BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 44
TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BUPATI NGAWI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas,
Fungsi
dan
Kewenangan
Dinas
Pemuda,
Olah
Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
3
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
TUGAS,
FUNGSI
DAN
KEWENANGAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan
Daerah,
adalah
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi. 4. Bupati, adalah Bupati Ngawi. 5. Perangkat
Daerah,
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
4
7. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. 8. Kepala
Dinas,
adalah
Kepala
Dinas
Pemuda,
Olah
Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. 9. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ngawi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5
Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pemuda,
olah
raga,
kebudayaan dan pariwisata ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata ; d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan penetapan dan pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata meliputi : a.
pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan ;
b.
pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan ;
c.
peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral ;
d.
pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas ;
e.
kemitraan dan kewirausahaan ;
f.
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) ;
g.
peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan ;
h.
pengaturan sistem penganugerahan prestasi ;
i.
peningkatan prasarana dan sarana ;
j.
pengembangan jaringan dan sistem informasi ;
k.
kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan ;
l.
pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan ;
m. pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif ; n.
aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional ;
o.
fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan ;
6
p.
pembangunan pusat pemberdayaan pemuda ;
q.
pendidikan dan pelatihan kepemudaan ;
r.
kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional ;
s.
koordinasi antar dinas instansi terkait ;
t.
koordinasi dengan lembaga non pemerintah ;
u.
koordinasi antar kecamatan skala kabupaten ;
v.
pembinaan terhadap organisasi kepemudaan ;
w. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan ; x.
pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
y.
pembinaan,
penyusunan
pemberian
pedoman
dan
standar
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan ; z.
pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
aa. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan ; bb. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kepemudaan ; cc. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar
di bidang kepemudaan ; dd. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga ; ee. penyelenggaraan keolahragaan ; ff.
pembinaan dan pengembangan keolahragaan ;
dd. pengelolaan keolahragaan ; ee. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ; ii.
pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga ;
jj.
pendidikan dan pelatihan keolahragaan ;
kk. pendanaan keolahragaan ; ll.
pengembangan iptek keolahragaan ;
mm.
pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan ;
nn.
pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga ;
oo.
peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat ;
mm.
pengembangan manajemen olahraga ;
qq.
kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga ;
oo.
pengembangan IPTEK olahraga ;
7
pp.
peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga ;
qq.
pembangunan dan pengembangan industri olahraga ;
rr.
pengaturan
sistem
penganugerahan,
penghargaan
dan
kesejahteraan pelaku olahraga ; ss.
pengaturan
pelaksanaan
standarisasi,
akreditasi
dan
sertifikat
keolahragaan ; tt.
peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga ;
xx.
pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan ;
yy.
kriteria lembaga keolahragaan ;
zz.
pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat ;
aaa.
aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional ;
bbb.
fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten ;
ccc.
kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional ;
ddd.
pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga ;
eee.
pendanaan keolahragaan ;
fff.
pendidikan dan pelatihan keolahragaan ;
ggg.
pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga ;
hhh.
koordinasi antar dinas/instansi terkait ;
iii.
koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat ;
jjj.
koordinasi antara kabupaten dan kecamatan ;
kkk.
pembinaan terhadap organisasi keolahragaan ;
lll.
pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan ;
mmm. pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan ; nnn.
pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan ;
ooo.
pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten ;
ppp.
pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan ;
qqq.
pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
di
bidang
keolahragaan ; rrr.
pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan ;
sss.
pembinaan dan pengembangan industri olahraga ;
ttt.
pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga ;
8
uuu.
