BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Daerah, telah ditetapkan Peraturan Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
Pemerintah Republik Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Organisasi Perangkat
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah teralhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perindustrian ; d. Bidang Perdagangan ; e. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; f. Bidang Usaha Koperasi ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Perindustrian dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi : a. Seksi Industri, Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. (4) Bidang Perdagangan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi : a. Seksi Usaha Sarana Distribusi, Pengembangan Pasar dan Pendaftaran Perusahaan ; b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Konsumen. (5) Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi : a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi ; b. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah. (6) Bidang Usaha Koperasi dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi : a. Seksi Promosi, Kerjasama, Perdagangan dan Koperasi ; b. Seksi Aneka Usaha Koperasi. Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
4 (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas : a. Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas ; b. Memimpin rapat-rapat koordinasi internal yang diadakan dinas ; c. Memimpin segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ; d. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas ; e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penilaian kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tudas dinas ; f. Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan dinas/instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ; g. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dinas ; h. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; i. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; k. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1)
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ; b. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ;
5 c. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas ; b. Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ; c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ; d. Mengoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8
(1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas ; b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris ; c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ; d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; e. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
6 f. Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karier ; g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya ; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan Rencana Kerja Dinas ; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan dinas ; c. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 9
(1)
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok di bidang industri logam, mesin, elektronika kimia, tekstil, aneka, agro dan hasil hutan serta monitoring dan pelaporan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perindustrian ; b. Penyusunan petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha bidang perindustrian ; c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi industri ; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri ; e. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pemantuan dan evaluasi kegiatan bidang industri ; f. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pemantuan dan evaluasi kegiatan bidang industri ; g. Penganalisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha dengan dunia usaha industri ; h. Penyiapan fasilitasi HAKI bidang industri dan perekayasaan ;
7 i.
Penyiapan fasilitasi penerapan dan sertifikasi SNI bagi industri ; j. Penyiapan fasilitasi penyertaan modal bagi industri ; k. Penyiapan laporan pelaksanaan program kegiatan bidang perindustrian ; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Perindustrian sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyusun petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha bidang perindustrian ; c. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi industri ; d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri ; e. Menyiapkan dan pelaksanaan pembinaan pemantuan dan evaluasi kegiatan bidang industri ; f. Menyiapkan dan pelaksanaan pembinaan pemantuan dan evaluasi kegiatan bidang industri ; g. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama usaha dengan dunia usaha industri ; h. Menyiapkan fasilitasi HAKI bidang industri dan perekayasaan ; i. Menyiapkan fasilitasi penerapan dan sertifikasi SNI bagi industri ; j. Menyiapkan fasilitasi penyertaan modal bagi industri ; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10
(1) Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi sub bidang industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; c. Menyiapkan bahan pembinaan standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan pengawasan mutu sub bidang industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ;
8 d. Menyiapkan pedoman teknis pembinaan proses produksi dan penerapan teknologi tepat guna sub bidang industri Logam, Mesin, Elektronika Tekstil dan Aneka ; e. Melakukan pemantuan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran sub bidang industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; f. Melakukan fasilitasi penerapan, sertifikasi dan pengawasan SNI sub bidang industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; g. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perizinan sub bidang industri Logam. Mesim. Elektronika, Tekstil dan Aneka ; h. Melakukan fasilitasi pemberian modal penyertaan kepada perusahaan industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka ; i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; c. Menyiapkan bahan pembinaan standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan pengawasan mutu seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; d. Menyiapkan pedoman teknis pembinaan proses produksi dan penerapan teknologi tepat guna seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; e. Melakukan pemantuan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; f. Melakukan fasilitasi penerapan, sertifikasi dan pengawasan SNI seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; g. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perizinan seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; h. Melakukan fasilitasi pemberian modal penyertaan kepada perusahaan industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
