BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi; Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi ; BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat ; Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan tehnis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindunan Masyarakat ; b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretariat ; c. Bidang Kesatuan Bangsa ; d. Bidang Politik ; e. Bidang Perlindungan Masyarakat ; f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2)
Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan;
(3)
Bidang Kesatuan Bangsa dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kajian Strategis ; b. Sub Bidang Integrasi Bangsa dan HAM ;
(4)
Bidang Politik dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan Ideologi berbangsa dan bernegara; b. Sub Bidang Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Politik;
(5) Bidang Perlindungan Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Sub Bidang Kesiagaan, Perlindungan, Penanggulangan dan Bantuan ; b. Sub Bidang Penanggulangan dan Bantuan Sosial ; Pasal 5 1. Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (5), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (20 dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 3. Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4 BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 6 (1)
Kepala Badan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; e. Membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7
(1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ; b. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Badan; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ; c. Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Badan;
5 e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Badan; b. Melaksanakan pelayanan administrasi, urusan suratmenyurat, inventaris, kepegawaian dan keuangan; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :
Penyusunan
Rencana
Kebijakan
a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Rencana Kebijakan sesuai dengan Rencana Kerja Badan; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Badan; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Badan; d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6 Bagian Ketiga Bidang Kesatuan Bangsa Pasal 9 (1)
Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok di bidang hubungan kelembagaan, kajian strategis, integrasi bangsa dan hak asasi manusia.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang hubungan kelembagaan dan kajian strategis ; b. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, hubungan dengan lembaga legislatif, organisasi profesi, Pemberdayaan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat ; c. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait ; d. Pemasyarakatan hak asasi manusia dilingkungan aparat pemerintah dan masyarakat, hak dan kewajiban pemenuhan HAM bagi LSM dan ormas se kabupaten Banyuwangi ; e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dibidang pemasyarakatan hak asasi manusia (HAM) ; f. Pelaksanaan klasifikasi, monitoring evaluasi dan pelaporan tugas hubungan antar lembaga dan kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan hak asasi manusia ; g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang hubungan kelembagaan dan kajian strategis ; c. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, hubungan dengan lembaga legislatif, organisasi profesi, Pemberdayaan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat ; d. Mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait ; e. Memasyarakatkan hak asasi manusia dilingkungan aparat pemerintah dan masyarakat, hak dan kewajiban pemenuhan HAM bagi LSM dan ormas se kabupaten Banyuwangi ;
7 f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dibidang pemasyarakatan hak asasi manusia (HAM) ; g. Melaksanakan klasifikasi, monitoring evaluasi dan pelaporan tugas hubungan antar lembaga dan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan hak asasi manusia ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1)
Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kajian Strategis mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kajian Strategis sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif ; c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; d. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif ; e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronsasi, menyusun kajian strategis dibidang ekonomi, sosial dan budaya ; f. Menyusun dan mengkoordinasikan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dan lembaga terkait; g. Menyelenggarakan seminar kajian strategis dibidang ekonomi, sosial dan budaya ; h. Melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan se Kabupaten Banyuwangi ; i. Melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) dan melaporkan setiap perkembangan ormas, LSM dan yayasan ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
8 (2)
Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka menyusun kegiatan pemasyarakatan hak asasi manusia; c. Melaksanakan dan melakukan koordinasi/kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait tentang pemasyarakatan hak asasi manusia, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan di lingkungan aparat Pemerintah dan masyarakat ; d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasyarakatan hak asasi manusia, pembauran dan wawasan kebangsaan ; e. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Politik Pasal 11
(1)
Bidang Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Politik.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Politik mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja bidang politik ; b. Pengidentifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat ; c. Pengolahan data yang berhubungan dengan bidang politik; d. Pengkajian terhadap permasalahan strategis dalam bidang politik ; e. Penyusunan langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan sosial politik ; f. Pelaporan hasil pengkajian secara reguler kepada pengambil kebijakan ; g. Penyelenggaraan seminar dan lokakarya membahas permasalahan strategi dalam bidang politik ; h. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan orang asing ;
9 i.
