BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
2 Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
3 6. Sekretaris Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
Sekretaris
Daerah
7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 11. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tulungagung. 12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 13. Jenis Koperasi adalah pengelompokan koperasi berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi pondok pesantren, koperasi jasa dan lain-lain. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4 Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; d. peningkatan pemahaman tentang perkoperasian kepada masyarakat; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program. c. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi : 1. Seksi Usaha Pertanian dan Perkebunan; 2. Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan; 3. Seksi Industri, Perdagangan dan Pertambangan. d. Bidang Usaha membawahi :
Mikro,
Kecil
dan
Menengah,
1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan; 2. Seksi Pengembangan Informasi dan Promosi Bisnis; 3. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5 e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi : 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam; 2. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan; 3. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam. f. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi : 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana; 2. Seksi Advokasi dan Peningkatan Manusia;
Sumber
Daya
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas memiliki fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolan Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; c. perumusan rencana dan program jangka pendek, menengah dan panjang di bidang pengelolaan Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; d. pemberian rekomendasi perijinan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah; g. perumusan kebijakan teknis tentang peningkatan pemahaman perkoperasian kepada masyarakat; dan h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
6 Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan. rumah tangga dan keprotokolan Dinas; b. penyusunan program dan perencanaan Dinas; c. penyusunan dan pembinaan tata laksana Dinas;
hukum, organisasi dan
d. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan g. penyusunan peningkatan masyarakat.
program kebijakan teknis pemahaman perkoperasian
tentang kepada
Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; b. melaksanakan kebijakan teknis tentang peningkatan pemahaman perkoperasian kepada masyarakat; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; d. melaksanakan tugas dibidang hubungan
7 masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan f.
atas
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan; b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan melakukan administrasi barang;
dan
c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
progam
dan
b. menyiapkan bahan monitoring, evalusasi pelaporan program dan kegiatan Dinas;
dan
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Koperasi Pasal 11 (1) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha koperasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan pertambangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :
8 a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi; b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan koperasi;
usaha
c. pengawasan usaha dan menajemen koperasi; d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Bina Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Usaha Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang pertanian dan perkebunan; b. melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian dan perkebunan; c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan menajemen usaha koperasi pertanian dan perkebunan; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi. (2) Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang perikanan darat, laut dan peternakan; b. melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi di bidang perikanan darat, laut dan peternakan; c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan menajemen usaha koperasi di sektor Perikanan dan Peternakan; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi. (3) Seksi Industri, Perdagangan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3
9 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di sektor industri, perdagangan dan pertambangan; b. menyiapkan bahan dalm rangka penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal pada sektor industri, perdagangan dan pertambangan; c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan menejemen koperasi di sektor industri, perdagangan dan pertambangan; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 13 (1) Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengembangan dibidang kewirausahaan, informasi, promosi bisnis dan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan, penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); b. pengembangan usaha, kelembagaan dan menajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); c. penyiapan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pengembangan peluang bisnis, informasi bisnis dan akses sumber pembiayaan; d. pengawasan terhadap pemberdayaan, perkuatan dan pengembangan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
10 e. penyiapan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan, perkuatan dan pengembangan produktifitas dan menejemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); f.
peningkatan dan pengembangan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
g. peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); h. penyelenggaraan informasi dan akses pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); i.
pembinaan dan bimbingan teknis dalam menejemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama koperasi, pengusaha kecil menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
j.
pembinaan dan pengembangan menajemen usaha dan produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan magang kerja, workshop, study lapangan, study banding, benchmarking dan kemitraan usaha; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan; b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berbungan dengan tugas seksi pengembangan kewirausahaan sebagai acuan dan landasan kerja; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program seksi pengembangan kewiraushaan; d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi pengembangan kewirausahaan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
11 e. menyiapkan konsep juklak/juknis serta tata naskah dinas berkenaan dengan tugas pembinaan pengembangan kewirausahaan UMKM; f.
membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seksi pengembangan kewirausahaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis sebagai bahan masukan bagi penentuan kebijakan lebih lanjut tentang kewirausahaan UMKM; h. melaksanakan identifikasi kewirausahaan UMKM sebagai bahan pengolahan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis; i.
melakukan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan UMKM agar UMKM memiliki daya saing;
j.
