bersumber
dari
keuangan
pusat dan bagi
Pemerintah untuk
bagian
dana
hasil
Kabupaten
meningkatkan
Pemerintah
perimbangan dari
yang bertujuan
kemampuan keuangan
Desa
dalam
rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
Tahun
NOMOR 28 TAHUN 2011
2009
tentang
Pelaksanaan Pengelolaan
TENTANG
Desa
Petunjuk
Alokasi
Dana
(ADD) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
Karangasem Nomor 13 Tahun
ALOKASI DANA DESA
Perubahan
Kedua
2011
tentang
Atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
BUPATI KARANGASEM, c. bahwa
berdasarkan
sebagaimana dimaksud Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang
dialokasikan
Kabupaten Karangasem
1
oleh untuk
Pemerintah desa,
yang
dalam
pertimbangan huruf a
dan
huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa;
2
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Tambahan Lembaran
Pembentukan
Indonesia Nomor 4844);
Daerah-daerah
Tingkat
II
Negara
Republik
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat
dan
Nusa
Tenggara
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
dan
Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran
Pemerintahan
Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
5.
(Lembaran
Negara
6.
Perubahan Nomor
Kedua 32
Pemerintahan
Tahun Atas
Tahun Daerah
Republik Indonesia 3
2008
(Lembaran
Tahun
Indonesia Tahun
Tambahan
Peraturan
Pemerintah Desa
Nomor
Lembaran
Tambahan Lembaran
72
(Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005
Tahun Negara
Nomor 158,
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4587);
tentang
Undang-Undang 2004
58
Republik Indonesia Nomor 4578);
2005 tentang
Republik
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang12
Republik
Nomor 140,
Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah
Nomor
Nomor
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Undang
Pemerintah
(Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indonesia
126, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan
2005
Tambahan Lembaran
2004
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia Nomor 4389);
Daerah
Tahun
Republik Indonesia Nomor 4438);
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Pemerintahan
Indonesia
(Lembaran
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3.
Daerah
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
73
Tahun
(Lembaran
Negara
tentang
2005 tentang
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Kelurahan
Tahun 2008 Nomor 59, 4
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4588);
Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Nomor 5); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Keuangan Daerah diubah
Pengelolaan
sebagaimana
telah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Daerah Kabupaten
Kerja
Perangkat
Karangasem
(Lembaran
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam
Nomor 7, Tambahan
Tahun
2006
Negeri. Nomor
13
tentang Pedoman Pengelolaan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 6);
Keuangan Daerah; 13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang 9.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Uraian
Tugas
Lembaga
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Kabupaten Karangasem
Teknis (Berita
Daerah Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39); 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Daerah
Pengelolaan
(Lembaran
Daerah
Karangasem Tahun 2008 Tambahan
Lembaran
Keuangan Kabupaten Nomor
5,
Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
Karangasem
Daerah
Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten
5
6
MEMUTUSKAN :
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 12 );
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN
ALOKASI
2.
DANA DESA.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana
Pasal 1 (1) Dengan
Peraturan
Bupati
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 ini
menetapkan
Nomor 19 ); dan
Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang
(2) Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
ini.
Nomor 13 );
(3) Pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui swakelola dan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. (4) Setiap pengeluaran keuangan harus mengikuti ketentuan
Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
perpajakan yang berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pasal 2 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 1.
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2009 tentang
7
8
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 23 Mei 2011 LAMPIRAN
BUPATI KARANGASEM,
PERATURAN BUPATI KARANGASEM Ttd.
TANGGAL 23 JUNI 2011 NOMOR 28 TAHUN 2011
I WAYAN GEREDEG TENTANG
Diundangkan di Amlapura
PETUNJUK PELAKSANAN PENGELOLAAN
pada tanggal 23 Mei 2011
ALOKASI DANA DESA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
A.
Latar Belakang Bahwa
Ttd
untuk
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat,
kapasitas pemerintahan desa dan pembangunan desa saat ini perlu
I NENGAH SUDARSA
mendapat perhatian yang lebih besar. Hal ini mengingat kondisi desaBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
desa di Kabupaten Karangasem masih memiliki 33.199 Rumah
TAHUN 2011 NOMOR 28
Tangga Sasaran yang masih dalam status miskin yang perlu dientaskan secara bertahap, yang tersebar di 75 desa dan 3
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
kelurahan. Oleh karena itu pola pengalokasian alokasi dana desa harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : 1. kemiskinan;
A. A Ngurah Ketut Nurwana
9
2. pendidikan dasar;
10
3. kesehatan; dan
2. Adil, transparan dan akuntabel;
4. keterjangkauan desa.
