BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Daerah Kabupaten Banyuwangi; b.
Mengingat
:
Pemerintah Republik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Organisasi Perangkat
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
Kabupaten , adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi ; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Kepala Dinas Pertanian, Peternakan mempunyai pemerintahan daerah di Perkebunan dan Peternakan
Kehutanan, Perkebunan dan tugas melaksanakan urusan bidang Pertanian, Kehutanan, ;
Pasal 3 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan ;
3 b. c. d.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan ; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan ; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan , terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat ; c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan ; d. Bidang Holtikultura ; e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan ; f. Bidang Peternakan; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ; c. Sub Bagian Penyusunan Program ; (3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana ; b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani ; (4) Bidang Holtikultura dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana ; b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani ; (5) Bidang Kehutanan dan Perkebunan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Kehutanan ; b. Seksi Perkebunan ; (6) Bidang Peternakan dimaksud pada ayat (1) membawahi : a. Seksi Kesehatan Hewan ; b. Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan ; c. Seksi Budidaya Ternak ;
huruf
f,
4
Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan ; b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; d. Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; e. Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; f. Melaksanakan kesekretariatan pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; g. Melaksanakan pembinaan teknis fungsional di wilayah kecamatan ; h. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
5 i.
Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. k. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan ; (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ; b. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas ; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ; c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
PASAL 8 (1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas ;
6 b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris ; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas ; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan dinas ; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
7 Bagian Ketiga Bidang Pertanian Tanaman Pangan Pasal 9 (1) Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha bidang pertanian, tanaman pangan meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, penyuluhan pengenalan tehnologi pertanian, dan pendataan ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit serta gangguan tanaman padi dan palawija; b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ; c. Pengenalan dan mengusahakan tehnologi pertanian, alatalat pertanian tanaman pangan; d. Perencanaan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk) ; e. Pengumpulan data angka-angka statistik dibidang pertanian tanaman pangan; f. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air ; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan usaha pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan hama dan penyakit serta gangguan tanaman padi dan palawija; c. Melaksanakan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ; d. Mengenalkan dan mengusahakan tehnologi pertanian, alat-alat pertanian tanaman pangan; e. Merencanakan kebutuhan sarana produksi (benih dan pupuk) ; f. Mengumpulkan data angka-angka statistik dibidang pertanian tanaman pangan;
8 g. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a b. c. d. e. f. g.
h. i. j. k.
l. m. n. o. p. q.
Menyusun rencana Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas ; Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ; Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan ; Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ; Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan ; Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ; Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana tehnis dalam bidang bina produksi, sarana dan prasarana; Mengenalkan dan menggunakan benih berlabel ; Melakukan bimbingan dibidang pengembangan tehnologi produksi padi, palawija; Melakukan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi, palawija ; Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan data statistic pertanian dan pelaporan program intensifikasi tanaman pangan ; Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran tehnologi terapan/aplikasi pupuk berimbang ; Memberikan informasi tenang pupuk yang terdaftar dan diijinkan penggunaannya ; Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang benih dan pupuk ; Melaksanakan sosialisasi sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun non perbankan ; Melaksanakan pengkajian dan demonstrasi tehnologi spesifik likasi ; Melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ;
9 r. s. t. U
Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam ; c. Melaksanakan pengawasan peredaran penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian jasad pengganggu berdasarkan ketentuan yang berlaku ; d. Melaksanakan bimbingan tehnis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan dan hama gudang serta usaha rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan kesuburan tanah ; e. Melaksanakan bimbingan usaha pengembangan tehnis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air ; f. Melaksanakan bimbingan tehnis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura di wilayah pengembangan lahan serta pembinaan teknis ; g. Memberikan pembinaan tentang penanganan pasca panen dan informasi pasar ; h. Membantu melaksanakan analisa usaha tani dan bimbingan teknis manajemen usaha tani ; i. Melaksanakan program pengembangan penerapan pertanian organik dalam mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan termasuk pengembangan dan pemanfaatan agen hayati atau bahan organik lainnya ; j. Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan pengembangan lahan ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
10 Bagian Keempat Bidang Holtikultura Pasal 11 (1) Kepala Bidang Holtikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan hama atau penyakit holtikultura ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Holtikultura mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit holtikultura; b. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka usaha peningkatan kemajuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani; c. Pengenalan dan mengusahakan tehnologi; d. Pengumpulan data angka-angka statistik di bidang holtikultura ; e. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Holtikultura mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Holtikultura sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit holtikultura; c. Melaksanakan penyuluhan dalam rangka usaha peningkatan kemajuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani; d. Mengenalkan dan mengusahakan tehnologi; e. Mengumpulkan data angka-angka statistik di bidang holtikultura ; f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air ; g. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air ; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
11 Pasal 12 (1) Kepala Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana tehnis dalam bidang bina produksi, sarana dan prasarana; c. Mengenalkan dan menggunakan serta mengintroduksi benih berlabel ; d. Melakukan bimbingan dibidang pengembangan tehnologi produksi padi, palawija dan holtikultura; e. Melakukan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi, palawija dan holtikultura; f. Melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Usaha Tani sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program dan kegiatan perlindungan holtikultura ; c. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan holtikultura dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam ; d. Melaksanakan pengawasan peredaran penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian jasad pengganggu berdasarkan ketentuan yang berlaku ; e. Melaksanakan bimbingan tehnis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan holtikultura serta usaha rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah ; f. Melaksanakan bimbingan teknis usaha perluasan lahan/pangan sentra holtikultura dan pengembangan lahan ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;
12 i. j.
