BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 4593) ;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
TUGAS,
FUNGSI
DAN
KEWENANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan
Daerah,
adalah
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 5. Perangkat
Daerah,
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Dinas
Perdagangan
dan
Pengelolaan Pasar,
adalah
Dinas
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. 9. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Surat Ketetapan Retribusi selanjutnya disingkat SKR, adalah Surat Ketetapan yang berisikan jumlah ketetapan retribusi terhutang untuk semua jenis retribusi yang mempunyai masa retribusi yang sama. 14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 15. Barang perniagaan adalah semua barang yang diperdagangkan. 16. Usaha jasa pergudangan (veem) adalah usaha yang menggunakan gudang untuk melaksanakan kegiatan menampung, menumpuk, mengerjakan dan mempersiapkan barang untuk kepentingan pembeli barang.
5
17. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 18. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 19. Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah,
adalah
Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ngawi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas
Perdagangan
dan
Pengelolaan
Pasar
merupakan
unsur
pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas
Perdagangan
dan
Pengelolaan
Pasar
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar ; d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6
Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan : a. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan ; b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi ; c.
pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian rekomendasi penerbitan izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau) ;
d. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan ; e. dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil ; f.
pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko
modern
dan
gudang)
dan
sarana
penunjang
perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal ; g. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga ; h. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ; i.
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
j.
sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen ;
k.
pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen ;
l.
pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen ;
m. pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK ;
7
n. pendaftaran dan pengembangan LPKSM ; o. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ; p. evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen ; q. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa ; r.
pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum ;
s.
koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa ;
t.
sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa ;
u. pembinaan dan pemberdayaan PPBJ ; v.
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK ;
w. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika ; x.
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP ;
y.
pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan ;
z.
fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh
penilaian
dari
pemerintah
yang
didasarkan
rekomendasi provinsi ; aa. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi ; bb. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal ; cc. pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah ; dd. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal ; ee. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI ; ff. pembinaan operasional reparatir UTTP ; gg. pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML ; hh. penyediaan
bahan
masukan
sebagai
bahan
pertimbangan
perumusan kebijakan bidang ekspor ; ii.
koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor ;
jj.
monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor ;
kk. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor ; ll.
penyediaan
bahan
masukan
sebagai
perumusan kebijakan bidang impor ;
bahan
pertimbangan
8
mm. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor ; nn. penyediaan
bahan
masukan
untuk
perumusan
kebijakan
penerbitan SKA dan penelusuran asal barang ; oo. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk ; pp. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API ; qq. sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API ; rr. penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ; ss. penyediaan
bahan
masukan
dalam
rangka
penetapan
kesepakatan dalam sidang komoditi internasional ; tt. sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan ; uu. fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri ; vv. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional ; ww. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional ; xx. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral ; yy. monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard ; zz. penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor ; aaa. pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor ; bbb. koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi ; ccc. pembinaan
komoditas
dalam
rangka
memperoleh
akses
pembiayaan resi gudang ; dan ddd. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.
9
BAB III ORGANISASI Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Bidang Perdagangan ; d. Bidang Ketertiban ; e. Bidang Fisik dan Prasarana ; f. Bidang Pendapatan Pasar ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
huruf d,
huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaa, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
10
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c.
pengelolaan administrasi kepegawaian ;
d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga ; e. pengelolaan barang dan jasa inventaris ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9
(1) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c. Sub Bagian Umum ; (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program ; b. menghimpun semua permasalahan
serta usulan dari satuan
organisasi ; c.
menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan program dan proyek ;
d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program ; e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan
penghimpunan
data
dan
menyusun
anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
rencana
11
b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya ; d. melakukan
penyusunan
laporan
pertanggunggjawaban
pengelolaan keuangan ; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ; c. melakukan
penyusunan
perencanaan
dan
mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ; g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Perdagangan
Pasal 11
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di bidang perdagangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan analisa data dalam rangka menyusun usulan rencana
program
bimbingan
usaha
sarana
perdagangan,
perusahaan dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri maupun bahan masukan pihak lain yang memerlukan ; b. penyusunan usulan rencana dan program bimbingan usaha dan sarana perdangan, yang antara lain meliputi usulan rencana dan program di bidang bimbingan usaha perdagangan, sarana perdagangan dan pendaftaran ; c.
