SALINAN
BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN DANA YANG BERSUMBER DARI LUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari luar APBD untuk keperluan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dana yang Bersumber dari Luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN DANA YANG BERSUMBER DARI LUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.
Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.
Dinas adalah PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan yang membawahi UPT dan/atau Satuan Pendidikan. 2
8.
Badan adalah PD yang melaksanakan pemerintahan Kabupaten Bulungan.
fungsi
penunjang
urusan
9.
Kepala Dinas adalah kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan.
10. Kepala Badan adalah kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan. 11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 12. Satuan
Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar, pendidikan menengah wewenang Kabupaten dan/atau swasta.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD
adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 14. Kepala BPKAD adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 15. Inspektorat
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan
PPKD adalah kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BAB II PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 2 (1)
PD, dan UPT serta Satuan Pendidikan yang menerima dana yang bersumber dari luar APBD wajib menyampaikan laporan setiap akhir triwulan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dalam rangka konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penganggaran, pengesahan, penerimaan dan penggunaannya.
(3)
Pelaporan bagi UPT dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Dinas/Kepala Badan.
(4)
Dinas/Badan yang menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan verifikasi.
(5)
Dana yang bersumber dari luar APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain dana Bantuan Operasional Sekolah, dana block grant, dan dana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya setiap triwulan, dilengkapi penjelasan tentang kekurangan atau kelebihan alokasi dana yang bersumber dari luar APBD.
3
(7)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diserahkan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya setiap triwulan, dilengkapi penjelasan tentang kekurangan atau kelebihan alokasi dana yang bersumber dari luar APBD.
(8)
Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)
Bentuk laporan dari UPT dan Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas/ Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundag-undangan atau dapat diatur tersendiri oleh PD.
(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan: a. rekening koran; dan b. lampiran lain yang diperlukan; (11) PD, UPT atau Satuan Pendidikan yang menerima dana dari luar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana tersebut untuk pemeriksaan. (12) PD, UPT atau Satuan Pendidikan yang menerima dana dari luar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formil dan materil atas pengeluaran atas penggunaan dana. (13) PD, UPT atau Satuan Pendidikan yang menerima dana dari luar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terdapat realisasi wajib melaporkan realisasi nihil pada triwulan tahun berjalan disertai dengan alasannya. BAB III MONITORING DAN EVALUASI Pasal 3 (1)
Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana dari luar APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penganggaran, penggunaan dan penyaluran dana; b. administrasi keuangan; dan c. penatausahaan serta pertanggungjawaban (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menjamin dana yang berasal dari luar APBD telah diterima dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan. (4)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim dengan menunjuk Dinas/Badan, BPKAD, dan Inspektorat.
(5)
Inspektorat sebagai aparatur pengawasan intern pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4
(6)
Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan melaporkan terhadap pelaksanaan program yang dananya berumber dari luar APBD di Kabupaten Bulungan kepada Bupati. BAB IV SANKSI Pasal 4
(1)
Dalam hal PD, dan UPT serta Satuan Pendidikan yang menerima dana yang bersumber dari luar APBD tidak menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BPKAD menerbitkan surat peringatan penyampaian laporan.
(2)
Dalam hal ada kekurangan data dalam laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BPKAD meminta kepada PD, dan UPT serta Satuan Pendidikan yang menerima dana yang bersumber dari luar APBD untuk melengkapi data.
(3)
Jika sampai 7 (tujuh) hari PD, dan UPT serta Satuan Pendidikan yang menerima dana yang bersumber dari luar APBD tidak menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.
Salinan sesuai dengan aslinya Plt.Kepala Bagian Hukum,
Di tetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29-11-2016 BUPATI BULUNGAN,
HAMRAN, SH Penata Tk.I / IIId Nip.197011302002121004
ttd SUDJATI
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 28. 5
NO.
NAMA
JABATAN
1.
Ingkong Ala, SE.M.Si
Wakil Bupati
2.
Drs. Syafril
Sekretaris Daerah
3.
Ir. H.Achmad Ideham, M.Si
Asisten Bidang Pemerintahan
4.
Hamran, SH
Plt.Kabag Hukum
5.
Ibramsyah, S.Sos
Kepala BPKAD
PARAF
Salinan sesuai dengan aslinya Plt.Kepala Bagian Hukum,
HAMRAN, SH Penata Tk.I / IIId Nip.197011302002121004
6
