1
BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
2 Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
Sekretaris
Daerah
7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
3 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupeten Tulungagung. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional perencana, peneliti dan pelaksana pemeriksa / audit keuangan. 12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1)
BAPPEDA merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Tulungagung.
perencana Kabupaten
(2)
BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3
BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
4 Pasal 3 BAPPEDA mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian, pembangunan ;
penyusunan
perencanaan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah ;
di
bidang
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program; c. Bidang Sosial Budaya, membawahi: 1. Sub Bidang Masyarakat;
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
2. Sub Bidang Pemerintahan; d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi: 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan, Pariwisata, dan Budaya ( Hubparbud ); e. Bidang Ekonomi, membawahi: 1. Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; 2. Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; f.
Bidang Statistik, membawahi:
Penelitian
dan
Pembangunan,
1. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5
Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan memiliki fungsi : a. perumuskan kebijakan teknis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
lingkup
b. pelaksanakan tugas pelayanan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah; d. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD; e. pengkoordinasian dan pengembangan perencanaan pembangunan untuk peningkatan pembangunan di daerah; f.
penyusunan rencana yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; h. penyusunan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ; i.
Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8
(1)
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana
6 Badan; (2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan Tata Usaha dan Tata kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan Badan; b. penyusunan program dan perencanaan Badan; c. penyusunan dan pembinaan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Badan; d. pengelolaan Administrasi dan Penyusunan Laporan Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan; e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas Badan; f. ppelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan; d. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; f.
atas
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan; b. menyusun analisa kebutuhan melakukan administrasi barang;
pengadaan
dan
c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
7 pelaksanaan tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan badan;
progam
dan
b. menyiapkan bahan monitoring, evalusasi pelaporan program dan kegiatan badan;
dan
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya;
atas
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (4) Masing – masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Sosial Budaya Pasal 11 (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, perumusan sasaran kebijakan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di lingkup Bidang Sosial Budaya serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian rencana pembangunan yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dalam lingkup Bidang Sosial Budaya; b. inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup bidang sosial budaya; c. pengkoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Sosial Budaya serta kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup Bidang Sosial Budaya; e. perumusan sasaran kebijakan perencanaan
8 pembangunan daerah dalam lingkup Bidang Sosial Budaya; f. pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup bidang sosial budaya; g. pengkoordinasian dan monitoring kegiatan pada SKPD dalam lingkup bidang sosial budaya meliputi: Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik; Badan Kepegawaian Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan; Bagian Administrasi Pemerintahan; Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; Bagian Humas; Bagian Hukum; Bagian Organisasi; dan Bagian Umum. (3) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 12 (1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan dan menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dan desa, Kesehatan dan KB, Perlindungan Sosial (Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Sejahtera, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/ Keluarga) c. inventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; e. melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
9 Masyarakat; melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA, dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat g. mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjabawan Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. f.
(2) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan dan menyiapkan rencana Sub Bidang Pemerintahan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan dengan lingkup kerja pada bidang Pelayanan Umum (Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi); Ketertiban dan Keamanan; Tenaga kerja dan Transmigrasi; Agama; Pendidikan dan Kebudayaan. c. inventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan; e. melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan; f. melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan; g. melakukan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan; h. melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
10 Bagian Kelima Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 13 (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, perumusan sasaran kebijakan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di lingkup bidang fisik dan prasarana serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan rencana pembangunan yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana b. inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana c. mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Fisik dan Prasarana serta kegiatan- kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; d. mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana; e. merumuskan kebijakan perencaan pembangunan daerah dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana; f. melaksanakan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana; g. melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan pada SKPD dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya; Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Badan Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; dan Bagian Pertanahan (3) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 (1) Sub
Bidang
Sarana
dan
Prasarana
Wilayah
11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dengan lingkup kerja pada urusan pekerjaan umum, Kebencanaan, Pengendalian kegiatan Pembangunan, serta perumahan dan pemukiman; c. inventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; f. melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam Lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; g. mengkoordinasikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di Lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang. (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan, Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan dan Pariwisata; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata dengan lingkup kerja pada urusan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pariwisata lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta sumber daya alam c. inventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan olah raga ; e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata;
12 f.
melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Pariwisata ; g. mengkoordinasikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang , Perhubungan dan Pariwisata; h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Ekonomi Pasal 15 (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, perumusan sasaran kebijakan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di lingkup bidang ekonomi serta tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Bidang Ekonomi mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan rencana pembangunan yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi; b. inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup Bidang Ekonomi; c. mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Ekonomi serta kegiatankegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi d. mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup bidang ekonomi; e. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkungan Bidang Ekonomi; f.
melaksanakan evaluasi kinerja program kegiatan dalam lingkup Bidang Ekonomi;
dan
g. melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan
13 pada SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi meliputi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah; Dinas Pendapatan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan Bagian Administrasi Perekonomian (3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Lllllllllllllllllllllllllllllll lllllPasal 16 (1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, angka 1 mempunyai tugas: a. menyiapkaan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan dengan lingkup kerja meliputi Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan ; c. inventarisasi permasalahan dan melakukan koordinasi perumusan kebijaksanaan pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; e. melakukan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; f. melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; g. mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan; h. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, angka
14 2 mempunyai tugas; a. menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha dengan lingkup kerja meliputi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pelayanan Perijinan Terpadu c. investarisasi permasalahan dan melakukan koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; e. melakukan penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; f. melakukan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha; g. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Pasal 17 (1) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, perumusan sasaran kebijakan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi serta Penelitian dan Pengembangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. inventarisasi permasalahan, perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan ;
15 b. mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan; c. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan Daerah; d. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan ; e. pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan ; f. penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD ; g. penyediaan data dan pelaporan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan di Daerah, serta kerjasama di Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan dengan lembaga-lembaga lain ; h. penyediaan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati; i. penyediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 18 (1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi; b. mengkoordinasikan data statistik, mengadakan kerjasama statistik, monitoring dan evaluasi dengan lembaga-lembaga lainnya; c. melakukan penyediaan data dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah; d. melakukan persiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut; e. melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan Laporan Pertanggungjawaban Bupati; f. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
16 Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Bappeda; b. mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembagalembaga lainnya; c. melakukan persiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut; d. melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; e. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; f. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior. (2) Jumlah tenaga fungsional kebutuhan dan beban kerja.
ditentukan
berdasarkan
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17 BAB V TATA KERJA Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasai bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 25 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 26 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 27 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.
18 B A B VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 69
