BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
2 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG
TUGAS
FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
3 10. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 11. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) (2)
Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; b. pelaksanaan kebijakan dalam penataan dan pengembangan tanaman pangan dan Hortikultura; c. pelaksanaan peningkatan produksi, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan dan Hortikultura; d. pengusahaan dan pemanfaatan pangan dan Hortikultura;
sumber
daya
tanaman
e. pengendalian dalam rangka pengamanan dan perlindungan serta pelaksanaan rehabilitasi tanaman Hortikultura; dan f. pembinaan terhadap kelembagaan pertanian.
pangan
dan
4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; c.
d.
e.
f.
g. h.
3. Sub Bagian Bina Program; Bidang Sarana Prasarana Pertanian, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian; 2. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air ; dan 3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi: 1. Seksi Padi; 2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; 3. Seksi Serealia Lainnya; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi ; 1. Seksi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan 3. Seksi Pemasaran Hasil; Bidang Produksi Hortikultura, membawahi ; 1. Seksi Buah-buahan; 2. Seksi Sayuran; dan 3. Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura.
5 Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas memiliki fungsi : a. pengkoordinasian pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan serta rumah tangga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. penetapan kebijakan SDM pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; c. pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; d. perumusan kebijakan dalam pembangunan dibidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan hubungan masyarakat dan protokol. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pengelolaan administrasi keuangan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran perundang-undangan ; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaran tugas-tugas bidang ; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
i. j.
6 pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10
(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas; b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat ; d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ; e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ; b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan: c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas :
7 a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; b. melaksanakan pengelolaan data, pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian ; c. melaksanakan perencanaan program ; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; dan e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Sarana Prasarana Pertanian Pasal 11 (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketetapan kebijakan di bidang pengelolaan lahan air, dan sarana produksi ; b. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi; c. pelaksanaan perumusan program pengembangan di bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi; d. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria analisis dan mitigasi dampak iklim ; e. pelaksanaan pembinaan lahan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan air, dan sarana produksi ; f. pelaksanaan penyiapan dan perencanaan kebutuhan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ; dan g. pelaksanaan tugas-tagas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8 (3) Bidang Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Sarana Produksi dan Alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan produksi; b. menyiapkan bahan penyusunan
Mesin Pertanian huruf c angka 1 kebijakan
sarana
program
sarana
produksi; c. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ; d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida yang terdaftar, serta penilaian izin usaha; e. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi jenis pupuk, alat dan mesin pertanian, dan pestisida yang terdaftar ; f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pemantauan penyediaan sarana produksi; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana produksi serta perkembangan data dan pelaporan; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; (2) Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan termasuk perkembangan data; b. menyiapkan bahan penyusunan program pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air serta kelembagaan ; c. menyiapkan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan optimasi lahan dan air, serta kelembagaan ; d. menyiapkan bahan identifikasi dan analisis sumber lahan, rehabilitasi, dan air;
9 e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pendayagunaan sumber lahan dan air, rehabilitasi dan air serta kelembagaan ; f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air ; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembiayaan dan permodalan ; b. menyiapkan bahan penyusunan program pembiayaan dan g.
permodalan ; c. menyiapkan bahan penyusunan standar , kriteria dan prosedur pembiayaan dan permodalan ; d. menyiapkan bahan pemantauan dan pengolahan data pembiayaan dan permodalan; e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembiayaan dan permodalan ; f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan permodalan ; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Produksi Tanaman Pangan Pasal 13 (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Produksi Tanaman Pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi budidaya tanaman pangan; b. pelaksanaan penyusunan standart, pedoman, norma, kriteria dan prosedur teknologi budidaya tanaman pangan ;
10 kebijakan
c. pelaksanaan teknologi budidaya tanaman pangan ; d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Seksi Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi budidaya padi; termasuk pemilihan benih padi varietas unggul bermutu/bersertifikat dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program budidaya padi; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan rencana produksi padi; d. menyiapkan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur teknologi budidaya padi; e. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya padi, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan; f. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya padi; g. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya padi; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi budidaya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul ,bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan. b. menyiapkan bahan penyusunan program tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;
11 d. menyiapkan bahan standar, pedoman,kriteria dan prosedur teknologi budidaya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; e. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar tepat guna, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan; f. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; g. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Serealia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknologi budidaya jagung, gandum, sorgum dan komoditas serealia lainnya; termasuk pemilihan benih varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program budidaya serealia dan komoditas serealia lainnya; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana luas areal tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung, gandum, sorgum dan komoditas serealia lainnya; d. menyiapkan bahan standar, pedoman, kriteria dan prosedur teknologi budidaya jagung, gandum, sorgum dan komoditas serealia lainnya; e. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya jagung, gandum, sorgum tepat guna, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan; f. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya jagung, gandum, sorgum dan komoditas serealia lainnya; g. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya jagung, gandum, sorgum dan komoditas serealia lainnya; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
