BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011.
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
2.
3.
4.
5.
6.
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. 18. 19.
20.
21.
22.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07); Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 01) ; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 36) ; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209) ;
3
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 01). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011
Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.
Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 10 Januari 2011 BUPATI NGAWI, ttd BUDI SULISTYONO
Diundangkan di Ngawi pada tanggal 10 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd
MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 02
4
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR : 2 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 JANUARI 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, perolehan bantuan keuangan desa dari kabupaten tersebut disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) . Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. B. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang pengelolaannya di tentukan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat . C. Tujuan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
5
D. Sasaran Sasaran adalah seluruh Desa di Kabupaten Ngawi yang sejumlah 213 Desa. E. Prinsip kegiatan 1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa ( ADD ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; 2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di desa ; 3. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa supaya dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah ; 4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif dan hukum ; 5. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dengan menggunakan rumus Azas Merata dan Azas Adil. F. Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.989.094.600,-(Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Alokasi Dana Minimal ( ADM ) sebesar Rp. 3.593.310.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) dibagikan ke pada 213 Desa sehingga tiap desa menerima alokasi dana minimal Rp. 16.870.000,-(Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) 2. Alokasi Dana Proposional ( ADP ) sebesar Rp.2.395.784.600,-(Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam ratus Rupiah) dibagikan secara proporsional kepada 213 Desa, dihitung dengan indikator : Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Administrasi, Jumlah Dusun, serta Jumlah Baku Pajak Bumi dan Bangunan. G. Prioritas Kegiatan, Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : 1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat ; 2. Mendesak untuk dilaksanakan ; 3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat ; 4. Didukung oleh sumberdaya yang ada di masyarakat ; 5. Memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan ; 6. Program/Proyek yang dilaksanakan sesuai prioritas hasil musyawarah ; 7. Program Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan 1. Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Desa. 2. Penyebarluasan informasi Alokasi Dana Desa kepada masyarakat melalui Sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintah Desa .
6
B. Perencanaan 1. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah rencana penggunaan ADD dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa . 2. Rencana kegiatan yang telah di mufakati di rinci dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) 3. Dalam Berita Acara Penarikan / Pembayaran Dana (BAPPD) agar dicantumkan jumlah swadaya pendukung kegiatan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa uang, tenaga atau material yang dinilai dalam Rupiah.
C. Penggunaan ADD Rincian penggunaan ADD adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % dari pagu ADD yang digunakan antara lain untuk : a. Pemberdayaan Lingkungan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa, yang diprioritaskan desa dan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa ; b. Biaya penunjang Desa On Line ; c. Biaya penunjang kegiatan PKK ; d. Biaya penunjang kegiatan LPMD ; e. Biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga ; f. Biaya penunjang kegiatan Posyandu ; g. Biaya Operasional RT dan RW ; h. Biaya Bulan Bakti Gotong Royong LPMD ; i. Biaya penunjang kegiatan Forum Desa Sehat ; j. Biaya penunjang kegiatan Perpustakaan Desa. 2. Biaya Operasional Pemerintah Desa 30 % dari pagu Alokasi Dana Desa digunakan atara lain untuk : a. Biaya rapat Desa ; b. Biaya Musrenbangdes ; c. Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa ; d. Biaya alat tulis kantor ; e. Biaya pemeliharaan sarana kantor desa ; f. Hr.Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa ; g. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa ; h. Biaya Operasional pendistribusian Raskin. 3. Bagi desa yang berlokasi di sekitar kawasan hutan penggunaan Alokasi Dana Desa bagian pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % dari pagu Alokasi Dana Desa agar mengalokasikan Biaya untuk penunjang kegiatan LMDH.