penyusunan bahan serta pemberian bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan pemberian dan pengendalian di bidang usaha dan sarana perdagangan ;
d. pelaksanaan
bimbingan
dan
pembinaan
di
bidang
sarana
perdagangan dan pelaku usaha yang meliputi informasi, bimbingan, pembinaan dan pengarahan ; e. penyusunan
bahan
serta
memberikan
bimbingan
di
bidang
perdagangan serta usaha pengembangan ekspor yang antara lain meliputi
kegiatan
pembinaan
kepada
calon
eksportir/importer,
pemberian informasi tentang jenis, harga potensi mata dagangan ekspor daerah maupun informasi tentang produsen, pembeli luar negeri maupun kegiatan promosi dan peragaan mata dagangan ekspor daerah, poteni daerah yang meliputi komoditi potensial yang dapat dikembangkan ; f.
penyajian
buku
daftar
perusahaan
serta
penyimpanan
dan
pemeliharaan data dan arsip wajib daftar perusahaan ; g. penelaahan hasil pelaksanaan dan program di bidang bimbingan usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan serta kegiaan
perdagangan
yang
antara
lain
meliputi
faktor-faktor
pendukung (informasi-informasi) dan penghambatnya untuk menyusun saran pemecahannya ; h. bimbingan
dan
penyuluhan
dalam
melaksanakan
kegiatan
perdagangan ; i.
pelaksanaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan instansi lain serta organisasi/asosiasi dunia usaha ;
13
j.
bimbingan, pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa ;
k.
penganalisaan
dan
pengevaluasian
pemecahannya
yang
berhubungan
masalah-masalah dengan
pembinaan
dan dan
perlindungan sebagai akibat penggunaan barang dan jasa oleh konsumen maupun perilaku dari pelaku usaha ; dan l.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13
(1) Bidang Perdagangan membawahkan : a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha ; dan b. Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Perlindungan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Pasal 14 (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan menurut potensi dan kondisi wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan data/informasi di bidang perdagangan seperti produk-produk ekspor unggulan dan impor ; c.
menyusun
rencana
pemantauan
atas
pemasyarakatan
/
penerapan mutu barang di wilayah bedasarkan peraturan yang berlaku serta menyusun rencana pembinaan / pengembangan dan peningkatan ekspor non migas di daeah; d. mempromosikan produk-produk daerah kepada dunia luar baik yang bersifat regional, nasional dan internasional ; e. menghimpun data-data komoditi ekspor dan pembeli di luar negeri dan diinformasikan kepada dunia usaha ; f.
membuat laporan realisasi ekspor dan impor secara periodik ;
14
g. mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan bahan serta mempersiapkan pemberian bimbingan, pengarahan maupun petunjuk
teknis
dalam
rangka
pelaksanaan
pembinaan
pengadan dan penyaluran barang sembilan bahan pokok (sembako) dan barang penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; h. mengumpulkan
dan
mengolah data, informasi
mengenai
perkembangan produksi, kebutuhan persediaan, harga dan penyaluran ; i.
menjalin hubungan kerjasama dengan daerah lain terutama yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ;
j.
mengumpulkan,
mengolah
dan
mempersiapkan
bahan
bimbingan kegiatan pendaftaran perusahaan antara lain meliputi kegiatan pemberian informasi, pengolahan dan petunjuk lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan ; k.
mempersiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka pemberian dan pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan maupun kegiatan yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
l.
mempersiapkan dan menyajikan buku daftar perusahaan maupun informasi lain di bidang pendaftaran perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta menyimpan data wajib daftar perusahaan ;
m. menyusun,
menyajikan
dan
menyimpan
data
mengenai
kegiatan perusahaan dalam bentuk badan hukum perusahaan, kegiatan
pokok
perusahaan
per
wilayah
sesuai
alamat
perusahaan ; n. memeriksa dan melaksanakan peneraan, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ; dan o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Perlindungan mempunyai tugas: a. mempersiapkan
informasi
tentang
pentingnya
suatu
perlindungan terhadap konsumen sebagai akibat dari perilaku baik pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri ;
15
b. mempromosikan
kegiatan-kegiatan
pembinaan/bimbingan
apabila
pelaku
usaha
kemungkinan
dan
berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung terhadap perlindungan konsumen c.
