BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang :
a. bahwa Badan Permusyaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta mekanisme kerja Anggota BPD, dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006, maka perlu mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Bulungan.
5. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan. 6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam wilayah Kabupaten
Bulungan. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa. 12. Peraturan
Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. BAB II MATERI PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 2 Peraturan tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Keanggotaan, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD; Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD; Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD; Sekretraiat dan Alat Kelengkapan BPD; Rapat-Rapat BPD; Produk BPD;
3
g. h. i. j. k. l. m. n.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa; Mekanisme Pengambilan Keputusan; Administrasi Surat Menyurat; Keuangan ; Penyaluran Aspirasi Masyarakat; Program Kerja BPD; Hubungan Kerja; dan Penyidikan. BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 3
(1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan. Pasal 4 Susunan organisasi BPD terdiri atas : a. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris; b. Anggota BPD. Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 5 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
Pasal 6 (1)
Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah / Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji “ : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. dan
dan
4
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 7 Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 8 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 9 BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menetapkan APB-Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap : 1. Pelaksanaan Peraturan Desa ; 2. Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ; 3. Pelaksanaan APB-Desa; 4. Kebijakan Pemerintahan Desa; 5. Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan 6. Kekayaan Desa. c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; f. Mrmberikan persetujuan kerjasama desa; dan g. Menyusun Tata Tertib BPD. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD Bagian Kesatu Hak Paragraf 1 Hak BPD Pasal 10 BPD mempunyai hak : a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat.
5
Pasal 11 (1)
Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, meliputi ; Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, APB-Desa dan Kebijakan Pemerintahan Desa.
(2)
Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), diajukan oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
(3)
Jika Pemerintah Desa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima oleh BPD, maka pimpinan BPD memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12 (1)
Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, diajukan oleh paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
(2)
Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
Paragraf 2 Hak Anggota BPD Pasal 13 Anggota BPD mempunyai hak : a. b. c. d. e.
Mengajukan rancangan Peraturan Desa; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih; dan Memperoleh tunjangan. Pasal 14
Hak mengajukan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, diusulkan paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
Pasal 15 Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, dapat diajukan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan BPD.
Pasal 16 (1)
Hak mengajukan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, dapat diajukan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan BPD.
(2)
Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan usul dan pendapat BPD.
6
Pasal 17 Hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d, yaitu setiap anggota BPD berhak menjadi Pimpinan BPD dan Alat Kelengkapan BPD lainnya. Pasal 18 Hak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e, yaitu setiap anggota BPD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.
Bagian Kedua Kewajiban BPD Pasal 19 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan
b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan; Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; Memproses pemilihan Kepala Desa; Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat – istiadat masyarakat setempat; Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; Mentaati Peraturan Tata Tertib BPD; dan Menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun baik melalui pertemuan maupun media cetak.
Bagian Ketiga Larangan Anggota BPD Pasal 20 (1)
Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan LKMD / LPM atau dengan sebutan lainnya.
(2)
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksana proyek desa; b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. Menyalahgunakan wewenang ; dan e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
7
BAB V PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 21 Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan, karena : a. b. c. d. e. f.
Meninggal dunia; Atas permintaan sendiri; Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru; Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD; Dinyatakan melanggar sumpah dan janji ; Terpidana dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap paling singkat 5 (lima) tahun. g. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturutturut. h. Melanggar larangan bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 22 (1)
Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.
(2)
Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan / atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3)
Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c , d, e, f, g, dan h, harus mendapat persetujuan ⅔ dari jumlah Anggota BPD.
Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Pasal 23 (1)
Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan diadakan Pergantian Antar Waktu.
(2)
Calon anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan dari anggota BPD yang akan diganti kepada Pimpinan BPD.
(3)
Masa jabatan keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(4)
Mekanisme penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pasal 24 (1)
Apabila Pimpinan berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannnya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2)
Mekanisme pergantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
8
(3)
Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Pasal 25 Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, segera diusulkan oleh BPD kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, melalui Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
BAB VI SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD Bagian Kesatu Sekretariat BPD Pasal 26 (1)
Sekretariat BPD merupakan pembantu Pimpinan dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban.
(2)
Sekretariat BPD membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas kewenangannya.
(3)
Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
(4)
Sekretariat BPD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu BPD dalam menjalankan fungsinya.
(5)
Sekretaris BPD dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Ketua BPD.
(6)
Anggaran belanja Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dicantumkan dalam APB-Desa.
tugasnya
berada
dibawah
dan
dan
Pasal 27 Sekretaris BPD mempunyai tugas : a. Melayani segala kebutuhan BPD agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya; b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat; c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD, khususnya dalam Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran; dan d. Melaksanakan lain-lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.
