BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan KB dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB, adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi; Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan tehnis di Pemberdayaan Perempuan dan KB ; b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di Pemberdayaan Perempuan dan KB ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB ;
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB terdiri dari : a. Kepala Kantor ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pemberdayaan Perempuan ; d. Seksi Keluarga Berencana ; e. Seksi Perlindungan Anak ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Kantor Pasal 5 Kepala Kantor mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
f. g.
h.
Melaksanakan perencanaan kegiatan operasional ; Mengumpulkan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan KB ; Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata ; Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain; Mengelola administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatausahaan, perlengkapan atau peralatan, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi ; Mengawasi dan melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB ; Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
i. j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kerja Kantor ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ; c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris; d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ; e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kantor ; f. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan kantor ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Seksi Pemberdayaan Perempuan Pasal 7 Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kerja Kantor ; b. Mengumpulkan data untuk menyusun kebijakan dalam kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan serta pengembangan organisasi wanita ; c. Menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan dan keadilan Gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan ; d. Meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah, non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ;
e. Menegakkan HAM bagi perempuan ; f. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembinaan dan pengembangan organisasi wanita ; g. Melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender; h. Memfasilitasi pemgembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (korban trafficking) ; i. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, peran serta dan kesetaraan gender ; j. Meningkatkan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Seksi Keluarga Berencana Pasal 8 Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Keluarga Berencana sesuai dengan rencana kerja Kantor ; b. Menyiapkan bahan, menyusun konsep, membuat program, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta evaluasi tentang usaha-usaha peningkatan pelayanan keluarga berencana ; c. Menginventarisasi, mengkaji dan melakukan pengelolaan data serta permasalahan di Bidang Keluarga Berencana ; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai kepedulian dalam meningkatkan keluarga sejahtera untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan terhadap pelaksanaan program peningkatan pelayanan KB ; e. Menggerakkan dan memfasilitasi pembinaan potensi masyarakat khususnya KB dan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan ; f. Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk dalam upaya peningkatan program keluarga berencana nasional tingkat kabupaten; g. Menerima, menyimpan, dan mengirimkan alat obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana perbekalan pelayanan KB ke Dinas Kesehatan untuk di distribusikan pada sarana pelayanan KB ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Kelima Seksi Perlindungan Anak Pasal 9 Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja Kantor ; b. Melaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak ; c. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan ; d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan pelindungan anak ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; (3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 11 (1) Kepala Kantor berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Kantor maupun dengan lembaga teknis lainnya ;
(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantornya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 12 1. Kepala Kantor wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; 2. Kepala Kantor melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; 3. Kepala Kantor memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 13 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd RATNA ANI LESTARI, SE.MM Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 23/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
