SALINAN
BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang
:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis
Akrual
Pada
Pemerintah Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah yang mengatur Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Republik
Indonesia
Nasional
Tahun
(Lembaran
2004Nomor
104,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-UndangNomor Pembentukan
12
Peraturan
Tahun
2011
Perundang-undangan
tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian JumlahKomulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman PemerintahPusat dan
Pemerintah
Provinsi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2004
tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012
Nomor
171,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
54
Tahun
2005
tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
136,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
4 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pedoman
Pemerintah
Nomor
Penyusunandan
65
Tahun
Penerapan
2005
Standar
tentang
Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585); 20. Peraturan
Pemerintah
Nomor
79
Tahun
2005
tentang
Pedoman Pembinaandan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun2006
Nomor
25,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
92,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Tambahan
5
26. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015; 28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Saranadan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual padaPemerintah Daerah; 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang PedomanPenilaian Barang Daerah ; 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang PedomanPengelolaan Barang Daerah; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan
Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013;
Daerah
Kabupaten
6
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas-Dinas
Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomo
06
Daerah
Kabupaten
Probolinggo
Nomor
01
Tahun 2013; 38. Peraturan Tahun
2012
tentang
Pembentukan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Probolinggo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 5. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 6. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Probolinggo. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. 8. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo. 9. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
7 termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 10. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh PemerintahDaerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang. 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkatdaerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Bupati yang karenajabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerjapengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD danbertindak sebagai bendahara umum daerah. 16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalamkapasitas sebagai bendahara umum daerah. 17. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untukmelaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsi
SKPD
yang
dipimpinnya. 18. Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yangdiberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 20. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagiankewenangan
pengguna
anggaran
dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkatPPKSKPD, adalah pejabatyang diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK, adalah pejabat pada unitkerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 23. Bendahara Penerimaan, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan,menyetorkan,
mempertanggungjawabkan
uang
menatausahakan
pendapatan
daerah
dan
dalamrangka
pelaksanaan APBD pada SKPD. 24. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan,membayarkan,
menatausahakan
dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 25. Entitas Pelaporan, adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansiyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 26. Entitas Akuntansi, adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang
dan
olehkarenanya
wajib
menyelenggarakan
akuntansi
dan
menyusun laporan keuangan untukdigabungkan pada entitas pelaporan. 27. Unit Kerja, adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalahdokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentukdengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugasmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yanganggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakanbidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah programprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan SKPD untuk program sebagaiacuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
9 33.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34.
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo selaku BUD.
35.
Kerangka
Pengeluaran
Jangka
Menengah,
adalah
pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam prespektif lebih dari satu tahun
anggaran,
dengan
mempertimbangkan
implikasi
biaya
akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 36.
Perkiraan maju (forward estimate), adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
37.
Kinerja, adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38.
Penganggaran terpadu (unified budgeting), adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
39.
Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40.
Urusan menjadi
hak
Pemerintahan, dan
adalah
kewajiban
fungsi-fungsi
setiap
tingkatan
pemerintahan dan/atau
yang
susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya
secara
terpadu
dalam
rangka
melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 41.
Program, adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
42.
Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang
10 modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa ; 43.
Sasaran (target), adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan ;
44.
Keluaran (output), adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
45.
Hasil
(outcome),adalah
segala
sesuatu
yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 46.
Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
47.
Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
48.
Penerimaan Daerah, adalah uang yang masuk ke kas daerah.
49.
Pengeluaran Daerah, adalah uang yang keluar dari kas daerah.
50.
Belanja Daerah, adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
51.
Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52.
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53.
Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai
kebutuhan
daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi. 54.
Lain Pendapatan Daerah yang sah, adalah merupakan seluruh pendapatan selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang ditetapkan Pemerintah.
55.
Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11 56.
Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
57.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, adalah antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
58.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, adalah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.
59. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 60. Dana
Alokasi
Pendapatan
Umum,
dan
adalah
Belanja
dana
Negara
yang
yang
bersumber
dialokasikan
dari
Anggaran
dengan
tujuan
pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 61. Dana Alokasi khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. 62.
Surplus Anggaran Daerah, adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
63.
Defisit Anggaran Daerah, adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
64.
Pembiayaan Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
65.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
66. Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 67.
Obligasi Daerah, adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
12 68.
Piutang Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
69.
Utang Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan,
perjanjian,
atau
berdasarkan sebab lain yang sah. 70.
Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
71.
Investasi,
adalah
penggunaan
aset
untuk
memperoleh
manfaat
ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 72.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatDPASKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
73.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo selaku BUD.
74.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD,
adalah
dokumen
yang
memuat
perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 75.
Anggaran Kas, adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ;
76.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
77.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
13 pelaksanaan
kegiatan/bendahara
pengeluaran
untuk
mengajukan
permintaan pembayaran. 78.
