BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tercantum pada konsideran huruf a, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
1
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. d.
Sekretaris Daerah Banyuwangi.
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
e.
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
f.
Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
g.
Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Satpol PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2
Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satpol PP mempunyai fungí : a.
Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
b.
Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
c.
pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
d.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya ;
e.
Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1)
Satpol PP, terdiri dari : a. Kepala Satuan ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional dan Pengawasan ; d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Satuan Pasal 5 Kepala Satpol PP mempunyai tugas : a. Penyusunan pogram dan pengendalian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
3
b. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam membina ketertiban dan ketentraman masyarakat ; c. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat ; d. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Satpol PP ; e. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Menyusun rencana Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kerja Satuan ; Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian ; Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan inventaris ; Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ; Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Satuan ; Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan Satuan ; Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4
Bagian Ketiga Seksi Operasional dan Pengawasan Pasal 7 Kepala Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas : a. b.
Menyusun rencana Seksi Operasional dan Pengawasan sesuai dengan rencana kerja Satuan ; Mengumpulkan dan menganalisa data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
c.
Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d.
Melaksanakan operasi dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
e.
Melaksanakan kegiatan penyelidikan di bidang ketentraman dan ketertiban penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
f.
Melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup ;
g.
Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan/ perselisihan dan kerja sama operasional Polisi Pamong Praja dengan Pemerintah Kecamatan ;
h.
Mencegah / menangkal segala bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya ;
i.
Melaksanakan tindakan reprensif tahap pertama terhadap segala bentuk kejahatan dan pelanggaran maupun gangguan ketertiban dan keamanan lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;
j.
Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;
k.
Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
l. m. n.
Bagian Keempat Seksi Penyidikan dan Penindakan Pasal 8 (1)
Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan rencana kerja Satuan ; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi bidang penyidikan dan penindakan ;
5
c.
Mengkaji aturan hukum dalam penyidikan dan penindakan ;
kegiatan
pelaksanaan
d. Melaksanakan pengaturan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; e. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; f.
Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas dan instansi terkait dalam hal penyidikan ;
g. Menyusun laporan kegiatan penyidikan dan penindakan ; h. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Satpol PP ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4)
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(5)
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
(6)
Tenaga fungsional dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
tugasnya
BAB V TATA KERJA Pasal 10 (1)
Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan ;
(2)
Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal ; 6
(3)
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan ;
(4)
Setiap unsur pimpinan pada unit kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 11
(1)
Kepala Satpol PP wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
(2) Kepala Satuan melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; (3) Kepala Satuan memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
7
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di : Banyuwangi Tanggal : 4 Maret 2009 BUPATI BANYUWANGI ttd Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 4 Maret 2009
RATNA ANI LESTARI, SE.MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Drs. Ec. H. SUKANDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 070 014 240 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009 NOMOR 27/D Sesuai dengan aslinya, a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum FAJAR SUASANA, SH Pembina Tingkat I NIP. 510 101 142
8
