PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 64 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi lebih optimal dan profesional
dalam
pelayanan
pada
masyarakat,
maka
perlu
menetapkan tugas pokok dan fungsi organisasi Badan kepegawaian Kabupaten Jember ; b. Bahwa berdasarkan pertimangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
Mengingat
:
1. Undang-undang Republk Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 2. Undang-undang Republk Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-undang Republk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437 ), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Republk Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165,, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588 ); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
: 38 Tahun 2007,
tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
: 41 Tahun 2007,
tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember ; 13. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008, tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN
KABUPATEN JEMBER
TATA
KERJA
BADAN
KEPEGAWAIAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 6. Badan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Jember. 7. Kepala Badan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Jember. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional
dan/atau
kegiatan
teknis
penunjang
Badan
Kepegawaian Kabupaten Jember. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian terdiri dari : a. Kepala Badan ; b. Sekretariat terdiri ; c. Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai ; d. Bidang Mutasi Pegawai ; e. Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai ; f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ; g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
h. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) ;
(2) Badan Kepegawaian adalah sebagai unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemerintah kabupaten yang bersifat spesifik ; (3) Badan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui seketariat Kabupaten . (4) Badan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas bidang teknis administratif dibina dan dikoordinir oleh Sekretaris Kabupaten . (5) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . (6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . (7) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
merumuskan
kebijakan,
melaksanakan
koordinasi,
perencanaan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten di
bidang
peningkatan
kinerja
dan
kesejahteraan
pegawai,
pengadaan, formasi, mutasi dan pengelolaan data pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi pegawai dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : Kepala Badan ; a.
penyusunan
perencanaan
dan
pengaturan
pelaksanaan
program penyusunan bahan pertimbangan kepada Bupati yang menyangkut Bidang Kepegawaian ; b.
pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai ;
c.
pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian meliputi pengumpulana data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan dan kenaikan pangkat ;
d.
perencanaan dan pengurusan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai ;
e.
penyelenggaraan pembinaan dan pemberian pertimbangan hukum serta perundang-udangan di bidang kepegawaian ;
f.
penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat dana pengangkatan dalam jabatan struktural ; dan
g.
pengkoordinasian dan penyiapan administrasi
penyertaan
pegawai dalam pelaksanaan Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Latihan Pra Jabatan dan Rugas belajar .
Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi kepegwaian dilingkup Badan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan urusan umum ; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; c. Pelaksanaan urusan keuangan ; dan d. Pelaksanaan perencanaan program . a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 5 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan c. Sub Bagian Keuangan
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6
(1) Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan ketatusahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan ; b. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; d. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan; e. pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
bidang
administrasi
perkantoran dan perlengkapan; f. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Badan ; g. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan
rapat-rapat
dinas
serta
persiapan
penerimaan
dan
pengaturan tamu; h. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; i. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Badan; j.
penyiapan
bahan
meningkatkan
dan
disiplin
melakukan dan
upaya
kesejahteraan
dalam pegawai
rangka serta
pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Badan ; k. penyusunan formasi pegawai dilingkungan Badan ; l. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
m. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; n. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; o. pelaksanaan
pengadaan,
penggudangan
serta
pembinaan,
pemeliharaan
barang
penggunaan, peralatan
dan
perbekalan; p. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan q. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh Badan ; Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7
(1) Sub
Bagian
Perencanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana dan program kerja serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (2) Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan dan data perumusan rencana dan program kerja; dan b. pelaksanaan analisa dan penyiapan bahan evaluasi serta laporan;
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(1) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyaifungsi meliputi : a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
b. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan ; c. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan ; d. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; e. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; f.
