BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (7), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Terminal

Penumpang,

perlu

membentuk

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

1

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, tentang Terminal Transportasi Jalan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 05 Seri C); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D); 17. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 37)

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 3

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. 7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Penumpang Kabupaten Tulungagung 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulungagung. 9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus ) kilogram. 13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 14. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 15. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. 16. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang

yang

disediakan

bagi

kendaraan

penumpang.

4

umum

untuk

menaikkan

17. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang. 18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip

komersial

karena

pada

dasarnya

dapat

pula

disediakan oleh sektor swasta. 19. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB

adalah

Surat

Ketetapan

yang

menentukan

jumlah

kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II TERMINAL PENUMPANG Pasal 2 Terminal Penumpang Kabupaten Tulungagung merupakan Terminal Penumpang Tipe A.

5

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK PENEMPATAN KIOS Pasal 3 (1)

Setiap orang yang menggunakan fasilitas terminal penumpang yang bersifat tetap, wajib memperoleh hak penempatan kios terlebih dahulu dari Bupati.

(2)

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak penempatan kios kepada Kepala Dinas. Pasal 4

(1)

Untuk memperoleh hak penempatan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap orang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mengajukan Surat Permohonan; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya; c. foto copy Kartu Keluarga ( KK ); d. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan e. surat pernyataan kesanggupan.

(2)

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap maka akan diterbitkan Buku Hak Penempatan Kios.

(3)

Bentuk surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan dan buku hak penempatan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 5

(1)

Hak Penempatan Kios diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan Surat Permohonan.

(2)

Perpanjangan Hak Penempatan Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang Hak Penempatan Kios paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Hak Penempatan yang lama berakhir. Pasal 6

(1)

Hak Penempatan Kios berakhir apabila : a. tanah dan/atau kios dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; b. pemegang Hak Penempatan Kios meninggal dunia; c. masa berlaku Hak Penempatan Kios telah selesai dan tidak diperpanjang; d. pemegang Hak Penempatan Kios mengundurkan diri/mengembalikan Hak Penempatan Kios; 6

(2)

Hak Penempatan Kios dapat dicabut oleh Kepala Dinas apabila: a. pemegang hak penempatan Kios tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; b. pemegang hak penempatan Kios melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan;

(3)

Sebelum hak penempatan kios dicabut terlebih dahulu diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 7 (1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis;

(3)

Bentuk dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 8

(1)

Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi;

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan di UPTD;

(3)

Hasil retribusi dihimpun oleh Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP) ke Bendahara Penerimaan ( BP ) Dinas dan disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 Jam;

BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 9 (1)

Penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

7

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4)

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD. Pasal 10

Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 11 (1)

Bupati

dapat

memberikan

pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan

retribusi; (2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3)

Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retrtibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12 (1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

8

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. Pasal 13

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.

(2)

Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 14

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 15 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Pasal 16 (1)

Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.

(2)

Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

9

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1)

Setiap pemegang hak penempatan kios yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa : a. teguran tertulis; b. penutupan sementara kegiatan usaha; dan c. pencabutan hak penempatan.

(2)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 18

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas secara bertahap dengan ketentuan : a. teguran tertulis I; b. apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis II; c. apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis III. Pasal 19 (1)

Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemegang hak penempatan tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.

(2)

Penutupan sementara kegiatan usaha ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangakan ke dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha disertai dengan penarikan Buku Hak Penempatan.

(3)

Selama penutupan sementara kegiatan usaha, pemegang hak penempatan dilarang melakukan kegiatan usaha.

(4)

Hak penempatan yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila pemegang hak penempatan telah melaksanakan peringatan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis III.

10

(5)

Pemberian kembali hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara menyerahkan kembali Buku Hak Penempatan. Pasal 20

(1)

Pencabutan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara langsung apabila pemegang Buku Hak Penempatan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

(2)

Pencabutan hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pencabutan Hak Penempatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pasal 21

(1)

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dijatuhkan secara : a. bertahap; dan b. bebas.