12 Bagian Keenam Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pasal 15 (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanaan penetapan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; b. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman norma, kriteria dan prosedur teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; d. pelaksanaan penerapan pedoman dan prosedur dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertaniaan ; e. pelaksanaan bimbingan teknis , evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertaniam; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas (3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
dibawah
dan
Pasal 16 (1) Seksi Panen, Pasca panen dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil; b. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan penerapan standar, norma, pedoman, kreteria dan prosedur penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil; c. menyiapkan bahan untuk memberikan dan mengevaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil ; d. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk penerapan standar unit pengolahan, transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;
alat
13 e. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil ; f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha tani ; b. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan, memantau dan memeriksa hygiene serta sanitasi lingkungan usaha pengolahan hasil di sentra produksi skala home industri, menengah dan besar, tanaman pangan dan Hortikultura ; c. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan menyiapkan bahan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra produksi skala home industri, menengah dan besar ; d. menyiapkan bahan untuk perumusan pelaksanaan kegiatan peningkatan daya saing produk hasil pertanian di pasar domestik dan global ; e. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan pelaksanaan analisis dampak lingkungan (amdal) ; f. melakukan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah ; g. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan penerapan pedoman kemitraan usaha pertanian; h. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan kemitraan usaha dan menyiapkan bahan/data untuk mendorong investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil; i. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan pengembangan sarana usaha pengolahan hasil; j. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta hasil; k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanakan tugasnya ; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
14 (3) Seksi Pemasaran hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan pemasaran hasil; b. menyiapkan bahan / data untuk pelaksanaan promosi c. d. e. f.
produk pertanian; melakukan pemantauan harga komoditas tanaman pangan dan Hortikultura ; menyebarluaskan informasi pasar ; menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya ; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Produksi Hortikultura Pasal 17
(1) Bidang Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkordinasi kegiatan Bidang Produksi Hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi pengembangan budidaya Hortikultura ; b. pelaksanaan menyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur teknologi pengembangan budidaya Hortikultura dan pengembangan pekarangan ; c. pelaksanaan perumusan program pengembangan budidaya Hortikultura dan pengembangan pekarangan ; d. pelaksanaan kebijaksanaan, teknologi pengembangan budidaya Hortikultura; e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi pengembangan budidaya Hortikultura dan pengembangan pekarangan; dan f. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
15 Pasal 18 (1) Seksi Buah-buahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan progam budidaya tanaman buah, termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program budidaya tanaman buah; c. menyiapkan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya tanaman buah ; d. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya tanaman buah spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan ; e. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman buah ; f. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman buah ; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Sayuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan budidaya tanaman sayuran, termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program budidaya tanaman sayuran, dan pengembangan pekaranga; c. menyiapkan bahan penyusunan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya tanaman sayuran dan pengembangan pekarangan; d. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya tanaman sayuran, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan ; e. menyiapkan bahan sosialisai dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman sayuran, pengembangan pekarangan ; f. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman sayuran, pengembangan pekarangan ; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f angka 3 mempunyai tugas :
16 a. menyiapkan bahan perumuasan kebijakan budidaya tanaman hias dan biofarmaka, termasuk pemilihan benih/bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman serta perkembangan data dan pelaporan; b. menyiapkan bahan penyusunan program budidaya tanaman hias dan biofarmaka; c. menyiapkan bahan penyusunan standar , pedoman, kriteria dan prosedur budidaya tanaman hias dan biofarmaka; d. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya tanaman hias dan biofarmaka, spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan ; e.
f.
menyiapkan bahan sosialisai dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman hias dan biofarmaka ; menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman hias dan biofarmaka ; dan
g.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 19 (1) Pada Dinas dibentuk UPTD Balai Pengembangan Benih; (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) UPTD Balai Pengembangan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas di bidang pengelolaan, penangkaran, pemasaran, dan pengembangan benih serta ketatausahaan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Pengembangan Benih mempunyai fungsi : a. penyedia benih sumber verietas perencanaan yang ditetapkan ;
unggul
sesuai
17 b. penangkaran benih varietas unggul untuk kebutuhan daerah ; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah kerjanya; d. pendistribusian dan pemasaran benih padi ; e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari : a. Kepala UPTD; (4)
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha persuratan dan kearsipan b. melakukan administrasi teknis operasional; c. melakukan pengelolaan sarana prasarana kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya ; dan e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior; (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di
18 lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 26 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 27 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 28 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 29 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19
Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd
SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 62
