SALINAN
BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bulungan diperlukan suatu stategi/pedoman yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang salah satunya adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global; b. bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global adalah belum terpenuhinya standard minimal sarana dan prasarana di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bulungan; c. bahwa minimnya sarana dan prasarana dibeberapa sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan diakibatkan oleh bencana alam berupa banjir. d. bahwa berdasarkan hasil hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Pelayanan Pendidikan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah perlu dilaksanakan peningkatan pelayanan pendidikan sekoplah dasar negeri. e.
tanggal 30 Juli 2015 disetujui strategi peningkatan pelayanan pendidikan bidang sarana dan prasarana sekolah melalui pola mapping, ranking, dan executing;
f.
Mengingat
bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bulungan;
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 13).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BULUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
5.
Standar minimum adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan didaerah.
6.
Mapping adalah pola pemetaan berdasarkan verifikasi di satuan pendidikan sekolah dasar.
7.
Ranking adalah pola penetapan skala prioritas terhadap sarana dan prasarana sekolah
8.
Executing adalah pola penetapan anggaran dalam pelayanan pendidikan sarana dan prasarana sekolah.
9.
Sarana Adalah Perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahpindah.
peningkatan
10. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. 11. Proyeksi adalah perhitungan matematis anggaran masa sekarang dan yang akan datang berdasarkan standarisasi Kabupaten Bulungan. 12. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 13. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. 14. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 15. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
16. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran. 17. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. 18. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 19. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. 20. Ruang Kepala Sekolah adalah ruang untuk Kepala Sekolah melakukan kegiatan pengelolaan sekolah. 21. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. 22. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah. 23. WC adalah ruang untuk buang air besar dan/atau air kecil. 24. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah 25. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga. BAB II TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Standard Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bulungan bertujuan untuk : (1) terarahnya program dan strategi pelayanan pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bulungan; (2) terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah Dasar Negeri di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bulungan Pasal 3 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Standard Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bulungan merupakan:
a. dokumen perencanaan bidang pendidikan Kabupaten Bulungan selama 3 (tiga) tahun ke depan dengan dilengkapi acuan dasar yang berbasis pada standar pelayanan minimum serta kebutuhan anggaran pendidikan sekolah dasar. b. pedoman perencanaan anggaran bidang pendidikan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra) instansi terkait.
dapat
BAB III SASARAN Pasal 4 Sasaran Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Standard Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bulungan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bulungan yang tidak memenuhi standar minimum sarana dan prasarana.
Pasal 5 Standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 berdasarkan kriteria sebagai berikut : a) kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah; b) kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruangruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS Pasal 6 Program kegiatan prioritas peningkatan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bulungan diarahkan pada Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang tersebar di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak.
Pasal 7 (1) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: a. Sekolah Dasar Negeri 002 Peso; b. Sekolah Dasar Negeri 009 Peso; c. Sekolah Dasar Negeri 011 Peso; d. Sekolah Dasar Negeri 002 Peso Hilir; e. Sekolah Dasar Negeri 003 Peso Hilir; f. Sekolah Dasar Negeri 004 Peso Hilir; g. Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Palas Barat; h. Sekolah Dasar Negeri 003 Tanjung Palas Barat; i. Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas Barat; j. Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Palas Timur; k. Sekolah Dasar Negeri 008 Tanjung Palas Timur; l. Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjung Palas Timur; m. Sekolah Dasar Negeri 006 Sekatak; n. Sekolah Dasar Negeri 007 Sekatak; o. Sekolah Dasar Negeri 011 Sekatak. (2) Rincian proyeksi anggaran peningkatan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; BAB V PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN Pasal 8 Panganggaran peningkatan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dapat bersumber dari APBN, APBD, atau/dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
Pasal 9 Pelaksanaan berdasarkan
dan pengendalian peningkatan standar sarana dan prasarana
pelayanan pendidikan Sekolah Dasar Negeri
dilaksanakan pendidikan.
oleh
Dinas
Pendidikan
atau
SKPD
yang
membidangi
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Bulungan
pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Agustus 2015 BUPATI BULUNGAN, ttd ttd. BUDIMAN ARIFIN Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH, T ttd td. SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
Sulistia Widarti, SH Pembina / IVa Nip.196509301998032001