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Pasal 13
(1) Kepala Bidang Kehutanan Dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan kawasan, pembinaan produksi hasil hutan, pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan perlindungan hutan serta urusan budidaya tanaman perkebunan, pemberian izin usaha perkebunan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Bidang Kehutanan Dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penataan tata batas, pengukuhan kawasan hutan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan kebun besar ; b. Pelaksanaan inventarisasi hutan, cheking cruising dan pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan Agrowisata dan Agroindustri perkebunan; c. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; d. Pelaksanaan pengendalian penebangan pohon di dalam dan di luar kawasan hutan ; e. Pelaksanaan perijinan, legalitas peredaran hasil hutan dan tata usaha kayu/perkebunan ; f. Pelaksanaan pembinaan dan pemantapan terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari hasil hutan kayu dan dari hasil hutan bukan kayu ; g. Pelaksanaan penghitungan provisi sumber daya hutan dan pemungutan retribusi dibidang kehutanan ; h. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengembangan hutan rakyat, sosial forestry dan sipil teknis ; i. Pelaksanaan pembinaan reboisasi di dalam kawasan hutan ; j. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat dan pembinaan kepada kelompok tani ; k. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya perlindungan hutan dengan para pihak melalui upaya persuasif, preventif, dan represif ; l. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ; m. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan stren sungai yang melintasi di dalam perkebunan;
13
n. Pelaksanaan bimbingan dan promosi dalam rangka pemasaran hasil produksi tanaman perkebunan ; o. Pelaksanaan bimbingan pengendalian hama dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) ; p. Pelaksanaan pembinaan teknis pembenihan, pembibitan, dan penetapan pengadaan benih/bibit tanaman kehutanan terdaftar ; q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Kehutanan Dan Perkebunan mempunyai tugas: a Menyusun rencana Bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan penataan batas, pengukuhan kawasan hutan,pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan kebun besar ; c Melaksanakan inventarisasi hutan, cheking cruising dan pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan Agrowisata dan Agroindustri perkebunan; d Melaksanakan pembinaan dan pemantauan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; e Melaksanakan pengendalian penebangan pohon di dalam dan di luar kawasan hutan ; f Melaksanakan perijinan, legalitas peredaran hasil hutan dan tata usaha kayu ; g Melaksanakan pembinaan dan pemantapan terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari hasil hutan kayu dan dari hasil hutan bukan kayu ; h Melaksanakan penghitungan provisi sumber daya hutan dan pemungutan retribusi dibidang kehutanan ; i Melaksanakan rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengembangan hutan rakyat, sosial forestry dan sipil teknis ; j Melaksanakan pembinaan reboisasi di dalam kawasan hutan ; k Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat dan pembinaan kepada kelompok tani ; l Melaksanakan koordinasi dalam upaya perlindungan hutan dengan dengan para pihak melalui upaya persuasif, preventif, dan represif ; m Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ; n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan stren sungai yang melintasi di dalam perkebunan; o. Melaksanakan bimbingan dan promosi dalam rangka pemasaran hasil produksi tanaman perkebunan ; p. Melaksanakan bimbingan pengendalian hama dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) ;
14 q. Melaksanakan pembinaan teknis pembenihan, pembibitan, dan penetapan pengadaan benih/bibit tanaman kehutanan terdaftar ; r Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; s Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; t Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; u Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Kehutanan mempunyai tugas : a Menyusun rencana Seksi Kehutanan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan inventarisasi hutan, pelaksanaan stock opname, dan cheking cruising produksi dalam kawasan hutan ; c Melaksanakan pengembangan tata usaha hasil hutan ; d Menyiapkan dan meningkatkan diversifikasi aneka usaha hasil kehutanan ; e Menyiapkan bahan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; f Menyiapkan alat dan bahan pengukuran dan pengujian kayu dan hasil hutan lainnya ; g Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengusahaan, pemasaran hasil hutan dan pengembangan komoditi aneka usaha kehutanan ; h Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan di dalam dan di luar kawasan hutan ; i Mencari dan mengembangkan peluang pasar komoditas hasil aneka usaha kehutanan ; j Melaksanakan sistem kemitraan dalam aneka usaha produksi kehutanan ; k Melaksanakan pelayanan perijinan dan legalitas peredaran hasil hutan dan tata usaha kayu ; l Melaksanakan kegiatan pengendalian penebangan pohon di dalam dan di luar kawasan hutan ; m Menyiapkan bahan penghitungan provisi sumber daya hutan dan pemungutan retribusi produksi kehutanan ; n Melaksanakan pemantauan terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; o Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; p Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; q Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
15 r
