BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung . 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
3 batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat
Perencanaan
DPRD,
Pembangunan
Dinas
Daerah,
Daerah,
Inspektorat,
Lembaga
Teknis
Badan Daerah,
Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Rumah Sakit Umum Daerah atau disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Rumah Sakit merupakan unsur pendukung tugas Bupati; (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Rumah
Sakit
Umum
Daerah
mempunyai
tugas
menyusun
dan
melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan perorangan di Rumah Sakit ; b. pemberian
dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang Pelayanan Kesehatan perorangan di Rumah Sakit ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas
di bidang Pelayanan Kesehatan
perorangan di Rumah Sakit ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
4 Pelayanan Kesehatan perorangan di Rumah Sakit. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak terdiri dari: a. Direktur; b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi : 1. Bagian Tata Usaha : a) Sub Bagian Perlengkapan; b) Su Bagian Kepegawaian; c) Sub Bagian Umum. 2. Bagian Keuangan : a) Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi; b) Sub Bagian Anggaran; c) Sub Bagian Perbendaharaan. 3. Bagian Perencanaan : a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program; c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia. c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi: 1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan: a) Seksi Pelayanan Medis; b) Seksi Pelayanan Keperawatan. 2. Bidang Pelayanan Penunjang: a) Seksi Pelayanan Penunjang Medis; b) Seksi pelayanan Penunjang Non Medis. 3. Bidang Pengendalian Pelayanan: a) Seksi Informasi dan Pemasaran; b) Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan; d. Instalasi-instalasi; e. Komite-komite; f.
Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya;
g. Satuan Pengendali Internal.
5 Bagian Kedua Direktur Pasal 6 Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta terhadap
penyelenggaraan
dibidang
melaksanakan pengendalian perencanaan,
keuangan,
ketatausahaan, pelayanan kesehatan dan pengendalian pelayanan di Rumah Sakit . Pasal 7 Dalam
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Direktur memiliki fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan; b. pendistribusian,
pengkoordinasian,
pengendalian
pengawasan
dan
evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; c. pemberian arahan dan petunjuk teknis serta pengelolaan dibidang pelayanan kesehatan; d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pemasaran dan informasi pelayanan kesehatan; e. penandatanganan naskah dinas keluar; f.
penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain;
g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Wakil Direktur Umum dan Keuangan Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melaksanakan pengendalian
terhadap
penyelengaraan
bidang
perencanaan
dan
evaluasi, keuangan serta ketatausahaan; (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
6 Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. perumusan
pelaksanaan
teknis
kebijakan
dibagian
Perencanaan,
dibagian
Perencanaan,
Ketatausahaan dan Keuangan; b. pemberian
arahan
dan
petunjuk
teknis
Ketatausahaan, dan Keuangan; c. pendistribusian,
pengkoordinasian,
pengendalian
pengawasan
dan
evaluasi pelaksanaan tugas dibagian Perencanaan, Ketatausahaan dan Keuangan; d. penandatangan naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya; e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f.
pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah koordinasinya;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1
mempunyai
pemenuhan
tugas
kebutuhan
memberikan dibidang
pelayanan
administrasi
dan
Kepegawaian,
Perlengkapan
dan
keperluan lain kepada semua unsur yang ada dilingkungan Rumah Sakit. (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pasal 11 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; b. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan pemeliharaan sarana / prasarana Rumah Sakit; c. pengelolaan administrasi kepegawaian; d. pengkoordinasian pengelolaan pengadaan barang dan jasa; e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f.
