BUPATI NGAWI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI

BUPATI NGAWI

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 33,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

BUPATI

TENTANG

TUGAS,

FUNGSI

DAN

KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi. 4. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 5. Perangkat

Daerah,

adalah

unsur

pembantu

Bupati

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi.

4

8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi. 9. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Bina Marga, adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. 14. Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. 15. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. 16. Jembatan,

adalah

bagian

dari

jalan

yang

berfungsi

untuk

menghubungkan antar ruas jalan, berupa suatu konstruksi bangunan perlintasan yang melintasi hambatan alam

(sungai, jurang dan

sebagainya). 17. Tata ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 18. Perumahan,

adalah

kelompok

rumah

yang

berfungsi

sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

5

19. Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. 20. Bangunan gedung negara, adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan bangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain : gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung, rumah negara/dinas. 21. Pertamanan, adalah merupakan kegiatan fisik dan non fisik sebagai asesoris perkotaan yang berfungsi untuk keindahan, kesejukan, penghijauan, keseimbangan dan rekreasi. 22. Energi, adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika. 23. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

adalah

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 4

6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas

Pekerjaan Umum

Bina Marga

Cipta Karya dan Kebersihan

mempunyai fungsi : a. perumusan Kebijakan Teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan ; d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan mempunyai kewenangan : 1.

Bidang Pekerjaan Umum :

a. pengaturan jalan kabupaten : 1) perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan berdasarkan

kebijakan

nasional

di

bidang

jalan

dengan

memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ; 2) penyusunan

pedoman

operasional

penyelenggaraan

jalan

kabupaten dan jalan kota ; 3) penetapan status jalan kabupaten dan jalan kota ; 4) penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan kota. b. pembinaan jalan kabupaten : 1) pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan kota ; 2) pemberian

rekomendasi,

dispensasi

dan

pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. c.

pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan kota ;

d. pembangunan jalan kabupaten : 1) pembiayaan pembangunan jalan kabupaten dan jalan kota ;

7

2) perencanaan

teknis,

pemrograman

dan

penganggaran,

pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan kota ; 3) pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan kota ; 4) pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten dan jalan kota. e. pengawasan jalan kabupaten : 1) evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota ; 2) pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan kabupaten dan jalan kota. f.

penetapan kebijakan dan strategi pembangunan peran dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi) ;

g. penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan peran dan perdesaan berdasarkan NSPK ; h. fasilitasi

peningkatan

kapasitas manajemen

pembangunan

dan

pengelolaan PS peran dan pedesaan tingkat kabupaten ; i.

pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan peran dan perdesaan ;

j.

penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana peran dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi ;

k.

penyelenggaraan daerah/dunia

kerjasama/kemitraan usaha/masyarakat

antara

dalam

pemerintah

pengelolaan

dan

pembangunan sarana dan prasarana peran dan perdesaan ; l.

penyelenggaraan pembangunan PS peran dan perdesaan ;

m. pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan peran dan perdesaan ; n. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan peran dan perdesaan ; o. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK ; p. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba ; q. penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba ; r.

penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba ;

s.

pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba ;

t.

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba ;

u. evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba ; v.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK ;

8

w. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh ; x.

penetapan

peraturan

daerah

tentang

pencegahan

timbulnya

permukiman kumuh ; y.

penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh peran.

z.

pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa ;

aa.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh ;

bb. evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh ; cc.


dd. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan ; ee. penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan ; ff.

penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional ;

gg. melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

pembangunan

kawasan ; hh. evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan ; ii.


jj.

penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional ;

kk.

penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan ;

ll.

penetapan kelembagaan bangunan gedung ;

jj.

rekomendasi IMB gedung ;

nn. pendataan bangunan gedung ; oo. penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana ; pp. penyusunan

dan

penetapan

Rencana

Tata

Bangunan

dan

Lingkungan (RTBL) ; qq. pemberdayaan

kepada

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungannya ; rr.

pemberdayaan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

bangunan

gedung dan lingkungan ; ss.

penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat ;

tt.

pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten ;

9

uu. penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal ; vv.

