BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. 2.
3. 4.
5.
6. 7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
2 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi ; f. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi ; g. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pendidikan pada kelompok bermain; h. Pendidikan dasar adalah Taman Kanak-Kanak, Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, (selanjutnya disebut TK, RA, SD, MI, SDLB, SMP, MTs, dan SMPLB); i. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut SMA, MA, SMALB, dan SMK); j. Pendidikan Luar Sekolah (selanjutnya disebut PLS) adalah pendidikan untuk menyiapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang diselenggarakan di luar sekolah formal; k. Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator dan motivator; l. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas mengkoordinir kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Menengah. m. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah. n. Penilik adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah, kepemudaan, dan keolahragaan.
3 o. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. p. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 2, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendidikan dasar dan Menengah; d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga; e. Bidang Pendidikan, Sarana dan Prasarana; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program.
(3)
Bidang Pendidikan dasar dan Menengah dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Menengah.
4 (4)
Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; b. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
(5)
Bidang Pendidikan, Sarana dan Prasarana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Pendidikan; b. Seksi Sarana dan Prasarana. Pasal 5
(1)
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2)
Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3)
Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4)
Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6
Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan yang ditetapkan olah Bupati; b. Melaksanakan usulan pendirian, penetapan, dan penyelenggaraan Sekolah pada pendidikan dasar dan menengah; c. Mengatur dan mengawasi penerimaan peserta didik, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis, uang sekolah, ijazah, dan perpustakaan sekolah ; d. Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan pemuda, olah raga dan Pendidikan Non Formal;
5 e. Melaksanakan kebijakan pembinaaan dan pengembangan pendidikan pemuda olah raga, seni, dan Pendidikan Non Formal yang meliputi program pengembangan anak remaja dan pemuda serta kegiatan pendidikan masyarakat; f. Mengawasi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, lembaga-lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan, pembinaan, dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang pendidikan pemuda, olah raga, seni, dan Pendidikan Luar Sekolah; h. Menyelenggarakan dan membina olah raga dan kesenian; i. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; j. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. l. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; b. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; c. Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
6 f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Dinas; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Dinas;
7 d. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Pasal 8 (1)
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya perbaikan, perluasan pendalaman dan penyesuaian pada SD/MI, menengah melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan guru beserta tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana yang ada.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional pada pendidikan dasar dan menengah; b. Penyusunan konsep kurikulum muatan lokal SD/MI; c. Penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; d. Pengusulan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah; e. Penetapan sistem evaluasi pada pendidikan dasar dan menengah; f. Pengusulan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan dasar dan menengah; g. Penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan dasar dan menengah; h. Mengkoordinasikan hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan; i. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan rencana kerja Dinas;
8 b. Menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional pada pendidikan dasar dan menengah; c. Menyusun konsep kurikulum muatan lokal SD/MI; d. Menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; e. Mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah; f. Menetapkan sistem evaluasi pada pendidikan dasar dan menengah; g. Mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan dasar dan menengah; h. Menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan dasar dan menengah; i. Mengkoordinasikan hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1)
Kepala Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB Negeri/Swasta; c. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pada lembaga SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB; d. Menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB; e. Melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa SD/MI pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f. Melaksanakan pemberdayaan pengelolaan SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB; g. Mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB; h. Mengusulkan izin pendirian dan penutupan lembaga pendidikan SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB Negeri/Swasta; i. Melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada SD/MI, dan SLB;
