BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
2 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 03 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah Tulungagung.
adalah
Pemerintah
Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri
3 dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
dan
Kebudayaan
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas. 12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1)
Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah;
(2)
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di Kebudayaan;
bidang Pendidikan dan
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
4 dan Kebudayaan; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi ; 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Bina Program c. Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, membawahi ; 1. Seksi Pembinaan PAUD; 2. Seksi Kurikulum PAUD; 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi ; 1. Seksi Pembinaan SD/SDLB; 2. Seksi Pembinaan SMP/SMPLB; 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar. e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi ; 1. Seksi Pembinaan SMA/SMALB; 2. Seksi Pembinaan SMK; 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; f. Bidang Ketenagaan, membawahi; 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 2. Seksi Mutasi dan Promosi PTK; 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ; 1. Seksi Data dan Inventaris; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
5 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; h. Bidang Kebudayaan, membawahi ; 1. Seksi Pembinaan Kesenian; 2. Seksi Pelestarian, Museum dan Purbakala; 3. Seksi Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sejarah dan Nilai Tradisi; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 1. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 2. UPTD SMP/SMA/SMK Negeri 3. UPTD Taman Budaya 4. UPTD TK Negeri 5. UPTD SLB Negeri j. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kedua Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. perumusan dan pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan;
kebijakan
di
bidang
c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan; d. pemberian Pendidikan;
rekomendasi
ijin
pendirian
Lembaga
e. pelaksanaan Ketatausahaan; f.
pembinaan
profesional
pendidik
dan
tenaga
6 kependidikan; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
dalam
a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Dinas. b. penyusunan program dan perencanaan Dinas; c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksanan Dinas; d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan;
dan
penyusunan
laporan
e. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. penyusunan konsep dan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dan kebudayaan; g. penyusunan konsep dan koordinasi pelaksanaan standar operasional pelayanan; h. penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; i. penyusunan pendataan dan informasi pendidikan dan kebudayaan; j. pembinaan administrasi kepada UPT; k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di tingkat UPT; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
7 Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan kearsipan, perjalanan rumah tangga dinas;
administrasi persuratan, dinas, keprotokolan, dan
b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dinas; d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar operasional pelayanan kepada masyarakat; f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanana tugasnya; dan
atas
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan administrasi keuangan; b. menyiapkan bahan analisa pegawai dan operasional rutin;
kebutuhan
belanja
c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun neraca keuangan atas kegiatan dinas; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan dinas ;
program
dan
b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas; c. menyiapkan bahan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan; d. menyiapkan dan menyusun peserta didik baru;
rencana
penerimaan
8 e. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan; f. menyiapkan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
h. melaksanakan sekretaris.
oleh
tugas
lain
yang
diberikan
(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Bagian Keempat Bidang PAUD, Non Formal dan Informal Pasal 11 (1) Bidang PAUD, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan perumusan kebijakan pada Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; dan b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya serta menyiapkan rekomendasi/ ijin pendirian, perubahan dan penutupan lembaga pada Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; (2) Untuk penyelenggaraan tugas dimaksud pada ayat (1) Bidang PAUD, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pada Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; b. menyusun pedoman penyelenggaraan Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; c. pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan bidang PAUD, Non Formal
ijin dan
9 Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; d. pembinaan, pengembangan dan pengarahan serta pengendalian Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; e. penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat dikoordinasikan dengan Bidang Sarana dan Prasarana; f. penyusunan pedoman kegiatan Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; g. perencanaan pelaksanaan Gebyar PAUD, Gugus PAUD, Gender, Hari Anak Indonesia (HAI), Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK PNF), Akreditasi dan Kinerja lembaga pada Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; h. pelaksanaan pendataan dan pelaporan kegiatan Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, Inklusi dan Pendidikan Masyarakat; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pendidikan PAUD, Non Formal dan In Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan PAUD;