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya ;

ww. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung ; xx.

pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal ;

yy.

pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan ;

zz.

pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan ;

aaa.

penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan ;

bbb.

pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ;

ccc.

peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi ;

ddd.

melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan ;

eee.

pengawasan tata lingkungan ;

fff.

pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;

ggg.

penetapan

peraturan

daerah

kebijakan

pengembangan

PS

persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ; hhh.

penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan ;

iii.

penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi ;

jjj.

pelayanan pengelolaan persampahan ;

kkk.

peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan ;

lll.

memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat ;

mmm. penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan ; nnn.

penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan ;

ooo.

pengawasan

terhadap

seluruh

persampahan ; ppp.

evaluasi kinerja penyelenggaraan ;

tahapan

pengembangan

10

qqq.


rrr.

penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi ;

sss.

penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi ;

ttt.

peningkatan kapasitas

teknik dan manajemen penyelenggara

drainase dan pematusan genangan ; uuu.

penyelesaian masalah dan permasalahan operasionali-sasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya ;

vvv.

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase ;

www.

penyusunan rencana induk PS drainase ;

xxx.

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan

sistem

drainase

dan

pengendali banjir ; yyy.

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir ;

zzz.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

2. Bidang Perumahan : a. penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan ; b. penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan ; c.

pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan ;

d. fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten ; e. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ; f.

fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa ;

g. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ; h. melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ; i.

penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan ;

j.

penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan ;

k.

pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan ;

l.

fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.

m. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ;

11

n. fasilitasi

bantuan

pembiayaan

perbaikan/pembangunan

rumah

swadaya milik ; o. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ; p. melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ; q. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ; r.

peninjauan

kembali

kesesuaian

peraturan

perundang-undangan

bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan

perundang-

undangan di atasnya ; s.

pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan ;

t.

pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan ;

u. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan ; v.

pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan ;

w. memanfaatkan

badan

usaha

pembangunan

perumahan,

baik

BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang ; x.

penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU ;

y.

melaksanakan hasil sosialisasi ;

z.

pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan ;

aa. penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan ; bb. pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang ; cc. fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal ; dd. perumusan RPJP dan RPJM ; ee. fasilitasi percepatan pembangunan perumahan ; ff.

pembangunan penyediaan

Rusunawa tanah,

PSU

dan

Rusunami

dan

melakukan

lengkap

dengan

pengelolaan

dan

pemeliharaan diperan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan / produksi ; gg. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan ;

12

hh. pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta

fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan

kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum ; ii.

pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan ;

jj.

perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan ;

kk.

pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana ;

ll.

pelaksanaan SPM perumahan ;

mm. pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan ; nn. penetapan harga sewa rumah ; oo. pelaksanaan

pembangunan

perumahan

untuk

penampungan

pengungsi lintas kawasan ; pp. pelaksanaan

bantuan

pembangunan

dan

kelembagaan

serta

penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan ; qq. pelaksanaan pembangunan

rumah susun untuk MBR dan rumah

khusus ; rr.

pengelolaan PSU bantuan pusat ;

ss.

pembentukan kelembagaan perumahan ;

tt.

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan dan pengelolaan perumahan ; rr.

penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional ;

vv.

pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus ;

ww. perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; xx.

penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya ;

yy.

penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya ;

zz.

