BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 ayat (6) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
2
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 8);
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3);
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEUANGAN DESA.
TENTANG
PEDOMAN
PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undanng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6.
Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
7.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
8.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelengarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Bendahara Desa dan Kepala Dusun. 12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 20. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 21. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4
25. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1)
Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2)
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3
(1)
Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
(2)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. b. c. d. e.
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; menetapkan bendahara desa; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
(3)
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(4)
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari : a. b.
Sekretaris Desa; dan Perangkat Desa lainnya.
(5)
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(6)
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas : a. b. c. d.
menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa; menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. BAB IV STRUKTUR APBDesa Pasal 4
(1)
Struktur APBDesa terdiri dari : a.
Pendapatan Desa;
5
b. c.
Belanja Desa; dan Pembiayaan Desa.
(2)
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(3)
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.
Pendapatan Asli Desa (PADesa); Bagi Hasil Pajak Daerah; Bagian dari Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Hibah; Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya; dan Sumbangan Pihak Ketiga.
(4)
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(5)
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari : a. Belanja langsung; dan b. Belanja tidak langsung
(6)
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal.
(7)
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah belanja yang langsung berkaitan dengan suatu kegiatan, yakni belanja yang menggambarkan tujuan dan skala prioritas pembangunan desa setiap tahun.
(8)
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi : a. belanja honorarium dan penghasilan tetap; b. belanja barang dan jasa meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
belanja transportasi dan akomodasi; belanja barang pakai habis; belanja jasa kantor; belanja cetak dan penggandaan; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; belanja makanan dan minuman; belanja pakaian kerja; belanja bahan/material; dan belanja lain-lain sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa.
c. Belanja modal meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
belanja pengadaan tanah; belanja jaringan dan irigasi; belanja gedung; belanja jalan dan jembatan; belanja peralatan dan mesin; belanja peralatan kantor dan perlengkapan kantor; dan belanja kepustakaan. belanja lain-lain sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa.
6
(9)
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan suatu kegiatan, yakni pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin rumah tangga pemerintahan desa.
(10) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
belanja aparatur desa / penghasilan tetap; insentif non aparatur desa; belanja hibah; bantuan sosial; bantuan keuangan tali asih; dan belanja tak terduga.
(11) Belanja aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi pengahasilan tetap aparatur desa, tunjangan BPD, tunjangan Tim Pelaksana ADD, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan pengawasan dan tunjangan jabatan fungsional. (12) Insentif non aparatur desa sebagimana dimaksud pada ayat (10) huruf b adalah insentif yang diberikan kepada ketua RT/RW, Ketua LPM, Ketua PKK, Ketua dan Wakil Ketua Adat. (13) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (14) Pemberian hibah sebaimana dimaksud berikut :
pada ayat (13) dengan ketentuan sebagai
a.
pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat.
b.
pemberiana hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggungjawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c.
hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
d.
belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah; dan
e.
hibah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan diterbitkan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.
(15) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d adalah bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (16) Ketentuan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sebagai berikut: a.
bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
b.
bantuan sosial diberikan oleh desa memberdayakan masyarakatnya; dan
c.
bantuan sosial yang diberikan oleh desa tidak dapat digunakan untuk kepentingan partai politik, OKP dan LSM.
yang
sudah
mandiri
dan
mampu
7
(17) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e adalah bantuan yang diberikan untuk biaya operasional kepada desa persiapan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (18) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini. (19) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f adalah dana yang diberikan kepada Aparatur Desa dan BPD yang telah mengakhiri masa tugas. (20) Besaran dana tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diatur dalam Peraturan Desa. (21) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. (22) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) seperti : a. penangulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; b. kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptannya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa; c. pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. (23) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (24) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (23), terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan. (25) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a, mencakup : a. b. c. d.
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan.; Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan Penerimaan Pinjaman.
