BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, `Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
KEWENANGAN
DINAS
TENTANG
TUGAS,
PERHUBUNGAN,
FUNGSI
DAN
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi. 2. Pemerintahan
Daerah,
adalah
Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi. 4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
4
5. Perangkat
Daerah,
adalah
unsur
pembantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. 8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. 9. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 13. Lalu lintas, adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. 14. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 15. Angkutan, adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. 16. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu. 17. Kendaraan tidak bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. 18. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
5
19. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 20. Mobil barang, adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. 21. Mobil barang khusus, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 22. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan
dan
pemberangkatan
kendaraan
umum
yang
merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 23. Halte, adalah tempat menghentikan dan tempat pemberhentikan kendaraan umum untuk menaikkan orang dan/atau barang dengan segera. 24. Parkir, adalah tempat suatu kendaraan dalam keadaan yang tidak bergerak yang bersifat sementara. 25. Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah,
adalah
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
6
Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a.
perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
d.
pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan : a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten ; b. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ; c. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten ; d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi ; e. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C ; f. pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C ; g. pembangunan pengope-rasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C ; h. pembangunan terminal angkutan barang ; i. pengoperasian terminal angkutan barang ; j. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten ; k. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten ; l. pemberian rekomendasi penerbitan izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota ; m. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten ;
7
n. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten ; o. pemberian rekomendasi penerbitan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten ; p. pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa ; q. pemberian rekomendasi izin usaha angkutan pariwisata ; r.
pemberian rekomendasi izin usaha angkutan barang ;
s.
penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten ;
t.
penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten ;
u. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
di jalan
kabupaten ; v.
penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten ;
w. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten ; x.
penelitian dan pelaporan
kecelakaan lalu lintas di jalan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten ; y.
pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;
z.
pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
aa. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten ; bb. rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten ; cc.
pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 1) perda kabupaten bidang LLAJ ; 2) pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ; 3) pelanggaran ketentuan pengujian berkala ; 4) perizinan angkutan umum ;
dd. pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas ; ee. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ; ii.
pemberian rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor ;
jj.
pemberian rekomendasi izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten ;
hh. penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten ; ii.
pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten ;
8
mm. pemberian rekomendasi izin usaha
mendirikan pendidikan dan
latihan mengemudi ; nn. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten ; ll.
penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten ;
mm. penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten ; nn. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau ; oo. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau ; pp. pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara ; qq. penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten ; rr.
pengadaan,
pemasangan
dan
pemeliharaan
rambu
penyeberangan ; ss.
rekomendasi izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau ;
tt.
pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi ;
uu. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten ; vv.
penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten ;
ww. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi ; xx.
pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten ;
yy.
pemberian
persetujuan
pengoperasian
kapal
untuk
lintas
penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten ; zz.
pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau ;
aaa. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten ; bbb. pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi : 1) penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten ; 2) pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa ; 3) pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian ;
9
ccc. pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api ; ddd. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten ; eee. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten ; fff.
penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah ;
ggg. penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten ; hhh. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten ; iii.
penetapan
persetujuan angkutan orang dengan menggunakan
gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten ; jjj.
rekomendasi izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten ;
kkk. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten ; lll.
penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan ;
mmm. pemberian rekomendasi untuk pendirian
kantor
pusat jasa
titipan ; nnn. pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen ; ooo. penertiban jasa titipan untuk kantor agen ; ppp. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio ; qqq. pemberian
rekomendasi
terhadap
permohonan
izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); rrr.
pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi ;
sss. pemberian
rekomendasi
rumah/gedung (IKR/G) ;
izin
terhadap
instalatur
kabel
10
ttt.
pengawasan/pengendalian
terhadap
penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi
perdesaan,
penyelenggaraan
warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya ; uuu. pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator ; vvv. penanggung jawab panggil-an darurat telekomunikasi ; www. pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi ; xxx. pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten ; yyy. pemberian
rekomendasi
izin
hinder
ordonantie
(ordonansi
gangguan) ; zzz. pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir ; aaaa. pemberian rekomendasi izin instalansi genset ; bbbb. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi ; cccc. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi ; dddd. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio ; eeee. pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi ; ffff.
koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial ;
gggg. pelaksanaan diseminasi informasi nasional ; dan hhhh. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media. BAB III ORGANISASI Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan
Organisasi
Dinas
Perhubungan,
Informatika terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Bidang Lalu Lintas ; d. Bidang Angkutan ; e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
Komunikasi
dan
11
f. Bidang Komunikasi dan Informatika ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaa, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c.
pengelolaan administrasi kepegawaian ;
d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga ; e. pengelolaan barang dan jasa inventaris ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Pasal 9 (1) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan ; b. Sub Bagian Keuangan ; dan c. Sub Bagian Umum ; (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Sub
Bagian
yang
dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 10 a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program ; b. menghimpun semua permasalahan
serta usulan dari satuan
organisasi ; c.
menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan program dan proyek ;
d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program ; e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. melakukan
penghimpunan
data
dan
menyusun
rencana
anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya ; d. melakukan
penyusunan
laporan
pertanggunggjawaban
pengelolaan keuangan ; dan e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan ; b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor ;
13
c. melakukan
penyusunan
perencanaan
dan
mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ; e. melakukan penyiapan dan penyajian informasi ; f. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan ; g. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program ; h. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat ; dan i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas Pasal 11 Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan bimbingan keselamatan dan ketertiban serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional ; b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, rambu pendahulu petunjuk jurusan, papan nama jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional : c.
penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan ketertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
14
Pasal 13 (1) Bidang Lalu Lintas membawahkan : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ; dan b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 14 (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas : a. menyusun ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
lalu
maksimum
lintas
dan
yang
minimum
meliputi
penetapan
kecepatan
serta
menetapkan
larangan
penggunaan jalan ; b. menyusun
ketentuan
dan
memantau
pelaksanaan
serta
menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan jenis kendaraan tertentu ; c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan di wilayah kerjanya meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum ; d. melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi
kelas
jalan ; e. menetapkan
larangan
penggunaan
jalan-jalan
tertentu
di
Kabupaten untuk kelancaran angkutan dan arus lalu lintas ; f. menetapkan jalan tertentu di Kabupaten tentang larangan pengemudi-pengemudi
kendaraan
memberikan
tanda-tanda
suara di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu ; g. melaksanakan inventarisasi keadaan jalan dan perlengkapan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di Daerah Kabupaten ; h. melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lau lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ; i. menyusun program kebutuhan rambu lalu lintas ; j. melaksanakan dan atau mengawasi pegadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu lalu lintas ;
15
k. menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten ; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas: a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas ; b. melaksanakan analisa, pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan ; c. menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ; d. melaksanakan pengawasan dan pendaftaran kendaraan berotor serta standar laik jalan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Angkutan Pasal 15 Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang angkutan orang dan barang dan pengujian kendaraan bermotor serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : a. penyiapan
pemberian
bimbingan,
dan
pengawasan
dan
pengawasan
penyelenggaraan pengangkutan orang ; b. penyiapan
pemberian
bimbingan,
penyelenggaraan pengangkutan barang ; c.
penyiapan pemberian bimbingan, pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
d. penyiapan
pemberian
bimbingan,
dan
pengawasan
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
16
Pasal 17 (1) Bidang Angkutan membawahkan : a. Seksi Angkutan Orang dan Barang ; dan b. Seksi Uji Kendaraan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 18 (1) Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas : a. menyusun perkiraan kebutuhan angkutan orang, barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum di daerah ; b. menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di daerah ; c.
memberikan pertimbangan kelayakan permohonan surat tanda nomor kendaraan ;
d. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang, barang dan khusus ; e. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang, barang dan khusus dengan
kendaraan-kendaraan
umum ; f.
