursa kerja j. Menilai kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, Lembaga bursa kerja Perwakilan Daerah; k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan rencana Dinas; b. Menyusun rencana pembentukan lembaga kerjasama tripartit, bipartit, lembaga hubungan industrial, kegiatan diteksi dini dan kerawanan perusahaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; c. Menyusun rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kelembagaan hubungan industrial terhadap syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengupahan, fasilitas kesejahteraan, koperasi pekerja, program jaminan sosial tenaga kerja. Kesejahteraan pekerja, pencegahan pemogokan, penutupan perusahaan, peraturan perundang– undangan ketenagakerjaan, penyelesaian hubungan industrial dan norma ketenagakerjaan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan serikat pekerja , organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit diperusahaan, fasilitas kesejahteraan kerja, pelaksanaan peraturan perusahaan , perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama; e. Menerima, meneliti pengaduan dan melakukan pemberkasan pengaduan perselisihan hubungan industrial; f. Memanggil pihak – pihak dan memimpin perundingan dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan; g. Menyusun rencana pelakasanaan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) bersama dewan Pengupahan Kabupaten; h. Mengkoordinasikan dan upaya – upaya penerbitan dan perpanjangan pengesahan penggunaan peralatan produksi barang dan jasa dan ijin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (our sourching );
15 i.
Mengusulkan pembentukan dewan pengupahan dan menyusun rencana program kegiatan usulan penetapan upah minimum kabupaten ( UMK ); j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek mempunyai tugas : a. Menyusun rencana seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun rencana dan program kegiatan pelatihan, penempatan, perluasan kesempatan kerja, produktifitas tenaga kerja; c. Melaksanakan pengawasan terhadap norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan syarat kerja; d. Menyusun rencana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan syarat kerja; e. Menerima, meneliti pengaduan dan melakukan pemberkasan pengaduan norma ketenagakerjaan; f. Melakukan invetarisasi dan pendataan perusahaan, kecelakaan kerja, pelanggaran norma ketenagakerjaan, kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja; g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus serta pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; h. Melaksanakan inventarisasi data laporan tentang ketenagakerjaan, menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pengawas ketenagakerjaan; i. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan ijin kerja malam wanita anak dan orang muda; j. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan. k. Melaksanakan koordinasi dengan PT. Jamsostek; bahan penyusunan petunjuk tekhnis l. Menyiapkan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kerja; m. Melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja mandiri terdidik ( TKMT ), Tenaga Kerja Mandiri Profesional ( TKMP ) dan usaha mandiri sektor informal ( UMSI ); n. Melakukan persiapan bagi penyelenggaraan latihan;
16 o. Melaksanakan latihan dalam berbagai macam kejuruan baik yang dilakukan di dalam (institusional) maupun diluar ( non institusional ), balai latihan kerja secara keliling Mobile Training Unit ( MTU ) dan latihan produksi serta uji ketrampilan; p. Menyusun rencana dan program kegiatan Norma Kerja keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; q. Mengkoordinasikan upaya–upaya penerbitan dan perpanjangan rekomendasi penggunaan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); r. Melaksanaan penyelenggaraan program pembinaan dan pengawasan terhadap pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ( CTKI ) dan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ); s. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan konsultasi terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang pada perusahaan (TKWNAP); t. Menyebarluaskan informasi bursa kerja; u. Menilai kelayakan usulan permohonan ijin usaha penempatan PJTKI, Lembaga bursa kerja Perwakilan Daerah; v. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; w. Menilai hasil kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pengembangan karier; x. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
17 BAB V TATA KERJA Pasal 18 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 20 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
18 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 14/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
