BUPATI TULUNGAGUNG PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah Tulungagung.
adalah
Pemerintah
Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
3 sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Badan adalah Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung. 11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Badan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah. (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Badan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang meliputi pengembangan sarana prasarana institusi, pengembangan sarana Desa/Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3 Badan mempunyai fungsi :
dimaksud
a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyelenggaraan kelembagaan Pemerintahan Desa / Kelurahan, pengembangan Desa / Kelurahan dan lembaga Desa / Kelurahan; b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
4 c. pelayanan Daerah;
penunjang
penyelenggaraan
Pemerintahan
d. pembinaan terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Badan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program; c. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi : 1. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam ; 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ; d. Bidang Sosial membawahi :
Budaya
dan
Partisipasi
Masyarakat,
1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Sub Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat ; e. Bidang Pengembangan membawahi : 1. Sub. Bidang Masyarakat; dan
Perekonomian
Pengembangan
Usaha
Masyarakat, Ekonomi
2. Sub. Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. f. Bidang Pemerintahan Desa atau Kelurahan, membawahi : 1. Sub Bidang Kelurahan ;
Fasilitasi
Pengembangan
Desa
atau
2. Sub Bidang Peningkatan Aparatur dan Kekayaan Desa atau Kelurahan ; g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
5 h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 6 Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan memiliki fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Pemerintahan Desa / Kelurahan, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna ; b. pengelolaan Ketatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan; c. evaluasi dan pelaporan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan yang berlaku ; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Badan. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
6
Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; pengelolaan administrasi kepegawaian ; pengelolaan administrasi Keuangan ; pengelolaan urusan Perlengkapan; Pengelolaan urusan Rumah Tangga pelaksanaan koordinasi Penyusunan program dan perundang-undangan; g. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-tugas Bidang h. pengelolaan kearsipan ; i. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas: a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah, kearsipan Dinas ; b. menyelenggarakan keprotokolan ;
urusan
rumah
tangga
dan
c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat ; d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penetapan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji Pegawai, Gaji berkala, Kesejahteraan, mutasi, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standart kompetensi pegawai, dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; e. menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan Kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
7 (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengolahan pembayaran gaji pegawai;
keuangan
termasuk
b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan
atas
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; b. melaksanakan pengolahan data; c. melaksanakan perencanaan program; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; e. menghimpun data dan menyiapkan penyusunan program anggaran f.
bahan
melaksanakan monitoring dan evaluasi program ;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris ; (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pasal 11 (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempuyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber
8 Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ; b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ; c.
pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendayagunaan Sumber Daya Alam ;
dan
d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ; e.
pengumpulan, pengolahan data produk masyarakat Desa / Kelurahan ; dan
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 12 (1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas : a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam ; b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemanfaatan lahan dan pesisir Pedesaan ; c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan ; d. melaksanakan monitoring evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan air bersih serta penyehatan lingkungan ; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
9 f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempuyai tugas : a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemanfaatan dan pengelolaan, fasilitasi serta pengembangan Teknologi Tepat Guna ; b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemanfaatan dan pengelolaan, fasilitasi, identifikasi serta pengkajian kebutuhan Teknologi Tepat Guna ; c. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan, pengelolaan dan kerja sama Teknologi Tepat Guna; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemanfaatan, pengelolaan dan kerja sama Teknologi Tepat Guna ; e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat Pasal 13 (1) Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka penguatan kelembagaan, keswadayaan dan gotong royong masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis tentang fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan, kelembagaan, partisipasi
10 dan gotong royong masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat ; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan, partisipasi dan gotong royong masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat ; c. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan kelembagaan, partisipasi dan gotong royong masyarakat ; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (4) Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 (1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas: a. melaksanakan fasilitasi kegiatan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat; b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pengembangan kehidupan Sosial Budaya masyarakat ; c. melaksanakan motivasi dan pemberdayaan kreatifitas masyarakat ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Peningkatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf d, angka 2, mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penguatan kelembagaan Desa / Kelurahan berhasil, potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat; b. melaksanakan pengumpulan bahan fasilitasi, pembinaan dan pelaporan
