BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

Nomor 32 Tahun 2004 tentang : 1. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang--Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

2 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah Tulungagung.

adalah

Pemerintah

Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.

3 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah; (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Kepala Dinas, b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program; c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi: 1. Seksi Perluasan Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; d. Bidang Sosial, membawahi:

4 1. Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat; 2. Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial; 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial; e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahi: 1. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial 2. Seksi Norma, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 3. Seksi Kesejahteraan dan Jamsostek; f. Bidang Transmigrasi,membawahi: 1. Seksi Penyiapan dan Pengerahan; 2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi; 3. Seksi Kepindahan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas memiliki fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha, serta rumah tangga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program di bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian; c. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan dalam pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian; d. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, ketransmigrasian; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas.

5 (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Dinas; b. penyusunan program dan perencanaan Dinas; c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas; d. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; d. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan perlengkapan;

adminstrasi keuangan dan

b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;

progam

dan

b. menyiapkan bahan monitoring, evalusasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;

6 c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja Pasal 11 (1) Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, mengendalikan, membina dan melaksanakan perluasan kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. pelaksanaan, bimbingan, pelayanan dan penyebar luasan informasi perluasan kerja; b. pelaksanaan, bimbingan, pelayanan dan pengendalian penempatan tenaga kerja; c. pelaksanaan, bimbingan, koordinasi dan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; dan

pelayanan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan mandiri dan terapan teknologi tepat guna;

usaha

b. melakukan program Perluasan Kerja Sistem Padat karya (PKSPK); c. menyebarluaskan data dan informasi ketenagakerjaan; d. melakukan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut; e. melakukan bimbingan perijinan dan pengawasan terhadap kegiatan petugas rekrut PPTKIS / Cabang PPTKIS, ijin penampungan dan psikolog di perusahaan serta memungut retribusinya;

f.

7 melakukan bimbingan / pembinaan, pemberian rekomendasi perpanjangan ijin kerja dan pembatasan penggunaan bagi tenaga kerja asing pendatang serta memungut retribusinya;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan pendaftaraan pencari kerja; b. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); c. melakukan bimbingan terhadap TKPMP / TKMT; d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita serta tenaga kerja pemerintah; e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal; f.

mengumpulkan data lowongan kerja;

g. melakukan bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada pencari kerja, siswa sekolah dan masyarakat serta melaksanakan analisis jabatan; h. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan penempatan swasta;

terhadap

lembaga

i.

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

j.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan, mengkoordir terhadap pelaksanaan latihan / kursus-kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan secara institusional maupun mobil training unit; b. melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja; c. melakukan pendaftaran peserta pelatihan, seleksi serta pelaksanaan latihan kerja; d. melakukan uji ketrampilan kerja sesuai dengan standart; e. menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan produktivitas yang mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasilitas yang dimiliki;

8 f. melakukan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja; g. menyiapkan standarisasi dan melaksanakan test kualifikasi dan perijinan lembaga latihan; h. mengatur pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan latihan; i.

melakukan pemagangan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;

j.

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kapada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Sosial Pasal 13 (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Rehabilitasi, Pengembangan, bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan kegiatan kesejahteraan sosial;

teknis

dibidang

usaha

b. penyelenggaraan usaha preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dan pengembangan kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan usaha kesejahteraan sosial terpadu dan berkelanjutan; d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan kebijakan bimbingan, pelayanan dan bantuan sosial serta kegiatan rehabilitasi sosial.; dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Seksi Pengembangan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan Penyuluhan Sosial; b. melakukan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan anak, remaja, keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

9 c. menyiapkan proses perizinan usaha kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan pendataan penyandang cacat, anak jalanan, pengemis gelandangan, gelandangan psikotik dan wanita tuna susila dan penyandang masalah sosial lainnya; b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah sosial; c. melakukan koordinasi dalam rangka rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak jalanan, pengemis, gelandangan, gelandangan psikotik, wanita tuna susila dan remaja bermasalah; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi, pembinaan dan konsultasi teknis di bidang bantuan perlindungan masyarakat;

dalam

advokasi

dan

b. melakukan koordinasi, pembinaan infrastruktur dan organisasi sosial dalam rangka bantuan dan perlindungan sosial; c. melakukan upaya-upaya pelestarian nilai-nilai kejuangan, kepeloporan, keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; d. menyusun laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bagian Keenam Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Pasal 15 (1) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, membina pengawasan ketenagakerjaan, Syarat Kerja dan Hubungan Industrial,

10 Norma Kerja dan K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; b. pelaksanaan kegiatan, bimbingan dan pelayanan syarat kerja dan hubungan industrial; c. pelaksanaan kegiatan, bimbingan dan pelayanan norma kerja dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); d. pelaksanaan kegiatan, bimbingan dan pelayanan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan e. pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. memberikan pembinaan dan bimbingan persyaratan kerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD; b. memberikan bimbingan dan menangani Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja serta menyelesaikan unjuk rasa / mogok yang terjadi di perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha dengan semua perangkat horisontal dan vertikal mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai tingkat unit kerja perusahaan; d. melakukan pembinaan terhadap pembentukan dan pelaksanaan PP (Peraturan Perusahaan), PKB (Perjanjian Kerja Bersama), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKP (Perjanjian Kerja Perorangan) di perusahaan serta memungut retribusinya; e. melakukan pembinaan dan pembentukan kerjasama Bipartite dan Tripartite; f.

lembaga

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan hubungan industrial;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Norma, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas :

11 a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis norma kerja khusus tenaga kerja wanita dan anak; b. melakukan penelitian terhadap persyaratan pemberian ijin penyimpangan waktu kerja dan permohonan ijin kerja malam bagi pekerja wanita; c. melakukan pengawasan tentang syarat-syarat kerja dan bimbingan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, anak, dan orang muda sesuai norma kerja yang berlaku; d. melakukan pembinaan dan pengawasan norma kerja tenaga kerja asing dan norma perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); e. melakukan pengawasan dan tindakan penyidikan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; f.

melakukan penelitian terhadap permohonan ijin perusahaan dan pengesahan pemakaian pesawat uap bejana tekan;

g. melakukan pengawasan keselamatan kerja mekanik dan listrik yang mencakup pemeriksaan, memeriksa hasil laporan, menyiapkan konsep surat serta melaksanakan pembinaan masalah keselamatan kerja mekanik dan listrik serta instalasi petir; h. melakukan pengawasan keselamatan kerja kebakaran dan konstruksi bangunan yang mencakup perusahaan, menyiapkan konsep surat, melaksanakan pembinaan tentang masalah kebakaran dan konstruksi bangunan; i.

melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kesehatan kerja di perusahaan dan pemakaian alat pelindung diri bagi pekerja;

j.

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi atau menggunakan bahan berbahaya serta pelaksanaan pengujian kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;

k. melakukan administrasi teknik pengawasan yang mencakup menyusun, menghimpun, mencatat memberi nomor surat, menerima dan menyerahkan surat yang berhubungan dengan pengawasan; l.

mengumpulkan dan mengolah data pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan petunjuk teknis untuk bahan laporan atau sebagai pertimbangan untuk mengambil tindakan atau sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan;

m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Kesejahteraan dan Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta mengusulkan perbaikan upah minimum bagi karyawan;

12 b. menyiapkan bahan petunjuk teknis penelitian kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak, harga bahan pokok dan indek harga konsumen; c. melakukan pembinaan pembentukan koperasi karyawan dan menggalakkan serta mengembangkan KB di perusahaan; d. melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan kecelakaan kerja pada perusahaan;

terhadap

e. melakukan koordinasi dengan lembaga jamsostek, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum mengikuti program jamsostek serta mengevaluasi pelaksanaannya; f.

mengumpulkan dan mengolah data kepesertaan jamsostek sebagai bahan untuk menyusun rencana selanjutnya;

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan

atas

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing seksi sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Transmigrasi Pasal 17 (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan dan koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka penyiapan lokasi transmigrasi dan pendaftaran, seleksi, pengerahan dan kepindahan calon transmigran; b. pembinaan dan penyuluhan masyarakat; c. pelayanan bidang transmigrasi; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Seksi Penyiapan dan Pengerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas :

13 a. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi kerja sama antar daerah; b. menyiapkan bahan dan laporan survey lokasi; c. menyusun bahan dan informasi tentang penyiapan dan fasilitas pemukiman serta naskah kerja sama antar daerah; d. melakukan penyuluhan, animo calon transmigran;

pembinaan

dan

pendataan

e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan f.

melaksanakan Kepala Bidang.

atas

tugas-tugas lain yang diberikan oleh

(2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas: a. melakukan Pendataan calon transmigran; b. melakukan pendaftaran administrasi, fisik dan mental calon transmigran; c. meneliti kelengkapan administrasi dan perbekalan calon transmigran; d. menyusun daftar nominatif calon transmigran; e. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya; f.

pertanggungjawaban

atas

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Kepindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 mempunyai tugas: a. melakukan pengecekan ulang data calon transmigran dan barang bawaan yang akan diangkut; b. menyiapkan sarana angkutan calon transmigran dan barang bawaannya; c. memberikan pelayanan penampungan transmigran; d. menyiapkan bahan pelatihan calon transmigan; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan f.

atas

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 19 (1)

UPTD melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelatihan tenaga kerja meliputi keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat

14 (2) (3)

(4)

Pada Dinas dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja.

UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Balai Latihan Kerja; b. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis keterampilan; c. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi tenaga kerja; d. penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja; e. pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja; f. pelaksanaan tata usaha dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan latihan kerja; dan g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 20

(1)

(2)

(3)

(4)

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas : a. Kepala UPTD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Koordinator Pelatihan dan Sertifikasi. d. Koordinator Pengembangan dan Pemasaran. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan kerja, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi perbekalan; c. melaksanakan pelayanan masyarakat; d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan surat menyurat, kehumasan dan kearsipan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Koordinator Pelatihan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan melaksanakan program pelatihan dan uji keterampilan; b. menyusun perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pelatihan dan uji keterampilan;

(5)

15 c. menyiapkan bahan pelajaran, alat bantu pelatihan dan tenaga pengajar/instruktur pelatihan; d. melaksanakan administrasi pelatihan, yang berhubungan dengan persiapan penyelenggaraan pelatihan uji keterampilan; e. melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan; g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan secara berkala; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Koordinator Pengembangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas : g. menyusun rencana pengembangan dan pemasaran bidang pelatihan h. menyusun pengembngan program, sistem, metode, program, dan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengembangan program kegiatan dan uji keterampilan; i. menyusun usulan rencana kebutuhan dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur pelatihan dalam rangka pengembangan program pelatihan; j. menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan mempromosikan program pelatihan; k. mengidentifikasi rencana penempatan lulusan; l. menempatkan lulusan sesuai dengan rencana dan kebutuhan; m. memberikan layanan informasi dan konsultasi pelatihan serta layanan konsultasi uji keterampilan; dan n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah staf dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior; (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 BAB VI TATA KERJA Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 26 Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 27 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 28 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 29 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17 Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di pada tanggal

Tulungagung 4 Desember 2014

BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH

ttd Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 55