1
BUPATI JEMBER SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6); 13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan. 5. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
3
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan. 9. Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah “Pejabat Yang Setara” dengan eselon IV. 10. Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak adalah “Pejabat Yang Setara” dengan eselon V. 11. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan. BAB II KEWAJIBAN DAN SANKSI Pasal 2 (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP. (2) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja setiap tahun pada awal Januari. (3) PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. BAB III PENILAIAN PRESTASI KERJA Pasal 3 Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Pasal 4 Dalam hal Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai lowong, maka Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki. Pasal 5 Dalam hal Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai adalah Pelaksana Tugas, tidak memiliki kewenangan untuk penetapan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Pasal 6 Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan secara hierarki, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 7 Pejabat Penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
4
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2015 NOMOR 4
Ditetapkan di Jember pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI JEMBER, ttd
MZA DJALAL Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO. SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2015 TANGGAL : 2015
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN KELURAHAN KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS DAERAH
CAMAT
LURAH
KASI/SEKEL
Jabatan Fungsional Umum
6
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
BUPATI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA
CAMAT
CAMAT
KASI/SEKCAM
KASUBAG
Jabatan Fungsional Umum
7
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN KANTOR KABUPATEN JEMBER
BUPATI
ASISTEN YANG MEMBIDANGI
SEKDA
KEPALA KANTOR
KEPALA KANTOR
KASI / KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
8
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN BADAN / DINAS KABUPATEN JEMBER
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BADAN/DINAS/ SEKRETARIAT DPRD
KABID/KABAG/SEKRETARIS
KASI/KASUBID/KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
9
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBER
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN YANG MEMBIDANGI
KABAG
KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
10
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN / DINAS KABUPATEN JEMBER
BUPATI
SEKDA
KA. BADAN / DINAS
KA. BADAN / DINAS
KA. UPT
KABAG TU/ SEKRETARIS
FUNGSIONAL TERTENTU
KA. UPT BADAN/DINAS
KA. TU UPT
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
SEKRETARIS DINAS / BADAN APABILA TERJADI KEKOSONGAN KA. BADAN / DINAS
11
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN SEKOLAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DINAS
KEPALA DINAS
KABID PENDIDIKANN TK/SD
KABID PENDIDIKANN SMP/SMA
KA. UPT DINAS PENDIDIKAN
KEPALA SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH TK / SD
GURU SMP/SMA
GURU TK / SD
SEKRETARIS DINAS BILA TERJADI KEKOSONGAN KADIN
12
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN RSUD
BUPATI
BUPATI
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
DIREKTUR RSD dr. SOEBANDI
DIREKTUR RSD BALUNG
DIREKTUR RSD KALISAT
KABID / KABAG
KASI / KASUBAG
WAKIL DIREKTUR
KABID/KABAG
KASI/KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KASUBID/KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
13
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
BUPATI
SEKDA
SEKDA
INSPEKTUR
INSPEKTUR
IRBAN
SEKRETARIS
SUBAG
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
14
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
KASATPOL PP
KABID / TU
KASI / KASUBAG
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
15
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILINGKUNGAN PUSKESMAS
SEKRETARIS / KA. TU DINAS
KA. DINAS
KA. TU PUSKESMAS
KABID YANG MEMBIDANGI
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KA. PUSKESMAS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
SEKRETARIS DINAS BILA TERJADI KEKOSONGAN KADINAS
16
PEDOMAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN RSD
RSD SOEBANDI
RSD BALUNG
RSD KALISAT
WAKIL DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
KABID YANG MEMBIDANGI
KABID YANG MEMBIDANGI
KASI YANG MEMBIDANGI
FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
BUPATI JEMBER, ttd
MZA DJALAL Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO. SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
