BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
2 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
FUNGSI DAN TATA PENCATATAN SIPIL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Tulungagung. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
Kabupaten
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis pada Dinas.
3 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pasal 4 Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis Catatan Sipil;
bidang Kependudukan dan
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil; c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas bidang kependudukan dan catatan sipil; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati; BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Bina Program; c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi: 1. Seksi Pembinaan dan Fasilitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
4 2. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status Sipil; 2. Seksi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; 3. Seksi Penataan dan Perawatan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil; e. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pengolahan Data Perubahan Penduduk; 3. Seksi Informasi dan Publikasi; f.
Bidang Pengembangan membawahi :
dan
Mobilitas
Kependudukan,
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk; 2. Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Informasi; 3. Seksi Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas memiliki fungsi: a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan tugas Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
di
bidang
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5 Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, menyusun program dan perencanaan Dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan; rumah tangga dan keprotokolan Dinas; b. penyusunan program dan perencanaan Dinas; c. penyusunan dan pembinaan laksana Dinas;
hukum, organisasi dan tata
d. pengelolaan administrasi dan penyusunan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
laporan
e. pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga; b. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian; c. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; d. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan f.
melaksanakan Sekretaris.
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha dan perlengkapan;
administrasi keuangan dan
6 b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; c. melakukan pembayaran gaji pegawai; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; e. melaksanakan Sekretaris.
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
(3) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan progam dan perencanaan kegiatan Dinas b. menyiapkan bahan monitoring, evalusasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bagian keempat Bidang Pendaftaran Penduduk Pasal 11 (1) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), memberi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan, pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; c. penelitian berkas permohonan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; d. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan ; e. pembinaan dan fasilitasi sarana kegiatan operasional pelayanan ;
f.
7 penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Seksi Pembinaan dan Fasilitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan penghimpunan data bahan pembinaan dan penyediaan fasilitas penunjang operasional pelayanan KTP serta pembinaan administrasi terhadap petugas pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; b. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap administrasi pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi NIK, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk; b. melakukan Verifikasi dan Entry data dalam Data Base Kependudukan guna menerbitkan NIK, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan pengembangan Sistem Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, angka 3 mempunyai tugas : a. melaksanakan monitoring dalam rangka evaluasi dan pemantauan terhadap kelancaran operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan penyimpanan, penataan, perawatan dokumen pendaftaran penduduk; b. melakukan bimbingan operasional terhadap operator pelayanan pendaftaran penduduk dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta rencana pengembangan sistim aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk;
8 c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melakanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Bagian kelima Bidang Pencatatan Sipil Pasal 13 (1) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran pencatatan sipil bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), menyelenggarakan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perubahan Status Kewarganegaraan dan ganti nama serta verifikasi dan entry data dalam Data Base Kependudukan guna menertibkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, melaksanakan pencatatan kedalam Buku Register Akta sebagai dokumen milik Dinas serta melaksanakan penyimpanan dokumen arsip dan buku register akta pencatatan sipil yang bersifat aktif sepanjang masa. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
pada
a. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran pencatatan sipil meliputi penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Ganti Nama ; b. pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing atas dasar laporan penduduk baik peristiwa yang terjadi di Dalam maupun di Luar Negeri ; c. pelaksanaan verifikasi dan entry data dalam Data Base, pecatatan ke dalam Buku Register Akta dan penerbitan Akta Pencatatan Sipil ; d. pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, penataan dan pengelolaan penyimpanan arsip Dokumen Akta Pencatatan Sipil secara aktif sepanjang masa; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
9 Pasal 14 (1) Seksi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan pendaftaran pencatatan Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status Sipil bagi WNI dan WNA ; b. melakukan verifikasi dan entry data ke dalam Data Base Kependudukan, mencatat ke dalam Buku Register Pencatatan, serta mentertibkan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perubahan Status Kewarganegaraan dan Ganti Nama; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan dan atau perceraian bagi penduduk WNI dan WNA serta melakukan pencatatan ke dalam Buku Register Akta Perkawinan dan Perceraian; b. melakukan pencatatan dan memberikan Surat Keterangan Laporan Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di Luar Negeri, melakukan verifikasi dan entry data kedalam Data Base Kependudukan tentang terjadinya perubahan status; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Penataan dan Perawatan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan penyimpanan, penataan, perawatan dan pemeliharaan arsip dokumen secara terus menerus dan berkesinambungan; b. melakukan pengelolaan administrasi penyimpanan dan perawatan dokumen Akta secara teknis, praktis, aman dan mudah di akses pencariannya; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
10 Bagian Keenam Bidang Administrasi Kependudukan Pasal 15 (1) Bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memutakhirkan data penduduk secara berkelanjutan dan terus menerus, melaksanakan verifikasi dan entry data ke dalam Data Base Kependudukan terhadap kinerja pelayanan publik serta penyusunan laporan data kependudukan secara periodik bulanan, tahunan dan menyusun rencana perkembangan aplikasi software untuk kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan Standart Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; b. pengelolaan dan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan dan berkesinambungan ; c. pelaksanaan verifikasi dan entry data ke dalam Data Base Kependudukan hasil kinerja pelayanan publik ; d. pelaksanaan penduduk ;
pengamanan
dan
kerahasiaan
biodata
e. pelaksanaan penyiapan, penyediaan dan penyajian data kependudukan dalam bentuk laporan data agregat ; f.