(2)

Untuk menentukan penjatuhan sanksi administrasi secara bertahap atau bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pertimbanganpertimbangan : a. berat dan ringannya jenis pelanggagaran yang dilakukan; atau b. tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi. Pasal 22

(1)

Dalam hal selama diberlakukan penutupan sementara kegiatan usaha atau setelah dilakukan pencabutan hak penempatan, pemegang hak penempatan masih melakukan usahanya, maka dapat dilakukan tindakan polisionil oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Tindakan polisionil sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengusiran secara paksa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 11 Nopember 2013 BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 11 Nopember 2013

Ir. INDRA FAUZI, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 34

12

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013

Contoh 1. BENTUK PERMOHONAN HAK PENEMPATAN KIOS Tulungagung, ................................... Perihal : Permohonan Penerbitan Hak Penempatan Kios

Kepada, Yth. Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG cq. Kepala DISHUBKOMINFO Kabupaten Tulungagung diTULUNGAGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama : ............................................................................. Tempat/Tanggal Lahir (Umur) : ............................................................................. Pekerjaan : ............................................................................. Alamat Tempat Tinggal : ............................................................................. Dengan ini mengajukan permohonan Hak Menempati Fasilitas Kios yang terletak di Terminal Penumpang Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagai berikut : Nomor Kios : ............................................................................. Ukuran/Luas : ............................................................................. Untuk jenis dagangan : ............................................................................. Terhitung mulai tanggal : ............................................................................. : ................................................................................... Sampai dengan tanggal Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih Hormat kami,

(...........nama pemohon..........) Lampiran : 1. Foto copy KTP terbaru (1 lembar) 2. Pas Foto berwarna 3x4 cm (2 lembar) 3. Surat Pernyataan

13

Contoh 2. BENTUK SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................. Pekerjaan : ............................................... Alamat : ............................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup/bersedia untuk: 1. Tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku; 2. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios; 4. Mematuhi larangan mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Dinas; 5. Mematuhi larangan mengganti jenis usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas; 6. Mematuhi larangan memanfaatkan kios sebagai tempat tinggal; 7. Mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat mengganggu fungsi terminal dan mengganggu lingkungan sekitar kios; 8. Mematuhi larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Mematuhi larangan memindahkan haknya atau menyewakan tempat tersebut kepada orang lain sebelum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/balik nama dari Kepala Dinas; dan 10. Meninggalkan kios dan tidak akan meminta ganti rugi pada Pemerintah Daerah apabila kios tersebut akan digunakan untuk keperluan Pemerintah. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tulungagung, ..................................... Yang menyatakan, Materai Rp 6.000,(........nama pemohon.............)

14

Contoh 3. FORMAT BUKU HAK PENEMPATAN KIOS Nomor : 551.22/

109/20……..

BUKU HAK PENEMPATAN KIOS TERMINAL GAYATRI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Buku Ini adalah milik Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor UPT Terminal Penumpang “ GAYATRI ” Kabupaten Tulungagung.

Diterbitkan Oleh No. Register

: Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung : ………………………..

-1-

15

Keterangan : 1. Dasar Hukum Pemberian Hak Penempatan Kios adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, Bab VI pasal 8 yg berbunyi : a) Setiap Pedagang / Pengusaha yang menggunakan Fasilitas Terminal wajib memperoleh Hak Penempatan terlebih dahulu dari Kepala Dinas. b) Terhadap Pemberian Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebesar 15% dari Retribusi selama 2 (dua) tahun. c) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar lunas sebelum Hak Penempatan disahkan. d) Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang e) Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas. f) Prosedur dan Tata cara pemberian Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 2. Pemegang Buku ini dilarang mengadakan perubahan pada lembar - lembarnya. -2-