Bagian Kedua Alat Kelengkapan Paragraf 1 Umum Pasal 28 (1)
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, BPD dapat membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari :
9
a. Pimpinan; b. Panitia Musyawarah; dan c. Panitia Anggaran. (2)
Susunan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Rpat BPD atas usul anggota.
Paragraf 2 Pimpinan BPD Pasal 29 (1)
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat Kolektif.
(2)
Masa jabatan Pimpinan ditentukan sesuai dengan kesepakatan anggota.
(3)
Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam Rapat Khusus BPD.
Pasal 30 (1)
Pimpinan terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
(2)
Setiap anggota dapat menjadi unsur Pimpinan.
(3)
Dalam hal terjadi permasalahan mengenai jumlah unsur pimpinan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah.
Paragraf 3 Tugas dan Kewajiban Pasal 31 Pimpinan mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta mengumumkan dalam rapat musyawarah; b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah, menetapkan acara rapat serta melaksanakannya; c. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan secara seksama; d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya; e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat dan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan anggota; f. Menyampaikan keputusan rapat kepada para pihak; dan g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Pemerintah Desa.
Pasal 32 (1)
Ketua dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris memegang pimpinan secara penuh, serta merupakan pimpinan rakyat yang dilaksanakan oleh BPD.
(2)
Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua.
10
(3)
Apabila Wakil Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Sekretaris.
(4)
Apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
Pasal 33 (1)
Selama pimpinan belum ditetapkan, pelaksanaan rapat dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
(2)
Dalam hal anggota yang tertua dan / atau yang termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggota tertua dan / atau termuda usiannya di antara yang hadir.
Paragraf 4 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Pasal 34 Untuk menjadi pimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Diusulkan oleh anggota; b. Mempunyai kemampuan dan kualitas kepemimpinan; dan c. Bersedia untuk dicalonkan.
Pasal 35 (1)
Calon pimpinan diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
(2)
Usul Calon Pimpinan disampaikan kepada Pimpinan Sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
(3)
Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota.
(4)
Pemilihan pimpinan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(5)
Pemilihan pimpinan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut : a. Tahap Pertama memilih 1 (satu) orang Ketua; b. Tahap Kedua memilih 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan c. Tahap Ketiga memilih 1 (satu) orang Sekretaris.
(6)
Setiap Anggota BPD hanya memilih 1 (satu) orang calon untuk Ketua, 1 (satu) orang Calon untuk Wakil Ketua dan 1 (satu) orang untuk Sekretaris yang pemilihannya dilakukan secara terpisah.
Pasal 36 Apabila dalam pemilihan terdapat perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya calon yang mendapat suara terbanyak.
11
Paragraf 5 Pengisian Kekosongan Jabatan Pasal 37 Aapabila terjadi kekosongan jabatan pada pimpinan, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh seluruh anggota dengan menggunakan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
Paragraf 6 Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran Pasal 38 (1)
Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan c, merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap.
(2)
Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa.
(3)
Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil rapat BPD atas usul anggota.
Pasal 39 (1)
Anggota Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari : Pimpinan dan Anggota untuk selama masa jabatan.
(2)
Apabila pimpinan berhalangan, maka dapat diwakili oleh anggota yang lain yang ditugaskan.
Pasal 40 (1)
Susunan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh rapat musyawarah.
(2)
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota Panitia Musyawarah.
Pasal 41 (1)
Panitia Musyawarah mempunyai tugas : a. Memberikan saran pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pimpinan tentang Penetapan Rencana Kerja BPD dan Acara Rapat serta pelaksanaannya; b. Menetapkan jadwal kegiatan; c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat; dan d. Memberi saran atau pendapat kepada Pimpinan untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat.
(2)
Apabila dianggap perlu panitia musyawarah dapat bermusyawarah dengan Kepala Desa mengenai Penetapan kegiatan serta pelaksanaannya.
12
Pasal 42 Susunan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari : 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang Ketua Wakil Ketua, 1(satu) orang Ketua Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
Pasal 43 Panitia Anggaran mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan dan rancangan APB-Desa serta Perubahan APBDesa. b. Mengadakan koreksi dan penelitian terhadap rancangan APB-Desa dan Perubahan APB-Desa serta nota keuangan yang diajukan Kepala Desa; c. Meminta keterangan / penjelasan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai pelaksana program yang tertuang dalam rencana APB-Desa maupun Perubahan APB-Desa; d. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk melaksanakan perbaikan nota keuangan dan rencana APB-Desa, Perubahan serta perhitungannya; dan e. Menyusun dan membuat anggaran belanja BPD untuk dicantumkan dalam APBDesa.
