SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang PajakPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.
Dinas Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bulungan.
5.
Kepala Dinas atau dengan sebutan lain adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pengelolaan pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Bulungan.
6.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.
Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
9.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP. 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau seharusnya tidak trutang. 15. Nota Perhitungan adalah dasar perhitungan besarnya Pajak yang terutang yang harus dibayar oleh WP. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang. 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Dinas untuk menerbitkan surat ketetapan Pajak.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 20. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untukjenis Pajak dan Masa/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya. 21. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan. Pasal 2 (1) SKPD atau SPPT diterbitkan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat Dinas yang ditunjuk, meliputi: a. Pajak reklame; dan b. Pajak air tanah. (2) SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT diterbitkan untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh WP yang meliputi : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet; dan h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan WP. (5) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dapat diterbitkan surat ketetapan Pajak yang meliputi: a. b. c. d.
SKPDKB; SKPDKBT; SKPDN; dan/atau SKPDLB.
(6) Sebelum SKPD atau SPPT diterbitkan, dapat dilakukan Penelitian atau Pemeriksaan.
Pasal 3 (1)
SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak.
(2)
SKPD untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
(3)
SKPD untuk Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak.
Pasal 4 (1)
SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dapat diterbitkan Bupati jika WP berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
(2)
SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dapat diterbitkan Bupati berdasarkan permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan jika terdapat kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Pasal 5 (1)
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diterbitkan berdasarkan Nota Perhitungan.
(2)
Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pembuatan Nota Perhitungan.
(3)
Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan awal atau atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(4)
Nota perhitungan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Nopember 2016 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 26.
Salinan sesuai dengan aslinya Plt.Kepala Bagian Hukum,
HAMRAN, SH Penata Tk.I / IIId Nip.197011302002121004
NO
NAMA
JABATAN
1.
Ingkong Ala, SE, M.Si
Wakil Bupati
2.
Drs. Syafril
Sekretaris Daerah
3.
Ir.H. Achmad Ideham, M.Si
Asisten Bidang Pemerintahan
4.
P.Tumanggor, SE, MM
Kepala Dispenda
5.
Hamran, SH
Plt.Kepala Bagian Hukum
PARAF
