BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
2 Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 09 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
Sekretaris
Daerah
7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
3 Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 11. Dinas adalah Dinas Kelautan Kabupaten Tulungagung.
dan
Perikanan
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di daerah dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
4 a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program; c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi: 1. Seksi Budidaya Ikan; 2. Seksi Perbenihan Ikan; 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi: 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; 3. Seksi Sarana Perikanan Tangkap; e. Bidang Kelautan, membawahi: 1. Seksi Pesisir dan Sumberdaya Kelautan; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 3. Seksi Prasarana Pendaratan Ikan; f.
Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia, membawahi: 1. Seksi Pengolahan; 2. Seksi Pemasaran; 3 Seksi Diklat dan Penyuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan perikanan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas memiliki fungsi : a. pengendalian urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan serta rumah tangga Dinas Kelautan
5 dan Perikanan ; b. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang Kelautan dan Perikanan ; c. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan dalam pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan ; d. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan di bidang Kelautan dan Perikanan ; e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan. f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas, penyusunan program dan perencanaan dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana dinas; (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas; b. penyusunan program dan perencanaan Dinas; c. penyusunan dan pembinaan tata laksana Dinas;
hukum, organisasi dan
d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan; e. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; f.
pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
6 Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; b. melakukan tata kepegawaian;
usaha
dan
administrasi
c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketataksanaan Dinas; d. melaksanakan masyarakat;
tugas
dibidang
hubungan
e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan adminstrasi keuangan dan perlengkapan; b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan melakukan administrasi barang;
dan
c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Dinas; b. menyiapkan bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
progam
dan
dan
pelaporan
c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan penyusunan data statistik perikanan;
dan
d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
7 bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya Pasal 11 (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang budidaya ikan, perbenihan ikan, dan kesehatan ikan dan lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan secara kualitas dan kuantitas budidaya ikan; b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan secara kualitas dan kuantitas perbenihan ikan; c. pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi, dan pengendalian sumberdaya ikan dan lingkungan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan di pembudidaya ikan;
tentang bidang
b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan di bidang pembudidayaan ikan; c. menyiapkan bahan kebijakan pembudidaya ikan; d. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; f. menyiapkan bahan kebijakan rekomendasi perijinan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak
8 menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah; g. menyiapkan bahan kebijakan pemasukkan, pengeluaran, pengadaan, peredaran atau pemeliharaan ikan; h. menyiapkan bahan pengembangan pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
teknologi
i. melakukan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; j. menyiapkan bahan dan koordinasi kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Daerah; k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi pembudidayaan ikan; l. menyiapkan kebijakan pembinaan pemanfaatan air dan tata lahan;
dan
m. melakukan pembinaan pemantauan pengawasan sertifikasi budidaya ikan;
dan
n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2). Seksi Perbenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan di bidang pembenihan ikan; b. menyusun konsep petunjuk pelaksaanan tentang pembinan dan pengembangan di bidang pembenihan ikan; c. menyiapkan konsep kebijakan perbenihan ikan, air tawar, air payau, dan laut; d. menyiapkan bahan kebijakan mutu benih dan induk ikan; e. menyiapkan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan; f. menyiapkan bahan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; g. menyiapkan bahan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan; h. menyiapkan teknis pelepasan dan varietas benih induk dan benih ikan;
penarikan
i. menyiapkan bahan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
9 j. melaksanakan sistem informasi benih ikan wilayah kabupaten; k. melakukan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban
atas
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pengendalian penyakit ikan dan lingkungan; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan tentang pengendalian penyakit ikan dan lingkungan; c. melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan kualitas perairan untuk perikanan budidaya; d. menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan pengawasan terhadap penyakit ikan dan lingkungan; e. melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan; f. melakukan pengawasan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, di masukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Daerah; g. melakukan perlindungan jenis ikan yang dilindungi; h. melakukan pengelolaan konsevasi sumberdaya ikan dan lingkungan kewenangan Daerah; i. menyiapkan kebijakan pengadaan,penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; j. meyiapkan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan; k. menyiapkan keijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan; l. menyiapkan bahan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan;
pengelolaan
m. menyiapkan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; n. menyiapkan bahan koordidasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
10 o. melakukan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidaya ikan; p. melakukan pengawasan pembudidayaan ikan dan sistem hama dan penyakit ikan;
perbenihan, pengendalian
q. melakukan pendataan sarana dan prasarana pengedalian dan pemberantasan penyakit ikan; r. melakukan pengkajian dan analisa kualitas air di bidang Perikanan budidaya; s. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban
atas
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Perikanan Tangkap Pasal 13 (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di Bidang Perikanan Tangkap tertuang pada Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Seksi Sarana Perikanan Tangkap. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan secara kualitas dan kuantitas dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan; b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha secara kualitas dan kuantitas di Bidang Perikanan Tangkap; c. pelaksanaan Inventarisasi , identifikasi, dalam rangka pembinaan dan pengembangan sarana perikanan tangkap; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala
11 Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 14 (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan teknis dan pengembangan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan ; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan; c. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah; d. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan estiminasi stok ikan di wilayah perairan laut kewenangan Daerah; e. memberikan bahan dukungan pembuatan dan penyebarluasa peta pola migrasi dan penyebaran ikan di wilayah laut kewenangan Daerah; f. menyiapkan bahan koordinasi perlidungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah; g. melakukan pengolahan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanakan tugas; dan
atas
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan teknis pengembangan di bidang usaha penangkapan ikan; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang usaha penangkapan ikan; c. menyiapkan bahan kebijakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; d. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan
12
e.