BAB VII RAPAT-RAPAT BPD Bagian Kesatu Umum Pasal 44 (1)
BPD mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(2)
Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
(3)
BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
(4)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
Bagian Kedua Jenis Rapat Pasal 45 Jenis rapat BPD terdiri dari : a. Rapat Terbuka yaitu rapat anggota yang dapat dihadiri oleh Pejabat, Pemerintah Desa dan Warga Desa; b. Rapat Tertutup yaitu rapat anggota yang tidak dapat dihadiri oleh umum, antara lain :
13
1. Dilaksanakan apabila pimpinan rapat menganggap perlu atau atas usul Kepala Desa, atau paling sedikit ½ (satu per dua) anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup; 2. Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan, serta harus dipegang kerahasiaannya oleh mereka yang mengetahui dalam pembicaraan rapat tertutup. Pasal 46 Rapat Tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : a. b. c. d. e. f. g.
APB-Desa, Perubahan APB-Desa serta Perhitungannya; Penetapan, perubahan dan penghapusan pungutan desa; Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga; Badan Usaha Milik Desa; Persetujuan perkara perdata secara damai untuk penyelesaiannya; Pemilihan dan pengesahan Kepala Desa; dan Mengadakan Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan pelantikan anggota baru.
Pasal 47 (1)
Setiap Rapat Tertutup dibuat laporan tertulis mengenai pembicaraan yang dilakukan;
(2)
Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai rapat “RAHASIA”
Bagian Ketiga Waktu dan Tempat Rapat Pasal 48 (1)
Waktu dan tempat rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah.
(2)
Dalam keadaan tertentu, Pimpinan BPD dapat menentukan waktu dan tempat rapat. Bagian Keempat Tata Cara Rapat Pasal 49
(1)
Sebelum menghadiri rapat setiap anggota harus menandatangani daftar hadir, sedangkan untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
(2)
Rapat dapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila dihadiri ½ (satu per dua) jumlah anggota BPD, kecuali untuk rapat yang membahas dan/atau memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa harus dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(3)
Jika anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir akan meninggalkan tempat, maka harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.
Pasal 50 (1)
Jika pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), maka pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam.
14
(2)
Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh pimpinan rapat dan anggota BPD yang hadir.
Pasal 51 Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat yang dianggap perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat, kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga.
Pasal 52 (1)
Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
(2)
Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan agenda rapat dan/atau pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Pasal 53 (1)
Pimpinan rapat merupakan mediator dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
(2)
Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota, maka untuk sementara pimpinan diserahkan kepada pimpinan atau anggota rapat lainnya.
Pasal 54 (1)
Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat dan tidak boleh diganggu selama berbicara.
(2)
Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
(3)
Untuk kepentingan pembicara, pimpinan rapat mengadakan perubahan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Apabila seorang anggota berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, maka dapat diganti oleh anggota lain.
Pasal 55 (1)
Setiap anggota dengan seizin pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) pada saat anggota lain sedang berbicara untuk : a. Menjelaskan, memberikan pendapat, dan/atau meminta penjelasan tentang permasalahan yang sedang dibahas; dan/atau b. Mengusulkan menunda pembicaraan.
(2)
Permasalahan mengenai hal-hal yang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan pimpinan rapat. Pasal 56
(1)
Apabila seorang pembicara dalam rapat mengucapkan perkataan yang tidak layak dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali.
15
(2)
Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah rapat.
Pasal 57 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka pimpinan rapat dapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat.
Pasal 58 (1)
Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan mengenai hasil pembicaraan, dan apabila rapat tidak memerlukan keputusan, pimpinan menyatakan bahwa rapat selesai.
(2)
Apabila pembicaraan mengenai pokok pembicaraan telah selesai, pimpinan rapat dapat menutup rapat.
Bagian Kelima Risalah Rapat Pasal 59 (1)
Untuk setiap rapat musyawarah, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui pimpinan rapat.
(2)
Risalah merupakan catatan rapat secara lengkap mengenai seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam rapat mengambil keputusan serta dilengkapi keterangan mengenai : a. b. c. d. e. f. g. h.
Jenis dan sifat rapat; Hari dan tanggal rapat; Tempat rapat; Acara rapat; Waktu pembukaan dan penutupan rapat; Ketua dan Sekretaris rapat; Jumlah dan nama anggota yang hadir; dan Undangan.
(3)
Setelah rapat selesai sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD secepatnya menyusun rancangan atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota pihak yang terkait.
(4)
Setiap anggota dan pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan atau risalah sementara tersebut dan disampaikan kepada Sekretaris BPD.