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga perumahan

pendukung dan

pembangunan

peningkatan

perumahan,

kapasitas

pelaku

pendataan

pembangunan

perumahan swadaya ; aaa. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga perumahan

pendukung dan

pembangunan

peningkatan

perumahan swadaya ;

perumahan,

kapasitas

pelaku

pendataan

pembangunan

13

bbb. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

perumahan

dan

peningkatan

kapasitas

pelaku

pembangunan perumahan swadaya ; ccc. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya ; ddd. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya ; eee. perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; fff.

penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya ;

ggg. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya ; hhh. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga perumahan

pendukung dan

pembangunan

peningkatan

perumahan,

kapasitas

pelaku

pendataan

pembangunan

perumahan swadaya ; iii.

fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga perumahan

pendukung dan

pembangunan

peningkatan

perumahan,

kapasitas

pelaku

pendataan

pembangunan

perumahan swadaya ; jjj.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

perumahan

dan

peningkatan

kapasitas

pelaku

pembangunan perumahan swadaya ; kkk. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya ; lll.

pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya ;

mmm. perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; nnn.


ooo.


ppp.

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga

pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

14

qqq.

fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga

pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

rrr.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

sss.

sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya ;

ttt.

pengkajian kebijakan dan peraturan

daerah kabupaten yang

terkait dengan pembangunan perumahan swadaya ; uuu.

perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

vvv.


www.


xxx.


pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; yyy.


pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; zzz.

pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan dan

strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; aaaa.


bbbb.


cccc.

perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

dddd.


15

eeee.


ffff.


pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; gggg.


pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; hhhh.



strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; iiii.


jjjj.


kkkk.

perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

llll.


mmmm. nnnn.



pendukung

pembangunan

perumahan,

pendataan

perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; oooo.



strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ; pppp.


qqqq.


rrrr.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

kabupaten

dalam

pengembangan kawasan ; ssss.

penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4DKabupaten) ;

16

tttt.

pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya ;

uuuu.

penyusunan RP4D di wilayahnya ;

vvvv.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D ;

wwww. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D ; xxxx.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

kabupaten

dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar ; yyyy.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar ;

zzzz.

pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar ;

aaaaa.

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar ; bbbbb.

pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar ;

ccccc.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

kabupaten

dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ; ddddd.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ;

eeeee.

pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ;

fffff.

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ; ggggg.

pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus ;

hhhhh.

penetapan

kebijakan

dan

strategi

kabupaten

dalam

penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan ; iiiii.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan ;

jjjjj.

pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan ;

kkkkk.

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan ; lllll.

pengendalian

pelaksanaan

prasarana kawasan ;

penyelenggaraan

keterpaduan

17

mmmmm. penetapan

kebijakan

dan

strategi

kabupaten

dalam

penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang ; nnnnn.

pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang ;

ooooo.

pelaksanaan

penyelenggaraan

keserasian

kawasan

dan

lingkungan hunian berimbang ; ppppp.

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penyelenggaraan

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang ; qqqqq.

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

keserasian

kawasan dan lingkungan hunian berimbang ; rrrrr.

pelaksanaan

penyusunan

dan

penyempurnaan

peraturan

perundang-undangan bidang perumahan ; sssss.

pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;

ttttt.

pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim ;

uuuuu.

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

peraturan perundang-undangan bidang perumahan ; vvvvv.

pelaksanaan kebijakan

dan

penanganan

masalah

dan

sengketa bidang perumahan ; wwwww. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan ; xxxxx.

fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ;

yyyyy.

pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan ;

zzzzz.

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan

penataan

pertanahan ; aaaaaa.

pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

bbbbbb.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

18

cccccc.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

dddddd.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan ; eeeeee.

pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ;

ffffff.

pelaksanaan

kesesuaian

dengan peraturan

peraturan

daerah

kabupaten

perundang-undangan terkait di bidang

perumahan ; gggggg.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim ; hhhhhh.

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

peraturan perundang-undangan bidang perumahan ; iiiiii.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan

masalah dan

sengketa bidang perumahan ; jjjjjj.

pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan ;

kkkkkk.


llllll.


mmmmmm. pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan

penataan

pertanahan ; nnnnnn.

pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

oooooo.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

Kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ; pppppp.


qqqqqq.

fasilitasi

penyelesaian

eksternalitas

pembangunan

perumahan ; rrrrrr.