f.
g.
h. i. j.
kabupaten; menyiapkan bahan kebijakan system permodalan, promosi dan iventasi di bidang Perikanan Tangkap Kewenangan Daerah; menyiapkan bahan rekomendasi perijinan penangkapan ikan dan atau pengankutan ikan yang menggunakan kapal Perikanan sampai dengan 10 GT dan penggunaan alat penakapan ikan kewenangan kabupaten serta tidak menggunakan tenaga kerja asing; menyiapkan bahan kebijakan Standarisasi kelanyakan kapal Perikanan dan penggunaan alat penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah; menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikana tangkap kewenangan Daerah; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Seksi Sarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan teknis dan pengembangan sarana perikanan tangkap; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan sarana perikanan Tangkap; c. menyiapkan bahan kebijakan pembangunan kapal perikanan kewenangan kabupaten; d. menyiapkan bahan kebijakan pembuatan penangkap ikan kewenangan kabupaten;
alat
e. memberikan dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan; f. memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi kapal dan alat penangkap ikan; g. melakukan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan teknologi di bidang sarana penangkapan ikan; h. menyiapkan bahan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penagkapan ikan; i. melakukan pendaftaran kapal Perikanan sampai dengan 10 GT dan penggunaan alat tangkap kewenangan kabupaten;
13 j. menyiapkan bahan kebijakan pemeriksaan fisik kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT dan penggunakan alat penangkapa ikan kewenangan Kabupaten; k. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka standarisasi kelaikan kapal perikanandan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten; l. melaksanakan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten; m. memberi dukungan rekayasa dan pelasanaan teknologi perikanan tangkap ; n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Kelautan Pasal 15 (1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di Bidang Kelautan yang tertuang pada Seksi Pesisir dan Sumberdaya Kelautan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan Seksi Prasarana Pendaratan Ikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi, indentifikasi pembinaan dan pengembangan pesisir dan sumberdaya kelautan wilayah kewenangan daerah; b. pelaksanaan interivikasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut kewenangan daerah; c. pelaksanaan inventirasasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan prasarana pendaratan ikan wilayah kewenangan daerah; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
14 yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Seksi Pesisir dan Sumberdaya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut wilayah kewenangan kabupaten; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan laut wilayah kabupaten; c. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil dan laut wilayah kewenangan kabupaten; d. melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten; e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut kewenangan kabupaten; f.
menyusun konsep pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut wilayah kabupaten;
g. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kewenangan kabupaten; h. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi , eksploitasi dan konsevasi pengelolaan kekayaan laut wilayah kabupaten; i.
melakukan penyerasian dan pengharmunisasian pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut wilayah kabupaten;
j.
melaksanakan koordinasi pengelolaan pesisir dan laut kewenangan kabupaten;
wilayah
k. menyusun konsep pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten; l.
melakukan pengelolaan dan konservasi plasma nutvah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten;
m. menyiapkan kensep pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konsevasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten; n. menyiapkan konsep pelaksanaan dan koordidasi perlidungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya kelautan di wilayah pesisir
15 kewenangan kabupaten melakukan rehbilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang ); o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian ; c. menyusun konsep dan melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlidungan sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut kewenangan kabupaten; d. melakukan pengawasan dan penegaan hukum wilayah laut kewenangan kabupaten; e. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dan kapal tenggelam wilayah kewenangan kabupaten; f.
menyusun laporan pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Prasarana Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis pengembangan prasarana pendaratan ikan kewenangan kabupatn; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengembangan prasarana pendaratan ikan wilayah Kabupaten; c. melaksakan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten; d. memberikan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan Negara lain; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; f.