9 j. Membantu pelaksanaan akreditasi SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB Negeri/Swasta; k. Melaksanakan inovasi program pendidikan SD/MI, SDLB, SMP/MTs, dan SMPLB; l. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan Dasar; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugasnya; n. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyebarluaskan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal SMA/MA, SMALB, dan SMK; Negeri/Swasta; c. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pada lembaga SMA/MA, SMALB, dan SMK; d. Menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar peserta didik SMA/MA, SMALB, dan SMK Negeri/Swasta; e. Melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa SMA/MA, SMALB, dan SMK;pada setiap akhir semester dan pada akhir tahun pelajaran; f. Melaksanakan pemberdayaan pengelolaan SMA/MA, SMALB, dan SMK; g. Mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan pada SMA/MA, SMALB, dan SMK; h. Mengusulkan dan menetapkan izin pendirian dan penutupan lembaga SMA/MA, SMALB, dan SMK Negeri/Swasta; i. Melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan siswa baru serta menyusun rencana kegiatan pada SMA/MA, SMALB, dan SMK; j. Membantu pelaksanaan akreditasi SMA/MA, SMALB, dan SMK;Negeri/Swasta; k. Melaksanakan inovasi program pendidikan SMA/MA, SMALB, dan SMK; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
10 Bagian Keempat Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (DIKLUSPORA) Pasal 11 (1)
(2)
(3)
Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah, pemuda dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional pada PLS dan PAUD; b. Penyusunan konsep kurikulum muatan lokal PLS dan PAUD; c. Penetapan pedoman penyelenggaraan PLS dan PAUD; d. Penetapan sistem evaluasi pada PLS dan PAUD; e. Pemrosesan pemberian izin penyelenggaraan PLS dan PAUD; f. Mengusulkan dan menetapkan izin pendirian dan penutupan lembaga PLS dan PAUD; g. Penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga PLS dan PAUD; h. Penyusunan pedoman pemberdayaan generasi muda; i. Penetapan pedoman kegiatan kesenian, kepemudaan, dan keolahragaan; j. Penetapan pedoman pemberdayaan perpustakaan; k. Penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan Bidang PLS, Pemuda, dan Olah Raga; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional pada PLS dan PAUD; c. Menyusun konsep kurikulum muatan lokal PLS dan PAUD; d. Menetapkan pedoman penyelenggaraan PLS dan PAUD; e. Menetapkan sistem evaluasi pada PLS dan PAUD; f. Memproses pemberian izin penyelenggaraan PLS dan PAUD; g. Mengusulkan dan menetapkan izin pendirian dan penutupan lembaga PLS dan PAUD; h. Menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada lembaga PLS dan PAUD; i. Menyusun pedoman pemberdayaan generasi muda; j. Menetapkan pedoman kegiatan kesenian, kepemudaan, dan keolahragaan; k. Menetapkan pedoman pemberdayaan perpustakaan;
11 l. m. n. o. p.
Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Bidang PLS, Pemuda, dan Olah Raga; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan Pasal 13
(1)
Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun program kegiatan Seksi PLS; c. Melaksanakan pendataan kegiatan penyelenggaraan PLS; d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan PLS; e. Menyalurkan bantuan sarana kegiatan PLS; f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana pembelajaran PLS; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PLS; h. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PLS; i. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perpustakaan; j. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi PLS; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Seksi Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun program kegiatan Seksi Pemuda dan Olah Raga; c. Menghimpun, mengelola, dan memelihara kesenian serta kegiatan keolahragaan di sekolah; d. Melaksanakan pemberdayaan kesenian, kepemudaan, keolahragaan serta usaha kesehatan sekolah; e. Menyalurkan bantuan alat-alat kesenian, kepemudaan, dan keolahragaan; f. Melaksanakan pengawasan kegiatan kesenian, kepemudaan, dan keolahragaan serta mengevaluasi pemanfaatan bantuan; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan kegiatan kesenian, kepemudaan, dan keolahragaan;
12 h. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi pembina olah raga, wasit, dan instruktur kesenian; i. Menyebarluaskan buku pedoman kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; j. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan, kejuaraan cabang olah raga prestasi dan olah raga tradisional serta menyelenggarakan lomba/festival kesenian; k. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan kepemudaan, keolahragaan, dan seni; l. Menyelenggarakan pengawasan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta tata upacara di sekolah; m. Menyalurkan bantuan sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; n. Menjadi penghubung organisasi pemuda dengan pemerintah kabupaten; o. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda dan olah raga; p. Menyelenggarakan festival pemuda; q. Memfasilitasi pendirian sanggar kegiatan kepemudaan; r. Memberikan rekomendasi pendirian dan penutupan kegiatan kepemudaan; s. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda; t. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kegiatan kepemudaan; u. Menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Seksi Pemuda dan Olah Raga; v. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; w. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; x. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan Bagian Kelima Bidang Pendidikan, Sarana Dan Prasarana (DIKSARPRAS ) Pasal 13 (1)
Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Pendidikan Sarana dan Prasarana ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pencatatan data pendidikan; b. Pelaksanaan analisis data pendidikan; c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
13 d. Pengusulan dan penyaluran bantuan penunjang pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; e. Pemantuan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PLB; f. Penyelenggaraan, pemeliharaan, dan rehabilitasi gedung sekolah serta kelengkapan bangunan lainnya; g. Pengusulan penghapusan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program bidang pendidikan dan sarana prasarana; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Mengumpulkan dan pencatatan data pendidikan; c. Melaksanakan analisis data pendidikan; d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan; e. Mengusulkan dan penyaluran bantuan penunjang pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; f. Memantau dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PLB; g. Menyelenggarakan, pemeliharaan, dan rehabilitasi gedung sekolah serta kelengkapan bangunan lainnya; h. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14
(1)
Kepala Seksi Pendidikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pendidikan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun program kegiatan Seksi Pendidikan; c. Menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dalam sekolah; d. Mengkoordinasikan rencana program kegiatan bidang pendidikan dasar dan menengah;
14 e. Menyusun rumusan rencana program kegiatan pendidikan dasar dan menengah; f. Mengatur pengolahan data pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Menganalisis data pendidikan dalam sekolah; h. Menyajikan data dan informasi pendidikan sekolah untuk kepentingan penyusunan program Dinas; i. Memberikan layanan informasi data pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. Menyusun konsep proyeksi perkembangan pendidikan berdasarkan data dan informasi pendidikan sekolah dan pembinaan kesiswaan; k. Menyusun konsep rencana tahunan pendidikan; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Sarana Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyusun program kegiatan Seksi Sarana Prasarana; c. Melakukan evaluasi data pendidikan untuk menyusun pemberian bantuan; d. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap sekolah, lembaga Pendidikan Luar Sekolah, kegiatan pemuda untuk pemberdayaan masyarakat; e. Melaksanakan penyaluran bantuan pendidikan kepada lembaga pendidikan; f. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan bantuan penunjang pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan; g. Mengatur dan mengawasi bantuan/sumbangan dari masyarakat atau komite sekolah; h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan bantuan lembaga pendidikan; i. Melaksanakan pendataan kebutuhan alat pelajaran, alat peraga, dan buku-buku pelajaran di sekolah dan pendidikan luar sekolah; j. Menyusun rencana pengadaan perlengkapan administrasi sekolah kebutuhan alat pelajaran dan buku-buku pelajaran di sekolah pendidikan luar sekolah; k. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran perlengkapan administrasi sekolah, alat pelajaran, alat peraga, dan buku-buku pelajaran di sekolah dan pendidikan luar sekolah; l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pemanfaatan perlengkapan administrasi sekolah, alat pelajaran, alat peraga, dan buku pelajaran di sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah ;
15 m. Memberikan layanan informasi data bidang sarana dan prasarana; n. Menyusun konsep proyeksi perkembangan bidang sarana dan prasarana; o. Menyusun konsep rencana tahunan bidang saran dan prasarana ; p. Mendata kebutuhan tanah, gedung, dan sarana perlengkapannya, lapangan untuk kepentingan pendidikan; q. Menganalisis data untuk menetapkan skala prioritas kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan gedung baru dan sarana perlengkapannya bagi kepentingan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan ; r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi teknik dan konstruksi bangunan; s. Melaksanakan pemantauan tentang pemanfaatan gedung sekolah dan bangunan lainnya; t. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung u. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; v. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; w. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (6) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
16 Bagian Ketujuh Kelembagaan Pasal 16 (1)
Satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan PLB adalah pelaksana teknis tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan PLB;
(2)
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3)
Urusan kegiatan administrasi satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dipimpin seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
(4)
Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 Wakil Kepala Sekolah untuk SMP/MTs dan 4 Wakil Kepala Sekolah untuk SMA/MA dan SMK BAB V TATA KERJA Pasal 17
(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 18 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan
17 Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c.
Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 19 Kepala Dinas berkewajiban memberikan pembinaan di bidang Pendidikan kepada Kecamatan. Pasal 20 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pertunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
18 Pasal 22 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 4/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