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana ;
vvv.
rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten ;
www. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan ; xxx.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
mengenai
kriteria
sistem
pemberian
penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan ; yyy.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten ;
zzz.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa ;
aaaa. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat skala kabupaten ; bbbb. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
operasional perfilman skala kabupaten ; cccc. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman ; dddd. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman ; eeee. pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar,
perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten ; ffff.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten ;
gggg. monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten ; hhhh. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian ; iiii.
penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten ;
jjjj.
penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten ;
9
kkkk.
penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten ;
llll.
pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten ;
mmmm. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala
kabupaten ; nnnn.
penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten ;
oooo.
pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten ;
pppp.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional ;
qqqq.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
dalam
rangka
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan kesenian skala kabupaten ; rrrr.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
di
bidang
penulisan
sejarah
lokal
dan
sejarah
kebudayaan daerah skala kabupaten ; ssss.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah ;
tttt.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah ;
uuuu.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah ;
vvvv.
penerapan
pedoman
peningkatan
pemahaman
sejarah
dan
sejarah
dan
wawasan kebangsaan skala kabupaten ; wwww. pelaksanaan
pedoman
penanaman
nilai-nilai
kepahlawanan skala kabupaten ; xxxx.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
mengenai database dan sistem informasi geografi
sejarah ; yyyy.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten ;
10
zzzz.
pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten ;
aaaaa.
pelaksanaan
pedoman
mengenai
hasil
ratifikasi
konvensi
internasional "cultural diversity, protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage" skala kabupaten ; bbbbb.
penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bcb/situs skala kabupaten ;
ccccc.
penetapan BCB/situs skala kabupaten ;
ddddd.
penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten ;
eeeee.
penerapan pedoman penelitian arkeologi ;
fffff.
penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten ;
ggggg.
penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten ;
hhhhh.
penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa ;
iiiii.
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat ;
jjjjj. kkkkk.
pengembangan jaringan informasi kebudayaan ; peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat ;
lllll.
advokasi lembaga kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan lembaga adat ;
mmmmm. pelaksanaan dan hasil kegiatan ; nnnnn.
pengendalian dan pengawasan kegiatan ;
ooooo.
pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat ;
ppppp.
pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten ;
qqqqq.
pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten ;
rrrrr.
pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten ;
sssss.
pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia ke luar negeri dari kabupaten ;
ttttt.
penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten ;
uuuuu.
penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten ;
vvvvv.
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten ;
11
wwwww.
penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten ;
xxxxx.
pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten ;
yyyyy.
fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten ;
zzzzz.
penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten ;
aaaaaa.
fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten ;
bbbbbb.
penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten ;
cccccc.
pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten ;
dddddd.
pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten ;
eeeeee.
pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten ;
ffffff.
pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten ;
gggggg.
pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten ;
hhhhhh.
pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten ;
iiiiii.
pemetaan sejarah skala kabupaten ;
jjjjjj.
koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten ;
kkkkkk.
penanganan
perlindungan,
pemeliharaan
dan
pemanfaatan
BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten ; llllll.
registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten ;
mmmmmm. pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan
penetapan bcb/situs skala kabupaten ; nnnnnn.
penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten ;
oooooo.
koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten ;
pppppp.
perizinan survei dan pengangkatan bcb/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah ;
qqqqqq.
pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten ;
rrrrrr.
registrasi museum dan koleksi di kabupaten ;
ssssss.
penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten ;
tttttt.
penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten ;
uuuuuu.
RIPP kabupaten ;
vvvvvv.
pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata ;
12
wwwwww.
pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan
kabupaten
dalam
penerapan
standarisasi
bidang
pariwisata ; xxxxxx.
pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten ;
yyyyyy.
pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten ;
zzzzzz.
penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten ;
aaaaaaa.
penetapan
dan
pelaksanaan
pedoman
partisipasi
dan
penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten ; bbbbbbb.
penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten ;
ccccccc.
penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten ;
ddddddd.
pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten ;
eeeeeee.
pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata ;
fffffff.
monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten ;
ggggggg.
penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata ;
hhhhhhh.
peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi ;
iiiiiii.
pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten ;
jjjjjjj.
pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten ;
kkkkkkk.
penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten ;
lllllll.
pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi ;
mmmmmmm. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; nnnnnnn.
penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten ;
ooooooo.
rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten ;
13
ppppppp.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten
dalam
pengembangan
sumber
daya
manusia
kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten ; qqqqqqq.
pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten ; dan
rrrrrrr.
pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan balai arkeologi. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Bidang Kepemudaan ; d. Bidang Keolahragaan ; e. Bidang Kebudayaan ; f. Bidang Pariwisata ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c.
pengelolaan administrasi kepegawaian ;
d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga ; e. pengelolaan barang dan jasa inventaris ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9
(1) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c. Sub Bagian Umum ; (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 (1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan
bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan
program ; b. menghimpun semua permasalahan organisasi ;
serta usulan dari satuan
15
c. menelaah,
menganalisa
dan
mengidentifikasi
pelaksanakan
program dan proyek ; d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program ; e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya ; d. melakukan
penyusunan
laporan
pertanggunggjawaban
pengelolaan keuangan ; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ; c. melakukan
penyusunan
perencanaan
dan
mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ; g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
16
Bidang Kepemudaan Pasal 11 Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dibidang Kepemudaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
dalam
lingkup
tugas
di
bidang
kepemudaan ; b. penyusunan
dan
penyebarluasan
pedoman/petunjuk
penyelenggaraan kegiatan kepemudaan ; c.
pelaksanaan program kepemudaan ;
d. peningkatan kerjasama dengan Badan yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan ; e. pelaksanaan inventarisasi lembaga yang
bergerak dibidang
kepemudaan ; f.
Penyusunan pengembangan
Laporan dan
tentang
evaluasi
pelaksanaan
pelaksanaan
pembinaan,
program
kegiatan
dibidang kepemudaan ; g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang kepemudaan ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 (1) Bidang Kepemudaan, membawahkan : a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda ; dan b. Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
17
Pasal 14 (1) Seksi
Pembinaan
dan
Pengembangan
Organisasi
Pemuda,
mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda ; b. menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
pembinaan
dan
pengembangan organisasi pemuda ; c. mengembangkan pola kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda ; d. melakukan
inventaris
lembaga
yang
bergerak
dibidang
pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda ; e. mengumpulkan
dan
mengolah
data
pembinaan
dan
pengembangan organisasi pemuda ; f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
dibidang pembinaan dan
pengembangan organisasi pemuda ; g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan organisasi pemuda ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda, mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan prestasi pemuda ; c. mengembangkan pola kegiatan pembinaan prestasi pemuda ; d. melakukan
inventaris
lembaga
yang
bergerak
dibidang
pembinaan prestasi pemuda ; e. mengumpulkan dan mengolah data pembinaan prestasi pemuda ; f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
dibidang pembinaan
prestasi pemuda ; g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembinaan prestasi pemuda ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
18
Bidang Keolahragaan Pasal 15 Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Keolahragaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi : a.
penyusunan
perencanaan
dalam
lingkup
tugas
di
bidang
keolahragaan ; b.
penyusunan
dan
penyebarluasan
pedoman/petunjuk
penyelenggaraan kegiatan keolahragaan ; c.
pelaksanaan program keolahragaan ;
d.
peningkatan kerjasama dengan Badan yang bergerak di bidang pembinaan keolahragaan ;
e.
pelaksanaan inventarisasi lembaga yang
bergerak dibidang
keolahragaan ; f.
penyusunan pengembangan
laporan dan
tentang
evaluasi
pelaksanaan
pelaksanaan
pembinaan,
program
kegiatan
dibidang keolahragaan ; g.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang keolahragaan ; dan
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17
(1) Bidang Keolahragaan, membawahkan : a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga ; dan b. Seksi Pembinaan Prestasi Olah Raga.. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.