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
b. melakukan pendataan penyelenggaraan PAUD; c. menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;
penyusunan
pedoman
d. menyiapkan bahan pembinaan kepada lembaga dan atau organisasi penyelenggara PAUD; e. menyiapkan bahan pedoman penerimaan peserta didik PAUD; f. menyiapkan bahan penyusunan standar kompetensi lembaga PAUD; g. menyiapkan
dan
memproses
perijinan
10 penyelenggaraan PAUD; h. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan mutu bagi lembaga PAUD; i. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan mutu bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; j. mengusulkan bantuan bagi kegiatan PAUD; k. menyiapkan rekomendasi / ijin pendirian PAUD; l. melaksanakan pembinaan pada PAUD Inklusi, Taman Posyandu, Gugus PAUD dan apresiasi PTK PAUD, Non Formal dan Informal; m. menyiapkan bahan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi pendidik PAUD; n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pembinaan Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kurikulum PAUD; b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kurikulum PAUD; c. pembinaan dan penyusunan bahan ajar PAUD; d. menyiapkan bahan kompetensi peserta didik PAUD; e. menyiapkan bahan pedoman penilaian dan evaluasi belajar peserta didik PAUD; f. menyiapkan bahan kurikulum PAUD;
pembinaan
teknis
g. melakukan monitoring, mencatat dan keabsahan sertifikat peserta didik PAUD;
tentang memerika
h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan Non
11 Formal; b. melakukan pendataan penyelenggara Pendidikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan Non Formal; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan Non Formal; d. pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga / organisasi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat; e. menyusun kebutuhan pengadaan prasarana pendidikan masyarakat;
sarana
dan
f. mengusulkan bantuan pendanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat; g. menyiapkan pembinaan akreditasi lembaga pendidikan masyarakat;
dan
kinerja
h. menyiapkan rekomendasi / ijin pendirian perubahan dan penutupan lembaga pendidikan masyarakat; i. merencanakan pelaksanaan hari aksara internasional; j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Pendidikan Dasar Pasal 13 (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengelolaan di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; b. melaksanakan kegiatan pembelajaran, kurikulum, Manajemen, evaluasi belajar, Pendidikan Kepramukaan, Olah raga, seni budaya, Usaha
12 Kesehatan Sekolah, siswa berprestasi, kesetaraan dan Adhiwiyata pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; c. pembinaan Gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) untuk SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) untuk SMP; dan d. menyiapkan rekomendasi pendirian, perubahan, penutupan,Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan Teknis pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; b. penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; c. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksamaan Proses Belajar Mengajar dan manajemen Sekolah pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi. e. pembinaan, pengelolaan dan bimbingan teknis pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; f. persiapan, pembinaan, Pelaksanaan dan evaluasi Akreditasi sekolah pada bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi; g. perumusan dan perencanaan kebutuhan, tenaga pendidik dan kependidikan dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi dikoordinasikan dengan Bidang Ketenagaan; h. menyiapkan pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga pendidikan baru, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus dan Inklusi;
13 i. pembinaan persiapan pelaksanaan Ujian Semester, Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional; j. melaksanakan kegiatan Pendidikan Kesetaraan; k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
atas
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
oleh
(3) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Seksi Pembinaan SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi dikoordinasikan dengan sekretariat; b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah hari dan jam belajar efektif tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi dikoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang Ketenagaan; c. menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana prasarana sekolah dasar untuk dikoordinasikan dengan Bidang Sarana dan Prasarana; d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dikoordinasikan dengan Bidang Ketenagaan; e. menyiapkan bahan penilaian, evaluasi belajar, Ujian Semester dan Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; f.
menyiapkan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah;
g. menyiapkan bahan penbinaan Gugus Sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS); h. menyiapkan bahan pembinaan UKS dan Adhiwiyata
14 di tingkat Sekolah Dasar; i.
menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan olimpiade sains, olah raga, seni budaya dan ketrampilan, Pendidikan Kepramukaan tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi;
j.
menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan perpustakaan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi;
k. menyiapkan bahan pembinaan Pelaksanaan dan evaluasi Akreditasi sekolah pada Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; l.