pengurusan keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan; dan
g. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; Bagian Kedua Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
Pasal 9
(1) Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Kepegawaian dibidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1), Bidang
Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai fungsi meliputi : a. perencanaan dan pengurusan kegiatan untuk meningkatan kesejahtaraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai ; b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai; c. pemrosesan kelangkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin dan perceraian pegawai ; d. penyelenggaraan administrasi pegawai yang akan pensiun dan cuti pegawai ; e. pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan ijin pemilihan Kepala Desa ; f. pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai; g. pemrosesan kartu Taspen dan asuransi kesehatan pegawai ;
Pasal 10
(1) Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : a. Sub Bidang Peningkatan Kinerja ; dan b. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai . Paragraf 1 Sub Bidang Peningkatan Kinerja Pasal 11
(1) Sub Bidang Peningkatan Kinerja mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk pembinaan pegawai dan tugas lain yang diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Peningkatan
Kinerja
dan
Kesejahteraan Pegawai . (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Peningkatan Kinerja, mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai; b. penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin ; c. penyiapan dan pemroses kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan ijin perceraian ; d. pengurusan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai; e. pengelolaan DP 3 Pegawai; dan f. penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajuka ijin pemilihan kepala desa ;
Paragraf 2 Sub Bidang Pensiun dan kesejahteraan Pegawai Pasal 12
(1) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan pegawai mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan dan penyelesaian administrasi pensiun pegawai b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, tanda jasa, serta melakukan penyelesaian proses administrasi bagi pegawai yang akan cuti dan / atau pensiun; c. pengurusan segala sesuatu yang berkenaan dengan tabungan perumahan bagi PNS ; dan d. pemrosesan kartu Taspen dan asuraansi kesehatan pegawai; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Bagian Ketiga Bidang Mutasi Pegawai
Pasal 13
(1) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dibidang penyelesaian administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi kepegawaian lainnya, penyumpahan pegawai dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1), Bidang Mutasi Pegawai mempunyai fungsi meliputi : a. penyelenggaraan
administrasi
kepegawaian
mengenai
pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai ; b. penyelenggaraan
administrasi
kepegawaian
mengenai
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan; c. penyelenggaraan
pembinaan
dan
pemberian
pertimbangan
hukum serta perundang-undangan dibidang kepegawaian ; d. penyelenggaraan proses penetapan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsioal ; e. penyiapkan bahan / data administrasi kepegawaian pada BadanPertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) ;
f. penyiapan tim penilai angka kredit ; dan g. pelaksanaan penyumpahan pegawai ; Pasal 14
(1) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari ; a. Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi; b. Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional; (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi Pegawai .
Paragraf 1 Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi Pasal 15
(1) Sub
Bidang
Mutasi
pengadministrasian
tenaga
Administrasi
kepegawaian
mempunyai
mengenai
tugas
pemindahan,
pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai fungsi meliputi : a. penyelenggaraan
administrasi
kepegawaian
mengenai
pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga administrasi ; b. pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi. c. pemberian
pertimbangan
hukum
dan
perundang-undangan
dibidang kepegawaian; d. penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan struktural; dan e. pelaksanakan penyumpahan tenaga administrasi; Paragraf 2 Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional Pasal 16
(3) Sub
Bidang
Mutasi
pengadministrasian
tenaga
Fungsional
kepegawaian
mempunyai
mengenai
tugas
pemindahan,
pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai . (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional mempunyai fungsi meliputi : a. penyelenggaraan
administrasi
kepegawaian
mengenai
pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga fungsional ; b. pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional. c. pemberian
pertimbangan
hukum
dan
perundang-undangan
dibidang kepegawaian; d. penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan fungsional; dan e. pelaksanakan penyumpahan tenaga fungsional; Bagian Keempat Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai Pasal 17
(1) Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dibidang penyusunan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan perangkat kabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan dan penyusuan formasi pegawai dan rencanan kebutuhan pegawai ; b. penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan CPNS; c. peyusunan
Daftar
Urut
Kepangkatan
(DUK)
pegawai,
pemrosesan administrasi penetapan Nomor indik Pegawai (NIP), kartu pegawai, kartu Istri/suami (Karis / Karsu) pegawai, serta pengelolaan sistem Informasi manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) ;
d. penyiapan dan pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas ; dan e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian Ijasah;
Pasal 18
(1) Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai, terdiri dari ; a. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai; b. Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai; (2) Sub Bidanag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Formasi dan Data Pegawai .