3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan; dan 4. Memberikan stimulan dan insentif bagi desa.
Serta faktor-faktor pendukung meliputi :
C. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)
1. luas wilayah;
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. jumlah penduduk;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
3. potensi ekonomi;
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. partisipasi masyarakat; dan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
5. jumlah komunitas banjar dinas yang ada di desa.
4. Meningkatkan
pengamalan
nilai-nilai
keagamaan,
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota disahkan ke Pemerintah
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan
6. Meningkatkan
program
pemberdayaan
masyarakat
dan
pembangunan
desa
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dalam
pelayanan
pada
masyarakat
sosial
desa
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat; 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
Melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai wadah berhimpunnya semua komponen yang ada di masyarakat diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan yang
masyarakat; 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama guna membangun desa demi terwujudnya pembangunan desa yang sinergis dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
D. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang
B. Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 1. Mendorong semangat desentralisasi;
11
mengacu pada hasil musyawarah perencanaan desa
melalui
pembangunan
proses perencanaan partisipatif. Sasaran 12
penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
a. Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
a. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%, digunakan untuk : 1. Penanggulangan kemiskinan dasar masyarakat melalui
dan
pemenuhan
miskin serta mengurangi
hak-hak
kesenjangan
bina manusia dan bina usaha, dialokasikan dana
sebesar paling sedikit 20%.
(LPM) paling sedikit 5%.
gender
wanita
melalui
perwujudan
dan peningkatan peranan dasa wisma,
paling sedikit 5%.
Keluarga Lansia.
9. Usaha-usaha
peningkatan
stabilitas
keamanan,
dan ketertiban masyarakat/perlindungan
masyarakat. 10. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga serta peningkatan aktivitas olah
raga melalui penyelenggaraan
Pordes, Porcam dan Porkab.
4. Bantuan operasional banjar dinas.
11. Pembinaan kegiatan seni dan budaya melalui peningkatan
5. Bantuan desa disediakan paling sedikit 21,5% dengan sasaran :
aktivitas penyelenggaraan
seni dan budaya pada
Pesta
Kesenian Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
a. Pembentukan Kelompok Kerja LPM di tingkat banjar dinas.
12. Peningkatan
pengamalan
kehidupan
keagamaan
dalam
rangka peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
b. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
Esa.
c. Bantuan banjar dinas yang diprioritaskan sebagai upaya untuk pemerataan
pembangunan
agar tidak ada
kesenjangan antar wilayah di suatu desa. 6. Pembentukan
c. Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga balita dan Bina
ketentraman
3. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK sebagai upaya
kesetaraan
b. Peningkatan fungsi polindes dan poskesdes.
8. Usaha identifikasi pendidikan luar sekolah.
2. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
peningkatan peranan
bagi balita dan lansia.
dan
pengembangan
Badan
Desa (BUMDes).
13. Upaya pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotong-royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih desa.
Usaha
Milik
14. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pedesaan
secara
swakelola dengan prioritas antara lain :
7. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran : 13
a. Prasarana perhubungan (jalan, jembatan, selokan dan 14
Iain-Iain);
3. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
b. Prsarana produksi (saluran irigasi, bendungan, pintu pembagi air dan Iain-Iain);
paling banyak 22% sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 133/HK/2011 pada kolom 9.
c. Prasarana sosial (poskamling, polindes/poskesdes, tempat ibadah, balai dan kantor desa dan Iain-Iain);
E. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana 1. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk
d. Prasarana pemasaran (pasar desa, kios, pasar hewan dan Iain-lain);
berdasarkan Keputusan Perbekel; 2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana
e. Tambatan perahu, sarana penangkap ikan, pengawet ikan dan Iain-Iain.
Desa beserta kelengkapan Pejabat
15. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang.