memberi bimbingan dan pembinaan dalam upaya peningkatan kwalitas dari perilaku para konsumen maupun pelaku usaha ;
d. mempersiapkan
informasi
yang
berhubungan
dengan
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen mengenai hak maupun kewajiban sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ; e. mengumpulkan,
mengklasifikasikan
dan
menganalisa
data/informasi untuk persiapan perumusan ketentuan-ketentuan pola umum dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
kegiatan
di
bidang
usaha
perlindungan
konsumen ; f.
mempersipkan dan menyusun perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang
usaha
perlindungan
konsumen ; g. mengamati, pelaksanaan
mengadakan kegiatan
evaluasi
di
dan
bidang
analisa
usaha
terhadap
perlindungan
konsumen ; h. mengadakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang menjadi
penghambat
dan
pendorong
di
bidang
usaha
perlindungan konsumen serta mempersiapkan langkah-langkah pengamanan
terhadap
pelaksanaan
mengajukan
saran-saran
pemecahan
kegiatan yang
maupun
berhubungan
dengan bidang perlindungan konsumen ; i.
mempersiapkan dan menyusun laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu di bidang usaha perlindungan konsumen ;
j.
menganalisa
kegiatan
pelaku
usaha
mengenai
penyelenggaraan perdagangan barang terhadap gangguan dan dampak lingkungan ; k.
melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan gangguan dan dampak lingkungan serta masalah-masalah
yang
timbul
untuk
mencari
jalan
pemecahannya maupun penyelesaiannya ; l.
mempersiapkan dan melaksanakan program penyuluhan tentang perlindungan konsumen akibat kegiatan yang dilakukan pelaku usaha ;
16
m. memberikan
arahan
terhadap
konsumen
tentang
hak
konsumen, kewajiban konsumen, maupun kepada pelaku usaha tentang hak dan kewajiban perusahaan ; n. mensosialisasikan kepada masyarakat, konsumen maupun pelaku usaha yang berkaitan tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
sesuai
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku ; dan o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Ketertiban Pasal 15 Bidang Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di bidang penataan, keamanan, pengawasan dan penyuluhan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional ketertiban dan keamanan pasar ; b. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dalam rangka
penegakan
peraturan
perundang-undangan
yang
menyangkut ketertiban dan keamanan pasar ; c.
penyusunan pedoman penyuluhan dalam rangka ketertiban dan keamanan pasar ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Bidang Ketertiban membawahkan : a. Seksi Penataan ; dan b. Seksi Keamanan dan Penyuluhan.
17
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban. Pasal 18 (1) Seksi Penataan mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan membimbing dan membina penataan pedagang di pasar ; b. melaksanakan kegiatan dalam rangka penempatan pedagang di lingkungan pasar ; c.
melaksanakan
evaluasi/pemindahan
para pedagang
yang
berada di luar lokasi, ke pasar yang sudah disediakan ; d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan fasilitas di dalam pasar ; e. menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha-usaha pengecekan serta memberikan pengarahan tentang ketertiban penggunaan fasilitas pasar ; f.
mempertanggungjawabkan terhadap ketertiban penggunaan fasilitas pasar ; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Keamanan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. membantu kelancaran arus perdagangan di pasar dalam bidang keamanan ; b. mengadakan koordinasi kegiatan dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan keamanan di pasar ; c.
melaksanakan pengaturan dalam usaha menjaga stabilitas keamanan di pasar ;
d. menjaga keamanan di dalam area pasar ; e. menyiapkan dan melaksanakan program penyuluhan dinas ; f.
melaksanakan koordinasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pasar ;
g. melaksanakan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
program
penyuluhan ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban sesuai dengan bidang tugasnya.