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
79.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
80.
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
81.
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
82.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPASKPD.
83.
Surat
Perintah
Membayar
Uang
Persediaan
yang
selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 84.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
85.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
14 anggaran/kuasa untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 86.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
87.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencaiaran dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
88.
Barang Milik Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
89.
Kerugian Daerah, adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
90.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas. 91.
Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah, adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi,
untuk
menjamin
agar
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan. 92.
Belanja Tidak Terduga, adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam
rangka
menyelenggarakan
kewenangan
pemerintah
daerah. 93. Akuntansi,
adalah
pengklasifikasian,
proses
identifikasi,
pengikhtisaran
transaksi
pencatatan, dan
kejadian
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
pengukuran, keuangan,
15 94. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 95. Pedoman Umum Sistim Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PUSAP,
adalah
Peraturan
Menteri
Keuangan
yang
bertujuan
untuk
memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistim Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan Pemerintah Daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. 93. Sistim Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistimatik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah. 94. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan
keuangan
terhadap
anggaran,antar
periodemaupun antar entitas. 95. Bagan
Akun
Standaryang
selanjutnya
disingkat
BAS,
adalah
kode
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan dan laporan keuangan. 96. Basis Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 97. Basis Kas, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 98. Basis Kas Menuju Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 99. Pengakuan, adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian
pendapatan-LRA,
yang
melengkapi
belanja,
unsur
pembiayaan,
aset,
kewajiban,
pendapatan-LO
dan
ekuitas, beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16 100. Pengukuran, adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 101. Pengungkapan, adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 102. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA
pembiayaan
anggaran
yang
dan
pembiayaan,
masing-masing
sisa
lebih/kurang
diperbandingkan
dengan
anggarannya dalam satu periode. 103. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL,
adalah
laporan
yang
menyajikan
informasi
kenaikan
dan
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir. 104. Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 105. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 106. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 107. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 108. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 109. Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
17 110. Belanja, adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
Saldo
Anggaran
Lebih
dalam
periode
tahun
anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 111. Pembiayaan Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran
yang
bersangkutan
maupun
pada
tahun-tahun
anggaran
berikutnya. 112. Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 113. Beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan
yang
menurunkan
ekuitas,
yang
dapat
berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 114. Pos Luar Biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 115. Aset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 116. Ekuitas, adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 117. Kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 118. Ekuitas, adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 119. Koreksi, adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 120. Penyesuaian, adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
18 berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
2.
Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 94 (1)Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan SAPD. (2)SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan sistim akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. (3)Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f.
laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan. 3.
Diantara ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 94 a, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 94 a (1)SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) terdiri atas: a. sistim akuntansi PPKD; dan b. sistim akuntansi SKPD. (2)Sistim akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup
teknik
pencatatan,
pengakuan
dan
pengungkapan
atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan
PPKD
serta
Pemerintah Daerah.
penyusunan
laporan
keuangan
konsolidasian
19 (3)Sistim akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup
teknik
pencatatan,
pengakuan
dan
pengungkapan
atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. (4)SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4.
Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 95 (1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi akun. (2)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. (3)Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur
definisi,
pengakuan,
pengukuran,
penilaian
dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PUSAP atas: a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. (4)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah. (5)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5.
Diantara ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 95 a, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 95a (1)BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. (2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi
pada
buku
jurnal,
pengklasifikasian
pada
buku
besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. (3)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
20 b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(4)Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; f.
akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i.
akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
6.
Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 98 (1)SKPD menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. (2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. neraca; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.
7.
Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 99 (1) PPKD
menyusun
laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah
dengan
cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
21 a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. neraca; d. laporan saldo anggaran lebih; e. laporan perubahan ekuitas; f.
laporan arus kas;dan
g. catatan atas laporan keuangan. (3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. (4)Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dari ringkasanlaporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di IingkunganPemerintah Daerah. 8. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 101 (1)Bupati
menyampaikan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan
Laporan
Kinerja
yang
telah
diperiksa
Badan
Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. (3)Dalam hal sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kepada DPRD.
22
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di
Probolinggo
Pada tanggal 3 Oktober 2016 BUPATI PROBOLINGGO ttd Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO Ttd H.M. NAWI, SH m. Hum Pembina Utama Madya NIP. 19590527 198503 1 019 BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E
Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Tata Praja u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tingkat I NIP. 19630619 199303 2 003
23 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 309-3/2016
24
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 4
TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
64
Tahun
2013
tentang
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta tertib administrasi pengelolaan Nomor
09
keuangan, Tahun
2008
maka
perlu
tentang
mengubah
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Daerahdengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I
: Cukup jelas.
Pasal II
: Cukup jelas.
Peraturan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Daerah Keuangan