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pelayanan
instalasi
yang
ada
7 dibawahnya; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 huruf a mempunyai tugas : a. menyusun
dan
menyelenggarakan
pemenuhan
kebutuhan
serta
pemeliharaan sarana Rumah Sakit; b. melakukan tata usaha / administrasi, inventarisasi, pemanfaatan dan pengamanan barang inventaris kekayaan Rumah Sakit; c. merencanakan dan menganalisa kebutuhan serta melaksanakan pengadaan barang - barang Rumah Sakit; d. melaksanakan urusan rumah tangga Rumah Sakit; e. melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa; f. melakukan pengelolaan aset; g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 Huruf b mempunyai tugas : a. menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai; b. menyiapkan data usulan pengangkatan, penempatan dalam jabatan, pendidikan
lanjutan,
hukuman
jabatan,
pemberhentian,
mutasi
(pemindahan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala), bebas tugas, pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian; c. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 huruf c mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan tata usaha kearsipan serta tata naskah dinas elektrolik; b. melaksanakan kegiatan bidang perpustakaan;
8 c. melaksanakan urusan keprotokolan; d. mengurus kendaraan dinas dan perjalanan dinas; e. melakukan pengaturan tata laksana prasarana Rumah Sakit beserta kelengkapannya; f. menyusun rencana pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Paragraf 3 Bagian Keuangan Pasal 13 (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; b. pengelolaan pendapatan dan belanja; c. penyelenggaraan
verifikasi,
akuntansi
dan
penyusunan
laporan
keuangan; d. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan; e. pelaksanaan
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pasal 14 (1) Sub Bagian Verifikasi dan akutansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 huruf a mempunyai tugas : a. melaksanakan keuangan;
verifikasi
pengajuan
dan
pertanggungjawaban
9 b. melaksanakan akuntansi dan penatausahaan administrasi keuangan; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (2) Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 huruf b mempunyai tugas: a. melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja; b. melaksanakan penyusunan alokasi anggaran; c. mengadakan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. melaksanakan pengendalian anggaran; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (3) Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 huruf c mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan anggaran; b. melaksanakan penatausahaan pendapatan dan belanja; c. melaksanakan intensifikasi dan pengembangan pendapatan; d. melaksanakan monitoring realisasi pendapatan dan realisasi belanja; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan. Paragraf 4 Bagian Perencanaan Pasal 15 (1) Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, angka 3 mempunyai tugas melaksanakan telaah produk hukum dan perundang-undangan,
penyusunan
dan
evaluasi
program
serta
pengembangan sumber daya manusia; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
pada ayat (1)
10 a. pelaksanaan telaah dan perumusan produk hukum dan perundangundangan; b. pengumpulan
dan
pengolahan data
dalam rangka
penyusunan
program; c. perumusan, penyusunan program dan kegiatan; d. penyempurnaan konsep naskah perjanjian kerjasama; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; g. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; h. pelaksanaan
koordinasi
kegiatan
pendidikan
dengan
institusi
pendidikan; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Pasal 16 (1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 huruf a mempunyai tugas : a. melaksanakan telaah produk hukum dan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan; b. menyusun peraturan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan; c. menyusun konsep dan mengoreksi naskah perjanjian kerjasama; d. menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. melakukan
advokasi/asistensi
hukum
kepada
karyawan
dalam
pelaksanaan tugas; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan medico legal; g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan; (2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana strategis; b. merumuskan penyusunan program dan kesehatan; c. mengumpulkan
dan
mengolah
data
dalam rangka
penyusunan
program dan kegiatan; d. merencanakan kegiatan;
dan
mengendalikan
pelaksanaan
program
dan
11 e. mengadakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan; (3) Sub
Bagian
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 huruf c) mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia; b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelatihan; c. merencanakan program dan kegiatan pendidikan/praktik dengan institusi pendidikan; d. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian; e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan. Bagian Keempat Wakil Direktur Pelayanan Paragraf 1 Umum Pasal 17 (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai
tugas
memimpin,
menyusun
kebijakan,
membina,
mengkoordinasikan dan mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan dibidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang dan pengendalian pelayanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi : a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibidang pelayanan; b. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan; c. pemberian arahan dan petunjuk teknis pemasaran dan informasi pelayanan kesehatan; d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan; e. penyempurnaan konsep dan penandatanganan naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
12 f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Paragraf 2 Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan Pasal 18 (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis dan keperawatan; b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan medis dan keperawatan serta pendidikan untuk tenaga medis dan keperawatan; c. pengkoordinasian, pengarahan, pengendalian,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya; e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan. (3) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. Pasal 19 (1) Seksi Pelayanan Medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 1 huruf a mempunyai tugas : a. membuat rencana kegiatan pelayanan medis; b. membuat rencana kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan medis; c. mengendalikan