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2) Kepala Seksi Perkebunan mempunyai tugas : a Menyusun rencana Seksi Perkebunan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan bimbingan terhadap analisa usaha perkebunan ; c Melaksanakan penyampaian informasi pasar ; d Melaksanakan kegiatan pembinaan petani, kelembagaan petani melalui penyuluhan dan kepemanduan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) ; e Melaksanakan peramalan, bimbingan dan pengawasan serta pengendalian terhadap populasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT) ; f Melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan inventarisasi kebutuhan alat olah produksi ; g Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perkebunan ; h Melaksanakan bimbingan terhadap pembangunan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) ; i Melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik tanaman perkebunan ; j Melaksanakan pembinaan petani/penakar benih, bibit tanaman perkebunan ; k Menyiapkan bahan rekomendasi/perijinan serta membantu kegiatan reklasifikasi kebun secara berkala ; l Melaksanakan analisa lahan bagi tanaman perkebunan dan melaksanakan kegiatan untuk menggairahkan inventarisasi di bidang perkebunan ; m Melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang rehabilitasi dan peremajaan, intensifikasi dan diversifikasi ; n Melaksanakan pembinaan pada sentra agro industri dan agrobisnis dalam memperluas kesempatan kerja ; o Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perijinan dan pengembangan ; p Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; q Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; r Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; s Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
16 Bagian Keenam Bidang Peternakan Pasal 15 (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengendalian penyakit hewan menular; b. Penyelenggaraan pelayanan penanganan penyakit hewan; c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap peredaran bahan asal hewan, pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik serta obat hewan ; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan terhadap potensi peternak baik perorangan maupun kelompok ; e. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan promosi serta perluasan pasar hasil peternakan ; f. Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan ; g. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembangan teknis budidaya, tehnologi produksi dan reproduksi ternak ; h. Penyelenggaraan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak ; i. Penyelenggaraan penataan kawasan peternakan, distribusi dan redistribusi ternak, peredaran dan penggunaan bibit ternak serta pengawasan peredaran pakan ternak ; j. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Peternakan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Penyelenggaraan pengendalian penyakit hewan menular; c. Penyelenggaraan pelayanan penanganan penyakit hewan; d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap peredaran bahan asal hewan, pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik serta obat hewan ; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan terhadap potensi peternak baik perorangan maupun kelompok ; f. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan promosi serta perluasan pasar hasil peternakan ;
17 g. Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan ; h. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembangan teknis budidaya, tehnologi produksi dan reproduksi ternak ; i. Penyelenggaraan peningkatan mutu genetik ternak dan peningkatan mutu pakan ternak ; j. Penyelenggaraan penataan kawasan peternakan, distribusi dan redistribusi ternak, peredaran dan penggunaan bibit ternak serta pengawasan peredaran pakan ternak ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas : a Menyusun rencana Seksi Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya; c Melaksanakan pencegahan penyakit dan penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular ; d Melaksanakan pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan ; e Membantu melaksanakan tindak karantina hewan ; f Melaksanakan pengaturan praktek dokter hewan dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan perijinan pembibitan hewan kesayangan ; g Melaksanakan pengawasan peredaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan lainnya ; h Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit zoonosis serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya ; i Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembuatan persediaan, pemakaian dan peredaran vaksin, sera dan bahan biologic lainnya ; j Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;
18 l
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Kelembagaan Dan Usaha Peternakan mempunyai tugas: a Menyusun rencana Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan bimbingan penguatan kelembagaan kepada masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan atau badan hokum yang bergerak di bidang peternakan ; c Melaksanakan penataan dan pengaturan terhadap pengembangan usaha peternakan ; d Melaksanakan penyuluhan dan pengkajian terhadap perubahan social ekonomi masyarakat peternak ; e Melaksanakan pemrosesan dan atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan ; f Melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, hasil ternak dan usaha pengolahan hasil ternak ; g Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; j Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (3) Kepala Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas : a Menyusun rencana Seksi Budidaya Ternak sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b Melaksanakan identifikasi, penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak serta penyebaran dan pengembangan hijaun makanan ternak ; c Melaksanakan penataan, distribusi dan redistribusi ternak ; d Melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak dan pakan ternak ; e Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kaji terap tehnologi peternakan ; f Melaksanakan pemulia biakan ternak melalui tehnologi aplikasi dalam rangka meningkatkan mutu ternak ; g Melaksanakan pemetaan wilayah potensi peternakan ; h Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu terhadap penyebaran bibit ternak dalam rangka peningkatan produksi dan reproduksi ternak. i Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; j Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;
19 k l
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Tenaga fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 18 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
20 (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 20 Dinas berkewajiban memberikan pembinaan kepada petugas teknis di Kecamatan. Pasal 21 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi serta Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
21 Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 7/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