koordinasi, penguatan
11 kelembagaan Desa / Kelurahan berhasil dalam rangka pemberdayaan masyarakat ; c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelaporan kegiatan pengembangan profil Desa / Kelurahan, serta profil Posyandu ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Pasal 15 (1) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, ekonomi penduduk miskin, pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan, pengembangan produksi dan pemasaran usaha sektor informal masyarakat, pengembangan sarana prasarana pemasaran Pedesaan / Kelurahan, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Pedesaan / Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan / Kelurahan, pengembangan sarana prasarana pemasaran Pedesaan / Kelurahan, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Pedesaan / Kelurahan ; b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan
12 pemasaran hasil usaha sektor informal masyarakat; c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan/Kelurahan, pengembangan produksi dan pemasaran usaha sektor informal masyarakat, pengembangan sarana pemasaran Pedesaan/Kelurahan, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Pedesaan/Kelurahan; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (3) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengaturan, pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana pemasaran, usaha ekonomi masyarakat dan program penguatan usaha mikro ekonomi masyarakat Pedesaan / Kelurahan ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan sarana prasarana pemasaran Pedesaan / Kelurahan ; c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penguatan dan pengembangan usaha mikro ekonomi masyarakat Pedesaan / Kelurahan; d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha mikro ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; e. menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
13 pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan / Kelurahan, pengembangan produksi dan pemasaran usaha sektor informal, pengembangan dan peningkatan lembaga ketahanan pangan masyarakat; b. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan / Kelurahan, pengembangan produksi dan pemasaran usaha sektor informal, pengembangan dan peningkatan lembaga ketahanan pangan masyarakat ; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, sektor informal dan lumbung pangan masyarakat Desa / Kelurahan serta lembaga mikro kecil lainnya di Pedesaan / Kelurahan ; d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Pedesaan / Kelurahan, pengembangan produksi dan pemasaran usaha sektor informal, pengembangan dan peningkatan lembaga ketahanan pangan masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya ; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan Pasal 17 (1) Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas
14 merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan otonomi Desa, pengembangan Desa / Kelurahan, peningkatan aparatur dan pengelolaan sumber-sumber keuangan aset / kekayaan Desa / Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai fungsi: a. perumusan pedoman kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan dan otonomi Desa, pengembangan Desa / Kelurahan, serta perencanaan pembangunan Desa / Kelurahan ; b. perumusan pedoman kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan pengaturan pengelolaan bantuan keuangan dan sumber-sumber keuangan Desa / Kelurahan ; c. perumusan pedoman kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa / Kelurahan, penataan pengelolaan aset dan kekayaan Desa / Kelurahan serta peningkatan sumbersumber pendapatan Desa / Kelurahan ; d. perumusan pedoman kebijakan teknis, fasilitasi pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan Desa / Kelurahan ; e. perumusan pedoman kebijakan teknis dan pembinaan lembaga Pemerintahan Desa / Kelurahan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 18 (1) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Pemerintah Desa/Kelurahan, Perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem manajemen
15 pembangunan partisipatif ( SMPP ) ; b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) ; c. melaksanakan pembinaan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa ; d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi Bantuan Keuangan atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Sumber lain ; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan Pembangunan sarana prasana Pemerintahan Desa/Kelurahan ; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan desa/kelurahan ; g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan hubungan kerjasama antar desa/kelurahan ; h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang (2) Sub Bidang Peningkatan Aparatur dan Kekayaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2, mempuyai tugas : a. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Administrasi dan manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan ; b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan ; c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ; d. melaksanakan pendataan dan Inventarisasi, fasilitasi pengembangan dan pengelolaan kekayaan/aset milik Desa/Kelurahan ; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan Desa/Kelurahan ; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan ;
16 g. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa; h. mengadakan pembinaan pemerintah desa ;
dan
fasilitasi kewenangan
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya ; dan
atas
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 19 Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas-tugas tertentu Badan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior; (2) Jumlah Tenaga Fungsional kebutuhan dan beban kerja;
ditentukan
berdasarkan
(3) Pembinaan Terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku; (4) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
17
BAB VI TATA KERJA Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Singkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing – masing. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 26 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 27 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.
18 B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd
Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 72
