BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Daerah Kabupaten Banyuwangi;
Pemerintah Republik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Organisasi Perangkat
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah di maksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Bupati. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi ; f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi ; g. Pengelolaan Keuangan Daeah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah ; h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ; BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3 Pasal 3 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ; b. Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan ; d. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan ; e. Bidang Pengelolaan Keuangan ; f. Bidang Akuntansi ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Pendataan Pendapatan ; b. Seksi Penetapan Pendapatan. (4) Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Penagihan Pendapatan ; b. Seksi Pelaporan Pendapatan. (5) Bidang Pengelolaan Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Penerimaan Keuangan ; b. Seksi Pengeluaran Keuangan. (6) Bidang Akuntansi dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi : a. Seksi Anggaran ; b. Seksi Verifikasi.
4
Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas : a. Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas ; b. Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan; c. Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah/retribusi daerah ; d. Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah ; e. Membantu dalam pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB serta penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ; f. Membantu dalam penyampaian SPPT, SKP, SPT dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ; g. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5 h. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya ; i. Menyusun perencanaan dan pengendalian operasional serta pengawasan di bidang pendataan, penetapan, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya ; j. Mengumpulkan bahan penyusunan, penetapan perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; k. Mengelola administrasi keuangan daerah ; l. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan ; m. Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait ; n. Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah ; o. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; p. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. r. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ; b. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; c. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas ; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
6 c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris ; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas ;
7 b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan dinas ; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas ; d. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, PBB dan Pendapatan Daerah lainnya ; e. Menyusun program pendapatan daerah dan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Pendataan Dan Penetapan Pendapatan Pasal 9 (1)
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah, melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pengolahan data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya ; b. Penyusunan daftar Induk wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan ; c. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP pajak bumi dan bangunan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas ;
8 b. Mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya ; c. Menyusun daftar Induk wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan ; d. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP pajak bumi dan bangunan. e. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, PBB dan Pendapatan daerah lainnya ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Pendataan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pendataan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak dan subyek pajak serta retribusi daerah; c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya, serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali ; d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah ; e. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah ; f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali ; g. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ; h. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan pendapatan ; i. Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
9 (2) Kepala Seksi Penetapan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Penetapan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah; c. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui ; d. Penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ; e. Pembantuan dalam melaksanakan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan lainnya serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan unit terkait lainnya ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Penagihan Dan Pelaporan Pendapatan Pasal 11 (1) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala serta realisasi penerimaaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan ; c. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan pengelolaan pasar daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10 (3) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan penagihan pajak daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala serta realisasi penerimaaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan ; d. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pengelolaan pasar daerah; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12 (1) Kepala Seksi Penagihan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Menerbitkan surat tagihan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan ; c. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak dan wajib retribusi ; d. Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak dan wajib retribusi ; e. Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah ; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ; g. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya ; h. Melakukan pengendalian terhadap operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ; n. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
11 (2) Kepala Seksi Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB ; c. Membuat laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga ; d. Menyelenggarakan pembukuan semua hasil retribusi dan pendapatan lainnya ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Keuangan Pasal 13 (1) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok menerima setoran dan membukukan serta meneliti berkasberkas dan bukti penerimaan, melakukan pembukuan semua jenis penerimaan daerah, melakukan pembayaran, memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah ; b. Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran ; c. Pendokumentasian pembukuan dan laporan ; d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah ; c. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran ; d. Mendokumentasikan pembukuan dan laporan ; e. Melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan ;
12 f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Penerimaan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Penerimaan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Menerima dan mencatat setoran penerimaan daerah ; c. Menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah ; d. Melakukan pengendalian pelaksanaan penerimaan daerah ; e. Menyimpan uang daerah dan surat berharga ; f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ; g. Melakukan pengelolaan utang daerah ; h. Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi posisi Kas Daerah dengan Bank penyimpan yang ditunjuk ; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan Daerah ; j. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Pengeluaran Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pengeluaran Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; c. Menyiapkan anggaran kas ; d. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; e. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; f. Melakukan rekonsiliasi dengan bank yang ditunjuk ; g. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengeluaran daerah ; h. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku ; i. Mencatat seluruh pengeluaran daerah ; j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; k. Membina ketatausahaan Keuangan ; l. Menyelesaikan masalah Perbendaharaan dan Ganti Rugi ;
13 m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ; n. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Bidang Akuntansi Pasal 15 (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan APBD, perhitungan APBD dan perubahan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; b. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ; c. Penyajian Informasi Keuangan Daerah ; d. Pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana keja Dinas ; b. Melaksanakan penyusunan APBD dan perubahan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; c. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ; d. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah ; e. Mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah ; f. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
14 i. Melaporkan atasan.
hasil
pelaksanaan
tugas/kegiatan
kepada
Pasal 16 (1) Kepala Seksi Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; c. Menghimpun usulan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD ; d. Menyusun dan menyiapkan Rancangan APBD ; e. Menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD ; f. Menghimpun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD ; g. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan APBD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Verifikasi sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah ; c. Membina sistem akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD ; d. Melaksanakan laporan perhitungan APBD ; e. Menerima dan melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD; f. Melaksanakan fungsi sebagai entitas akuntansi SKPD dan entitas pelaporan pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah ; g. Mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah secara koordinatif dengan SKPD/unit kerja SKPD ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
15 Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; (6) Tenaga fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 18 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai
16 dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 20 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Kantor Kas Daerah, Kantor Pengelolaan Pasar dan Bagian Keuangan yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
17 Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 13/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