9 l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 11
(1)
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok di bidang bina usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengadaan, penyaluran, ekspor dan impor serta pengembangan dan perlindungan konsumen ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis dan pedoman kegiatan usaha peerdagangan; b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan sarana dan usaha perdagangan, perlindungan konsumen HAKI, ekspor dan impor, perdagangan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan beberapan barang penting lainnya ; c. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ; d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penerbitan ijin usaha perdagangan ; e. pemberian rekomendasi kegiatan ekspor dan impor ; f. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan ; g. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan ; h. penyiapan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan ; i. Analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan ; j. penyiapan penyusunan rencana dan program, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dan konfirmasi mengenai pengembangan dan perlindungan konsumen, promosi dan kegiatan pameran dagang dalam dan luar negeri ; k. penyiapan, penyusunan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan kemitraan usahaan dan kewirausahaan ; l. penyiapan penyusunan rencana dan program, bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan pelayanan informasi bisnis ; m. penyiapan, penyusunan tencana dan program, pembinaan penyuluhan bimbingan dan petunjuk teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan konsumen; n. pengelolaan dan pengujian standar alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) ;
10 o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan ; p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Perdagangan sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Menyusun petunjuk / pedoman teknis dan penyiapan pertimbangan teknis dan pedoman kegiatan usaha peerdagangan; c. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan sarana dan usaha perdagangan, perlindungan konsumen HAKI, ekspor dan impor, perdagangan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan beberapan barang penting lainnya ; d. Melaksanakan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ; e. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis penerbitan ijin usaha perdagangan ; f. Memberikan rekomendasi kegiatan ekspor dan impor ; g. Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan ; h. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan ; i. Menyiapkan bahan bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan ; j. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan ; k. Menyiapkan penyusunan rencana dan program, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dan konfirmasi mengenai pengembangan dan perlindungan konsumen, promosi dan kegiatan pameran dagang dalam dan luar negeri ; l. Menyiapkan penyusunan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan kemitraan usahaan dan kewirausahaan ; m. Menyiapkan penyusunan rencana dan program, bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi serta konfirmasi mengenai kegiatan pelayanan informasi bisnis; n. Menyiapkan penyusunan tencana dan program, pembinan penyuluhan bimbingan dan petunjuk teknis, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan konsumen; o. Mengelola dan menguji standar alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) ; p. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; q. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; r. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
11 s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12 (1)
Kepala Seksi Usaha Sarana Distribusi, Pengembangan Pasar dan Pendaftaran Perusahaan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Usaha Sarana Distribusi, Pengembangan Pasar dan Pendaftaran Perusahaanh sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang (TDG) ; c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor ; d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, pemberian pertimbangan perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dinas lainnya di bidang perdagangan ; e. Melakukan fasilitasi sertifikasi mutu barang ; f. Melaksanakan pelayanan, penerbitan dokumen ekspor dan impor ; g. Melaksanakan kegiatan promosi perdagangan dalam dan luar negeri ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Pengembangan dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melakukan penyiapan pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha dan perlindungan konsumen ; c. Melakukan fasilitasi dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI bidang perdagangan ; d. Melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap barang beredar ; e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen ; f. Melakukan pengawasan dan penyidikan dan bekerja sama dengan instansi terkait ; g. Melaksanakan kegiatan pengawasan UTTP dan BDKT ;
12 h. Mempersiapkan aparat penyidik PNS perlindungan konsumen dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perlindungan Konsumen; i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 13 (1)
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan pengembangan kelembagaan koperasi serta menyiapkan bahan perencanaan dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelayanan teknis pendirian koperasi kepada masyarakat ; b. Pelaksanaan koordinasi terhadap pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar, penggolongan dan pembubaran koperasi; c. Pengembangan organisasi koperasi dan UKM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; d. Pelaksanaan advokasi dan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi dan UKM ; e. Pelaksanaan klasifikasi koperasi ; f. Pelaksanaan pendataan Wira Usaha Baru ; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM ; h. Pelaksanaan dan penyuluhan sumber daya manusia koperasi dan UKM serta pengembangan kewirausahaan ; i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan koperasi dan UKM ; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan rencana kerja Dinas;