Pengelola
lampiran
kepada
Bupati c.q
Keuangan Daerah/Bendaharawan
Umum Daerah melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
16. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum
(TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian
Daerah
lingkungan hidup.
langsung/transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke
17. dan kegiatan lain yang dianggap penting
akan
menyalurkan
Alokasi
Dana
Desa
Rekening Desa; 4. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa
b. Biaya
Operasional
Pemerintah
Desa
dan
Badan
dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III dan IV
Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 30%, dengan sasaran
yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Camat yang
untuk :
menyatakan bahwa SPJ tahun sebelumnya sudah dilaporkan
1. Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa, bantuan
oleh
purna bakti dan uang duka. 2. Bantuan
operasional
sebagai
upaya
masyarakat.
pemerintahan
pelayanan
kepada
5. Karena
sesuatu
hal
tahap
sebelumnya
belum
dapat
dicairkan, maka pencairan akan diakumulasikan ke tahap berikutnya.
15
mendapat verifikasi di
Kecamatan.
penyelenggaraan peningkatan
desa ke kecamatan dan
16
F. Fungsi dan Peranan Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) 1. Pengelola Tingkat Desa
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya masingmasing.
(a) Perbekel Perbekel berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (a) Camat Camat berkedudukan sebagai Pembina dan Pengendali
(b) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Penanggung
adalah
(b) Kepala Seksi yang terkait dan UPTD terkait tingkat
Keputusan
kecamatan sebagai pendamping kegiatan Alokasi Dana
Perbekel, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
Desa yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
dan keberhasilan secara keseluruhan kegiatan Alokasi
Alokasi Dana Desa.
Sekretaris
Jawab
Desa
Operasional
ditetapkan
Kegiatan
kegiatan Alokasi Dana Desa di tingkat kecamatan.
berdasarkan
Dana Desa.
(c) Pembiayaan
(c) Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)
dalam
pendampingan
oleh
rangka Tim
Tim
pelaksanaan
tugas
Pendamping
Tingkat
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Kaur
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas,
Keuangan ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang
Kecamatan diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
administrasi keuangan kegiatan Alokasi Dana Desa. (d) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tim
Pelaksana
Kegiatan
3. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk
berdasarkan
musyawarah di tingkat desa yang disesuaikan dengan sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa. Tim Pelaksana
(a) Bupati
sebagai
Pembina
Kegiatan
Alokasi
Dana
Desa di tingkat kabupaten. (b) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur:
Kegiatan dapat ditunjuk dari unsur perangkat desa,
-
Asisten Tata Praja;
anggota BPD, anggota LPM, PKK atau tokoh masyarakat.
-
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap 17
Desa; 18
-
Inspektorat Daerah;
a. Lembar Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
-
Badan Kesbangpol Linmas;
b. Lembar Kerja Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
-
Badan Kepegawaian Daerah;
-
Dinas Pendapatan;
-
Bagian Keuangan Setda;
-
Bagian Pengendalian Pembangunan Setda;
-
Bagian Hukum dan HAM Setda;
-
Bagian Tata Pemerintahan Setda
(c) Tim
Fasilitasi
memfasiltasi
2. Pelaksanaan (a) Proses penyaluran dan pencairan dana dari Kas Daerah Kabupaten Karangasem kepada Rekening Kas Desa dilakukan secara transfer, dengan melampirkan :
ADD Tingkat Kabupaten bertugas
pelaksanaan,
monitoring
dan
evaluasi
(1) Rekap Lembar Kerja yang sudah ditandatangani oleh Camat;
kegiatan ADD di tingkat kabupaten. (2) Surat Keputusan Perbekel tentang Penunjukkan PJOK dan PJAK;
G. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 1. Perencanaan Musyawarah merupakan
forum
Perencanaan pertemuan
Pembangunan antara
Desa lembaga
(3) Fotocopy rekening kas desa; (4) Kwitansi penerimaan ADD untuk dana perimbangan,
kemasyarakatan yang ada di desa yang bertujuan untuk
bagi hasil pajak daerah dan
membahas
daerah
perencanaan
penggunaan
ADD
secara
keseluruhan. Dalam pelaksanaan musrenbangdes dihadiri
bagi hasil retribusi
masing-masing rangkap 4 (empat), asli
kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
oleh : perangkat desa, BPD, LPM, PKK dan Klian Banjar (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari
Dinas.