menyiapkan bahan penyelenggaraan seleksi siswa berprestasi dan pemberian penghargaan;
m. menyiapkan bahan pemberian piagam penghargaan kepada lembaga dan siswa berprestasi; n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; o. menyiapkan pembinaan, kesetaraan;
bahan perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi program
p. menyiapkan bahan usulan bantuan penyelenggaraan (BOP) program kesetaraan; q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pembinaan SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi dikoordinasikan dengan sekretariat; b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah hari dan jam belajar efektif tingkat Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi dikoordinasikan dengan Sekretariat
15 dan Bidang Ketenagaan; c. menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama untuk dikoordinasikan dengan Bidang Sarana dan Prasarana; d. menyiapkan bahan rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan dikoordinasikan dengan Bidang Ketenagaan; e. menyiapkan bahan penilaian, evaluasi belajar, Ujian Semester dan Ujian Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; f. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); g. menyiapkan bahan penbinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS); h. menyiapkan bahan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Adhiwiyata di tingkat Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan olimpiade sains, olah raga, seni budaya dan ketrampilan, Pendidikan Kepramukaan tingkat Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; j. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; k. menyiapkan bahan pembinaan Pelaksanaan dan evaluasi Akreditasi sekolah pada Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; l. menyiapkan bahan penyelenggaraan seleksi siswa berprestasi dan pemberian penghargaan; m. menyiapkan bahan pemberian piagam penghargaan kepada lembaga dan siswa berprestasi; n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pendirian, perubahan dan penutupan Satuan
16 Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; o. menyiapkan pembinaan, kesetaraan;
bahan perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi program
p. menyiapkan bahan usulan bantuan penyelenggaraan (BOP) program kesetaraan; q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum Nasional maupun Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; c. menyiapkan bahan perumusan, kurikulum muatan lokal tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; d. menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai Tim Pengembang Kurikulum Nasional maupun Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar; e. menyiapkan bahan penyusunan standart kompetensi siswa tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan dan penilaian evaluasi belajar tahap akhir semester, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi dikoordinasikan dengan Sekretariat; g. menyiapkan bahan pembinaan teknis tentang kurikulum pada Pendidikan Dasar, Pendidikan
17 Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; h. menyiapkan bahan monitoring, mencatat memeriksa keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; i. menyiapkan bahan penilaian, penyusunan bahan evaluasi belajar dan buku laporan pendidikan pada Pendidikan Dasar, PK/LK dan Inklusi; j. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembelajaran pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; k. menyiapkan bahan persiapan pelaksanaan Ujian Semester, Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus (PK) / Layanan Khusus (LK) dan Inklusi; l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Pendidikan Menengah Pasal 15 (1) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas pembinaan, perumusan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, mengkoordinasikan, merencanakan program anggaran, mengendalikan, mengawasi, serta mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan dan Kesetaraan Menengah Atas, serta pembinaan layanan khusus dan Kurikulum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan pembinaan di bidang Pendidikan menengah; b. melaksanakan
pembinaan,
pengembangan
dan
18 pengendalian kegiatan Usaha Kesehatan pengelolaan pendidikan, evaluasi belajar;
Sekolah,
c. pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS); d. mempersiapkan dan memfasilitasi rekomendasi / ijin operasional Sekolah Menengah. e. melaksanakan penyusunan pedoman kegiatan teknis pembelajaran, kurikulum, manajemen sekolah menengah; f. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Sekolah Menengah Atas, bidang Sekolah Menengah Kejuruan; g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian di bidang Sekolah Menengah Atas, bidang Sekolah Menengah Kejuruan, bidang Kurikulum dan tenaga teknis; h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Sekolah Menengah Atas, bidang Sekolah Menengah Kejuruan, bidang Kurikulum dan tenaga teknis; i. penilaian, penelitian, pengkajian, studi kelayakan pelaksanaan jurusan Sekolah Menengah Atas dan reengenering Sekolah Menengah Kejuruan; j. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal, kebutuhan masyarakat dan dunia industri; k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kompetensi peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang akademik dan non akademik; l. pelaksanaan penerimaan, pengolahan dan analisis laporan bulanan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian bahan ajar dan sumber belajar di setiap satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; n. penyusunan rencana anggaran, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan ujian nasional pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19 o. pelaksanaan penyajian data dan informasi kegiatan di bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bidang kurikulum dan tenaga teknis; p. penyusunan laporan Pendidikan Menengah;