dan
memantau pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
medis; d. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
13 sesuai bidangnya; f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaan Medis dan Keperawatan; (2) Seksi Pelayanan Keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pelayanan keperawatan; b. menyusun
rencana
kebutuhan
tenaga
dan
sarana
pelayanan
kegiatan
pelayanan
keperawatan; c. mengendalikan
dan
memantau pelaksanaan
keperawatan; d. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaan Medis dan Keperawatan; (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan. Paragraf 3 Bidang Pelayanan Penunjang Pasal 20 (1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang; b. penyusunan
rencana
kebutuhan
tenaga
dan
sarana
pelayanan
penunjang; c. pengkoordinasian,
pengarahan,
pengendalikan
dan
pemantauan
pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang; d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya; e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan. (3) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
14 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. Pasal 21 (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 huruf a mempunyai tugas : a. membuat rencana kegiatan pelayanan penunjang medis; b. membuat rencana kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan penunjang medis; c. memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis; d. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 huruf b mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan pelayanan penunjang non medis; b. membuat rencana kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan penunjang non medis; c. memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang non medis; d. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. Paragraf 4 Bidang Pengendalian Pelayanan Pasal 22 (1) Bidang Pengendalian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan informasi dan pemasaran, penelitian dan monitoring. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
15 Bidang Pengendalian Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengendalian pelayanan; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan; c. pengendalian
kegiatan
penelitian
dan
pengembangan
pelayanan
kesehatan; d. pengendalian pengelolaan rekam medik; e. pengendalian pelaksanaan kegiatan informasi dan pemasaran; f. pengelolaan kegiatan data elektronik; g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya; h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan. (3) Bidang Pengendalian Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. Pasal 23 (1) Seksi Informasi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 3 huruf a) mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan kehumasan; b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan Rumah Sakit; c. melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat; d. merencanakan dan mengevaluasi akses pelayanan; e. melaksanakan kegiatan pemasaran Rumah Sakit; f. melakukan pengelolaan kegiatan data elektronik; g. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; i. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan; (2) Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 huruf b mempunyai tugas : a. mengendalikan dan monitoring mutu pelayanan; b. mengendalikan dan monitoring penelitian yang dilakukan oleh pihak lain selain institusi pendidikan; c. mengendalikan
dan
pelayanan kesehatan;
monitoring
pelaksanaan
program
jaminan
16 d. melaksanakan monitoring rekam medis; e. mengendalikan
dan
memantau
pelayanan
instalasi
yang
ada
dibawahnya; f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh oleh Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan. (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan. BAB IV INSTALASI-INSTALASI Pasal 24 (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit. (2) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya. (3) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (4) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (5) Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Wakil Direktur melalui Kepala Bidang atau Bagian terkait. BAB V KOMITE-KOMITE Bagian Kesatu Komite Medik Pasal 25 (1) Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis; (2) Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi; (3) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk
di
Rumah Sakit oleh Direktur. (4) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan
17 wadah perwakilan dari staf medis. Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Subkomite. (2) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. (3) Jumlah Keanggotaan Komite Medik sebagimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan jumlah staf medis di Rumah Sakit. Pasal 27 (1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di Rumah Sakit. (2) Sekretaris Komite Medik dan ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di Rumah Sakit. Pasal 28 (1) Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite. (2) Subkomite sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari : a. Subkomite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis; b. Subkomite Mutu Profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku staf medis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi ditetapkan oleh Direktur. Pasal 29 (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara : a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit; b. memelihara mutu profesi staf medis; dan c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi
18 sebagai berikut: a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku; b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian : 1. kompotensi; 2. kesehatan fisik dan mental; 3. perilaku; 4. etika profesi. c. evaluasi data pendidikan professional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan; d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e. penilian dan pemutusan kewenangan klinis; f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik; g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis. (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan audit medis; b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis; c. rekomendasi
kegiatan