Pelaksanaan rapat koordinasi KOMINDA Kabupaten Banyuwangi ; j. Peningkatan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik di Kabupaten Banyuwangi ; k. Peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat ; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Politik mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang politik sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mengidentifikasi dan memantau secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat ; c. Mangolah data yang berhubungan dengan bidang politik; d. Melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan strategis dalam bidang politik ; e. Menyusun langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan sosial politik ; f. Melaporkan hasil pengkajian secara reguler kepada pengambil kebijakan ; g. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya membahas permasalahan strategi dalam bidang politik ; h. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan orang asing ; i. Melaksanakan rapat koordinasi KOMINDA Kabupaten Banyuwangi ; j. Meningkatkan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik di Kabupaten Banyuwangi ; k. Meningkatkan dan mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat ; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12
(1)
Kepala Sub Bidang Pembinaan Idiologi Berbangsa dan Bernegara mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pembinaan Idiologi Berbangsa dan Bernegara sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka cegah dini masuknya budaya dan ideologi asing di era globalisasi (forum kewasdaan dini masyarakat) ;
10
c. Menyelenggarakan pemantapan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pemuda dan santri pondok pesantren se Kabupaten Banyuwangi ; d. Melaksanakan pemantapan wawasan kebangsaan / ketahanan bangsa bagi aparatur negara/pemerintah ; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi sosial, pelaksanaan penanganan konflik, pendidikan politik dan pemilu ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Sub Bidang Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Politik mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Politik sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan sarana dan prasarana lembaga politik ; c. Melakukan koordinasi dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik ; d. Melakukan sosialisasi administrasi bantuan partai politik ; e. Mengumpulkan bahan pembuatan data base partai politik; f. Menyelenggarakan pemberkasan hasil verifikasi administrasi bantuan partai politik ; g. Mengumpulkan bahan laporan bantuan partai politik ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 13
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan sosial dan memberi perlindungan kepada mereka yang tidak berdaya dari merosotnya taraf kesejahteraan sosial, korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal ; b. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan menggerakkan potensi masyarakat dalam penangulangan bencana baik karena akibat perang, bencana alam dan bencana lainnya serta memperkecil akibat malapeteka yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
11
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan sosial ; b. Pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal ; c. Pelaksanaan pengurusan korban bencana, kerusuhan dan kerusuhan massal ; d. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat ; e. Penyusunan rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan SDM satuan perlindungan masyarakat ; f. Pengorganisasian satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia ; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial ; c. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan massal ; d. Mengurus korban bencana, kerusuhan dan kerusuhan massal ; e. Menyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat ; f. Menyusun rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan SDM satuan perlindungan masyarakat ; g. Melaksanakan pengorganisasian satuan - satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
12
Pasal 14 (1)
Kepala Sub Bidang Kesiagaan, Perlindungan, Penanggulangan dan Bantuan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Kesiagaan, Perlindungan, Penanggulangan dan Bantuan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi bencana ; c. Melaksanakan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat ; d. Menyusun pedoman, rekrutmen tenaga pengajar, kurikulum dan evaluasi pelatihan satuan perlindungan masyarakat ; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan sumber daya masyarakat satuan perlindungan masyarakat ; f. Menyiapkan, mengkaji dan pengembangan program bahan perumusan kesiagaan menghadapi terjadinya bencana ; g. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehubungan dengan upaya pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2) Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Penanggulangan dan Bantuan Sosial sesuai dengan rencana kerja Badan; b. melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan sosial ; c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyaluran bantuan dan bimbingan sebagai usaha pertama dalam mengatasi/mengurangi penderitaan korban bencana, korban kerusuhan dan kecelakaan massal ; d. Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan dan perlindungan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat yang tidak berdaya dan terlantar ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
13 Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. BAB V TATA KERJA Pasal 16 (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya; (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 17 (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan
14 Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 18 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 17/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