realisasi
anggaran
Bidang
q. penyusunan laporan kinerja Pendidikan Menengah; dan
Program
Bidang
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Seksi Pembinaan SMA/SMALB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sekolah menengah atas dan kesetaraan; c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar serta Usaha Kesehatan Sekolah; d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan unjuk gelar pelajar/sekolah;
kebijakan teknis bakat prestasi
e. melakukan evaluasi proses terhadap pelaksanaan belajar mengajar sekolah menengah atas dan keseteraan; f. menyiapkan proses pembinaan wawasan kebangsaan dan bela Negara bagi peserta didik sekolah menengah atas; g. menyiapkan bahan rencana pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan manajemen sekolah menengah atas dan kesetaraan; h. menyiapkan bahan pembinaan perpustakaan sekolah berbasis Communication Technologi (ICT);
pengelolaan Information
i. menyiapkan bahan supervisi dan fasilitasi satuan
20 pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; j. menyiapkan bahan program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dan sekolah; k. menyiapkan bahan program Wajib belajar pendidikan 12 tahun; l. menyiapkan bahan pemberian ijin dan perpanjangan ijin operasional sekolah tingkat SMA swasta; m. menyiapkan bahan program pengembangan pendidikan luar biasa dan layanan khusus; n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pembinaan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kebijakan teknis pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan sekolah menengah kejuruan; c. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar serta Usaha Kesehatan Sekolah; d. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar; e. menyiapkan bahan pembinaan dan pelajar/sekolah;
perumusan kebijakan teknis unjuk gelar ketrampilan
f. menyiapkan peningkatan sekolah;
rencana pengembangan dan pendidikan dan manajemen
bahan mutu
g. menyiapkan bahan teknis edukatif;
pengadministrasian
h. menyiapkan bahan pembinaan perpustakaan sekolah berbasis Technologies (IT);
kegiatan
pengelolaan Information
i. menyiapkan bahan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
21 j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada siswa dan sekolah; k. menyiapkan bahan program Wajib belajar pendidikan 12 tahun; l. menyiapkan bahan pemberian ijin, perpanjangan ijin operasional sekolah dan penambahan program / paket keahlian tingkat SMK swasta; m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kurikulum Sekolah Menengah;
kebijakan teknis
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan Sekolah Menengah; d. menyiapkan bahan penyusunan standart kompetensi siswa Sekolah Menengah; e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian evaluasi belajar terhadap akhir Sekolah Menengah; f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penerimaan murid baru, mutasi murid dan kualifikasinya; g. menyiapkan bahan pembinaan kurikulum Sekolah Menengah;
teknis
tentang
h. menyiapkan bahan monitoring, mencatat memeriksa keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah; i. menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan bahan evaluasi belajar Sekolah Menengah; j. menyiapkan bahan rekomendasi/ ijin pendirian dan penambahan program / paket keahlian SMA dan SMK; k. menyiapkan bahan program pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK; l. menyiapkan bahan penggantian Ijazah SMA / SMK
22 yang hilang / rusak; m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Ketenagaan Pasal 17 (1) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan administrasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketenagaan mempunyai fungsi : a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program ketenagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; c. melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
administrasi
d. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian; e. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; (3) Bidang Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Seksi
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
dan
Tenaga
23 Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengelola data manual maupun data Aplikasi Online yang mencakup Pengajuan, aktivasi, Verifikasi serta Validasi lembaga pendidikan, data personal pendidik dan tenaga kependidikan; b. mengkoordinir pelaksanaan peningkatan profesi dan Sertifikasi pendidik meliputi uji kompetensi, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi penyaluran tunjangan profesi; c. mengkoordinir pelaksanaan Workshop dan/ atau Bimtek bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan; d. menyiapkan pelaksanaan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui Pendidikan dan/ atau pelatihan; e. menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan kompetisi sain dan lomba tentang pengembangan mutu dan kualitas pendidikan bagi Pendidik dan Tenga kependidikan; f.