(5)
Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat.
(6)
Setelah pimpinan rapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota.
16
Pasal 60 (1)
Acara rapat dapat diubah atas usul paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota dan disampaikan melalui pimpinan rapat.
(2)
Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan disampaikan melalui pimpinan rapat.
(3)
Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat dimulai.
(4)
Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diputuskan oleh pimpinan rapat.
Bagian Keenam Undangan dan Peninjau Rapat Pasal 61 (1)
Undangan yaitu bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat berdasarkan surat undangan Pimpinan BPD.
(2)
Peninjau yaitu mereka yang hadir dalam rapat paripurna tanpa surat undangan atas sepengetahuan Pimpinan BPD.
(3)
Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri, serta wajib menaati tata tertib rapat dan ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
(4)
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(5)
Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
Pasal 62 (1)
Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua BPD.
(2)
Jika ketua BPD berhalangan, maka Wakil ketua BPD dapat menendatangani surat undangan tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta izin kepada Ketua BPD.
(3)
Jika ketua BPD tidak memberikan izin, maka Wakil Ketua BPD dapat menandatangani surat undangan rapat dengan dukungan dan/atau atas permintaan paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang ada, yang dinyatakan secara tertulis.
(4)
Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan, maka Sekretaris menandatangani surat undangan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan memperoleh izin dari Ketua dan Wakil Ketua BPD.
BAB VIII PRODUK BPD Pasal 63 Produk BPD terdiri dari : a. Peraturan Desa,; b. Keputusan BPD; dan c. Keputusan Pimpinan BPD.
17
Pasal 64 (1)
Materi Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat.
(2)
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan bersama BPD.
(3)
Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan oleh pimpinan berdasarkan hasil keputusan rapat panitia musyawarah.
BAB IX TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Desa Pasal 65 (1)
Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
(2)
Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD.
(3)
Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
(4)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh BPD dan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama.
(5)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Peraturan Desa dimaksud dibahas dalam Rapat Paripurna.
Desa
Pasal 66 Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan.
Pasal 67 Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka proses penyusunan dan / atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pasal 68 (1)
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
(2)
Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat Musyawarah Paripurna BPD.
(3)
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui Tiga tingkat pembicaran :
18
a. Pembicaraan Tingkat Pertama, meliputi : 1. Penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa; 2. Penjelasan Pimpinan BPD dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD; b. Pembicaraan Tingkat Kedua, meliputi : 1. Pemandangan Umum dari BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dan jawaban Kepala Desa atas pemandangan umum dari BPD; 2. Pendapat Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan jawaban BPD atas pendapat Kepala Desa. c. Pembicaraan Tingkat Ketiga, meliputi pembahasan materi Rancangan Peraturan Desa dalam Rapat Panitia Musyawarah BPD dilakukan bersama dengan Kepala Desa atau pejabat Pemerintah Desa yang ditunjuk. d. Pembicaraan Tingkat Keempat, meliputi : 1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan : Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Ketiga; Pendapat Akhir BPD dan Pengambilan Keputusan BPD; 2. Penyampaian sambutan Keputusan BPD. (4)
Kepala
Desa
terhadap
pengambilan
Apabila dipandang perlu BPD dapat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sekaligus melalui tahapan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau secara bertahap sesuai kesiapan dari masingmasing pemrakarsa.
Bagian Ketiga Penarikan Rancangan Peraturan Desa Pasal 69 (1)
Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
(2)
Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
(3)
Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari BPD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan BPD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
(4)
Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Kepala Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
(5)
Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dengan Kepala Desa dengan disertai persetujuan bersama.
(6)
Rancangan Peraturan Desa yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.
19
Bagian Keempat Penetapan Peraturan Desa Pasal 70 (1)
Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2)
Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 72 (1)
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
(2)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa belum ditandatangani, maka Peraturan Desa dimaksud dapat disahkan.
(3)
Peraturan Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Bagian Kelima Penetapan APB Desa Pasal 73 (1)
Setiap tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa beserta lampirannya disertai dengan Nota Keuangan kepada BPD.
(2)
Pimpinan BPD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB-Desa beserta lampirannya kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh saran dan pendapatnya.
(3)
Saran dan pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan BPD sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan.
(4)
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa ketentuan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72.
mengikuti
Pasal 74 Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa dilakukan dalam Rapat-rapat yang khusus untuk keperluan itu.
Pasal 75 (1)
Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa ditetapkan selambatlambatnya selama 3 (tiga) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berjalan.