Perbekel; dan Dalam perencanaan penggunaan ADD, desa menyusun
(6) Surat Rekomendasi dari Camat yang menyatakan
Lembar Kegiatan yang terdiri dari 2 jenis yaitu : 19
20
bahwa
desa
sudah
melaporkan
SPJ
tahun
mengikuti
sebelumnya ke kecamatan.
ketentuan Peraturan
54 Tahun 2010 tentang
Presiden
Nomor
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; Kelengkapan administrasi di atas, dikirim ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
(7) Pengadaan barang dan jasa agar berpedoman pada
sebagai persyaratan transfer dana ADD.
standar harga barang yang ditetapkan oleh Bupati Karangasem dan jika tidak tercantum dalam standar
(b) Pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
yang
merupakan telah
realisasi
disepakati
dari
harga
dalam
barang
agar disesuaikan
dengan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS); dan
Musrenbangdes. Dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
(8) Setiap pengeluaran keuangan harus membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku;
(1) Penggunaan
dana
harus
sesuai
rencana
dan H. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu; (2) Memanfaatkan
tenaga
masyarakat
lokal
desa
setempat;
(1) Pertanggungjawaban pertanggungjawaban
ADD APBDesa,
terintegrasi sehingga
dengan bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB (3) Sasaran
kegiatan
menghindari
harus
tepat
guna
Desa;
terjadinya kecemburuan sosial; (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa
(4) Pencairan dana dilakukan di Bank Pembangunan
yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
Daerah Cabang Pembantu yang ada di kecamatan; a. Laporan Berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan (5) Pelaksanaan kegiatan agar dibuatkan dokumentasi; (6) Setiap
pengadaan 21
barang
dan
jasa
agar
penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah
22
realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja APBDesa. b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa
1. Pembinaan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi : a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
masalah yang dihadapi dan rekomendasi
b. Memberikan
bimbingan
penyelenggaraan
penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
keuangan
dan
pelatihan
desa
yang
dan
mencakup
perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka (2)
dan pertanggung-jawaban APBDesa;
di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Perbekel ke Tim
dan pendayagunaan aset desa;
Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap; (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap melaporkan
kepada
Bupati
cq.
Tim
Fasilitasi
d. Memberikan
pedoman
dan
bimbingan
pelaksanaan
administrasi keuangan desa. 2. Pembinaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:
Tingkat a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
Kabupaten Karangasem; (5) Bagi Desa yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan angka (1), (2) dan (3) di atas, dipertimbangkan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa yang bersangkutan tidak bisa diproses. I.
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa
b. Memfasilitasi
pengelolaan
keuangan
desa
dan
pendayagunaan asset desa; c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD; d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang
Pembinaan dan Pengawasan
23
mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggung-jawaban APBDesa.
24
J. Penutup BERITA ACARA
FORM BA
HASIL MUSYAWARAH DESA
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penguatan bidang fiskal bagi pemerintah desa di Kabupaten Karangasem dalam upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada hari ini,...........tanggal................tahun dua ribu sebelas, bertempat di ..............., Kecamatan............. telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna membahas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang dihadiri sebanyak.....orang, terdiri dari :
BUPATI KARANGASEM,
Wakil
Kecamatan,
Permusyawaratan ttd.
Desa,
Desa,
Pengurus
Anggota
Lembaga
Badan
Pemberdayaan
masyarakat Desa, Tim Penggerak PKK, Klian Banjar Dinas serta Tokoh
I WAYAN GEREDEG
Perangkat
Masyarakat sebagaimana
daftar
hadir terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Musyawarah telah memutuskan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun.......sebagai berikut: I.
Pemberdayaan Masyarakat: 1.
Penanggulangan kemiskinan
2.
Bantuan
operasional
Rp.................... Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 3.
25
Bantuan operasional Tim Penggerak
26
Rp.....................
PKK
Rp......................
4.
Bantuan operasional Banjar Dinas
Rp.....................
5.
Bantuan desa
Rp.....................
6.
Pembentukan
dan
7.
Peningkatan derajat kesehatan
Rp.....................
8.
Usaha
pendidikan
luar
sekolah Usaha-usaha
masyarakat/perlindungan masyarakat
2.