eksternal
dalam
rangka
pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis Rumah Sakit tersebut ; dan d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan. (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut : a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran; b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di Rumah Sakit; dan d. pemberian nasehat/ pertimbangan dalam pengamblian keputusan etis pada asuhan medis pasien. (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia adhoc yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan
19 dari Ketua Komite Medik. Bagian Kedua Komite Keperawatan Pasal 30 (1) Komite Keperawatan adalah suatu wadah non Struktural sebagai wahana bagi perawat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan perihal masalah profesi dan teknis keperawatan. (2) Komite Keperawatan mempunyai tugas : a. menyusun sistem kredensial perawat professional; b. mengembangkan sumber daya manusia /perawat profesional, standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional; c. membina
perilaku
etik
dan
profesional
perawat
dengan
memperhatikan nilai moral; d. meningkatkan profesionalisme perawat, yang meliputi kompetensi, yaitu pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang terintegrasi dengan perilaku yang baik; e. memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi clinical privilege bagi perawat yang akan melakukan tindakan / asuhan keperawatan di Rumah Sakit; f. memberikan rekomendasi kepada komite etik di rumah sakit apabila terjadi masalah etik keperawatan. Pasal 31 (1) Susunan Organisasi Komite Keperawatan : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Subkomite. (2) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur melalui proses pemilihan dalam forum rapat Perawat. (3) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur. (4) Subkomite sebagaimana ayat (3) huruf c, terdiri dari : a. Subkomite Kredensial; b. Subkomite Mutu Asuhan Keperawatan; c. Subkomite Etik dan Profesi Keperawatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja subkomite sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Direktur. (6) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia adhoc yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite
20 Keperawatan. Bagian Ketiga Komite Etik Pasal 32 (1) Komite Etik Rumah Sakit adalah perangkat organisasi Rumah Sakit yang dibentuk dalam rangka membantu Direktur untuk menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di Rumah Sakit. (2) Dalam struktur organisasi Rumah Sakit, posisi Komite etik setingkat dengan komite lainnya. (3) Komite Etik Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada Direktur. (4) Apabila dipandang perlu anggota Komite Etik dapat berasal dari individu diluar Rumah Sakit. (5) Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Komite Etik adalah berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial dan profesional. (6) Keanggotaan Komite etik diupayakan tidak rangkap dengan jabatanjabatan struktural di Rumah Sakit. Pasal 33 (1) Susunan oragnisasi Komite Etik terdiri dari : a. Sekretaris; b. Wakil ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. (2) Keanggotaan Komite Etik harus mewakili berbagai profesi di Rumah sakit dan
ditetapkan
oleh
Direktur
dengan
mempertimbangkan
sikap
profesional, reputasi dan perilaku. (3) Keanggotaan Komite Etik diupayakan tidak dirangkap dengan jabatanjabatan struktural di Rumah Sakit. (4) Jumlah keanggotaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang. Pasal 34 (1) Komite Etik Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya pendekatan antara berbagai pihak terkait tentang berbagai masalah etika, hukum dan kedokteran di Rumah Sakit. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat. (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Komite
21 Etik Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. menyusun perencanaan program kerja etik Rumah Sakit; b. menyusun standar etik Rumah Sakit; c. melaksanakan analisa data permasalahan etik Rumah Sakit; d. menyusun prosedur penyelesaian permaslahan etik Rumah Sakit.
Bagian Keempat Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pasal 35 (1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang di bentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan stantar pelayanan. (2) Dalam struktur organisasi Rumah Sakit, posisi
Komite Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit berada di bawah Direktur. (3) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada Direktur. (4) Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Komite Peningkatan Mutu dan
Keselamatan
Pasien
harus
mengikuti
pelatihan
mutu
dan
keselamatan pasien; Pasal 36 (1) Susunan organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Subkomite. (2) Keanggotaan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien harus mewakili berbagai profesi di Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku. (3) Jumlah keanggotaan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebanyak-banyaknya 15
(lima belas) orang. Pasal 37 (1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu dan profesional.
22 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki fungsi : a. menyusun program, rencana kerja, kebijakan dan indikator-indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko; b. sosialisasi program, rencana kerja, kebijakan dan indikator-indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko; c. memantau pelaksanaan program dan rencana kerja peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan peningkatan mutu dan keselataman pasien; Bagian Kelima Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pasal 38 (1)
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah suatu organisasi non struktural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan dan menciptakan suatu
system
untuk
mencegah,
meminimalkan
kejadian
infeksi
nosokomial pada pasien, petugas, dan pengunjung Rumah Sakit. (2)
Dalam struktur organisasi Rumah Sakit, posisi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit berada dibawah Direktur.
(3)
Komite
Pencegahan
dan
Pengendalian
Infeksi
bertanggungjawab
langsung kepada Direktur. (4)
Penyelenggaraan Komite
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi akan
diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disyahkan Direktur. Pasal 39 (1)
Susunan organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota.