18
Bagian Kelima Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 19
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas
Perdagangan
dan
Pengelolaan
Pasar
di
bidang
pemeliharaan bangunan, kebersihan, penerangan lingkungan pasar dan pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyusunan
program
kebersihan
dan
pemeliharaan
serta
perawatan sarana fisik ; b. perencanaan kegiatan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan pasar ; c.
pelaksanaan kegiatan untuk kebersihan dan pemeliharaan dalam pasar ;
d. penyusunan
program
yang
berkaitan
dengan
usaha-usaha
pengembangan pasar ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21
(1) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan : a. Seksi Pemeliharaan Bangunan ; dan b. Seksi Kebersihan dan Penerangan Pasar. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
19
Pasal 22
(1) Seksi Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas : a. melaksanakan
perencanaan
kebutuhan
peralatan
untuk
pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya ; b. mengadakan pemeliharaan dan perawatan pasar serta fasilitas lainnya ; c.
memelihara dan menata kerapihan bangunan-bangunan pasar ;
d. melaksanakan program pengembangan pembangunan pasar ; e. melaksanakan evaluasi hasil pengembangan pembangunan pasar ; f.
mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pembangunan pasar ; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Kebersihan dan Penerangan Pasar mempunyai tugas : a. melaksanakan pembersihan gang-gang, tempat penjualan umum dan jalan-jalan di lingkungan pasar ; b. mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/wc, saluran pembuangan sampah yang telah di sediakan ; c.
memelihara ketertiban pembuangan sampah pada tempattempat pembuangan sampah yang telah disediakan ;
d. menyiapkan
bahan
pembinaan
peningkatan
kebersihan
lingkungan pasar ; e. menyelenggarakan
serta
bertanggung
jawab
tentang
pengangkutan/pembuangan sampah dari pasar ke tempattempat pembuangan sampah sementara yang disediakan ; f.
memelihara dan menjaga kelancara air dan penerangan di areal pasar ;
g. mengadakan dan memperbaiki saluran air dan lampu-lampu penerangan yang ada di areal pasar ; h. mengadakan pengawasan sarana air dan penerangan pasar ; dan i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.
20
Bagian Keenam Bidang Pendapatan Pasar
Pasal 23
Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melaksanankan sebagian tugas
Dinas
Perdagangan
dan
Pengelolaan
Pasar
di
bidang
pendapatan pasar dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 24
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pendapatan Pasar mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penagihan, peneerimaan retribusi dan pendapatan lainnya ; b. penyelenggaraan pembukuan semua hasil retribusi dan pendapatan lainnya ; c. pelaksanaan usaha-usaha untuk kelancaran pembayaran retribusi dan pendapatan lainnya ; d. pelaksanaan pendataan dan evaluasi pendapatan pasar ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 25
(1) Bidang Pendapatan Pasar membawahkan : a. Seksi Penerimaan dan Penagihan ; dan b. Seksi Pembukuan, Pendataan dan Evaluasi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Pasar.
21
Pasal 26
(1) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas : a. menerima setoran retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; b. melaksanakan penagihan terhadap pembayaran retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; c. mengkoordinasikan hasil pungutan retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; d. menyetorkan hasil penerimaan retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; e. myusun mekanisme penyetoran retribusi dan pendapatan pasar lainnnya ; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pembukuan, Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas : a. melaksanakan pendataan jumlah pedagang dan fasilitas pasar serta kegiatan pasar ; b. menghitung potensi pendapatan pasar ; c. membukukan hasil pungutan retribusi dan pendapatan pasar lainnya serta barang berharga secara berkala ; d. menyusun seluruh laporan penerimaan retribusi dan pendapatan pasar lainnya serta barang berharga secara berkala ; e. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan pungutan retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; f. merencanakan kebutuhan dan melaksanakan retribusi barang berharga ; g. menyusun target dan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi dan pendapatan pasar lainnya ; h. menyusun bahan perencanaan kebijakan dalam penentuan klasifikasi pasar ; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.
22
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 27
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
23
BAB IV TATA KERJA
Pasal 29
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan
Satuan Organisasi
dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
24
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendapatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 29) dan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi
dan
Kewenangan
Dinas
Koperasi,
Perindustrian
dan
Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 51