Paragraf 2 Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai Pasal 19
(1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
mempunyai tugas
menyiapkan penyusunan formasi pegawai, rencana kebutuhan pegawai dan penyelenggaraan pengadaan pegawai dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Formasi dan Dta Pegawai . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan dan penyusunan formasi pegawai ; b. penyiapan rencana kebutuhan pegawai ; c. penyiapan
dan
penyelenggaraan
rekruitmen
/
pengadaan
pegawai; d. penyiapan proses penetapan Nomor Indik Pegawai (NIP) dan pengangkatan CPNS ; e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah ; dan f. penyiapan dan pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas ; Paragraf 2 Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai Pasal 20
(1) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai mempunyai tugas menyusun ai dan mengelola SIMKRI dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Formasi dan Dta Pegawai . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai mempunyai tugas; a. penyusunan dan pengelolaan SIMKRI ; b. peyusunan DUK Pegawai ; c. pemfasilitasian pembuatan kartu pegawai ; d. pemfasilitasian pembuatan kartu suami / istri ; dan e. pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap ;
Bagian Kelima Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pasal 21
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas
perencanaan
dan
Badan
Kepegawaian
peningkatan
sumber
dibidang daya
penyusunan
manusia
aparatur
pemerintah dan semua lembaga perangkat kaabupaten dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi meliputi : a. pengkoordinasian dan penyiapan administrasi penyertaan pegawai dalam pelaksanakan Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Latihan Pra Jabatan dan Tugas belajar ; b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat aparatur; dan c. pelaksanaan rencana pemanfaatan dan evaluasi alumni peserta diklat ; Pasal 21
(1) Bidang Pendidikan dan Pelaatihan, terdiri dari ; a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh
Kepala Sub
Bidang
yang
berada
dibawah
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
dan
Paragraf 1 Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Pasal 23
(1) Sub
Bidang
Diklat
Kepemimpinan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan menyiapkan administrasi peenyertaan pegawai dalam Diklat Kepemimpinan, Diklat Pra Jabatan, Tugas Belajar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan administrasi penyertaan pegawai dalam Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Tugas belajar ; b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat kepemimpinan; dan c. pelaksanaan rencana pemanfaatan dan evaluasi alumni peserta diklat kepemimpinan;
Paragraf 2 Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Pasal 24
(1) Sub
Bidang
Diklat
mengkoordinasi,
Teknis
merencanakan
Fungsional dan
mempunyai
menyiapkan
tugas
administrasi
penyertaan pegawai dalam Diklat Fungsional dan Diklat Teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan
koordinasi,
perencanaan
dan
penyiapan
administrasi penyertaan pegawai dalam Diklat Fungsional dan Diklat Teknis ; b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat teknis fungsional; dan c. pelaksanaan rencana pemanfaatan dan evaluasi alumni peserta diklat teknis fungsional; Bagian Keenam KelompokJabatan Fungsional Pasal 25
Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian tugas teknis Badan Kepegawaian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .
Pasal 26
(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan fugsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja . (3) Pembinana terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pasal 27
(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugastekis operasional Badan
Kepegawaian
dalam
urusan
rumah
tangga
dibidang
kepegawaian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta tugas lain yanag diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan penyususnan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Badan b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Badan c. pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan,
perawatan
dan
penyajian
bahan
sarana
dan
prasarana ; dan d. pelaksanaan pemeliharaan / perawatan, pembinaan, pengamaan ndan peningkatan pelayanan. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasioanl dikoordinasikan oleh Camat . (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata usaha .