menyiapkan hal teknis dan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi serta kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan; h. mendistribusikan tugas kepada tertibnya pelaksanaan tugas;
bawahan
untuk
i.
menyusun laporan pelaksanan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.
(2) Seksi Mutasi dan Promosi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan mutasi dan pendidik dan tenaga kependidikan;
promosi
tenaga
b. menyiapkan pelaksanaan bahan analisis dan proyeksi kebutuhan guru, kepala sekolah, pengawas, penilik serta mengusulkan pengangkatan calon PNS;
24 c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data guru, pengawas, dan penilik; d. menyiapkan bahan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, mutasi dan promosi, penghargaan, bagi pendidik dan tenaga kependidikan; e. menyiapkan bahan seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan (diklat); f. menyiapkan, mengkoordinir dan memfasilitasi Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi, guru, pengawas, penilik dan guru dengan tugas tambahan; g. menyiapkan, mengkoordinasikan, serta memfasilitasi kenaikan pangkat bagi guru, pengawas, penilik, guru dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan; h. menyiapkan bahan usulan PNS untuk diangkat atau diberhentikan pada jabatan fungsional umum atau tertentu; i. menyiapkan bahan kebijakan teknis adminsitrasi ketenagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; j. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan administrasi, dan tata usaha ketenagaan; k. menyusun daftar induk ketenagaan; l. menyiapkan bahan Pemberian Penghargaan bagi guru yang telah selesai melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pegawai;
tugas pengawasan
dan
b. menyiapkan konsep penyusunan program pengawasan dan pengendalian kinerja guru serta tenaga kependidikan dengan membentuk Tim; c. menyiapkan bahan program kerja bidang pengawasan dan pengendalian kinerja guru serta tenaga
25 kependidikan; d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian kinerja guru serta tenaga kependidikan; e. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian kedisiplinan guru serta tenaga kependidikan yang; f. menyiapkan bahan pemberian sanksi bagi guru yang memiliki kinerja di bawah ketentuan yang berlaku; g. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Daftar urut Kepegawaian (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya admnistrasi kepegawaian. h. melaksanakan pemeriksaan dokumen administrasi ketenagaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; i. menyiapkan bahan Guru Nasional;
pelaksanaan
Peringatan
Hari
j. menyusun laporan pelaksanan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ke Tujuh Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 19 (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas pokok : a. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, evaluasi, pendayagunaan sarana dan prasaran; b. melaksanakan inventaris;
pencatatan
dan
pelaporan
barang
c. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana; dan d. menyusun Laporan Sarana Prasarana secara berkala.
26 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. menyusun rencana kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas, UPTD Kecamatan dan Satuan Pendidikan mulai dari PAUD Formal sampai dengan SMA/SMK; b. mengelola dan menginventarisasi barang yang merupakan aset Pemerintah Daerah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c. mengusulkan sertifikasi kepemilikan aset rangka penguatan status kepemilikan aset;
dalam
d. mengawasi dan mengendalikan aset serta sarana dan prasarana; e. mengusulkan penghapusan aset yang merupakan barang invetaris; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Seksi Data dan Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; b. menyelenggarakan prasaran;
penatausahaan
sarana
dan
c. menyiapkan usulan penghapusan sarana dan prasarana dan dikoordinasikan dengan Instansi terkait; d. menyiapkan bahan atau petunjuk teknis pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan sarana dan prasarana; e. melaksanakan pengawasan penyimpanan sarana dan prasaran; f. menyelenggaraankan pencatatan sarana dan prasarana; dan
dan
pelaporan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi
Sarana
dan
Prasarana
Pendidikan
Dasar
27 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pada Pendidikan Dasar dan Luar Biasa; b. menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan alat peraga dan media pembelajaran Pendidikan Dasar dan Luar Biasa; c. menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar dan Luar Biasa; d. menyiapkan usulan dan memfasilitasi sekolah untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah dan masyarakat/kelompok masyarakat; e. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa; f.