(2)
Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
(3)
Jumlah
keanggotaan
Komite
Pencegahan
Pengendalian
Infeksi
23 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Pasal 40 (1)
Komite
Pencegahan
dan
Pengendalian
Infeksi
mempunyai
tugas
melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit. (2)
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi memiliki fungsi : a. menyusun
kebijakan,
program
kegiatan,
tandar
prosedur
operasional dan form-form tentang pencegahan dan pengendalian infeksi; b. melaksanakan sosialisasi progran dan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi; c. monitoring dan evaluasi pelaksanakan program kerja pencegahan dan pengendalian infeksi; d. mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi; e. melakukan
investigasi,
penetapan
dan
pelaksanaan
penanggulangan infeksi. Bagian Keenam Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 41 (1)
Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu organisasi fungsional non struktural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan dan menciptakan
suatu
system
untuk
menjamin
keselamatan
dan
kesehatan tenaga kerja,lingkungan kerja dan kecelakaan akibat kerja. (2)
Dalam struktur organisasi Rumah Sakit Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bawah Direktur dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
(3)
Komite
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
Rumah
Sakit
bertanggungjawab langsung kepada Direktur. (4)
Penyelenggaraan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan diatur lebih lanjut dalam pedoman
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
disahkan Direktur. Pasal 42 (1) Susunan organisasi Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri
24 dari: a. Ketua; b. Wakil ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. (2) Keanggotaan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan
perilaku. (3) Jumlah
keanggotaan
Komite
Keselamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dan
Kesehatan
Kerja
sebanyak-banyaknya 15
(lima belas) orang. Pasal 43 (1) Komite
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
mempunyai
tugas
melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki fungsi : a. menyusun program kerja, kebijakan, pedoman, panduan dan standar prosedur operasional keselamatan dan kesehatan kerja; b. melaksanakan
sosialisasi
program
kerja,
kebijakan,
pedoman,
panduan dan standar prosedur operasional Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja; c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja; e. memberi nasehat tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan; f. melakukan investigasi dan melaporkan kecelakaan kerja. BAB VI STAF MEDIK FUNGSIONAL DAN STAF FUNGSIONAL LAINNYA Bagian Kesatu Staf Medik Fungsional Pasal 44 (1) Staf Medis Fungsional meliputi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit; (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimasud ayat (1) mempunyai tugas
25 melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan
dan
pemulihan
kesehatan,
penyuluhan
pendidikan,
pelatihan, penelitihan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi kedokteran. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. (4) Setiap kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter. (5) Penempatan para dokter ke dalam kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (6) Staf Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. (7) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Direktur. Bagian Kedua Staf Fungsional Lainnya Pasal 45 (1)
Staf Fungsional lainnya terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Staf Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari: a. tenaga keperawatan; b. tenaga kefarmasian; c. tenaga kesehatan masyarakat; d. tenaga gizi; e. tenaga keterapian fisik; f.
(3)
tenaga keteknisian medis.
Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi perawat dan bidan.
(4)
Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker.
(5)
Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan,
penyuluh
kesehatan,
administrator
kesehatan
dan
sanitarian. (6)
Tenaga gizi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi nutrisionis dan dietisien.
(7)
Tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapi wicara.
(8)
Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f
26 meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik protetik, teknisi transfusi dan perekam medis. (9)
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(10) Jumlah staf fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. (11) Staf fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. BAB VII SATUAN PENGENDALI INTERNAL Pasal 46 (1)
Satuan Pengendali Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksnakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja Rumah Sakit.
(2)
Satuan Pengendali Internal dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Pasal 47
Susunan organisasi Satuan Pengendali Internal terdiri dari : a.
Ketua;
b.
Sekretaris;
c.
Anggota. Pasal 48
(1)
Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Satuan pengendali Internal mempunyai fungsi : a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya; b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengendalian yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
27 BAB VIII TATA KERJA Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Rumah Sakit dan Staf Medis Fungsional serta Staf Fungsional Lainnya wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 50 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 51 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 52 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 53 Setiap laporan yang diterima ooleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 54 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 55 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam
rangka
bawahannya.
memberikan
bimbingan
kepada
satuan
organisasi
28 BAB IX PENUTUP Pasal 56 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Daerah
Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 79
29