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewirausahaan di kalangan UMKM;
k. memfasilitasi pengembangan semangat dan etos kewirausahaan UMKM melalui kegiatan magang kerja, workshop, bimbingan teknis, study lapangan, pelatihan atau study banding serta benchmarking; l.
memberikan informasi dan layanan informasi semangat dan etos kewirausahaan UMKM yang sukses kepada para UMKM daerah;
m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pengembangan Informasi dan Promosi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan promosi kerja seksi pengembangan informasi dan promosi; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pengembangan informasi dan promosi bisnis sebagai acuan dan landasan kerja; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik penyusunan program seksi pengembangan informasi dan promosi bisnis; d. menginventarisasi
permasalahan-permasalahan
12 yang berhubungan dengan tugas seksi pengembangan informasi dan promosi bisnis serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; e. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis serta tata naskah dinas berkenaan dengan tugas pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM; f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis sebagai bahan masukan bagi penentuan kebijakan lebih lanjut tentang pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM;
g. melaksanakan identifikasi informasi dan promosi UMKM sebagai bahan pengolahan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis; h. melakukan pembinaan dan pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM di bidang pemasaran; i.
memfasilitasi pelaksanaan pameran dan gelar produk unggulan daerah sebagai sarana promosi dan akses UMKM terhadap pasar;
j.
memberikan informasi dan layanan informasi sumber-sumber pembiayaan bagi UMKM dalam rangka membantu peningkatan akses pada sumber pembiayaan dan permodalan;
k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan l.
atas
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja seksi pengembangan kerjasama UMKM; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pengembangan kerjasama UMKM sebagai acuan dan landasan kerja; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik penyusunan program seksi pengembangan kerjasama UMKM; d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi
13 pengembangan kerjasama menyiapkan bahan-bahan pemecahan masalah;
UMKM dalam
serta rangka
e. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta tata naskah dinas berkenaan dengan tugas pembinaan pengembangan dan penguatan, serta kerjasama UMKM; f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis sebagai bahan masukan bagi penentuan kebijakan lebih lanjut tentang kerjasama UMKM;
g. melaksanakan identifikasi kerjasama UMKM sebagai bahan pengolahan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis; h. melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang pemasaran, Sumber Daya Manusia, permodalan, menajemen dan teknologi agar UMKM memiliki daya saing; i.
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama UMKM dengan koperasi, BUMN, BUMS dan BUMD;
j.
mengadakan temu kemitraan dan temu usaha antara UMKM dan pengusaha besar;
k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
l.
oleh
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Pasal 15 (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan lembaga di bidang simpan pinjam serta fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai fungsi : a. penyusunan
bahan
pembinaan
dan
pedoman
14 dalam pengembangan di bidang usaha simpan pinjam Lembaga Keuangan Masyarakat dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; b. pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam Lembaga Keuangan Masyarakat dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; c. penyusunan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; d. pelaksanaan fasilitasi penjaminan Pengusaha Kecil dan Menengah; dan
Koperasi,
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Seksi Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam; b. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam; c. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat di bidang kegiatan usaha Simpan Pinjam; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan;
fasilitasi
b. melakukan pembinaan dan upaya permodalan usaha simpan pinjam;
fasilitasi
c. menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara Lembaga Keuangan Bank/Non Bank dengan Lembaga Usaha Simpan Pinjam; d. menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
15 pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dalam rangka pengendalian kegiatan usaha Simpan Pinjam; b. memberikan bimbingan pengendalian kegiatan usaha Simpan Pinjam; c. memantau, menganalisa dan kegiatan usaha Simpan Pinjam;
intern
mengevaluasi
d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
e. melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Kelembagaan Koperasi Pasal 17 (1) Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang organisasi, tatalaksana, advokasi dan peningkatan sumberdaya manusia. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan dalam pembangunan dan pengembangan koperasi; b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi; c. pelaksanaan koperasi;
standarisasi
dan
bimbingan
organisasi-organisasi
d. pelaksanaan perencanaan, perumusan dan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia gerakan koperasi; e. pelaksanaan
pembinaan
konsultasi
hukum,
16 bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi; f.
pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan tata cara pendirian perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
g. pelaksanaan koperasi;
monitoring
h. pelaksanaan bimbingan laksana koperasi; dan i.
dan
evaluasi
organisasi
kinerja
dan
tata
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi;
dan
bimbingan
b. menyusun dan merencanakan program pembangunan dan pengembangan koperasi; c. melaksanakan penyiapan bahan dan menganalisa aturan-aturan hukum untuk standarisasi organisasi-organisasi koperasi; d. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran koperasi; e. melaksanakan bimbingan kelembagaan, organisasi dan tata laksana koperasi; f.
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Advokasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas : a. melaksanakan penyuluhan, konsultasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi; b. merumuskan dan perkoperasian; c. menyusun
laporan
merencanakan
pendidikan
pertanggungjawaban
atas
17 pelaksanaan tugas; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan pengendalian koperasi;
pengawasan
dan
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja koperasi; c. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban
atas
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1), ayat 2) dan ayat 3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas-tugas tertentu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Pasar. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior. (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18 BAB VI TATA KERJA Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkup Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasi, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksnaan tugas bawahannya. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 26 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 27 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
19 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 61