menyiapkan bahan tarif pengangkutan orang, barang dan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang, barang dan khusus dengan kendaraan umum ; h. menyiapkan usulan perubahan tarif ; dan i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor wajib uji ; b. menetapkan daya angkut kendaraan wajib uji serta kelas jalan terendah yang boleh dilalui ; c. pemeriksaan terhadap gas buang kendaraan bermotor guna melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan wajib uji ;
17
d. memberikan tanda bukti lulus uji berupa tanda uji, bukuuji, tanda samping serta masa berlaku untuk setiap kendaraan wajib uji ; e. memberikan
rekomendasi
tentang
spesifikasi
kendaraan
bermotor untuk digunakan sebagai pelengkap permohonan uji berkala dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) ; f. menetapkan nomer uji dan kode wilayah pengujian ; g. memberikan rekomendasi kendaraan penumpang uji keluar dan mutasi keluar ; h. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan wajib uji ; i. menyusun dan menginvbentarisasi kebutuhan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor ; j. melaksanakan perawatan dan perbaikan alat uji ; k. melaksanakan
pengumpulan
dan
pengolahan
data
hasil
pengujian kendaraan bermotor wajib uji ; l. mengevaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Pasal 19 Bidang
Teknis
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
Melaksanankan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
di
bidang
kendaraan,
perbengkelan,
terminal
dan
perparkiran serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan bimbingan, bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ; b. penyiapan
perencanaan
penunjukan
lokasi,
pembangunan,
pengembangan, pengelolaan halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan ;
18
c.
pelaksanaan pengelolaan retribusi ijin jalan (portal) dan retribusi parkir di tepi jalan umum, dispensasi jalan serta retribusi angkutan sungai ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21 (1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana membawahkan : a. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ; dan b. Seksi Terminal dan Perparkiran. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. Pasal 22 (1) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas : a. melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum ; b. menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan bermotor dan toko-toko sparepart kendaraan ; c.
menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor ;
d. melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan
pembinaan
perizinan
toko
peralatan
(sparepart)
tentang
ketentuan
kendaraan bermotor ; e. menyiapkan
bahan
pertimbangan
persyaratan tehnis dan perlengkapan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ; dan f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pertimbangan untuk penunjukkan lokasi terminal angkutan umum, terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota ; b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penataan terminal dan halte ;
19
c.
menyiapkan bahan pertimbangan untuk tempat pemberhentian (halte),
penunjukan
lokasi
pemberhentian
(halte)
untuk
kendaraan umum ; d. melaksanakan
pengelolaan
dan
pemeliharaan
tempat
pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum ; e. melaksanakan pemungutan dan pemantauan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f.
memberikan pertimbangan tarif retribusi terminal dan parkir ;
g. menyiapkan bahan untuk penunjukkan lokasi parkir kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor ; h. menyiapkan pembangunan
bahan
untuk
tempat-tempat
menunjukkan
lokasi
dan
penyeberangan
orang
serta
tempat-tempat penyeberangan angkutan sungai ; i.
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyeberangan orang serta tempat-tempat penyeberangan angkutan sungai ;
j.
menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan dispensasi jalan, portal serta penyeberangan angkutan sungai ;
k.
memberikan pertimbangan tarif retribusi angkutan sungai, dispensasi jalan dan portal ;
l.
melaksanakan
pengelolaan
dan
pemungutan
retribusi
dispensasi jalan, portal serta penyeberangan angkutan sungai ; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 23 Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi dan informatika serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
20
Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. penyusunan program bidang komunikasi dan informatika ; b. pemantauan kegiatan komunikasi dan informatika ; c.
perencanaan teknis di bidang pos dan telekomunikasi ;
d. pemberian rekomendasi izin di bidang komunikasi dan informatika ; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dibidang pos dan telekomunikasi ; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25
(1) Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan : a. Seksi Komunikasi ; dan b. Seksi Informatika. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 26 (1) Seksi Komunikasi mempunyai tugas : a. menyiapkan data dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan komunikasi ; b. menyusun
perencanaan
teknis
di
bidang
pos
dan
telekomunikasi ; c.
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dibidang pos dan telekomunikasi ;
d. memantaua dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya ; e. memberikan rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G) ; f.
menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal ;
g. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal ; h. menyelenggarakan telekomunikasi khusus ; i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.
21
(2) Seksi Informatika mempunyai tugas : a. penyusunan dan penyelenggaraan program informatika ; b. memantau dan mengadakan terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh balai uji di daerah kabupaten ; c.
memantau
dan
memonitor
pelanggaran
atas
ketentuan
sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel ; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 27 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai
dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
22
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan
Satuan Organisasi
dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
23
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ngawi. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 BUPATI NGAWI, ttd HARSONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, ttd MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 42