Rp....................
Bantuan operasional penyelenggaraan Pemerintah desa Biaya
Rp.....................
operasional
Badan
Permusyawaratan Desa
Rp......................
Selanjutnya penggunaan untuk masing-masing kegiatan akan Rp......................
10. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga 11. Pembinaan kegiatan seni dan budaya
dituangkan dalam Lembar Kerja (LK) sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Rp......................
pengamalan
aparat
stabilitas
keamanan, ketentraman dan ketertiban
12. Peningkatan
penghasilan
pemerintah desa, bantuan purna bakti
3. Rp.....................
peningkatan
Tunjangan
dan uang duka Rp.....................
9.
1.
pengembangan
BUMDes
identifikasi
II. Operasional Pemerintah Desa dan BPD :
Rp.....................
Demikian berita acara ini dibuat sebagai pedoman operasional kegiatan.
kehidupan
keagamaan
Rp.....................
13. Upaya pelestarian kegotongroyongan
Rp....................
14. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pedesaan
Mengetahui: Rp.....................
15. Pengembangan wilayah terpencil
.........................,2011
Perbekel,
Ketua BPD,
Ketua LPM,
PJOK,
Rp....................
16. Pengembangan dan pemasyarakatan TTG
Rp....................
17. dan sebagainya yang dianggap penting
27
(......................) (......................) (......................)
Rp.....................
28
(......................)
Disetujui: Camat............. (...................................................) (..........................................) LEMBAR KERJA ( LK )
Kop Kecamatan
FORM LK LEMBAGA
KEGIATAN : ( Pemberdayaan Masyarakat )
REKOMENDASI Nomor:.......................
No
Uraian
Volume
1 1.
2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam 1 Tahun maksimal 12 kali dengan besaran : Upah Tenaga Kerja - Perbekel = 175.000,-/bulan - PjOK = 160.000,-/bulan - PjAK = 140.000,-/bulan - Perangkat Desa lainnya = 100.000,-/bulan - KetuaTPK = 135.000,-/bulan - Sekretaris TPK = 105.000,-/bulan - Bendahara TPK = 105.000,/bulan - Anggota TPK = 100.000,-/bulan (Honorarium 12 kali merupakan keseluruhan kegiatan pemberdayaan 70 %)
3
2.
Upah Tenaga Kerja: - Mandor - Tukang - Buruh
3.
Belanja Pakai Habis a. Belanja Alat Tulis Kantor b. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya.
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIP
:
Jabatan
:
dengan ini memberikan rekomendasi bahwa Desa................., Kecamatan
.....................,
telah
menyampaikan
SPJ
ADD
tahun................. ke Kecamatan guna persyaratan pencairan dana ADD. Demikian
rekomendasi
ini dibuat
untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
...............................,2011 Camat / Ketua Tim Pendamping ADD Kecamatan...................., 29
30
Harga Satuan 4
Alokasi Dana Desa (Rp) 5
4.
Belanja Bahan / Material a. Belanja Bahan Baku Bangunan b. Belanja Bahan / Bibit Tanaman c. Belanja Bibit Ternak d. Dst
Ketua,
.................................2011 Sekretaris,
(...........................)
(...........................) LEMBAR KERJA ( LK )
5.
Belanja Bahan Bakar Minyak
6.
Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan a. Belanja Cetak b. Belanja Penggandaan
7.
Belanja Sewa Alat Berat a. Belanja Sewa Eksavator b. Belanja Sewa Buldoser c. Dst
8.
Belanja Makanan dan minuman a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Dst
9.
Belanja Pakaian Lapangan Kerja
10.
Belanja Perjalanan Dinas
11.
Belanja Modal a. Belanja Modal Alat Penetas b. Belanja Modal Pengadaan penggilingan hasil pertanian c. Belanja Modal Pengadaan Komputer d. Belanja Modal Pengadaan Buku/Keperpustakaan e. dst. Catatan : Jenis-jenis pengeluaran tersebut tidak semuanya harus diisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 31
FORM LK DESA
Kegiatan : (Diisi Nama Kegiatan Sesuai Hasil Musyawarah Desa) Harga Alokasi Dana No Uraian Volume Satuan Desa (Rp) 1 2 3 4 5 1. Tunjangan Penghasilan a. Aparat Pemerintah Desa - Perbekel - Sekretaris Desa Non PNS - Kepala Urusan - Klian Banjar Dinas ( besarannya tidak diseragamkan, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan hasil musyawarah desa) b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Ketua - Sekretaris - Anggota ( besarannya tidak diseragamkan, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan hasil musyawarah desa) 2.