19

ssssss.

pelaksanaan

kesesuaian

dengan peraturan

peraturan

daerah

kabupaten

perundang-undangan terkait di bidang

perumahan ; tttttt.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim ; uuuuuu.

koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ;

vvvvvv.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan ;

wwwwww.


xxxxxx.


yyyyyy.


zzzzzz.

pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan

penataan

pertanahan ; aaaaaaa.


bbbbbbb.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ; ccccccc.


ddddddd.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan ; eeeeeee.


fffffff.

pelaksanaan

kesesuaian

peraturan

daerah

kabupaten

dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ; ggggggg.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim ;

20

hhhhhhh.


iiiiiii.


masalah dan

sengketa bidang perumahan ; jjjjjjj.


kkkkkkk.


lllllll.


mmmmmmm.


nnnnnnn.


ooooooo.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ; ppppppp.


qqqqqqq.

fasilitasi

penyelesaian

eksternalitas

pembangunan

perumahan ; rrrrrrr.


sssssss.

pelaksanaan

kesesuaian

peraturan

daerah

kabupaten

dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ; ttttttt.

pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim ; uuuuuuu.


vvvvvvv.

pelaksanaan kebijakan dan penanganan sengketa bidang perumahan ;

masalah dan

21

wwwwwww.


xxxxxxx.


yyyyyyy.


zzzzzzz.

pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan

penataan

pertanahan ; aaaaaaaa.


bbbbbbbb.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ; cccccccc.


dddddddd.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan ; eeeeeeee.


ffffffff.

pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;

gggggggg.

pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian

hukum

dan

perlindungan

hukum

dalam

bermukim ; hhhhhhhh.


iiiiiiii.


masalah dan

sengketa bidang perumahan ; jjjjjjjj.


22

kkkkkkkk.


llllllll.


mmmmmmmm. pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

nnnnnnnn.


oooooooo.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ; pppppppp.


qqqqqqqq.

fasilitasi

penyelesaian

eksternasitas

pembangunan

perumahan ; rrrrrrrr.

pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;

ssssssss.

koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;

tttttttt.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ; uuuuuuuu.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;

vvvvvvvv.


23

wwwwwwww.


xxxxxxxx.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;

yyyyyyyy.


zzzzzzzz.


aaaaaaaaa.


bbbbbbbbb.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ; ccccccccc.


ddddddddd.


eeeeeeeee.


fffffffff.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan

24

bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ; ggggggggg.


hhhhhhhhh.


iiiiiiiii.


jjjjjjjjj.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ; kkkkkkkkk.


lllllllll.

pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;

mmmmmmmmm. koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; nnnnnnnnn.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten

tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; ooooooooo.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten

tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; ppppppppp.

melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan

usaha,

dan

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan perumahan ; qqqqqqqqq.

fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat ;

25

rrrrrrrrr.

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; sssssssss.

koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;

ttttttttt.


tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; uuuuuuuuu.


tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; vvvvvvvvv.


usaha,

dan

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan perumahan ; wwwwwwwww.


xxxxxxxxx.

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; yyyyyyyyy.

koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;

zzzzzzzzz.


tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; aaaaaaaaaa.


tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; bbbbbbbbbb.


usaha,

dan

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan perumahan ; cccccccccc.


dddddddddd.

pelaksanaan

kebijakan

kabupaten

tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;

26

eeeeeeeeee.

koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan

para

pelaku

pendukung

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan perumahan ; ffffffffff.

pengawasan

dan

kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; gggggggggg.

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; hhhhhhhhhh.

melaksanakan

kemitraan

antara

pemerintahan

daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ; iiiiiiiiii.


jjjjjjjjjj.

pelaksanaan

kebijakan

pemberdayaan

para

kabupaten pelaku

tentang pendukung

pembangunan perumahan ; kkkkkkkkkk.


para

pelaku

pendukung

pembangunan perumahan ; llllllllll.


tentang

pemberdayaan

para

pelaku

pendukung pembangunan perumahan ; mmmmmmmmmm. pelaksanaan

pengawasan

kebijakan kabupaten tentang

dan

pengendalian

pemberdayaan para

pelaku pendukung pembangunan perumahan ; nnnnnnnnnn.

melaksanakan

kemitraan

antara

pemerintahan

daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ; oooooooooo.


pppppppppp.

pelaksanaan pemberdayaan

kebijakan para

kabupaten pelaku

tentang pendukung

pembangunan perumahan ; qqqqqqqqqq.


para

pembangunan perumahan ;

pelaku

pendukung

27

rrrrrrrrrr.