menyiapkan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana pada Pendidikan Dasa dan Pendidikan Luar Biasar;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pada Pendidikan Menengah dan Luar Biasa; b. menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan alat peraga dan media pembelajaran Pendidikan Menengah dan Luar Biasa; c. menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan sarana dan prasarana pada pendidikan Menengah dasar dan Luar Biasa; d. menyiapkan usulan dan memfasilitasi sekolah untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah dan masyarakat/kelompok masyarakat;
28 e. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Luar Biasa; f. menyiapkan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana pada Pendidikan Dasa dan Pendidikan Menengah Luar Biasa; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan h. melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang.
atas
lain yang diberikan oleh
(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kedelapan Bidang Kebudayaan Pasal 21 (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas perumusan, penyusunan, bahan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kebudayaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. merumuskan norma standar dan prosedur bidang kebudayan; b. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi bidang kebudayaan; c. menggali, melindungi, memelihara, memajukan dan membina serta mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan nilai budaya dan seni nasional; d. menyusun norma standar prosedur dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman; e. menyusun norma standar prosedur dan kriteria nilainilai tradisi; f. menyusun laporan pertangungjawaban pelaksanaan tugasnya; dan
atas
29 g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Seksi Pembinaan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan kegiatan pengkajian pengamatan dan penganalisaan kesenian; b. menyiapkan kesenian;
bahan
pembinaan
dan
pelestarian
c. melaksanakan pengembangan kesenian; d. menyiapkan dan menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesenian;
pedoman
e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kesenian; f. mengusulkan pemberian bantuan dan penghargaan seni; g. mengusulkan bahan pengadaan sarana dan prasana kesenian; h. menyiapkan bahan rekomendasi/ surat ijin pentas seni, organisasi kesenian, pemilik property kesenian untuk kegiatan pentas/ exsibisi kesenian; i. menyusun laporan pertangung pelaksanaan tugasnya; dan
jawaban
atas
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang (2) Seksi Pelestarian Budaya, Museum dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan Museum Daerah;
pembinaan dan pengembangan
b. menyiapkan bahan sosialisai peraturan perundang undangan yang terkait dengan Museum dan Purbakala; c. menyiapkan bahan kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi tentang Museum Daerah;
30 d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Museum dan Purbakala; e. melayani perijinan dalam rangka membawa/ pinjam pakai Benda Cagar Budaya (BCB); f. melaksanakan pengawasan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan Situs; g. melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait; h. menyiapkan bahan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegitan Musem dan Purbakala; i. menyusun laporan pertanggung pelaksanaan tugasnya; dan
jawaban
atas
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Sejarah dan Nilai Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengamatan, mengkaji dan menyusun penulisan tentang Sejarah dan Nilai Tradisi; b. menyiapkan Penghayatan Maha Esa;
bahan pelaksanaan Pembinaan Kepercayan Terhadap Tuhan Yang
c. menyiapkan bahan rumuskan dan menyusun materi nilai-nilai luhur budaya bangsa (Budi Pekerti) dan lingkungan buday; d. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantapan kesadaran tentang sejarah dan nilai tradisi; e. melaksanakan Koordinasi perumusan/ penyusunan materi buku pelajaran sejarah untuk sekolah; f. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengungkapan informasi tentang pengabdian/ keteladanan pahlawan nasional dan tokoh sejarah; g. melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan nilai-nilai tradisi serta lingkungan budaya; h. menyusun dan mengajukan usulan penetapan kesejarahan dan nilai tradisi sebagai cagar budaya; i. melaksanakan pemeliharaan sejarah dan nilai-nilai tradisi;