I. KETERANGAN TEMPAT Nama

: ………………………………………………………

Alamat

: ………………………………………………………

Nomor Kios

: ………………………………………………………

Ukuran

: ………………………………………………………

Luas

: ………………………………………………………

Tipe Kios

: ………………………………………………………

-3-

16

II. IDENTITAS PEMEGANG HAK Nama

: …………………………………………………………………

Tempat, Tanggal Lahir : ………………………………………………………………… Foto

Pekerjaan

: …………………………………………………………………

Alamat

: …………………………………………………………………

No. KTP

: …………………………………………………………………

Masa Berlaku

: ……………………………………………………………………

Tulungagung,

Tanda Tangan Pemegang Hak Penempatan

An. Bupati Tulungagung Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

-4-

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG -5-

17

Contoh 4. BENTUK HAK PENEMPATAN KIOS KOP DINAS SURAT HAK PENEMPATAN KIOS NOMOR : .................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................. NIP : ............................................... Jabatan : Kepala Dinas atas nama Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung Memberikan izin kepada : Nama : ........................................... Alamat : ........................................... Untuk berjualan/usaha ....................................dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ..............................s/d tanggal ...................... 2. Untuk perpanjangan hak penempatan , pemegang hak penempatan wajib mengajukan permohonan kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hak penempatan hak penempatan berakhir; 3. Pemegang hak penempatan dapat mengajukan perpanjangan apabila semua kewajibannya telah dipenuhi dan tidak ada tunggakan ; 4. Pemegang hak penempatan wajib membayar Retribusi Kios, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang; 5. Retribusi kios dipungut per bulan oleh Petugas dengan sistem karcis; 6. Apabila pemegang hak penempatan tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka hak penempatan penggunaan kios dicabut setelah terlebih dulu diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari kalender; 7. Pemegang hak penempatan wajib mentaati dan tunduk pada Peraturan yang berlaku; 8. Pemegang hak penempatan wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan di dalam kios dan di lingkungan sekitar kios; 9. Pemegang hak penempatan dilarang mengganti jenis usaha kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Dinas; 10. Pemegang hak penempatan dilarang mengubah dan/atau menambah bangunan kios kecuali setelah mendapat hak penempatan dari Kepala Dinas; 11. Pemegang hak penempatan dilarang melimpahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain kecuali sudah mendapatkan hak penempatan dari Kepala Dinas 12. Apabila terjadi pemindahtanganan/balik nama hak penempatan, maka penerima hak penempatan dikenakan biaya balik nama hak penempatan kios sesuai Peraturan yang berlaku; 13. Kios dilarang dipergunakan sebagai tempat tinggal/bermalam; 14. Surat hak penempatan berakhir apabila : a. masa berlakunya hak penempatan tersebut nomor 1 telah berakhir; b. pemegang hak penempatan tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; c. pemegang hak penempatan meninggal dunia; d. pemegang I hak penempatan mengundurkan diri/mengembalikan surat hak penempatan; e. kios tidak dipergunakan untuk tempat usaha sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat hak penempatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; f. kios dibutuhkan untuk keperluan Pemerintah Daerah.

Pemegang Izin

Ditetapkan di : Tulungagung Pada Tanggal : a.n. Bupati Tulungaung Kepala Dinas,

(........nama............)

(...........nama............) .......Jabatan...... .....NIP.......

18

Contoh 5. BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK PENEMPATAN KIOS Tulungagung, .................................. Kepada, Yth. Kepala SKPD

Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Hak Penempatan Kios

diTULUNGAGUNG Dengan hormat, Untuk menjadikan periksa bahwa Surat Hak Penempatan Kios Nomor :.........., tertanggal ........................ Nama ; ............................................ Alamat : ............................................ Pekerjaan : ............................................ Untuk Kios Nomor : ............................................ Akan berakhir tanggal : ............................................ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mohon agar Surat Hak Penempatan Kios tersebut dapat diperpanjang. Melengkapi syarat-syarat yang diperlukan , maka bersama ini saya lampirkan : 1. Surat izin Penggunaan Kios yang lama (asli) Nomor :..........................; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Akta Pendirian Badan Usaha yang masih berlaku *; 3. Tanda bukti/kuitansi pelunasan pembayaran retribusi bulan terakhir: 4. Materai senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. Demikian permohonan saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Hormat saya,

(.........nama pemohon.........) .......................................................................potong di sini ......................................................................... TANDA TERIMA PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT HAK PENEMPATAN KIOS Telah diterima dari : Nama Alamat Pekerjaan Untuk Kios Nomor

; : : :

............................................ ............................................ ............................................ ............................................

Persyaratan permohonan perpanjangan Surat Hak Penempatan Kios di Terminal, berupa : No. URAIAN Jumlah 1. Surat Hak Penempatan Kios yang lama (asli) Nomor :............ 1 lembar 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Akta Pendirian Badan 1 lembar Usaha yang masih berlaku * 3. Tanda bukti/kuitansi pelunasan pembayaran retribusi bulan terakhir 1 lembar 4. Materai senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) 2 lembar 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar

Keterangan

*coret/Pilih salah satu Tulungagung, ......................... Petugas Penerima, (.......nama..........)

