BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI,
2 Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012.
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4 6.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 39);
8 23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 36); 24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerntah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209); 25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125); 26. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 240 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 240).
9 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012.
Pelaksanaan
Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
10 Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 16 Januari 2012 BUPATI NGAWI, ttd BUDI SULISTYONO
11 Diundangkan di Ngawi pada tanggal 16 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 02
12 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR
: 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 JANUARI 2012
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan
13 prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejateraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, perolehan bantuan keuangan desa dari kabupaten tersebut disebut dengan Alokasi Dana Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
14 B. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang pengelolaannya ditentukan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. C. Tujuan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
15 f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). D. Sasaran Sasaran adalah seluruh Desa di Kabupaten Ngawi sejumlah 213 Desa. E. Prinsip Kegiatan Alokasi Dana Desa 1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di desa; 3. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa supaya dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah;
16 4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif dan hukum; 5. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dengan menggunakan rumus Azas Merata dan Azas Adil. F. Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 11.350.000.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Alokasi Dana Minimal (ADM) sebesar 6.901.200.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dibagikan kepada 213 Desa sehingga tiap Desa menerima Alokasi Dana Minimal Rp. 32.400.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). 2. Alokasi Dana Proporsional (ADP) sebesar Rp. 4.448.800.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dibagikan secara proporsional kepada 213 Desa, dihitung dengan indikator : Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Administrasi, Jumlah RT, serta jumlah Baku Pajak Bumi dan Bangunan.
17 G. Prioritas Kegiatan Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lebih bermanfaat bagi masyarakat; Mendesak untuk dilaksanakan; Bisa dikerjakan oleh masyarakat; Didukung oleh sumberdaya yang ada di masyarakat; Memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan; Program / Proyek yang dilaksanakan sesuai prioritas hasil musyawarah; Program kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
18 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan 1. Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara berjenjang dimulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Desa. 2. Penyebarluasan informasi Alokasi Dana Desa kepada masyarakat melalui Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. B. Perencanaan 1. Pemerintah Desa melakukan musyawarah rencana penggunaan ADD dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa. 2. Rencana kegiatan yang telah dimufakati dirinci dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). 3. Berita Acara Penarikan / Pembayaran Dana (BAPPD) agar dicantumkan jumlah swadaya pendukung kegiatan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa uang, tenaga atau material yang dinilai dalam rupiah.
19 C. Penggunaan ADD Rincian penggunaan ADD sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% dari pagu Alokasi Dana Desa antara lain : a. Pemberdayaan Lingkungan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa, yang diprioritaskan desa dan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa; b. Biaya penunjang Desa On Line; c. Biaya penunjang pendataan Profil Desa; d. Biaya penunjang kegiatan PKK; e. Biaya penunjang kegiatan LPMD; f. Biaya penunjang kegiatan pemuda dan olah raga; g. Biaya penunjang kegiatan Posyandu; h. Biaya Operasional RT dan RW; i. Biaya Bulan Bakti Gotong Royong LPMD; j. Biaya penunjang kegiatan Forum Desa Sehat; k. Biaya penunjang perpustakaan Desa.
20 2. Biaya Operasional Pemerintah Desa 30% dari pagu Alokasi Dana Desa antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h.
Biaya rapat Desa; Biaya Musrenbangdes; Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa; Biaya alat tulis kantor; Biaya pengadaan / pemeliharaan sarana kantor desa; Hr. Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa; Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa; Biaya Operasional pendistribusian Raskin.
3. Bagi Desa yang berlokasi di sekitar kawasan hutan penggunaan Alokasi Dana Desa di bagian pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari pagu Alokasi Dana Desa agar mengalokasikan biaya untuk penunjang kegiatan LMDH. D. Penyaluran dan Pencairan Dana Tata cara penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam dua tahap dengan persyaratan sebagai berikut :
21 1. Tahap pertama sebesar 50% dimulai pengajuan pencairan dana bulan April tahun 2012 dengan persyaratan sebagai berikut : a. Membuat Berita Acara Musyawarah Penggunaan Alokasi Dana Desa dilampiri daftar hadir musyawarah. b. Membuat Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa. c. Membuat BAPPD (Berita Acara Permohonan / Penarikan Dana). d. Gambar proyek dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). e. Foto proyek 0%. f. Melampirkan fotocopy Perdes APBDes Tahun 2012. g. Masing-masing dibuat rangkap 4 (Empat) lembar. 2. Tahap ke dua sebesar 50% dimulai pengajuan pencairan dana bulan Juli tahun 2012 dengan persyaratan sebagai berikut : a. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP 3) Tahap I. b. Membuat Berita Acara Permohonan Penarikan Dana (BAPPD) Tahap II. c. Laporan Penggunaan Dana Tahap I (Laporan Fisik dan Keuangan). d. Foto proyek / kegiatan fisik disesuaikan dengan pengambilan dana tahap I. e. Masing-masing dibuat rangkap 4 (Empat) lembar.