13 b. Melaksanakan pelayanan teknis pendirian koperasi kepada masyarakat ; c. Melaksanakan koordinasi terhadap pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar, penggolongan dan pembubaran koperasi ; d. Mengembangkan organisasi koperasi dan UKM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; e. Melaksanakan advokasi dan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi dan UKM ; f. Melaksanakan klasifikasi koperasi ; g. Melaksanakan pendataan Wira Usaha Baru ; h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM ; i. Melaksanakan dan memberi penyuluhan sumber daya manusia koperasi dan UKM serta pengembangan kewirausahaan ; j. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 (1)
Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Mengumpulkan bahan dalam rangka upaya peningkatan SDM koperasi ; c. Menyusun naskah dan melaksanakan kegiatan tatalaksana organisasi koperasi ; d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian ; e. Melakukan kegiatan klasifikasi koperasi ; f. Melaksanakan kegiatan advokasi, mediasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi ; g. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian ; h. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan memfasilitasi auditing koperasi dan lembaga yang terkait ; i. Memfasilitasi studi banding, magang dan kerjasama antar kelembagaan koperasi dengan lembaga lain ; j. Mengendalikan dan memonitoring kegiatan rapat anggota; k. Melakukan pembinaan, pengawasan ,penilaian dan penghargaan terhadap koperasi ; l. Melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi ;
14 m. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis manajemen usaha dengan batas lingkup tugas pengusaha mikro, kecil dan menengah ; c. Melakukan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan kelompok/sentra usaha kecil menengah ; d. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan wira usaha baru ; e. Memfasilitasi peralatan permodalan, pembiayaan, perkuatan permodalan dan promosi terhadap usaha kecil dan menengah ; f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengusaha kecil dan menengah ; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Bidang Usaha Koperasi Pasal 15
(1)
Kepala Bidang Usaha Koperasi dibidang Aneka Usaha koperasi ;
mempunyai tugas pokok
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Usaha Koperasi mempunyai fungsi : a. Penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan koperasi di kabupaten ; b. Pengkajian, penelitian, pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan koperasi kabupaten ; c. Penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama koperasi baik hubungan antara kabupaten, propinsi, swasta maupun dengan pihak lainnya ; d. Pemberian informasi proses perizinan dan fasilitasi dibidang koperasi ; e. Pengolahan dan pemberdayaan koperasi ;
15 f. Pelaksanaan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis usaha koperasi; g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi ; h. Pelaksaan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) ; i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi ; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha koperasi ; k. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha koperasi ; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuia dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan koperasi di kabupaten ; c. Melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan koperasi kabupaten ; d. Menyusun rumusan bahan hubungan kerjasama koperasi, baik hubungan antara kabupaten, propinsi, swasta maupun dengan pihak lainnya ; e. Memberi informasi proses perizinan dan fasilitasi dibidang koperasi ; f. Mengolah pemberdayaan koperasi; g. Melaksanakan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis usaha koperasi; h. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi ; i. Melaksanakan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) ; j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi ; k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha koperasi ; l. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
16 Pasal 16 (1)
Kepala Seksi Promosi, Kerjasama, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Promosi, Kerjasama, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas ; b. Melakukan pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran teknis pengembangan jaringan usaha koperasi ; c. Melakukan pembinaan dan bimbingan usaha melalui jaringan usaha koperasi ; d. Melakukan kegiatan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi; e. Melakukan fasilitasi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) ; f. Melakukan koordinasi dengan lembaga jeuangan perbankan maupun non bank serta dinas yang terkait sehubungan dengan pengembangan usaha koperasi ; g. Melakukan pembinaan, pengembangan usaha koperasi ; h. Mendorong terciptanya kerjasama kemitraan koperasi ; i. Melaksanakan promosi dan kerjasama koperasi antar instansi di daerah kabupaten, kota, propinsi dan luar negeri; j. Memanfaatkan peluang kerjasama untuk mendukung pengembangan koperasi ; k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya sehubungan dengan promosi, kerjasama untuk terwujudnya usaha koperasi ; l. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap promosi kerjasama perdagangan dan koperasi ; m. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; n. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Aneka Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Menyiapkan bahan kebijakan aneka usaha koperasi ; c. Melakukan koordinasi antar instansi di daerah untuk penyusunan rencana dan program tahunan dibidang aneka usaha koperasi ; d. Memantau dan evaluasi terhadap pelaksanaan aneka usaha koperasi yang telah mendapat persetujuan pemerintah ;
17 e. Melakukan pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya daerah dan identifikasi peluang aneka usaha koperasi ; f. Menyusun program pemantauan dan evaluasi kegiatan aneka usaha koperasi ; g. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam koperasi ; h. Melakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam koperasi ; i. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak dibidang produksi ; j. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak dibidang distribusi ; k. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa lainnya ; l. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi ; m. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan investasi dan usaha koperasi ; n. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; (6) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
tugasnya
18 BAB V TATA KERJA Pasal 18 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya ; (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 20 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
19 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 6/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