(26) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b, mencakup : a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal Desa; dan c. Pembayaran Utang. BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pasal 5 (1)
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
(2)
Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8
(3)
RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
(4)
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
(5)
Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
(6)
Penyusunan RKPDesa harus dilengkapi dengan risalah rapat dan berita acara. Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBDesa Pasal 6
(1)
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
(2)
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
(3)
Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(4)
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
(5)
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
(6)
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
(7)
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan. Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 7
(1)
Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(2)
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
(3)
Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(4)
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
9
(5)
Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6)
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
(7)
Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
(8)
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa Pasal 8
(1)
Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
(2)
Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
(3)
Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(4)
Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
(5)
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(6)
Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
(7)
Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
(8)
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 9
(1)
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(4)
Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
(5)
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10
Pasal 10 (1)
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
(2)
Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria : a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
(3)
Dana cadangan. a. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa. b. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan. c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. BAB VI PERUBAHAN APBDesa Pasal 11
(1)
Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi : a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. keadaan darurat; dan d. keadaan luar biasa.
(2)
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3)
Perubahan APBDesa terjadi apabila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
(4)
Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
(5)
Pendanaan Keadaan Darurat.
(6)
Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
(7)
Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
11
BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan Pasal 12 (1)
Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
(2)
Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pasal 13
(1)
Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
(2)
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan : a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan; dan c. Buku Kas Harian Pembantu.
(3)
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(4)
Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan: a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan; dan c. Bukti penerimaan lainnya yang sah. Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Pasal 14
(1)
Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2)
Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
(3)
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
(4)
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(6)
Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi : a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran; c. Buku Kas Harian Pembantu.
12
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 15 (1)
Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan : a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluran yang sah; dan c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
(2)
Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana kegiatan swakelola harus dilampirkan dengan : a. b. c. d. e. f.
(3)
Laporan pertanggungjawaban pembelian barang dan jasa harus dilampirkan dengan : a. b. c. d.
(4)
surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan; daftar hadir tenaga kerja; kwitansi dan nota belanja barang; bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas negara; fotocopy KTP; dan daftar tanda terima upah tenaga kerja. surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan; nota pembelian barang/jasa; kwitansi yang sah; bukti penyetoran PPn/PPh ke kas negara;
PPn/PPh dimaksud ayat (1) huruf (c) dengan ketentuan : a. nilai barang yang dibeli sama dengan atau lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas dikenakan PPn/PPh sebesar 11,5% (sebelas koma lima perseratus); b. honorarium di atas Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selisihnya dikali 5% (lima perseratus). BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 16
(1)
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
(2)
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
(3)
Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(4)
Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
13
Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 17 (1)
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(2)
Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18
(1)
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
(2)
Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah Daerah meliputi : a. b. c. d. e. f.
mengkoordinasi Musrenbangdes; memverifikasi usulan alokasi dana desa; membina keuangan desa; memfasilitasi penyusunan RKP Desa; memfasilitasi pengelolaan kekayaan desa; dan memfasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
(3)
Bupati melakukan pengawasan keuangan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.
(4)
Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa, maka Desa dapat diberikan pendampingan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
(1)
Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa berhalangan tetap, maka Bupati dapat menunjuk Pj.Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang definitif.
(2)
Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa berhalangan sementara, maka tugas pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.
(3)
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Kepala Desa : a. b. c. d.
(4)
habis masa jabatan sebelum tahun anggaran berakhir; terkait kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; tidak bisa menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan; dan meninggal dunia.
Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Kepala Desa : a. mendapat sanksi administrasi sebagai PKPKDesa; b. terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. berhalangan menjalankan tugas kurang dari 3 (tiga) bulan.
14
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Bentuk-bentuk format Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Februari 2011 BUPATI BULUNGAN, Ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, Ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 2. Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
15
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 2 FEBRUARI 2011
I. CONTOH FORMAT RINGKASAN APB DESA : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 20 … KODE REKENING 1. 1.1 1.1.1
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa
1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Tanah Kas Desa : Pasar Desa Bangunan Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1.1.3 1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi Dst………………………….
1.1.4 1.1.4.1
Hasil Gotong Royong Dst ……………………….
1.1.5
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Hasil penjualan kekayaan desa yang tdk terpisahkan Jasa Bunga Bank Penerimaan Komisi/potongan Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pendapatan dari Angsuran / cicilan penjualan Pembuatan KTP Pembuatan Kartu Keluarga Surat Keterangan Jual Beli Tanah Surat Keterangan lainnya
1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 1.1.5.8 1.1.5.9
URAIAN
1.2
Bagi Hasil Pajak Daerah : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Dst ……………………
1.3
Bagi Hasil Retribusi Daerah : Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu
1.4
Bagian Dana Perimbang-an Keuangan Pusat dan Daerah ADD Dst …………………….