31 j. menyusun laporan pertanggung pelaksanaan tugasnya; dan
jawaban
atas
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 23 (1) UPTD adalah unsur pelaksana Dinas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
yang
(2) Pada Dinas dibentuk UPTD yang terdiri dari : a. UPTD Pendidikan terdiri dari :
dan
Kebudayaan
Kecamatan,
1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tulungagung; 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Boyolangu; 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedungwaru; 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngantru; 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngunut; 6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rejotangan; 7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumbergempol; 8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kalidawir; 9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pucanglaban; 10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Campurdarat; 11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
32 Pakel; 12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung; 13. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Besuki; 14. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanggunggunung; 15. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kauman; 16. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gondang; 17. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagerwojo; 18. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangrejo; 19. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sendang; b. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri, terdiri dari: 1. UPTD SMPN 1 Tulungagung ; 2. UPTD SMPN 2 Tulungagung ; 3. UPTD SMPN 3 Tulungagung ; 4. UPTD SMPN 4 Tulungagung ; 5. UPTD SMPN 5 Tulungagung ; 6. UPTD SMPN 6 Tulungagung ; 7. UPTD SMPN 1 Boyolangu ; 8. UPTD SMPN 1 Kedungwaru ; 9. UPTD SMPN 2 Kedungwaru ; 10. UPTD SMPN 3 Kedungwaru ; 11. UPTD SMPN 1 Ngantru ; 12. UPTD SMPN 2 Ngantru ; 13. UPTD SMPN 1 Ngunut ; 14. UPTD SMPN 2 Ngunut ; 15. UPTD SMPN 3 Ngunut ; 16. UPTD SMPN 1 Rejotangan ; 17. UPTD SMPN 2 Rejotangan ;
33 18. UPTD SMPN 1 Sumbergempol ; 19. UPTD SMPN 2 Sumbergempol ; 20. UPTD SMPN 1 Kalidawir ; 21. UPTD SMPN 2 Kalidawir ; 22. UPTD SMPN 3 Kalidawir ; 23. UPTD SMPN 1 Pucanglaban ; 24. UPTD SMPN 2 Pucanglaban ; 25. UPTD SMPN 1 Campurdarat ; 26. UPTD SMPN 2 Campurdarat ; 27. UPTD SMPN 1 Pakel ; 28. UPTD SMPN 2 Pakel ; 29. UPTD SMPN 1 Bandung ; 30. UPTD SMPN 2 Bandung ; 31. UPTD SMPN 3 Bandung ; 32. UPTD SMPN 1 Besuki ; 33. UPTD SMPN 2 Besuki ; 34. UPTD SMPN 1 Tanggunggunung ; 35. UPTD SMPN 2 Tanggunggunung ; 36. UPTD SMPN 1 Kauman ; 37. UPTD SMPN 2 Kauman ; 38. UPTD SMPN 1 Gondang ; 39. UPTD SMPN 2 Gondang ; 40. UPTD SMPN 1 Karangrejo ; 41. UPTD SMPN 2 Karangrejo ; 42. UPTD SMPN 1 Pagerwojo ; 43. UPTD SMPN 2 Pagerwojo ; 44. UPTD SMPN 3 Pagerwojo ; 45. UPTD SMPN 4 Pagerwojo ; 46. UPTD SMPN 1 Sendang ; 47. UPTD SMPN 2 Sendang ; 48. UPTD SMPN Satu Atap Geger Sendang ; c. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri, terdiri dari: 1. UPTD SMAN 1 Boyolangu ; 2. UPTD SMAN 1 Kedungwaru ;
34 3. UPTD SMAN 1 Ngunut ; 4. UPTD SMAN 1 Rejotangan ; 5. UPTD SMAN 1 Kalidawir ; 6. UPTD SMAN 1 Campurdarat ; 7. UPTD SMAN 1 Pakel ; 8. UPTD SMAN 1 Kauman ; 9. UPTD SMAN 1 Gondang ; 10. UPTD SMAN 1 Karangrejo ; 11. UPTD SMAN 1 Tulungagung . d. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, terdiri dari : 1. UPTD SMKN 1 Boyolangu ; 2. UPTD SMKN 2 Boyolangu ; 3. UPTD SMKN 3 Boyolangu ; 4. UPTD SMKN 1 Bandung ; 5. UPTD SMKN 1 Pagerwojo ; 6. UPTD SMKN 1 Tulungagung; 7. UPTD SMKN 1 Rejotangan; 8. UPTD SMKN 2 Tulungagung. e. UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri yang terdiri dari: 1. UPTD TK Negeri Pembina Tulungagung ; 2. UPTD TK Negeri Pembina Kauman ; 3. UPTD TK Negeri Pembina Gondang ; 4. UPTD TK Negeri Pembina Sumbergempol; 5. UPTD TK Negeri Pedesaan Mojoarum; 6. UPTD TK Negeri Pedesaan Sambirobyong; 7. UPTD TK Negeri Satu Atap Jepun I; 8. UPTD TK Negeri Satua Atap Kepuh I; 9. UPTD TK Negeri Satu Atap Bendiljati Kulon I; 10. UPTD TK Negeri Satu Atap Pandansari II; 11. UPTD TK Negeri Satua Atap Penjerejo I; 12. UPTD TK Negeri Satu Tap Sembon I. f.