22 E. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Alokasi Dana Desa setelah diterima melalui Rekening Kas Desa, kemudian Desa segera melaksanakan sesuai dengan Daftar Rincian Kegiatan dan segera mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi paling lambat tanggal 31 Desember berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. F. Organisasi Pengelola Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim di masing-masing tingkatan sebagai berikut : 1. Tingkat Desa di bentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari : a. b. c. d.
Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Sekdes selaku penanggung jawab administrasi kegiatan. Staf Urusan Keuangan selaku penanggung jawab operasional kegiatan. LPMD selaku pelaksana kegiatan fisik.
23 Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana : a. Menyebarluaskan informasi Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa mengadakan musyawarah pembangunan desa untuk menyusun Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan menetapkan nilai partisipasi dan swadaya masyarakat. b. Membuat dan menandatangani berkas persyaratan pencairan dana serta melaksanakan pencairan dana. c. Menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan DRK (Daftar Rincian Kegiatan). d. Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Alokasi Dana Desa tiap tahap pencairan dana kepada Tim Pengendali yang ada di Kecamatan masing-masing. 2. Tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pengendali yang anggotanya ditetapkan oleh Camat terdiri dari : a. Camat selaku Ketua. b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris. c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku Anggota.
24 Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali : a. Menyebarluaskan informasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 dan mensosialisasikan ke tingkat Desa. b. Melakukan verifikasi DRK dan mengesahkan dokumen persyaratan pencairan dana. c. Menerbitkan rekomendasi pengajuan pencairan dana Alokasi Dana Desa tahun 2012 kemudian dikirim ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan. d. Membuat rekapitulasi laporan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari tiap-tiap Desa yang ada di wilayahnya ke Tim Pembina cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi. e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
25 3. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina yang anggotanya ditetapkan oleh Bupati dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut : a. Melakukan sosialusasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. b. Melakukan pembinaan dan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. c. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembina. d. Mengadakan monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa kepada Bupati. BAB III PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
A. Pengendalian Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa maka dilakukan pembinaan, monitoring serta pengendalian secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing Tim.
26 B. Pemantauan 1. Pemantauan dilaksanakan secara fungsional oleh aparat pengawasan. 2. Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut mengawasi dan memantau penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai wujud partisipasi. 3. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa penyelesaian dilaksanakan secara bertingkat yaitu : a. Permasalahan diselesaikan di Tingkat Desa oleh Tim Pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). b. Apabila di tingkat Desa tidak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan di tingkat Kecamatan oleh Tim Pengendali. c. Apabila di Tiingkat Kecmatan tidak bisa diselesaikan akan diselesaikan di Tingkat Kabupaten oleh Tim Pembina.
27 C. Pelaporan 1. Tim Pelaksana : Tim Pelaksana memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pengendali Kecamatan dengan menggunakan format : LAP – ADD. 2. Tim Pengendali : Tim Pengendali Kecamatan melaporkan : a. Perkembangan pengesahan DRK Desa dan perkembangan penyaluran Dana Pembangunan Desa menggunakan format : LAP – DRK – Penc./ADD/KEC. b. Perkembangan kegiatan fisik dan keuagan Alokasi Dana Desa menggunakan format : REKAP – ADD – KEC. Laporan dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi. 3. Tim Pembina : Tim Pembina Kabupaten mengadakan evaluasi dari seluruh pelaksanaan program Alokasi Dana Desa mendasar pada laporan dari Tim Pengendali Kecamatan dan hasil Pemantauan langsung di lapangan secara sistematik dan obyektif.
28 BAB IV PENUTUP Kegiatan Alokasi Dana Desa sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. BUPATI NGAWI, ttd BUDI SULISTYONO