1.5 1.5.1 1.5.1.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan desa lainnya Bantuan Keuangan Pemerintah: Dst …………………………
1.5.2 1.5.2.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dst ………………………
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.4.1 1.4.2
TAHUN SEBELUMNYA
TAHUN BERJALAN
KET.
16
1.5.3
1.5.3.2
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dana Tambahan peng-hasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Dst ……………..
1.5.4 1.5.4.1
Bantuan Keuangan Desa lainnya : Dst ………………
1.5.3.1
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.7 1.7.1 1.7.2
Hibah Hibah dari pemerintah Hibah dari pemerintah provinsi Hibah dari pemerintah kabupaten/kota Hibah dari badan/ lembaga/ organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dst ……………………….. Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan dari ……….. Dst ……………………….
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai/ Honorarium: Honor tim/panitia Dst …………………..
2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3
Belanja Barang/Jasa : Belanja perjalanan dinas Belanja bahan/material Dst …………………………
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3
Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal jaringan Dst …………………………
2 2.1
2.2.1 2.2.1.1
2.2
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap Dst …………………………
2.2.3 2.2.3.1
Belanja Hibah Dst …………………………
2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2
Belanja Bantuan Sosial : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dst ……………………
2.2.5 2.2.5.1
Belanja Bantuan Keuangan Dst ………………………
2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3
Belanja tak terduga Keadaan darurat Bencana alam Dst………………… JUMLAH BELANJA
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Penerimaan Pinjaman
17
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran utang JUMLAH PEMBIAYAAN
KEPALA DESA ………….,
…………………………. Catatan : * Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Suguh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa, dsb.
II. CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM : BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 20 ...... No.
Tgl.
KODE REKENING
URAIAN
1
2
3
4
PENERIMAAN (Rp.) 5
PENGELUARAN (Rp.) 6
JUMLAH Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp. Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp. Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp . Sisa kas Rp. Pada hari ini tanggal ……………, 20 .... Oleh kami didapat dalam kas Rp. ………………. ( ……………………………………………………………….. dengan huruf) Terdiri dari : Tunai Rp. ………. Saldo Bank Rp. ………. Surat Berharga Rp. ……….
……………., tanggal ………………… MENGETAHUI : KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
……………………………
……………………………
Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
18
III. CONTOH FORMAT BUKU KAS PEMBANTU : BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 20 …. No. URUT 1
NOMOR BKU PENERIMAAN 2
TANGGAL SETOR 3
NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA 4
Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini
JUMLAH (Rp.) 5
Rp. Rp. Rp.
……………., tanggal ………………… MENGETAHUI : KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
……………………………
……………………………
Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.
IV. CONTOH FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN: BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 20 ….. No. URUT 1
NOMOR BKU PENGELUARAN 2
TANGGAL PENGELUARAN 3
NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA 4
JUMLAH Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini
JUMLAH (Rp.) 5
Rp. Rp. Rp.
……………., tanggal ………………… MENGETAHUI : KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
……………………………
……………………………
Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya
19
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.
IV. CONTOH FORMAT BUKU KAS HARIAN PEMBANTU: BUKU KAS HARIAN PEMBANTU DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN 20 …. No. URUT 1
TANGGAL
URAIAN
2
3
PENERIMAAN (Rp.) 4
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.) 5
JUMLAH
……………., tanggal ………………… MENGETAHUI : KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
……………………………
……………………………
Cara Pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BUPATI BULUNGAN, Ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, Ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 2. Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
20
NO. 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA Drs.Liet Ingai, Msi H. Sudjati, SH Drs. H. Alwi Al Jufri Hj. Asnah Heriyani, SE Hj. Indriyati ,SH, MSi
JABATAN Wakil Bupati Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pemerintahan Kepala BPMD Kabag. Hukum
PARAF
Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Nip.19640328 199503 2001
21
