BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
KEWENANGAN
TENTANG
BADAN
TUGAS,
KETAHANAN
FUNGSI
DAN
PANGAN
DAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan
Daerah,
adalah
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi. 4. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 5. Perangkat
Daerah,
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
4
6. Lembaga
Teknis
Daerah,
adalah
Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten Ngawi. 7. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ngawi. 9. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ngawi. 10. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Sistem Ketahanan Pangan, adalah suatu sistem manajemen Pembangunan masyarakat
Pertanian secara
untuk
massal
menggerakkan dengan
peran
berorientasi
serta pada
penyelenggaraan tugas, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi pangan yang didukung oleh penyuluhan pertanian. 14. Pangan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan / minuman. 15. Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
5
16. Keamanan Pangan, adalah kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan bermutu (terhindar dari rusak, busuk, palsu dan tercemar mikroba/ bahan kimia), terhindar dari pencemaran lingkungan dan aman dari kaidah agama. 17. Mutu Pangan, adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. 18. Gizi Pangan, adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. 19. Ketersediaan Pangan, adalah tersedianya bahan pangan dalam jumlah, mutu, waktu, dan harga yang terjangkau sampai ditingkat rumah tangga. 20. Kewaspadaan pangan, adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan meliputi mewaspadai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan juga merumuskan
langkah-langkah
pencegahan
dan
penanggulangannya. 21. Pola konsumsi pangan, adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. 22. Penganekaragaman konsumsi pangan, adalah pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja tetapi terhadap bermacam-macam ditingkat individu atau rumah tangga. 23. Konsumsi Pangan, adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya. 24. Persediaan pangan, adalah jumlah pangan yang tersedia disuatu Daerah mencakup produksi, import/eksport, bibit/benih bahan baku industri baik pangan dan non pangan penyusutan / tercecer dan yang tersedia dikonsumsi. 25. Distribusi pangan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan dan atau pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak. 26. Rawan pangan, adalah situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun eksternal.
6
27. Penyuluhan Pertanian, adalah pemberdayaan petani nelayan dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal dibidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik dibidang ekonomi, sosial, politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. 28. Tujuan Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan Sistim dan Usaha
Agribisnis,
adalah
meningkatkan
pendapatan
dan
kesejahteraan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha dengan cara meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka. 29. Paradigma baru Pembangunan Pertanian, adalah
membangun
Sistem dan Usaha Agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. 30. Penyuluh Pertanian, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 31. Penyuluh Pertanian Ahli, adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,
keahlian
yang
dalam
pelaksanaan
pekerjaannya
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologie dan teknik analisis tertentu. 32. Penyuluh Pertanian Trampil, adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Ketrampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 33. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh penyuluh pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 34. Program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, adalah suatu program tahunan yang memuat pengorganisasian pemanfaatan sumber
daya
yang
tersedia
untuk
memfasilitasi
kegiatan
penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 35. Program penyuluhan Pertanian tingkat BPP, adalah rencana tahunan tentang kegiatan Penyuluhan Pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah, berdasarkan kebutuhan spesifik lokalita yang isinya keadaan, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, sasaran, volume serta metodologi dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipati, sistimatis dan tertulis.
7
36. Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian, adalah Jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian trampil dan penyuluh pertanian
ahli
berdasarkan
programa
penyuluhan
pertanian
setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani nelayan. 37. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten, adalah penyuluh pertanian senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Pertanian. 38. Penyuluh Pertanian Spesialis, adalah Penyuluh Pertanian yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan Pertanian sesuai bidang keahliannya dan berlatar belakang pendidikan sesuai spesialisasinya. 39. Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian, adalah penyuluh senior di BPP tersebut yang diberi tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayahnya dan mengelola BPP. 40. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), adalah instalasi sekaligus bagian dari institusi Badan sebagai basis penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di BPP untuk menggerakkan kegiatan penyuluhan pertanian. 41. Agribisnis, adalah jumlah total dari seluruh kegiatan yang termasuk didalamnya industri pertanian dan distribusi, peralatan dan sarana pertanian, kegiatan produksi pertanian, prosesing dan distribusi dari komoditi pertanian serta produksi ikutannya. 42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh
seorang
Kepala
yang
berkedudukan
di
bawah
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
dan
8
Pasal 3 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ; c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai kewenangan : a. 1) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3) Pembinaan
pengembangan
penganekaragaman
produk
pangan. 4) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. b. 1) Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 2) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten. 3) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
9
c.
1) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten. 2) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 3) Identifikasi kelompok rawan pangan.
d. 1) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 2) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 3) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 4) Informasi harga di kabupaten. 5) Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten. e. 1) Identifikasi pangan pokok masyarakat. 2) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 3) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 4) Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 5) Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 6) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. f.
1) Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten. 2) Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten. 3) Pengembangan ”trust fund” di kabupaten. 4) Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
g. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten. h. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. i.
Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.
j.
Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
k.
Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
l.
Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
m. Pembinaan
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian
wilayah
kecamatan/desa. n. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. o. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. p. 1) Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
10
2) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 3) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas: a. Kepala ; b. Sekretariat ; c.
Bidang Pengadaan Pangan ;
d. Bidang Konsumsi Pangan ; e. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ; f.
Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Bagan
Struktur
Organisasi
Badan
Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
11
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi keuangan ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; c.
pengeloalan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga ;
d. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; e. pengelolaan barang dan jasa inventaris ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9
(1) Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c.
Sub Bagian Umum.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. melaksanakan
dan
mengkoordinasikan
perumusan
penyusunan program ; b. melaksanakan
analisis,
evaluasi,
pengendalian
terhadap
pelaksanakan perencanaan program ; c.
menghimpun semua permasalahan
serta usulan dari satuan
organisasi ; d. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan program dan kegiatan ; e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan
penghimpunan
data
dan
menyusun
anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
rencana
12
b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c.
melakukan
pembayaran
gaji
pegawai
dan
pembayaran
keuangan dinas lainnya ; d. melakukan
penyusunan
laporan
pertanggunggjawaban
pengelolaan keuangan ; dan f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ; c.
melakukan
penyusunan
perencanaan
dan
mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan
pengurusan
tugas-tugas
keprotokolan
dan
perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f.
melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ;
g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan i.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Pengadaan Pangan Pasal 11
Bidang Pengadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bidang penyiapan, perumusan identifikasi
dalam
rangka penyusunan program dan perencanaan pengadaan pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
13
Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pengadaan Pangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi pengkajian ketersediaan dan distribusi pangan ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan ; c.
pelaksanaan identifikasi untuk menetapkan standart kebutuhan pangan dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan pangan ;
d. perhitungan
persediaan
dan kebutuhan pangan penduduk
kabupaten ; e. pelaksanaan identifikasi dalam perencanaan penyediaan cadangan kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas ; f.
pemantauan pemerataan
dan
pengamanan
pangan
komoditas
cadangan, strategis
kecukupan
daerah
dan
dan
lintas
kecamatan ; g. pelaksanaan pola pengembangan teknologi pangan lokal bahan pangan pokok alternatif ; h. pengembangan pangan lokal dan tradisional sesuai budaya pangan daerah ; i.
pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan instansi terkait dalam pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pangan pokok alternatif ;
j.
pemantauan dan evaluasi pengolahan serta penyaluran pangan komoditas strategis serta penanganan rawan pangan dan gizi ;
k.
penyiapan
bahan
koordinasi
pemantauan
dan
pengamanan
kebijakan harga dasar bahan pangan dan harga pangan yang layak bagi masyarakat ; l.