penyusunan laporan data kependudukan secara periodik bulanan, tahunan sesuai ketentuan pelaporan yang berlaku;
g. penyusunan rencana perkembangan aplikasi software dalam kapasitas kebutuhan pelayanan Adminitrasi Kependudukan Standart SIAK ; h. pelaksanaan pelayanan informasi kepada instansi terkait maupun publik melalui media elektronika, cetak dan tatap muka; dan i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3) Bidang Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Seksi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan fasilitas dan sarana operasional penyelenggaraan SIAK On Line di Kabupaten dan Kecamatan, serta penggunaan teknis terhadap sarana operasional penyelenggaraan SIAK On Line;
11 b. melakukan perawatan dan pemanfaatan sarana operasional secara benar kepada operator serta menyusun rencana kebutuhan pengembangan aplikasi software sesuai kebutuhan SIAK; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pengolahan Data Perubahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, angka 2 mempunyai tugas : a. melakukan pengumpulan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bahan untuk melakukan penelitian data perubahan penduduk; b. melakukan pengelolaan administrasi data kependudukan sebagai bahan penyediaan laporan periodik; c. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional Sistem Data Base terhadap kinerja pelayanan publik ; d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan sosialisasi dan pelayanan informasi dalam kapasitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Publik ; b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi hasil sosialisasi; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan. Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan dan Mobilitas Kependudukan Pasal 17 (1) Bidang Pengembangan dan Mobilitas Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian terhadap mobilitas penduduk WNI dan WNA dalam kapasitas tertib Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran administrasi serta koordinasi dengan Instansi / Badan lintas terkait dalam rangka pengawasan dan
pengendalian Kependudukan.
12 terhadap
pelanggaran
Administrasi
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Mobilitas Kependudukan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kerja sama antar bidang dalam rangka pengumpulan data dan informasi secara teknis dan operasional ; b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap mobilitas penduduk WNI dan WNA dalam kapasitas Administrasi Kependudukan ; c. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran Administrasi dalam kapasitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait ; e. perencanaan dan pengembangan kepentingan pelayanan publik ; f.
sarana
operasional
pelaksanaan perbaikan dan perawatan sarana operasional Teknologi SIAK ;
g. penyusunan dan dokumentasi; dan
penyediaan
data
statistik
dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (3) Bidang Pengembangan dan Mobilitas Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, angka 1 mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk WNI dan WNA serta memantau terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor terkait; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan Kepala Bidang.
tugas-tugas lain yang diberikan oleh
(2) Seksi Pengembangan Sarana Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf mempunyai tugas :
Informasi f, angka 2
a. melakukan pengembangan Teknologi Informasi perangkat SIAK guna kepentingan pelayanan publik; b. melakukan penyediaan peralatan, tata ruang dan penempatan sarana prasarana Teknologi Informasi perangkat SIAK dalam rangka pelayanan publik ;
13 c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Seksi Statistik, Dokumentasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 huruf f, angka 3 mempunyai tugas : a. melakukan pengumpulan data kinerja pelayanan publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengambilan gambar kegiatan sebagai dokumentasi; b. melakukan penyusunan dan penyajian data kinerja dalam bentuk tampilan statis guna bahan laporan dan publikasi serta mengadakan sarana penataan dekorasi, tampilan data dinding serta media papan publikasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas-tugas tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior. (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14 (4) Dalam melaksanakan tugas kelompok jabatan Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. BAB VI TATA KERJA Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 23 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasai bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 26 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya. Pasal 27 Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.
15 B A B VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di pada tanggal
Tulungagung 4 Desember 2014
BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH
ttd Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 57