atas
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
16 oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia Pasal 17 (1) Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengolahan ,Pemasaran hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia yang tertuang pada Seksi Pengolahan, Seksi Pemasaran dan Seksi Diklat dan Penyuluhan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi : a. pelaksanaan iventarisasi dan identifikasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan; b. pelaksanaaan iventarisai dan identifikasi, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan; c. pelaksanaan iventarisasi dan pembinaan dan pengembangan Manusia;
identifikasi, Sumberdaya
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; b. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
17 c. memantau, mengawasi dan membina mutu dan pengolahan hasil perikanan; d. menyiapkan konsep dan melaksanakan koordinasi setifikasi mutu dan pengolahan hasil perikanan; e. melakukan bimbingan dan pembinaan anekaragaman pangan dan gizi perikanan;
peng
f. melakukan diseminasi pengolahan hasil perikanan; g. melakukan intro produksi rekayasa dan teknologi pengolahan hasil perikanan; h. melakukan pembinaan dan sosialisasi peningkatan kosumsi ikan; i. menyiapkan bahan koordinasi dan rekomendasi perijinan pengolahan hasil perikanan; j. menyiapkan dan melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang mutu dan pengolahan hasil perikanan; k. melakukan pengendalian mutu dan pengawasan Program Managemen Mutu Terpadu atau Hozard Analisis Critical Control Point di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan; l. melakukan pemantauan mutu hasil perikanan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban
atas
n. melaksanakan tugas Kepala Bidang.
lain
oleh
yang
diberikan
(2) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan; b. menyusun konsep pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan; c. menyiapkan bahan telaahan dan pertimbangan dalam pemberian permodalan di bidang pengolahan hasil perikanan; d. meneliti dan memberi pertimbangan atas usul pengajuan permodalan di bidang pengolahan hasil perikanan; e. menyiapkan bahan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang pengolahan hasil perikanan; f.
melakukan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan di bidang pengolahan hasil perikanan;
18 g. melakukan pembangunan, pengelolaan pasar ikan;
perawatan
dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi harga ikan; i.
melakukan promosi perbinaan dan pengembangan akses pemasaran hasil perikanan;
j.
menyiapkan dan pelanyanan minimal perikanan;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas; l.
melaksanakan standar bidang pemasaran hasil pertanggungjawaban
atas
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Seksi Diklat dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun konsep petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan; b. menyusun konsep pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta penyulihan di bidang kelautan dan perikanan; c. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan; d. menyiapkan penilaian kualifikasi kelas kelompok kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program penyuluhan kelautan dan perikanan; f.
kebijakan di bidang
menyiapkan dan melaksanakan promosi pengembangan sumberdaya kelautan perikanan;
dan dan
g. menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; i.
pertanggungjawaban
atas
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
19 BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 19 (1) UPTD adalah unsur pelaksana Dinas dalam melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh (PPI Popoh) dan Balai Benih Ikan ( BBI ); (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh (PPI Popoh) membawahi wilayah : a. PPI Popoh; b. TPI Brumbun/Gerangan; c. TPI Ngelo; dan d. TPI Sine. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan meliputi a. Balai Benih Ikan Jepun; b. Balai Benih Ikan Bolorejo. (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1)
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh (PPI Popoh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan penyediaan fasilitas kapal perikanan, penyelenggaraan Pendaratan/ Pelelangan dan prasarana usaha perikanan di pangkalan pendaratan ikan;
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Popoh (PPI Popoh) mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang pelayanan pendaratan ikan; b. pelaksanaan program kerja dinas dan kebijakan teknis dinas yang berkaitan dengan peñatausahaan retribusi tempat pelelangan; c. pelaksanaan rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pemeliharan dan pengawasan sarana dan prasarana pendaratan ikan dan menjaga ketertipan, keamanan, ketentraman, kebersihan
20 dan keindahan pendaratan ikan di PPI; d. pelaksanaan pemungutan retribusi tempat pelelangan ;
dan
penyetoran
e. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan PPI; f.
pelaksanaan administrasi lingkup UPTD PPI;
kepengawaian
di
g. pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi tempat pelelangan; h. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pelelangan;
pengawasan pemantauan dan serta pelaporan terhadap kegiatan pungutan retribusi
i.
pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah kerjanya;
j.
pelaksanaan dan pengelolaan ke tatausahaan UPTD PPI. Pasal 21
(1) UPTD Balai Benih Ikan ( BBI ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan b mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan dan pendayagunaan Balai Benih Ikan ( BBI ); (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pendayagunaan Balai Benih Ikan (BBI); b. pelaksanaan program kerja Dinas dan kebijakan teknis dinas yang berkaitan dengan penatausahaan perbenihan ikan di Balai Benih Ikan; c. pelaksanaan rencana dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan di Balai Benih Ikan; d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi perbanyakan induk dan benih ikan;
dan
e. pelaksanaan pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) di wilayah terdekat Balai Benih Ikan; f. pelaksanaan pengendalian dan penyetoran retribusi BBI; g. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan BBI;
21 h. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkup BBI; i. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di BBI; j. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. Pasal 22 (1) Susunan Organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan lingkup UPTD;
administrasi
kepegawaian
di
b. melaksanakan tata naskah dinas dan kearipan UPTD; c. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD; d. menerima dan mencatat pembayaran retribusi UPTD;
media
setoran
e. menghimpun penerimaan, dan menyiapkan dokumen pembanyaran retribusi UPTD; f.
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD; BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah staf dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh
22 Tenaga Fungsional Senior; (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya. Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 29 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 30 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
23 Pasal 31 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung Pasal 33 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 64