penyiapan bahan penetapan standart dan bahan pengembangan pola serta sistim distribusi pangan ;
m. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan distribusi pangan ; n. penyiapan bahan dan penetapan standart dan bahan pembinaan kelembagaan distribusi pangan ; o. penyiapan
bahan
pembimbingan
penerapan
standart
teknis
pengadaan, pengelolaan, distribusi pangan ; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
14
Pasal 13 (1) Bidang Pengadaan Pangan membawahkan : a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan ; dan b. Sub Bidang Distribusi Pangan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bidang
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan Pangan. Pasal 14 (1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi pengkajian ketersediaan pangan ; b. menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
pengadaan
dan
pengelolaan pangan ; c. melaksanakan identifikasi untuk menetapkan standar kebutuhan pangan dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan pangan ; d. melaksanakan perhitungan persediaan dan kebutuhan pangan penduduk ; e. melaksanakan cadangan,
identifikasi
dalam
perencanaan
penyediaan
kecukupan dan pemerataan pangan komoditas
prioritas ; f. memantau
dan
mengamankan
cadangan,
kecukupan
dan
pemerataan pangan komoditas strategis daerah dan lintas kecamatan ; g. melaksanakan pola pengembangan teknologi pangan lokal bahan pangan pokok alternatif ; h. mengembangkan pangan lokal dan tradisional sesuai budaya pangan daerah ; i. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan instansi terkait dalam pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pokok alternatif ; j. menyiapkan bahan penetapan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan ; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub bidang Distribusi Pangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi distribusi pangan ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan distribusi pangan ;
15
c. memantau dan mengevaluasi pengolahan serta penyaluran pangan komoditas pangan strategis serta penanganan rawan pangan dan gizi ; d. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengamanan kebijakan harga dasar pangan dan harga pangan yang layak bagi masyarakat ; e. menyiapkan
bahan
penetapan
standar
dan
bahan
lembaga
dalam
pengembangan pola dan sistem distribusi pangan ; f. menyiapkan
bahan
kerjasama
antar
pengembangan distribusi pangan ; g. menyiapkan bahan penetapan standar dan bahan pembinaan kelembagaan distribusi pangan ; h. menyiapkan bahan pembimbingan penerapan standar teknis pengadaan, pengelolaan distribusi dan konsumsi pangan ; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Konsumsi Pangan Pasal 15 Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan di bidang pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi, penganekargaman konsumsi dan pangan, penyiapan bahan dan pemantauan konsumsi pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Bidang Konsumsi Pangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman pangan ; b. penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi, serta penganekaragaman pangan ; c.
penyiapan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis sistem kewaspadaan pangan dan gizi ;
16
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan konsumsi pangan ; e. penyiapan bahan penetapan standart kerawanan pangan ditingkat daerah dan rumah tangga ; f.
penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan ;
g. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, lintas kecamatan dalam memantau, mengevaluasi dan menindak lanjuti kerawanan pangan dan gizi ; h. pelaksanaan
kegiatan
untuk
mendorong
terwujudnya
pengembangan kelembagaan kewaspadaaan pangan dan gizi di tingkat daerah ; i.
pemetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antara waktu dan antar daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan ;
j.
penyiapan
bahan
koordinasi
pemantauan,
pembinaan,
pengendalian pengawasan mutu dan keamanan pangan ; k.
penyiapan
bahan
pengendalian
dan
pengawasan
sistem
kewaspadaan pangan dan gizi ; l.
penyuluhan untuk terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan serta gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
m. penyiapan
bahan
pembinaan
terhadap
pemanfaatan
dan
penyebarluasan bahan pangan bergizi ; n. penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
rencana
pengembangan penganekaragaman konsumsi dan pangan ; o. penyiapan bahan penyusunan pengembangan pola konsumsi masyarakat ; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Bidang Konsumsi Pangan membawahkan : a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi ; dan b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
oleh
melaksanakan
seorang tugasnya
Kepala
Sub
Bidang
bertanggungjawab
Kepala Bidang Konsumsi Pangan.