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; ssssssssss.

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ; tttttttttt.

melaksanakan

kemitraan

antara

pemerintahan

daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ; uuuuuuuuuu.

fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Bidang Tata Ruang : a. penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang (detail dan teknis) ; b. penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ; c.

penetapan

kriteria

penentuan

dan

perubahan

fungsi

ruang

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang ; d. penetapan kawasan strategis ; e. sosialisasi NSPK bidang penataan ruang ; f.

sosialisasi SPM bidang penataan ruang ;

g. pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang ; h. penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang ; i.

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang ;

j.

penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat ;

k.

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ;

l.

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ;

m. penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK ; n. penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang ; o. pemanfaatan kawasan strategis ; p. pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang ; q. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK ; r.

pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha ;

s.

pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang ;

28

t.

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ;

u. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaa-tan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis ; v.

pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis ;

w. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ; x.

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis ;

y.

penyusunan

peraturan

zonasi

sebagai

pedoman

pengendalian

pemanfaatan ruang kabupaten ;

aa. pemberian rekomendasi penerbitan izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK ; bb. pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK ; cc.

pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang ;

dd. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. 4. Bidang Energi : a. penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan ; b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) ; c.

pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya ;

d. pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten ; e. pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten ; f.

pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten ;

g. pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten ; h. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri ; i.

pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten ;

29

j.

penyediaan listrik pedesaan ;

k.

pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten ;

l.

penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah ;

m. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas ; n. pemberian rekomendasi penerbitan ijin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas ; o. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir ;

p. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga

BBM

serta

melakukan

analisa

dan

evaluasi

terhadap

kebutuhan/penyediaan BBM ; q. pemberian

rekomendasi

lokasi

pendirian

kilang

dan

tempat

penyimpanan migas ; r.

pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ;

s.

pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi ;

t.

penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM ;

u. penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan terdiri dari :

30

a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ; d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; e. Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan ; f.

Bidang Perumahan dan Permukiman ;

g. Bidang Kebersihan ; h. Bidang Pertamanan dan Pemakaman ; i.

Bidang Energi ;

j.

Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang

Sekretaris

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

kepegawaian,

keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c.

pengeloalan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan

31

rumah tangga ; d. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; e. pengelolaan barang dan jasa inventaris ; dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9

(1) Sekretariat membawahkan : a. Bagian Kepegawaian ; b. Bagian Keuangan ; dan c. Bagian Umum. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ; b. melaksanakan administrasi kepegawaian, kebutuhan rekruitmen, mutasi dan pemberhentian pegawai ; c. menyiapkan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai ; d. menyusun dan menyiapkan perencanaan bagi pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, pendidikan, pelatihan, tugas belajar dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan ketrampilan serta mengembangkan karier pegawai ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya ;

32

d. melakukan

penyusunan

laporan

pertanggunggjawaban

pengelolaan keuangan ; e. melaksanakan

analisis,

evaluasi,

pengendalian

terhadap

pelaksanaan pengelolaan keuangan ; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ; c. melakukan penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f.

melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ;

g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pasal 11

Bidang

Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang pembangunan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

33

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ; b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan ; c.

pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;

d. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan ; b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan ; dan c.

