BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PEMROSESAN, DAN PENERBITAN IZIN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Perindustrian Perdagangan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pemrosesan, dan Penerbitan Izin Perindustrian, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 ) ;
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
:
2 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1987 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) ; 12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan ; 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kreteria Industri Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255 / MPP / Kep/ 7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Dibidang Industri dan Perdagangan Dilingkungan Depatemen Perindustrian dan Perdagangan ; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/01/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan ; 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 105/MPP/Kep/02/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
3 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ; 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standart Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Perindustrian, Perdagangan, dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PEMROSESAN, DAN PENERBITAN IZIN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah kabupaten Ngawi 2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi. 3. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Ngawi. 5. Tim Pertimbangan Perizinan, adalah Tim yang anggotanya terdiri dari petugas dinas teknis terkait yang dikoordinir oleh Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal. 6. Izin Perindustrian dan Perdagangan, adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal kepada orang pribadi atau badan yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). 7. Izin Usaha Industri (IUI), adalah izin usaha bagi kegiatan yang nilai investasi perusahaannya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 8. Izin Perluasan, adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produk/komoditi yang telah diizinkan.
4 9.
Tanda Daftar Industri, adalah tanda daftar Industri yang diberlakukan sebagai izin usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaannya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. 11. Tanda Daftar Gudang (TDG), adalah surat izin untuk dipergunakan sebagai penyimpanan atau penimbunan barang di ruang tertutup. 12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. 13. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 14. Perindustrian, adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan industri. 15. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang besifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 16. Gudang, adalah suatu bangunan/ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan. 17. Usaha Pergudangan, adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau milik pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan Izin Perindustrian Perdagangan ; dan b. menertibkan dan mendata aktifitas kegiatan Perindustrian dan Perdagangan.
dan
Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. mewujudkan peningkatan Perindustrian dan Perdagangan yang bermanfaat bagi masyarakat ; dan b. tercapainya pengaturan kegiatan Perindustrian dan Perdagangan pada lokasi tertentu, agar tidak menimbulkan bahaya, kerugian serta gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
5 BAB III KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Izin Pasal 4 (1)
Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian wajib mendapatkan Izin Perindustrian, Perdagangan dan serta Pendaftaran Perusahaan oleh orang pribadi atau badan dengan nama Izin Perindustrian, Perdagangan dan serta Pendaftaran Perusahaan.
(2)
Obyek izin adalah usaha atau kegiatan Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian yang meliputi : a. b. c. d. e.
(3)
Izin Usaha Industri (IUI) ; Izin Usaha Perdagangan (IUP) ; Tanda Daftar Industri (TDI) ; Tanda daftar Gudang (TDG); dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Subyek izin adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan, Perindustrian, dan / atau Perusahaan. Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pasal 5
(1)
Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut : a. Izin Usaha Industri ( IUI ) : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ; dan 2. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ; 2. foto copy surat bukti pemilikan tanah atau bukti pemilikan tanah lain yang sah ; 3. foto copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum ; 4. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; 5. foto copy Izin Gangguan untuk kegiatan usaha atau industri yang dapat menimbulkan gangguan ; dan 6. foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. c. Tanda Daftar Industri ( TDI ) : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ; dan 2. foto copy Izin Usaha Industri (IUI).
6 d. Tanda Daftar Gudang ( TDG ) : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 2. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 3. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan ; dan 4. surat keterangan tentang barang yang disimpan dan atau ditimbun. e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ; dan 2. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). f. Izin Perluasan : 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku ; 2 foto copy Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) ; dan 3. surat keterangan penambahan kapasitas produksi atau jenis produksi. (2)
Berkas permohonan selanjutnya disampaikan kepada petugas penerimaan Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal untuk didaftarkan. Bagian Ketiga Penerimaan Permohonan Izin Pasal 6
(1)
Petugas penerimaan menerima dan meneliti permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
(2)
Berkas permohonan yang kurang lengkap dan atau salah dikembalikan kepada pemohon untuk segera disempurnakan, paling lambat 1 (satu) hari kerja, sejak permohonan diterima.
(3)
Berkas permohonan yang sudah benar dan lengkap, setelah dicatat dalam buku register penerimaan selanjutnya diteruskan kepada Seksi Pemrosesan dan Penerbitan dan pemohon akan diberikan bukti pengajuan permohonan izin. Bagian Keempat Pemrosesan dan Penerbitan Izin Pasal 7
(1)
Petugas pemrosesan setelah meneliti dan mencatat berkas permohonan dalam register pemrosesan, selanjutnya Seksi Pemrosesan dan Penerbitan menggolongkan permohonan Izin menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : a. izin yang tidak memerlukan peninjauan lapangan ; dan b. izin yang memerlukan peninjauan lapangan.
(2)
Bagi Izin yang tidak memerlukan peninjauan lapangan, seksi pemrosesan dan penerbitan langsung memproses bahan dan data permohonan izin guna penerbitan izin.
(3)
Bagi Izin yang memerlukan peninjauan lapangan, seksi pemrosesan dan penerbitan selanjutnya membuat undangan kepada dinas/instansi teknis terkait yang tergabung dalam Tim Pertimbangan Perizinan untuk mengadakan pemeriksaan lokasi Perusahaan.
7 (4)
Dalam pemeriksaan lapangan, setiap anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Koordinator Tim dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi.
(5)
Petugas pemrosesan dan penerbitan setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi Izin serta melengkapi rekomendasi yang diperlukan dari Dinas teknis terkait.
