BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI BULUNGAN BUPATI BULUNGAN,

BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI BULUNGAN BUPATI BULUNGAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Bulungan dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan, perlu dibentuk Jabatan Staf Ahli Bupati Bulungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Bulungan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undangundang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 4);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 5);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 6);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 7);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI BULUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainya.

6.

Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

8.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dibidang tertentu yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah.

9.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Jabatan Staf Ahli yang terdiri dari : a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik; b. Sraf Ahli bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli bidang Pembangunan; d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Bidang-bidang staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dijabat oleh satu orang. (3) Jumlah jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Bagian Kedua Tugas dan Ruang Lingkup Pasal 4 Tugas Staf Ahli : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mengenai pemerintahan;

mempunyai

tugas

memberikan

telaahan

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 5 Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ruang lingkup pelaksanaan tugas Staf Ahli sebagai berikut : a. Staf Ahli bidang hukum dan politik, ruang lingkup tugas : 1. Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 2. Hukum; 3. Ketentraman dan ketertiban masyarakat; 4. Penerangan, pers/media massa, informatika dan komunikasi; 5. Pengawasan. b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, ruang lingkup tugas tugas : 1. Otonomi Daerah; 2. Aparatur Pemerintah; 3. Pemerintah Umum dan Pemerintah Desa/Kelurahan; 4. Pertanahan; 5. Perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, ruang lingkup tugas : 1. Perencanaan Pembangunan dan Statistik; 2. Penelitian dan pengembangan; 3. Pekerjaan Umum; 4. Perhubungan; 5. Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Pertambangan dan Energi. d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, ruang lingkup tugas : 1. Pemberdayaan Masyarakat; 2. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 4. Sosial; 5. Lingkungan Hidup; 6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Pemuda dan Olahraga; 8. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 9. Pendidikan; 10. Kesehatan. e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, ruang lingkup tugas : 1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Pengembangan Dunia Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 4. Penanaman Modal; 5. Kehutanan; 6. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan. Bagian Ketiga Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 5 (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang hukum dan politik;

b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang hukum dan politik;

c.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang hukum dan politik;

d.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang hukum dan politik;

e.

Pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang hukum dan politik;

f.

Pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut : a.

Menyiapakan program kerja staf ahli bidang hukum dan politik, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Melakukan koordinasi dengan staf ahli lainnya, sesuai dengan kebutuhan kerjasama tugas dan fungsinya masing-masing;

c.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

d.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang hukum;

e.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang penerangan, pers/media massa, informatika dan komunikasi;

g.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pengawasan;

h.

Melaksanakan administrasi dan kesekretariatan Staf Ahli yang dibantu oleh staf administrasi;

i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang pemerintahan;

b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang pemerintahan;

c.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang pemerintahan;

d.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang pemerintahan;

e.

Pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang pemerintahan;

f.



Menyiapakan program kerja staf ahli bidang pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


c.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang otonomi daerah;

d.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang aparatur pemerintahan;

e.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan;

f.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pertanahan;

g.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;

h.


i.


(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang Pembangunan;

b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang Pembangunan;

c.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang pembangunan;

d.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang pembangunan;

e.

Pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang pembangunan;

f.



Menyiapakan program kerja staf ahli bidang pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


c.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang perencanaan pembangunan dan statistik;

d.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang penelitian dan pengembangan;

e.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pekerjaan umum;

f.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang perhubungan;

g.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kebudayaan dan pariwisata;

h.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pertambangan dan energi;

i.


j.


(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

c.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

d.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

e.

Pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

f.



Menyiapakan program kerja staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


c.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat;

d.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

e.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

f.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang sosial;

g.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang lingkungan hidup;

h.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

i.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pemuda dan olahraga;

j.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

k.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pendidikan;

l.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kesehatan;

m. Melaksanakan administrasi dan kesekretariatan Staf Ahli yang dibantu oleh staf administrasi; n.


(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan;

b.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis di bidang ekonomi dan keuangan;

c.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan keuangan;

d.

Pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan keuangan;

e.

Pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan keuangan;

f.



Menyiapakan program kerja staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


c.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

d.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pengembangan dunia usaha dan badan usaha milik daerah (BUMD);

e.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

f.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang penanaman modal;

g.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang kehutanan;

h.

Melakukan telaah, analisis, saran serta masukan kepada Bupati di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;

i.


j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 10 (1) Staf Ahli dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait. (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator Staf Ahli yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia. (4) Koordinator Staf Ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah. (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. (6) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Pasal 11 Staf Ahli dapat membantu tugas Wakil Bupati sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang Bupati. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 12 (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan kepegawaian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b (3) Pembinaan kepegawaian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 13 Jenjang jabatan dan kepangkatan kepegawaian Staf Ahli diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2009 BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2009 SEKRETARIS DAERAH,

H. S U D J A T I, SH BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 14

BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI BUPATI BULUNGAN BUPATI BULUNGAN,

Recommend Documents