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO 19

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013 BENTUK KARCIS RETRIBUSI

1. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kios

2. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bus

20

3. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Non Bus/MPU

4. Karcis Retribusi Bus Cepat

5. Karcis Retribusi Bus Lambat

21

6. Karcis Retribusi Angkutan Pedesaan

7. Karcis Retribusi Tempat Biro Perjalanan

8. Karcis Retribusi Tempat Warung

22

9. Karcis Retribusi Parkir Kendaraan Pengantar di Terminal

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

23

LAMPIRAN III


Contoh 1. BENTUK TEGURAN PERTAMA KOP DINAS Tulungagung, .......................... Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

/ / / Segera Teguran Pertama

Kepada, Yth. ............................. Kios Nomor............Terminal Gayatri Kabupaten Tulungaung diT U L UN G A G U N G

Diberitahukan dengan hormat, bahwa menurut pembukuan kami, Retribusi Kios atas nama Saudara untuk Bulan ...........................sebesar Rp ............... ...(.....................................) belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung pada : Hari Senin – Kamis Hari Jumat Hari Sabtu

: Pukul 08.00 – 13.30 WIB : Pukul 08.00 – 10.30 WIB : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. Kepala Dinas,

(..........nama............) .......Pangkat....... ........NIP....... Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bupati Tulungagung sebagai laporan 2. Arsip.

24

Contoh 2. BENTUK TEGURAN KEDUA KOP DINAS Tulungagung, .......................... Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

/ / / Segera Teguran Kedua


Diberitahukan dengan hormat, bahwa menurut pembukuan kami, Retribusi Kios atas nama Saudara untuk Bulan ...........................sebesar Rp ............... ...(.....................................) belum dibayar. Menindaklanjuit surat kami Nomor tanggal.......................Perihal : Teguran Pertama.

:

........./........./........./.......

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung pada : Hari Senin – Kamis Hari Jumat Hari Sabtu

: Pukul 08.00 – 13.30 WIB : Pukul 08.00 – 10.30 WIB : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. Kepala Dinas,


25

Contoh 3. BENTUK TEGURAN KETIGA KOP DINAS Tulungagung, .......................... Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

/ / / Segera Teguran Ketiga


Menunjuk Surat Kami : 1. Nomor : ....../......./......./.......tanggal ............Perihal : Teguran Pertama 2. Nomor : ....../......./......./.......tanggal ............Perihal : Teguran Kedua Maka dengan ini kami peringatkan agar Saudara segera memenuhi kewajiban membayar Retribusi Kios atas nama Saudara untuk bulan ..............sebesar Rp ......................(.......................). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengeluaran surat ini supaya segera dibayar melalui Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Penumpang Tulungagung pada : Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 13.30 WIB Hari Jumat : Pukul 08.00 – 10.30 WIB Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB Apabila sampai batas waktu sebagaimana kami sebut diatas ternyata Saudara belum melaksanakan kewajiban tersebut , maka sambil menunggu proses penyidikan oleh PPNS, untuk sementara aliran listrik ke kios Saudara akan kami putus. Demikian atas perhatiannya kami sampaiakan terima kasih. Kepala Dinas,


26

Contoh 4. KOP DINAS SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

NOMOR: ..............................

NAMA

:

ALAMAT

:

NOMOR KIOS

:

Dari pemeriksaan yang kami lakukan, perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang belum/kurang dibayar: Rp.

2.

Sanksi administrasi: Bunga (Pasal 14(3))

Rp.

3.

Jumlah yang harus dibayar (1+2)

Rp.

Dengan Huruf Tulungagung an. BUPATI TULUNGAGUNG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG

.............................. NIP. ......................

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

27

LAMPIRAN IV


TATA CARA PENGAJUAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Bagi wajib Retribusi yang merasa ketetapan retribusinya sebagaimana tertera dalam bukti pembayaran tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, wajib retribusi berhak untuk mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan cara sebagai berikut : 1. Wajib

Retribusi

mengajukan

surat

permohonan

tentang

pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Tulungagung melalui Kepala

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Tulungagung 2. Kepala

Dinas

Tulungagung mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan di atas dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dibuat hasil penelitian kembali; 3. Petugas peneliti melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kembali kepada Kepala

Dinas

Tulungagung

Perhubungan untuk

diteliti

Komunikasi dan

dan

Informatika

dipertimbangkan

apakah

Kabupaten permohonan

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak; 4. Petugas peneliti menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung untuk pembuatan keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan; 5. Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Tulungagung atas dasar

pertimbangan

dari

Kepala

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Tulungagung; 6. Bupati Tulungagung memberikan Keputusan kepada pemohon, melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

28

LAMPIRAN V


FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Tulungagung,……………………… Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Kepada, Yth. Bpk. BUPATI TULUNGAGUNG cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung diTULUNGAGUNG

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………………………………………. Pekerjaan : ………………………………………………………. Alamat Tempat Tinggal : ………………………………………………………. Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas SKRD Tahun…………….Bulan…………..Nomor………….Berjumlah Rp………………… Demikian agar kiranya Bapak menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

-----------------------------------

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

29

BUPATI TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents