BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu adanya pejabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
2 Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah Tulungagung.
adalah
Pemerintah
Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Tulungagung.
3 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Badan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 4 Dalam menjalankan tugas dimaksud dalam pasal 3 Badan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pembinaan politik;
terhadap
lembaga
kesatuan
bangsa
dan
c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan ; dan d. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional pada bidang kesatuan bangsa dan politik. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Badan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Bina Program. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi : 1) Sub Bidang Lembaga Politik; 2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan. d. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi :
4 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 2) Sub Bidang Pembauran. e. Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik, membawahi : 1) Sub Bidang Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Etika Politik; 2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik. f.
Unit Pelaksana Teknis Badan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 6 Kepala Badan memiliki fungsi :
dimaksud
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pelayanan Daerah;
penunjang
c. pembinaan politik;
terhadap
penyelenggaraan lembaga
kesatuan
Pemerintah bangsa
dan
d. pengelolaan urusan ketatausahaan badan ; e. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional pada bidang kesatuan bangsa dan politik. f.
koordinasi, pengendalian, pelaksanaan tugas; dan
pengawasan
dan
evaluasi
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan. (2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
5 melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Badan b. penyusunan program dan perencanaan Badan; c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Badan; d. pengelolaan administrasi dan penyusunan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
laporan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga ; b. menyiapkan bahan pelaporan Administrasi Kepegawaian ; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan ; d. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
pertanggungjawaban
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan f.
melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang diberikan oleh Sekretaris.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan ; b. menyusun analisa kebutuhan melakukan administrasi barang ;
pengadaan
dan
c. melakukan pembayaran gaji pegawai ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan
penyusunan
program
dan
6 perencanaan kegiatan Badan ; b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan ; c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan
atas
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Hubungan Antar Lembaga Pasal 11 (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Hubungan Antar Lembaga; b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat.; c. pelaksanaan pengolahan data partai politik, organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat; d. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada; e. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS tentang pelaksanaan program organisasi; f.
pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, LSM, PTN dan PTS;
g. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar parpol, ormas/tokoh masyarakat dan LSM, PTN/PTS dengan pemerintah; h. pelaksanaan koordinasi tugas dan program Hubungan Antar Lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait; i.
pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
tugas
serta
7 program Hubungan Antar Lembaga; j.
pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW anggota DPRD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 12 (1) Sub Bidang Lembaga Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif; b. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan system politik; c. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu Anggota DPRD dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur; d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif; e. menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik; f.
menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu; g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; b. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; c. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan
8 kerjasama dengan Organisasi Kemasyaralatan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga Infra Struktur Politik; d. menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitaasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan f.
atas
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Integrasi Bangsa Pasal 13 (1) Bidang Integrasi Bangsa, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang wawasan kebangsaan dan pembauran. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Bidang Integerasi Bangsa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang integrasi bangsa; b. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembauran bangsa, dan wawasan kebangsaan serta penghargaan kebangsaan; c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wasbang dan ketahanan bangsa dan pembauran bangsa; e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai-nilai kebangsaan; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala Badan.
(3) Bidang Integrasi Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9 Pasal 14 (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sebagaimana dalam pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan wawasan kebangsaan;
kegiatan
dibidang
b. menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wasbang, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan; c. menyiapkan bahan peningkatan kesatupaduan masyarakat;
solidaritas
dan
d. menyiapkan bahan sosialisasi wasbang dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa; e. menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama; f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pembauran sebagaimana dalam pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pembauran bangsa;
penyusunan
kegiatan
dibidang
b. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidungan masyarakat; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran bangsa; d. menyiapkan bahan pengkajian masalah pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik Pasal 15 (1) Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, mempunyai tugas
10 merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi dibidang demokrasi, HAM dan etika politik serta pencegahan dan penanganan konflik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang kewaspadaan dan budaya politik; b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang demokrasi, HAM dan etika politik serta pencegahan dan penanganan konflik ; c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM dan etika politik serta fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait; d. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma/nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara demi terwujudnya demokratisasi serta analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan budaya politik dibidang demokrasi dan HAM dan etika politik serta pencegahan dan penanganan konflik; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 (1) Sub Bidang Demokrasi, HAM dan Etika Politik sebagaimana dalam pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi , penguatan HAM dan etika politik; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat serta bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait bidang etika politik; c. menyiapkan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikat dan tingkah laku yang rasional, berdimensi demokrasi dan HAM serta fasilitasi pengembangan
11 etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir dilingkungan aparat pemerintah dan masyarakat; d. menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyiapkan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudkan demokratisasi; e. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan dan Budaya Politik dalam pelaksanaan tugas. f.
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik sebagaimana dalam pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanan dibidang pencegahan konflik dan penanganan konflik social; b. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja serta penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing; c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja dan penanganan konflik sosial serta pengawasan orang asing; d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja dan penanganan konflik sosial serta pengawasan orang asing; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik, pemetaan daerah rawan konflik, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi serta meningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi dan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
12 f.
melaksanakan kesiagaan, pengendalian satlinmas;
pengerahan,
dan
g. menggerakkan semua unsur masyarakat dengan bina potensi dalam menghadapi ancaman dan gangguan ketentraman; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan i.
atas
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 17 Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana Badan dalam melaksanakan sebagian fungsi pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian kebutuhan. Pasal 19 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior. (2) Jumlah Tenaga Fungsional kebutuhan dan beban kerja.
ditentukan
berdasarkan
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
13 dilingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integerasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasai bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 24 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 25 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung, dicabut
14 dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 71