Seksi Pendataan dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Pasal 14 (1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan ; b. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pembangunan jalan dan jembatan ; d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan ;

34

e. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; f. melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ; g. melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya. (2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ; b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan ; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan ; d. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan ; dan e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan ; c. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pembangunan jalan dan jembatan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan

sesuai

dengan

tugasnya. Bagian Kelima Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pasal 15

bidang

35

Bidang

Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan dan pelayanan jalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka menyusun program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan ;

b. pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan ; c.

penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; dan c. Seksi

Pendataan

dan

Pelaporan

Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan. (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pasal 18

36

(1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan,

menyiapkan

dan

mengolah

data,

serta,

melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan ; c.

melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan ;

d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan ;

e. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ; dan f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; c.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan

jalan

dan

jembatan

serta

penanggulangan

kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ; d. melaksanakan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan dan jembatan ; e. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan dan jembatan ; f.

melaksanakan fasilitasi pemanfaatan jalan dan jembatan ;

g. melaksanakan

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

pemanfaatan jalan dan jembatan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang

37

tugasnya. (3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program pemeliharaan jalan dan jembatan ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan ; c. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan Pasal 19 Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan, tata ruang wilayah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan,

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pengembangan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; b. pengaturan pemeliharaan bangunan gedung, prasarana dan sarana lingkungan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; c.

pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara ;

d. pendataan terpadu dengan instansi lain ; e. pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah tata ruang di seluruh kecamatan ; f.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

38

dengan bidang tugasnya. Pasal 21 (1) Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Tata Perkotaan dan Perdesaan ; b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Perkotaan dan Perdesaan ; dan c. Seksi Pendataan dan Pelaporan Perkotaan dan Perdesaan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan berrtanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan. Pasal 22 (1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Tata Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program tata perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; b. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang dan penataan bangunan ; d. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung dan rumah dinas ; e. melaksanakan

pemeriksaan

dan

menyiapkan

rekomendasi

pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah ; f.

menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan tata perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ;

g. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan tata perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; g. mengumpulkan,

mengolah

dan

mendokumentasikan

data/informasi bangunan ; h. melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka pendataan bangunan dan perkembangan bangunan ; dan i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan bidang tugasnya.

39

(2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Perkotaan dan Perdesaan, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; b. menyusun

pemutakhiran

program

pemeliharaan

perkotaan,

perdesaan dan tata ruang wilayah ; c.

melaksanakan

analisa

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ; e. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi ; f.

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan upaya penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah ;

g. melaksanakan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung daerah ; h. menyiapkan bahan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pemeliharaan perkotaan,

perdesaan dan tata

ruang wilayah

dan melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya tata ruang ; dan i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Tata Perkotaan dan Perdesaan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program tata perkotaan dan perdesaan ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data tata perkotaan dan perdesaan ; c.

menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program tata ruang wilayah ; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Bidang Perumahan dan Permukiman

40

Pasal 23 Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang perumahan dan permukiman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

dan

bantuan

teknis

perencanaan

pembangunan,

perbaikan dan peremajaan perumahan dan permukiman ; b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman ; c.

pengaturan

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

lingkungan

perumahan dan permukiman ; d. pemberian bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman ; e. pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

pembangunan

perumahan dan permukiman ; f.

pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi sumber mata air ; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 (1) Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Perumahan dan Permukiman ; b. Seksi

Pelaksanaan

dan

Pengawasan

Perumahan

dan

Permukiman ; dan c.

Seksi Pendataan dan Pelaporan Permumahan dan Permukinan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.

41

Pasal 26 (1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian

sebagai

bahan

penyusunan

teknis

bangunan,

perbaikan, peremajaan perumahan, pengembangan permukiman dan prasarana lingkungan serta sarana air bersih ; b. menyusun perencanaan teknis bangunan, perbaikan, peremajaan perumahan

dan

pengembangan

permukiman,

prasarana

lingkungan serta sarana air bersih ; c.

memberikan bantuan teknis dalam penyusunan perencanaan bangunan perumahan perkotaan dan perdesaan ;

d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam pembangunan perumahan perkotaan dan perdesaan ; e. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan perumahan dan permukiman ; f.

menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman ; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman ; b. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan perumahan dan permukiman ; c.

melaksanakan

analisa

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan perumahan dan permukiman ; d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan perumahan dan permukiman ; e. melaksanakan

kegiatan

pemeliharaan

perumahan

dan

permukiman serta upaya penanggulangan kerusakan perumahan dan permukiman ; f.