(6)
Berdasarkan kelengkapan bahan dan data permohonan, berita acara pemeriksaan dan ketetapan retribusi serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Seksi Pemrosesan dan Penerbitan memutuskan : a. menyetujui permohonan izin ; atau b. menolak permohonan izin. Pasal 8
(1)
Dalam hal menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Seksi Pemrosesan dan Penerbitan segera menyediakan naskah perizinan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan I untuk ditetapkan dan ditandatangani.
(2)
Seksi pemrosesan dan penerbitan, selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk segera mengambil izin dan membayar retribusi izin.
(3)
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan dikirim pemohon belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka resiko surat izin rusak atau hilang diluar tanggungjawab dinas. Pasal 9
(1)
Dalam hal permohonan izin ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Seksi Pemrosesan dan Penerbitan segera menyediakan naskah surat penolakan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan I.
(2)
Setelah surat penolakan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal, Seksi pemrosesan dan penerbitan segera menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
(3)
Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi karena : a. pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ; b. lokasi usaha secara teknis tidak memenuhi persyaratan minimal untuk kegiatan usaha ; c. jenis usaha perdagangan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau d. adanya pertimbangan–pertimbangan khusus sesuai perkembangan yang terjadi. Pasal 10
(1)
Perusahaan yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib melakukan pendaftaran guna mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
8 (2)
Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(3)
Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Pasal 11
(1)
Perusahaan yang nilai investasinya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), wajib melakukan Tanda Daftar Industri (TDI) sedangkan perusahaan yang nilai investasinya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
(2)
Permohonan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c. Pasal 12
(1)
Perusahaan yang mempunyai gudang dan atau usaha pergudangan wajib melakukan Tanda Daftar Gudang (TDG).
(2)
Perusahaan yang mengadakan perluasan wajib melakukan Izin Perluasan.
(3)
Permohonan Tanda Daftar Gudang dan Izin PerIuasan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf f. Bagian Kelima Waktu Pemrosesan Izin Pasal 13
(1)
Jangka waktu pemrosesan sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap oleh petugas penerima Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal masing-masing izin sebagai berikut : a. b. c. d. e.
(2)
Izin Usaha Industri (IUI) paling lama 7 (tujuh) hari kerja ; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) paling lama 3 ( tiga ) hari kerja ; Tanda Daftar Industri (TDI) paling lama 3 (tiga) hari kerja ; Tanda Daftar Gudang (TDG) paling lama 5 (lima) hari kerja ; dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) paling lama 2 ( dua ) hari kerja.
Jangka waktu pemrosesan perubahan dan penambahan izin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh petugas.
9 Bagian Keenam Masa Berlakunya Izin Pasal 14 (1)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama usaha dan atau kegiatan industri masih berjalan dan tidak mengalami perubahan maupun penambahan.
(2)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya pendaftaran perusahaan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.
(3)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. perubahan jenis usaha dan bentuk perusahaan ; atau b. penambahan jenis usaha dan modal usaha.
(4)
Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin pada waktu melakukan daftar ulang wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d.
foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ; surat izin yang masih berlaku ; surat pernyataan perubahan jenis usaha ; surat perubahan bentuk usaha bagi usaha yang berbadan hukum perlu disahkan oleh yang berwenang ; dan e. perubahan jenis industri /perluasan industri. Bagian Ketujuh Daftar Ulang Izin Pasal 15
(1)
Permohonan daftar ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
(2)
Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ; b foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; dan c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang terakhir.
(3)
Berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal berhak dan berwenang untuk tidak menerbitkan daftar ulang.
(4)
Jangka waktu pemrosesan daftar ulang selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh petugas.
(5)
Dalam hal–hal tertentu dapat diadakan peninjauan lapangan dan pemrosesan daftar ulang selama 5 (lima) hari kerja, sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh petugas.
10 Bagian Kedelapan Pencabutan Izin Pasal 16 (1)
Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena : a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha atau industri selama (1) tahun sejak penerbitan izin ; b. tidak melakukan pendaftaran ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; c. Kegiatan usaha atau industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin ; d. Kegiatan usaha atau industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin ; e. pemegang izin menyerahkan kegiatan usahanya kepada pihak lain ; f. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat izin ; g. lokasi bangunan tempat usaha tidak sesuai peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan, dan atau yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup ; dan h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan negara dan atau kepentingan umum dan atau kelestarian lingkungan, Bupati melalui Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dapat membatalkan sebagian atau seluruhnya izin yang telah diterbitkan.
(3)
Akibat pencabutan maupun pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang izin tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah berhak menutup / menyegel kegiatan perusahaan. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17
(1)
Dalam hal surat izin hilang, rusak dan / atau tidak terbaca, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian salinan izin kepada Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy KTP pemegang izin ; b. surat izin lama untuk izin rusak atau tidak terbaca ; dan / atau c. surat Kehilangan dari Kepolisian untuk izin yang hilang.
11 (3)
Waktu pemrosesan penggantian salinan surat izin selama 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pasal 18
(1)
Dalam hal–hal tertentu yang memerlukan legalisir izin perindustrian dan perdagangan, pemegang izin dapat mengajukan permohonan legalisir izin secara tertulis kepada Dinas Pelayanan Masyarakat dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut : a. foto copy KTP pemegang izin ; b. foto copy izin perdagangan dan perindustrian dan menunjukkan aslinya ; dan c. surat keterangan tentang keperluan legalisir izin perindustrian dan perdagangan.
(2)
Waktu pemrosesan legalisir selama 1 (satu) hari kerja, sejak permohonan diterima oleh petugas penerima. BAB V PENUTUP Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 11 Desember 2006 BUPATI NGAWI,
HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 11 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 34
