BUPATI
TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung maka perlu adanya pejabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulunagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun` 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
2 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 9. Peraturan Kepala BPBD Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah Tulungagung.
adalah
Pemerintah
Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
3 Tulungagung. 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya. 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. 12. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. 13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
4 19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pasal 2 (1) BPBD merupakan unsur Pendukung Pemerintah Daerah. (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat secara rangkap (ex–officio) oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 BPBD mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemerintah di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertidak cepat dan tepat dan efisien serta berkoordinasi atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh. Pasal 4 Dalam mejalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi : a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
5 rekonstruksi secara adil dan merata; b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana; d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; e. pelaporan penyelenggaraan penanggulanan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang dan barang; g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h. pelaksanaan kewajiban perundang-undangan.
lain
sesuai dengan
peraturan
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari : a. Kepala; b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pasal 6 Susunan organisasi Bencana terdiri dari : a. Ketua; b. Anggota.
Unsur
Pengarah
Penanggulangan
Pasal 7 Susunan organisasi Bencana terdiri dari :
Unsur
Pelaksana
a) Kepala Pelaksana; b) Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Bina Program; 2. Sub. Bagian Keuangan. 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Penanggulangan
6 c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi : 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Kesiapsiagaan. d) Bidang Kedaruratan Logistik dan Pemadam Kebakaran, membawahi : 1. Seksi Kedaruratan Logistik. 2. Seksi Pemadam Kebakaran. e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi; 2. Seksi Rekonstruksi. f) Kelompok Jabatan Fungsional. BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala BPBD Pasal 8 (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD; b. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; c. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Bagian Kedua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
7 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 10 (1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Kepala BPBD. (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari: a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan b. masyarakat profesional yakni dari pakar,profesional dan tokoh masyarakat di daerah. (3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) anggota yang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah. Paragraf 3 Mekanisme Pemilihan dan Penetapan Anggota Pasal 11 (1) Mekanisme pemilihan anggota Unsur Pengarah yang berasal dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Mekanisme pemilihan anggota Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat professional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Persyaratan Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. berkelakuan baik; 4. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; 5. memiliki wawasan kebangsaan; 6. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman
8 dalam penanggulangan bencana; 7. memiliki integritas tinggi; 8. non-partisan; 9. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; 10. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan. b. Pendaftaran dan Seleksi : 1. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media; pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga independen, yang ditunjuk / ditetapkan oleh Kepala BPBD. c. Penyampaian hasil seleksi : 1. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD; 2. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD. d. Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif. e. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media. Pasal 12 (1) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan : a. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan; b. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun. Paragraf 4 Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Pasal 13 Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Unsur Pengarah
9 dilaksanakan dengan ketentuan : 1. pemberhentian Anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 2. pemberhentian Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD; 3. pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut : a) meninggal dunia; b) tidak lagi menduduki jabatan di instansiya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri; c) tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari Masyarakat Profesional,yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan; d) mengundurkan diri sebagai Anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri; e) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya. (2) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat professional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD. Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Paragraf 1 Kepala Pelaksana Pasal 15 (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Pelaksana. (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan teknis tugas, pokok dan fungsi BPBD b. melaksanakan koordinasi secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan Pascabencana; c. membuat
laporan
pertanggungjawaban
atas
10 pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD. Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi : a. pengoordinasian yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; c. pelaksana yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 17 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
11
c. d. e. f.
pengelolaan administrasi keuangan ; pengelolaan administrasi perlengkapan ; pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol ; pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ; h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan ; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana. Pasal 19 (1) Sub Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka (1), mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; b. melaksanakan pengelolaan data; c. melaksanakan perencanaan program; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; g. melaksanakan penyusunan laporan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka (2), mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ; b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; d. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka (3), mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas keprotokolan dan rumah tangga;
12 b. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; c. menyiapkan bahan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian; d. menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan; e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang - barang inventaris; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (4) Masing-masing Sub Bagian dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Paragraf 3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 20 (1)
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana; c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana; e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; f. pelaksanaaan dan penegakan rencana tata ruang; g. pelaksanaaan pendidikan dan latihan penanggulangan bencana; h. penyusunan teknis dan operasional penanggulangan
13
i. (3)
bencana; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Pasal 21
(1)
Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana melalui : 1. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 2. melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bencana; 3. melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; 4. menyusun data serta melakukan analisis resiko bencana pada suatu wilayah. b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah; d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana; e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana; g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana; h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana; i. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; j. memberikan
saran
atau
rekomendasi
kepada
14 pelaksana pembangunan yang diduga mempunyai dampak/ resiko tinggi serta dapat menimbulkan bencana agar menyusun analisis resiko bencana sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana; k. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi dalam rangka melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal dalam upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. (2)
oleh
Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; b. melakukan koordinasi dalam rangka pemaduan perencanan pembangunan daerah terutama dalam hal penataan tata ruang, tata bangunan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; e. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; g. melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini ; h. melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peringatan dini yakni berupa : 1. pengamatan gejala bencana; 2. melakukan analisa hasil pengamatan gejala bencana; 3. memberikan saran sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang ; 4. melakukan penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; 5. memberikan saran/ himbauan terhadap pengambilan tindakan oleh masyarakat. i. menyiapan lokasi evakuasi dan penyediaan barang
15
j.
k. l.
m.
n.
o. (3)
pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana; menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; menyiapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal dalam upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat (pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi); dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 4 Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Pemadam Kebakaran Pasal 22
(1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik pada saat tanggap darurat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
16 pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana. (3) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 23 (1) Seksi Kedaruratan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; d. menyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta dukungan logistik pada saat tanggap darurat; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 2, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pasukan mencegah kebakaran; b. merencanakan kebutuhan peralatan untuk penanggulangan bahaya kebakaran; c. memproses perijinan peralatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat tentang
17 penanggulangan bahaya kebakaran dan cara penggunaan peralatan kebakaran; e. mengadakan pemeriksaan dan melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan perlengkapan pasukan mencegah kebakaran (PMK); f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemadaman kebakaran dengan dinas/instansi terkait; g. melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pemadaman kebakaran; h. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas nya secara berkala; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 5 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 24 (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana. (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 25 (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e angka 1, mempunyai tugas :
18 a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana; b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang rehabilitasi pasca bencana; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik; d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana; e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana; g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana; h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e angka 2, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang. (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
19 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)
Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. BAB IV TATA KERJA Pasal 28
Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Pasal 29 (1)
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
(2)
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. Pasal 30
Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun
20 daerah. Pasal 31 Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 32 Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 33 Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksanaan Penanggulangan Bencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. Pasal 35 Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pasal 36 (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang perlu diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 Fungsi
pelaksanaan
Unsur
Pelaksana
Penanggulangan
21 Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD. Pasal 40 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Desember 2014 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd SYAHRI MULYO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 82
22