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan perumahan dan permukiman maupun pemeliharaan

42

prasarana dan sarana air bersih dan menyehatkan lingkungan ; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data perumahan dan permukiman ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran perumahan dan permukiman ; c.

menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program perumahan dan permukiman ; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Bidang Kebersihan Pasal 27 Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang kebersihan jalan, lingkungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah, penggunaan air kotor serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a. perencanaan,

pelaksanaan,

pelaporan

dan

evaluasi

terhadap

kebersihan di jalan, lingkungan permukiman, taman, lapangan olah raga, tempat umum dan pembangunan trotoar ; b. pelaksanaan

kebersihan,

pengumpulan,

pengangkutan,

dan

pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ; c.

pembinaan terciptanya kawasan dan lingkungan yang tertib, bersih, indah dan sehat ;

43

d. pelaksanaan pemusnahan sampah basah maupun kering di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan syarat teknis sehingga sampah tidak berbau dan tdak mencemari lingkungan ; e. pelaksanaan penanggulangan air kotor pada saluran kering maupun saluran penggelontor kota, serta limbah tinja domestik agar tidak menyebabkan polusi ; dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29

(1) Bidang Kebersihan membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Kebersihan ; b. Seksi Pemusnahan, Pemanfaatan Sampah dan Penanggulangan Air Kotor ; dan c.

Pendataan dan Pelaporan Kebersihan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Kebersihan. Pasal 30 (1) Seksi

Penyusunan

Program

dan

Perencanaan

Kebersihan,

mempunyai tugas : a. mengumpulkan

dan

menyiapkan

data

serta

menyusun

perencanaan program kebersihan ; b. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kebersihan ; c.

menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan kebersihan ;

d. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan kebersihan ; e. merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan trotoar ; f.

merencanakan, menganalisa, menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas kebersihan jalan dan lingkungan dan sampah ; dan

pembuangan

sampah atau penampungan

44

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pemusnahan, Pemanfaatan Sampah dan Penanggulangan Air Kotor, mempunyai tugas : a. melaksanakan pembersihan jalan umum, arteri primer maupun sekunder, jalan lokal, jalan lingkungan, median jalan, trotoar jalan, saluran, drainase, lapangan merdeka, tempat olah raga, tempat umum, taman dalam ibukota kabupaten serta ibukota kecamatan ; b. merencanakan, melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ; c.

menyelenggarakan pembuatan dan perbaikan bak sampah di lingkungan

permukiman

atau

bak

penampungan

sampah

sampah

Tempat

sementara ;

d. memelihara

ketertiban

pembuangan

dari

Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ; e. melaksanakan pemusnahan sampah dengan sistem yang sesuai dengan lahan dan kondisi di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ; f.

melaksanakan

dan

mengatur

pemanfaatan

sampah

untuk

didayagunakan ; g. melaporkan, menginventarisasi sarana dan prasarana angkutan sampah ; h. menyiapkan

bahan

bimbingan

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat tentang pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan ; i.

merencanakan,

melaporkan,

mengevaluasi,

melaksanakan

pembersihan saluran pembuangan air kotor termasuk saluran pengglontor maupun sungai yang dipergunakan untuk masyarakat sekitarnya ; j.

mengendalikan pembuangan air kotor, limbah tinja domestik, dari instalasi ke tempat yang telah ditentukan ;

k.

melaksanakan pengawasan terhadap sisa bangunan yang dapat mengganggu kebersihan di jalan, trotoar, saluran kering, tempat umum, tempat olah raga dan taman ;

45

l.

menyiapkan

bahan

bimbingan

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat tentang limbah tinja atau limbah domestik, non domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan m. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Kebersihan, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program kebersihan ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data kebersihan ; c.

menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program kebersihan ; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan Bidang Pertamanan dan Pemakaman Pasal 31 Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang pembangunan, pemeliharaan, pertamanan dan pemakaman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. perencanaan, pembuatan dan pemeliharaan taman, air mancur, median jalan, monument, gapura kota, tribun dan stadion ; b. pelaksanaan pengelolaan taman dalam rangka keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan ; c.

pendataan, pelaporan, evaluasi pemasangan spanduk, reklame, baliho dan sejenis di lokasi yang dikuasai Pemerintah Kabupaten, agar pemasangannya nampak asri, rapi, tertib dan indah ;

46

d. pengelolaan makam yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 33 (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman ; b. Seksi

Pelaksanaan

dan

Pengawasan

Pertamanan

dan

Pemakaman ; dan c.