yang
langsung
dalam kepada
17
Pasal 18 (1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi ; b. menyusun rencana pengembagan kewaspadaan pangan dan gizi ; c. menyiapkan
bahan
pedoman,
petunjuk
pelaksanaan
dan
petunjuk teknis sistem kewaspadaan pangan dan gizi ; d. menyiapkan bahan penetapan standar kerawanan pangan di tingkat daerah dan rumah tangga ; e. melaksanakan koordinasi lintas sektoral, lintas kecamatan dalam memantau,
mengevaluasi
dan
menindaklanjuti
kerawanan
untuk
mendorong
terwujudnya
pangan dan gizi ; f. melaksanakan
kegiatan
pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi di tingkat daerah ; g. melakukan pemetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antar waktu
dan antar daerah untuk menanggulangi kerawanan
pangan ; h. menyiapkan
bahan
koordinasi
pemantauan,
pembinaan,
pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan pangan ; i. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ; j. melaksanakan
penyuluhan
untuk
terwujudnya
peningkatan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan ; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi penganekaragaman pangan ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan konsumsi pangan ; c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan ; d. melaksanakan penyuluhan dan gerakan penganekaragaman produksi olahan
pangan
berbasis sumber daya dan budaya
lokal ; e. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan bahan pangan bergizi ;
18
f. menyiapkan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
rencana
pengembangan penganekaragaman pangan ; g. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pola konsumsi masyarakat ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi Pangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penyuluhan Pertanian Pasal 19 Bidang
Penyuluhan
Pertanian
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan
perencanaan,
Kahutanan
pemantauan
di dan
bidang
penyiapan,
evaluasi
penyuluhan
perumusan pertanian,
perikanan dan kahutanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi : a. penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten ; b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian ; c.
pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;
d. pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan ; e. percontohan dan kajiterap teknologi pertanian ; f.
pembinaan, pengelolaan balai penyuluhan pertanian ;
g. penyediaan, penyebaran pelayanan informasi pertanian ; h. pengelolaan
sentra informasi
dan
komunikasi pembangunan
pertanian ; i.
penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani nelayan ;
j.
pembimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan ;
k.
pengkajian penerapan teknologi pertanian ;
l.
pengelolaan perpustakaan pertanian ;
m. pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani nelayan ; n. pemberdayaan koperasi tani nelayan, gabungan kelompok tani nelayan, asosiasi yang berwawasan agribisnis ;
19
o. pembimbingan dan informasi kemitraan antara petani nelayan dengan pengusaha pelaku agribisnis ; p. pembimbingan dan pengembangan agribisnis serta komoditas unggulan daerah ; q. pemberian
pelayanan
teknis atas pelaksanaan penyuluhan
pertanian ; dan r.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21
(1) Bidang Penyuluhan Pertanian membawahkan : a. Sub Bidang Programa Penyuluhan dan Pelatihan ; dan b. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bidang
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian. Pasal 22 (1) Sub Bidang Programa
Penyuluhan dan Pelatihan, mempunyai
tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten ; b. pengendalian rencana kerja penyuluh pertanian ; c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ; d. mengadakan pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan ; e. menyiapkan bahan pembinaan, pengelolaan balai penyuluhan pertanian (BPP) ; f. memberikan pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian ; g. melaksanakan pembimbingan dan pengembangan agribisnis serta komoditas unggulan daerah ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan, mempunyai tugas : a. menyiapkan pertanian ;
bahan percontohan dan kajiterap tehnologi
20
b. menyediakan dan menyebarkan informasi pertanian ; c. mengelola sentra informasi dan komunikasi pembangunan pertanian ; d. menumbuhkan
dan
memberdayakan kelembagaan petani
nelayan ; e. menyiapkan bahan pembimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan ; f. mengelola perpustakaan pertanian ; g. memberdayakan kelembagaan ekonomi petani nelayan ; h. memberdayakan koperasi tani nelayan, gabungan kelompok tani nelayan, asosiasi yang berwawasan agribisnis ; i. menyiapkan pembimbingan dan informasi kemitraan antara petani nelayan dengan pengusaha pelaku agribisnis ; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Tertentu Pasal 23 Unit Pelaksana Teknis Tertentu (UPTT) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana sebagian
kegiatan
teknis
operasional
dan/atau
kegiatan
teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan
keterampilannya.
Kehutanan
sesuai
dengan
keahlian
dan/atau
21
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB IV TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
22
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Ketahanan
Pangan
dan
Penyuluh
Pertanian
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 28