(2)
Peraturan Desa tentang Perubahan APB-Desa ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
20
(3)
Perubahan / Pergeseran Pos atau Pasal dalam APB-Desa harus dilengkapi dengan uraian penjelasan secukupnya dan harus mendapatkan persetujuan BPD.
(4)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
BAB X MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Umum Pasal 76 (1)
Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib memegang dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(2)
Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat yang dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah anggota BPD dan disetujui oleh suara terbanyak.
(3)
Dalam hal keputusan merupakan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis, maka pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan setujui oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(4)
Jika perhitungan ⅔ (dua per tiga) dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.
Pasal 77 (1)
Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat musyawarah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka rapat diundur untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.
(2)
Jika setelah pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan.
(3)
Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, rapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(4)
Dalam hal rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) peserta rapat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka rapat musyawarah dibatalkan.
Bagian Kedua Pengambilan Keputusan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 78 (1)
Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa, didasarkan dengan alasan : a. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
21
b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;dan c. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus tersebut ditolak oleh BPD. (2)
Pengambilan keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
BAB XI PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 79 (1)
BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
(2)
Aspirasi dapat berupa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah Desa maupun yang berasal dari BPD yang disampaikan secara tertulis.
(3)
Aspirasi dibicarakan dengan Pemerintah Desa, tenaga ahli, tokoh masyarakat dan instansi terkait dan hasil kesimpulannya disampaikan kepada Pimpinan BPD.
(4)
Aspirasi diputuskan dalam rapat Paripurna BPD.
(5)
Keputusan Rapat Paripurna oleh Pimpinan BPD disampaikan kepada instansi yang berwenang. Pasal 80
(1)
BPD berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat baik lisan maupun tulisan.
(2)
Masyarakat yang menyampaikan aspirasi diterima oleh Pimpinan BPD.
(3)
Pimpinan BPD menampung terlebih dahulu aspirasi masyarakat dengan mendengarkan pokok permasalahan, tujuan dan kronologisnya.
(4)
Selajutnya Pimpinan BPD menyampaikan permasalahan dimaksud kepada Anggota BPD untuk ditindaklanjuti berupa : a. Mempertanyakan dengan instansi terkait atau dengan melakukan Rapat Kerja. b. Dengar pendapat dan atau melaksanakan peninjauan apabila dianggap perlu.
(5)
Setelah memperoleh kesimpulan Pimpinan BPD menyampaikan kepada instansi terkait untuk dapat ditindaklanjuti. BAB XII KEUANGAN Pasal 81
(1)
BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APB-Desa.
22
(2)
BPD dan Sekretaris BPD menyusun rencana anggaran belanja BPD setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa.
(3)
Tata cara pengeluaran anggaran belanja BPD dan sekretaiat BPD dilaksanakan dengan persetujuan Ketua BPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII ADMINISTRASI SURAT MENYURAT Pasal 82
(1)
Surat-surat yang berasal dan ditujukan kepada BPD dan alat kelengkapan BPD harus melalui Pimpinan untuk memperoleh disposisi.
(2)
Alat kelengkapan BPD yang berkepentingan membahas surat-surat masuk yang diterima melalui disposisi, serta harus diselesaikan dalam waktu yang singkat
(3)
Apabila penyelesaian terhadap surat-surat memerlukan kunjungan atau peninjauan, maka pimpinan menetapkan alat kelengkapan BPD yang harus melakukan kunjungan atau peninjauan. Pasal 83
Dalam menjalankan kegiatan, tugas dan fungsinya, BPD menggunakan : a. b. c. d.
Stempel BPD; Kop surat dan amplop BPD; Atribut/emblem BPD; dan Kartu anggota BPD. BAB XIV PROGRAM KERJA Pasal 84 (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas setiap tahun anggaran BPD menyusun program kerja BPD. (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan. (3) Program kerja disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan anggota BPD dengan memperhatikan kemampuan SDM dan keuangan desa.
BAB XV HUBUNGAN KERJA Pasal 85 (1)
Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan saling melengkapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2)
Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinasi.
23
BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 86 (1)
Tindakan penyidikan terhadap Anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.
(2)
Hal-hal yang dikecualikan adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. Telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3)
Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari . BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 87
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 88 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Oktober 2009 BUPATI BULUNGAN,
BUDIMAN ARIFIN
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
H. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 24
24
NO.
NAMA
JABATAN
1.
Drs. LIET INGAI, MSi
2.
H. SUDJATI, SH
3.
Drs. H. DT. M. SYUKUR
Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
4.
Hj. ASNAH HERIYANI, SE
KEPALA BPMD KAB. BULUNGAN
5.
Hj. INDRIYATI, SH, M.SI
PARAF
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
KABAG HUKUM
25