Seksi Pendataan dan Pelaporan Pertamanan dan Pemakaman.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Pasal 34

(1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program pertamanan dan pemakaman ; b. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pertamanan dan pemakaman ; e. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan pertamanan dan pemakaman ; f.

melaksanakan

pemeriksaan

dan

menyiapkan

rekomendasi

pengesahan perencanaan pertamanan dan pemakaman ; g. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan pertamanan dan pemakaman ; h. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman ; j.

mengumpulkan,

mengolah

dan

mendokumentasikan

data/informasi pertamanan dan pemakaman ; k.

melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka pendataan bangunan dan perkembangan pertamanan dan pemakaman ; dan

47

l.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman ; b. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan pertamanan dan pemakaman ; c.

melaksanakan

analisa

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pembangunan pertamanan dan pemakaman ; d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan pertamanan dan pemakaman ; e. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi pertamanan dan pemakaman ; f.

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan upaya penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman ;

g. melaksanakan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan pertamanan dan pemakaman ; h. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan serta penyuluhan pertamanan dan pemakaman ; dan i.

melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan bidang

tugasnya. (3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program pertamanan dan pemakaman ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran pertamanan dan pemakaman ; c.

menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program pertamanan dan pemakaman ; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh

48

Bidang Energi

Pasal 35

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan di bidang energi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana dan bahan bimbingan pengelolaan energi ; b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan energi ;

c.

pendataan, penelitian, pengevaluasian semua aktivitas di bidang energi yang bersumber dari air, diesel uap, untuk kepentingan masyarakat luas termasuk pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. penyiapan bahan untuk pengembangan energi yang inovatif untuk kesejahteraan masyarakat ; e. perencanaan dan pengadaan lampu penerangan jalan umum, tempattempat umum dan taman; f.

pelaksanaan

pembangunan,

dan

pemeliharaan

lampu-lampu

penerangan jalan, tempat umum dan taman ; g. penginventarisasian keadaan lampu dan fasilitas lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 37

(1) Bidang Energi membawahkan : a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Energi ; b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Energi ; dan c.

Seksi Pendataan dan Pelaporan Energi.

49

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Energi. Pasal 38

(1) Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Energi, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan energi ; b. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis pengelolaan energi ;

c.

melaksanakan

pemeriksaan

dan

menyiapkan

rekomendasi

pengesahan pengelolaan energi ; d. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pengelolaan energi ; e. menyusun pemutakhiran data/informasi, program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pengelolaan energi ; f.

melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka pendataan dan perkembangan pengelolaan energi ; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Energi, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

bimbingan

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat luas tentang energi dan melakukan pengembangan energi yang inovatif untuk kesejahteraan masyarakat ; b. merencanakan pengadaan lampu penerangan jalan umum, tempat-tempat umum dan taman ; c.

melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan, tempat umum dan taman ;

d. melaksanakan pengadaan lampu penerangan jalan-jalan umum, tempat umum dan taman ; e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

50

pemeliharaan serta penyuluhan pengelolaan energi ; dan f.

melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan dan Pelaporan Energi, mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan menyiapkan data program pengelolaan energi ; b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data pengelolaan energi ; c.

menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program pengelolaan energi ; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

51

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan

masing-masing

dan

memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

52

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagai

bahan

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan

laporan

masing-masing

kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 09 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

53

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi Pada Tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 46

BUPATI NGAWI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI

Recommend Documents