Belanja Pakai Habis a. Pemerintah Desa 1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Alat Listrik dan Elektronik 3. Bahan Bakar Minyak dan Gas 4. Belanja Cetak dan Penggandaan: 32
- Belanja Fotocopy - Belanja Cetak (cetak buku administrasi desa) b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Alat Listrik dan Elektronik 3. Bahan Bakar Minyak dan Gas 4. Belanja Cetak dan Penggandaan : - Belanja Fotocopy - Belanja Cetak 3.
Belanja Jasa Kantor a. Pemerintah Desa - Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Surat kabar
4.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor a. Pemerintah Desa - Belanja Jasa Service - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor b. BPD - Belanja Jasa Service - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.
Belanja Makanan dan Minuman a. Pemerintah Desa 33
-
Belanja Makanan Minuman Rapat b. BPD - Belanja Makanan Minuman Rapat 6.
dan
dan
Belanja Perjalanan Dinas a. Pemerintah Desa - Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah - Perjalanan Dinas ke Luar Daerah b. BPD - Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah - Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Besaran Perjalanan Dinas agar mengacu Peraturan Bupati Karangasem No. 44 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 dengan rincian : 1. Perbekel dipersamakan Gol III = 60.000,2. Ketua BPD dipersamakan Gol III = 60.000,3. Sekdes Non PNS dipersamakan Gol III = 60.000,4. Sekdes PNS = disesuaikan dengan golongan ybs 5. Perangkat desa lainnya dan jika mengajak anggota masyarakat dipersamakan Gol II = 45.000,-
Catatan : Jenis pengeluaran tersebut di atas tidak semua harus diisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan.
34
Ketua,
.................................2011 Sekretaris,
(...........................)
(...........................)
(.........................................)
BUKU KAS PEMBANTU ADD
KWITANSI Telah diterima dari
: Bendahara ADD / PJAK
Desa Nama Bendahara ADD No
Banyaknya
:
Untuk Keperluan
:
Terbilang
:
(.........................................)
Tanggal
: : Uraian
Penerimaan
Pengeluaran
Jumlah
....................................2011 Yang Menerima Penyedia Barang/Jasa Pihak Ketiga,
(.....................................)
Mengetahui Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK),
35
Menyetujui Perbekel,
Jumlah Bulan ini Jumlah Sampai Bulan lalu Jumlah Total s/d Bulan ini Sisa Kas
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp.
Pada hari ini tanggal.......................................2011 Oleh kami di dapat dalam Kas Rp.......................... Terbilang (............................................dengan huruf………………………….) Terdiri dari: a. Tunai Rp. b. Saldo Bank Rp. c. Surat Berharga Rp. Mengetahui Perbekel,
……………………………….2011 Bendahara ADD/PJAK,
36
No.
10
……………………………….
Jumlah
BULAN : TAHUN 2011
No. Kegiatan : Realisasi Penerimaan ADD sesuai dengan kegiatan yang dimaksud*)
Mengetahui Perbekel,
8 7 6 5 4
keuangan Fisik
3
37
……………………………….
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa,
PENGELUARAN ( SPJ ) DANA ADD
9
Permasalahan Sisa Anggaran Realisasi Pembelanja an ADD
Prosentase
PEMERINTAH DESA............. REGISTER PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
Realisasi Penerima an ADD Lokasi
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ADD Bulan : Tahun :
Upaya Pemecahannya
Ket. Kolom kode diisi Masuk (M) = Penerimaan Keluar (K) = Pengeluaran
2
(…………………………..)
1
Progra m Kegiat an
(…………………………..)
Tanggal
Uraian
Penerimaan
Bendahara ADD/Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PjAK),
………………………………….
Sisa Jumlah SPJ belum di (Rp.) SPJ-kan
………………………….2011 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK),
………………………………….
Perbekel,
38
Ket
………………………………….
39
40