19
Pasal 18 (1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga, mempunyai tugas: a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga ; c. mengembangkan pola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga ; d. melakukan pengelolaan
inventaris
lembaga
yang
bergerak
dibidang
dan pengembangan sarana dan prasarana olah
raga ; e. mengumpulkan
dan
mengolah
data
pengelolaan
dan
pengembangan sarana dan prasarana olah raga ; f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga ; g. melakukan
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
dibidang
pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Pembinaan Prestasi Olah Raga, mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional dalam lingkup Seksi Pembinaan Prestasi Olah Raga ; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan prestasi olah raga ; c. mengembangkan pola kegiatan pembinaan prestasi olah raga ; d. melakukan
inventaris
lembaga
yang
bergerak
dibidang
pembinaan prestasi olah raga ; e. mengumpulkan dan mengolah data pembinaan prestasi olah raga ; f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta
dibidang pembinaan
prestasi olah raga ; g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembinaan prestasi olah raga ; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugasnya. Bagian Kelima
20
Bidang Kebudayaan Pasal 19 Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dibidang Kebudayaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a.
penyusunan
perencanaan
dalam
lingkup
tugas
di
bidang
Kebudayaan ; b.
penyusunan
dan
penyebarluasan
pedoman/petunjuk
penyelenggaraan kegiatan Kebudayaan ; c.
pelaksanaan program Kebudayaan ;
d.
peningkatan kerjasama dengan Badan yang bergerak di bidang pembinaan Kebudayaan ;
e.
pelaksanaan inventarisasi lembaga yang
bergerak dibidang
Kebudayaan ; f.
penyusunan pengembangan
Laporan dan
tentang
evaluasi
pelaksanaan
pelaksanaan
pembinaan,
program
kegiatan
dibidang Kebudayaan ; g.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang Kebudayaan ; dan
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21
(1) Bidang Kebudayaan , membawahkan : a. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya ; dan b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Benda Bersejarah dan Nilai Tradisional. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan. Pasal 22
21
(1) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya, mempunyai tugas : a.
mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan seni dan
budaya ; b.
menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni dan budaya ;
c.
menyusun petunjuk dan pembinaan di bidang kesenian ;
d.
melaksanakan fasilitasi dibidang kesenian ;
e.
melaksanakan pemantuan dan membuat laporan dibidang pembinaan seni dan budaya ; dan
f.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Benda Bersejarah dan nilai tradisional, mempunyai tugas : a.
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengelolaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional ;
b.
menyusun petunjuk dan pembinaan di bidang pengeloaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional ;
c.
melaksanakan penelitian dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional ;
d.
melaksanakan pendataan dan pelestarian benda bersejarah dan nilai tradisional ;
e.
menyusun
evaluasi
kegiatan
dan
pelaporan
dibidang
pengelolaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional ; f.
melaksanakan pemantuan dan membuat laporan dibidang pengelolaan dan pengembangan benda bersejarah dan nilai tradisional ; dan
g.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Pariwisata Pasal 23
Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dibidang Pariwisata serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
22
Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis untuk pembinaan serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan produk wisata b. penyelenggaraan
fasilitasi
di
bidang
usaha
Sarana
wisata,
pengembangan dan promosi wisata ; c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata ; d. penyusunan
laporan
tentang
pelaksanaan
pembinaan
dan
pengembangan pariwisata ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 (1) Bidang Pariwisata, membawahkan : a. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata ; dan b. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26 (1) Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan untuk pembinaan dan upaya pengembangan usaha sarana wisata ; b. menyelenggarakan fasilitasi dibidang usaha sarana wisata ; c.
menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan dibidang usaha sarana wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan usaha sarana wisata ; e. menyiapkan laporan tentang kegiatan dan pengembangan usaha sarana wisata ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata, mempunyai tugas :
23
a. mengumpulkan
dan
menyusun
bahan
pembinaan
pengembangan dan promosi wisata ; b. menyiapkan
bahan
dalam
upaya
pengembangan
dan
pembangunan promosi pariwisata seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c.
menyusun laporan dibidang pengembangan dan promosi wisata ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 27 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
24
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya
wajib
diolah
dan
dipergunakan
sebagai
bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
25
KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 28), Keputusan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi Pada Tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 44