UPTD SLB Negeri terdiri dari : 1. UPTD SLB – B Negeri Tulungagung;
35 2. UPTD SLB – C Negeri Tulungagung. g. UPTD Taman Budaya (3)
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24
(1)
UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya.
(2)
UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. perencanaan program, pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan;
dan
b. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pendidikan; c. pelaksanaan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan serta rumah tangga dan perlengkapan UPTD; d. pelaksanaan dan pelaporan kegiatan teknis pendidikan TK, SD, SLB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; e. pelaksanaan dan pengolahan tugas ketatausahaan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 25
(1)
UPTD SMPN, SMAN, SMKN, TK Negeri dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pendidikan yang meliputi tugas pendidik, memimpin, mengelola administrasi ketatausahaan.
(2)
UPTD SMPN, SMAN, SMKN, TK Negeri dan SLB Negeri dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
36 a. penyusunan rencana dan program sekolah; b. penyelenggaraan dan pembinaan proses belajar mengajar; c. penyelenggaraan administrasi pembelajaran; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar; e. pembinaan dan pelaksanaan administrasi dibidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan; f.
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan;
g. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat / stakeholders pendidikan; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3)
UPTD SMPN, SMAN, SMKN sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)
UPTD TK Negeri dan UPTD SLB Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan huruf f dipimpin oleh tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Pasal 26
(1)
UPTD Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
(2)
UPTD Taman Budaya dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, analisa data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan serta penyajian seni dan budaya; b. pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi,
37 lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya; c. peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni; d. peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat; e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni budaya; f.
penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
g. pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya; h. pelaksanaan ketatausahaan masyarakat; dan i.
dan
pelayanan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 27
(1)
Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dalam Pasal 5 huruf i, terdiri dari :
dimaksud
a. Kepala UPTD; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; (2)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha persuratan dan kearsipan b. melakukan administrasi teknis operasional; c. melakukan pengelolaan sarana prasarana kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya ; dan
pertanggungjawaban
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 28 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
38 Pasal 29 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior. (2) Jumlah Tenaga Fungsional kebutuhan dan beban kerja.
ditentukan
berdasarkan
(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya. Pasal 31 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 32 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 33 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
39 Pasal 35 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 36 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya. B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH
ttd Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 53