D. Penyaluran dan Pencairan Dana Tata cara penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa tidak berdasarkan pada pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di masing masing Desa dan dilakukan dalam 1 (satu ) tahap dengan persyaratan sebagai berikut : a. Membuat Berita Acara Musyawarah Penggunaan Alokasi Dana Desa dilampiri Daftar hadir musyawarah. b. Membuat DRK (Daftar Rincian Kegiatan) Alokasi Dana Desa . c. Membuat BAPPD ( Berita Acara Permohonan /Penarikan Dana). d. Gambar proyek dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) e. Foto proyek 0 %. f. Melampirkan fotocopy Perdes APBDes Tahun 2011 g. Masing -masing dibuat rangkap 4 (Empat) lembar
7
E. Pertanggung Jawaban Keuangan . Alokasi Dana Desa setelah di terima melalui Rekening Kas Desa, kemudian Desa segera melaksanakannya sesuai dengan Daftar Rincian Kegiatan dan segera mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi paling lambat 1 (satu ) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya dana ADD pada Rekening Kas Desa . Pertanggungjawaban Keuangan berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2011
F. Organisasi Pengelola Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim di masing-masing tingkatan sebagai berikut : 1. Tingkat Desa di bentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari : a. Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan b. Sekdes selaku penanggung jawab operasional kegiatan c. Staf Urusan Keuangan selaku Penanggung jawab administrasi kegiatan. d. LPMD selaku pelaksana kegiatan fisik. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana : a. Menyebarluaskan informasi Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa mengadakan musyawarah pembangunan desa untuk menyusun Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan menetapkan nilai partisipasi dan swadaya masyarakat sekaligus menetapkan Tim Pelaksana Desa. b. Membuat dan menandatangani berkas persyaratan pencairan dana serta melaksanakan pencairan dana. c. Menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan DRK (Daftar Rincian Kegiatan). d. Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Alokasi Dana Desa tiap tahap pencairan dana kepada Tim Pengendali yang ada di Kecamatan masing – masing . 2. Tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pengendali yang anggotanya di tetapkan oleh camat terdiri dari : a. Camat selaku Ketua b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Anggota Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali : a. Menyebarluaskan informasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011 dan mensosialisasikan ke tingkat Desa . b. Melakukan verifikasi DRK dan mengesahkan dokumen persyaratan pencairan dana. c. Menerbitkan Rekomendasi terhadap pengajuan pencairan dana bantuan keuangan Alokasi Dana Desa tahun 2011 kemudian dikirim ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan . d. Membuat rekapitulasi laporan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari tiap – tiap Desa yang ada di wilayahnya ke Tim Pembina cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi. e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa .
8
3. Tingkat Kabupaten di bentuk Tim Pembina yang anggotanya ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pengendali se Kabupaten Ngawi b. Melakukan pembinaan dan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. c. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembina . d. Mengadakan Monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.
BAB III PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. Pengendalian. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa maka dilakukan pembinaan, monitoring serta pengendalian secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing Tim . B. Pemantauan . 1. Pemeriksaan dilaksanakan secara fungsional oleh aparat pengawasan 2. Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut mengawasi dan memantau penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai wujud partisipasi. 3. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa penyelesaian dilaksanakan secara bertingkat yaitu : a. Permasalahan diselesaikan di tingkat Desa oleh Tim Pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) b. Apabila di tingkat Desa tidak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan di tingkat Kecamatan oleh Tim Pengendali. c. Apabila di tingkat Kecamatan tidak bisa diselesaikan akan diselesaikan di Tingkat Kabupaten oleh Tim Pembina. C. Pelaporan 1. Tim Pelaksana : Tim Pelaksana memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pengendali Kecamatan dengan menggunakan format : LAP – ADD. 2. Tim Pengendali : Tim Pengendali Kecamatan melaporkan : a. Perkembangan pengesahan DRK Desa dan perkembangan penyaluran Dana Pembangunan Desa menggunakan format : LAP-DRK-PENC./ADD/KEC. b. Perkembangan kegiatan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa menggunakan format : REKAP-ADD-KEC Laporan dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi. 3. Tim Pembina : Tim Pembina Kabupaten mengadakan evaluasi dari seluruh pelaksanaan program Alokasi Dana Desa mendasar pada laporan dari Tim Pengendali Kecamatan dan hasil pemantauan langsung di lapangan secara sistematik dan obyektif.
9
BAB IV PENUTUP Kegiatan Alokasi Dana Desa sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
BUPATI NGAWI, ttd BUDI SULISTYONO