(5) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB IV ESELON JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN Pasal 30
(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b. (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b. (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 31
Pembiayaan
penyelenggaraan
kegiatan
Badan
Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan paada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahui,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 23 Desember 2008 BUPATI JEMBER,
MZA
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TGL. 23 -12 – 2008 NO. 64
DJALAL
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 64 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi kepegwaian dilingkup Badan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan urusan umum ; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; c. Pelaksanaan urusan keuangan ; dan d. Pelaksanaan perencanaan program . b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 5 (3) Sekretariat terdiri dari : d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian e. Sub Bagian Perencanaan f. Sub Bagian Keuangan
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatusahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan ; b. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; d. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan; f. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Badan ; g. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu; h. penyelenggaraan
pengelolaan
tata
usaha
kepegawaian
yang
meliputi
pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; i. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Badan; j. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Badan ; k. penyusunan formasi pegawai dilingkungan Badan ; l. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; m. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; n. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; o. pelaksanaan
pengadaan,
pembinaan,
penggunaan,
penggudangan
serta
pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan; p. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan q. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh Badan ;
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (2) Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan dan data perumusan rencana dan program kerja; dan b. pelaksanaan analisa dan penyiapan bahan evaluasi serta laporan;
Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (5) Sekretariat mempunyai tugas melaksakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi kepegwaian dilingkup Badan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan urusan umum ; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; c. Pelaksanaan urusan keuangan ; dan d. Pelaksanaan perencanaan program . c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 5 (1) Sekretariat terdiri dari : g. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian h. Sub Bagian Perencanaan i. Sub Bagian Keuangan
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6
(1) Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan ketatusahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : r. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan ; s. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
t. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; u. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan; v. pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
bidang
administrasi
perkantoran dan perlengkapan; w. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Badan ; x. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan
rapat-rapat
dinas
serta
persiapan
penerimaan
dan
pengaturan tamu; y. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; z. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Badan; aa. penyiapan
bahan
meningkatkan
dan
disiplin
melakukan dan
upaya
kesejahteraan
dalam
rangka
pegawai
serta
pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Badan ; ä. penyusunan formasi pegawai dilingkungan Badan ; ö. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; aa. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; ee. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; ff. pelaksanaan penggudangan
pengadaan, serta
pembinaan,
pemeliharaan
barang
penggunaan, peralatan
dan
perbekalan; gg. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan hh. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh Badan ;
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7
(1) Sub
Bagian
Perencanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana dan program kerja serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (2) Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meliputi : c. penyiapan bahan dan data perumusan rencana dan program kerja; dan d. pelaksanaan analisa dan penyiapan bahan evaluasi serta laporan;
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(3) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyaifungsi meliputi : h. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran; i.
penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan ;
j.
pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan ;
k. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; l.
pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
m. pengurusan keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan; dan n. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
Bagian Pertama
Sekretariat Pasal 4 (7) Sekretariat mempunyai tugas melaksakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi kepegwaian dilingkup Badan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan urusan umum ; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; c. Pelaksanaan urusan keuangan ; dan d. Pelaksanaan perencanaan program . d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 5 (3) Sekretariat terdiri dari : j.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
k. Sub Bagian Perencanaan l. Sub Bagian Keuangan
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6
(1) Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan ketatusahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi : ff. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Badan ; gg. pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan; hh. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
ii. pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik Badan; jj. pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
bidang
administrasi
perkantoran dan perlengkapan; kk. pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Badan ; oo. pelaksanaan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan
rapat-rapat
dinas
serta
persiapan
penerimaan
dan
pengaturan tamu; pp. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat; qq. Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Badan; rr. penyiapan
bahan
meningkatkan
dan
disiplin
melakukan dan
upaya
kesejahteraan
dalam
rangka
pegawai
serta
pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Badan ; pp. penyusunan formasi pegawai dilingkungan Badan ; qq. pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; rr. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan ; vv. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan ; ww.
pelaksanaan
penggudangan
pengadaan, serta
pembinaan,
pemeliharaan
barang
penggunaan, peralatan
dan
perbekalan; xx. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan yy. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasi oleh Badan ;
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7
(1) Sub
Bagian
Perencanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana dan program kerja serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .
(2) Sub bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meliputi : e. penyiapan bahan dan data perumusan rencana dan program kerja; dan f. pelaksanaan analisa dan penyiapan bahan evaluasi serta laporan;
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(5) Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris . (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyaifungsi meliputi : o. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran; p. penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan ; q. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan ; r.
pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
s. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; t.
pengurusan keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan; dan
u. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(1)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyaifungsi meliputi : a.
penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
b.
penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Badan ;
c.
pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan ;
d.
pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
e.
pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
f.
pengurusan keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan; dan
g.
pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
