TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, tentang Kecamatan Bab I, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada angka 9 dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tersebut, dijelaskan cakupan tugas yakni sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti: 1. Perizinan 2. Rekomendasi 3. Koordinasi 4. Pembinaan Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat structural eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Sebagai Pembina administrasi umum dan pemerintahan 2. Memberikan rekomendasi perizinan 3. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan 4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga 5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat 6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggungjawab kepada Bupati Berpedoman kepada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 14 tahun 2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang penetapan tipe kecamatan, tugas pokok, fungsi eselon III dan uraian tugas eselon IV pada kecamatan, maka dapat dilihat struktur organisai Kantor Camat Lima Kaum adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Lima Kaum CAMAT
SEKCAM
Subbag Umum & Perencanaan
Subbag Keuangan
STAF
STAF
Kasi Pem
Kasi PMN
Kasi Tramtib
Kasi Pelum
Kasi Kesos
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
Dari Gambar di atas dapat dilihat perangkat kecamatan yang terdiri dari : A. Sekretaris Kecamatan Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketata usahaan, tatalaksana, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.
Pengkoordinasian kegiatan kesektariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan pemerintah kecamatan.
2.
Pelaksanan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku
3.
Pelaksanaan dan perumusan rencana strategi
4.
Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi
5.
Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan kecamatan berdasarkan azas keseimbangan
6.
Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
B. Subbagian Umum dan Perencanaan Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan program, humas dan protokoler. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1.
Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan.
2.
Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan.
3.
Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan.
4.
Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan barang perlengkapan
5.
Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas, dana rumah dinas serta penggunaan gedung dan kantor.
6.
Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas.
7.
Mengatur pelaksanaan penggunaan dana pemakaian barang inventaris dan perlengkapan.
8.
Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja subbagian umum dan perencanaan.
9.
Melaksanakan tugas keprotokolan.
10. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 11. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program. 12. Menganalisa
peraturan
perundang-undangan
yang
terkait
dengan
pelaksanaan tugas. 13. Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum. 14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan. 15. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan. 16. Menyusun rencana kepegawaian dengan berpedoman kepada program kerja kegiatan terdahulu agar pelaksanaan tugas mencapai hasil yang maksimal. 17. Membagi tugas kepada staf pelaksana/jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancer. 18. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai. 19. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawain kantor. 20. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai.
21. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai serta membuat laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan bezeting pegawai. 22. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pension dan surat cuti pegawai. 23. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai. 24. Mengkoordinir kehadiran pegawai dan melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai. 25. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. 26. Mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. 27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
C. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.Uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1.
Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.
Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan.
3.
Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung.
4.
Memperoses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan.
5.
Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
6.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
7.
Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
9.
Melaksanakan piñata usahaan keuangan.
10. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
D. Seksi Pemerintahan Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintah nagari. Uraian tugasnya sebagai berikut: 1.
Menyusun langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan menganalisa pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan dan membuat konsep di bidang tata pemerintahan.
2.
Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan data dan ketentuan perundang-undangan.
3.
Menyusun langkah kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan data dan program kerja untuk pelaksanaan tugas.
4.
Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
5.
Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6.
Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
7.
Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari.
8.
Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari.
9.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari.
10. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari ditingkat kecamatan. 11. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. 12. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dengan cara member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya. 13. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksti pemerintahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundangundangan. 14. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara menilai dan mengoreksi berdasarkan hasil kerja yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier.
15. Membuat konsep yang berkaitan dengan seksi pemerintahan berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan. 16. Memantau
dan
mengevaluasi
perkembangan
pemerintahan
umum,
pemerintahan nagari dalam wilayah kecamatan untuk mengetahui pelaksanaanya. 17. Membuat
laporan
pelaksanaan
seksi
pemerintahan
untuk
bahan
pertanggungjawaban dan penilaian atasan. 18. Mengatur arsip hasil olahan data sesuai dengan ketentuan penyimpanan arsip data untuk memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan. 19. Menyajikan data yang diolah kepada atasan atau unit yang memerlukan sesuai dengan keperluanya dan ketentuan berlaku. 20. Mendata perkembangan partai-partai politik di kecamatan. 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari di amanahkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut: 1.
Menyusun langkah dan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari.
2.
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan member arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
3.
Mendorong partisipasi
masyarakat
untuk ikut
dalam
perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan. 4.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5.
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit pemerintah maupun swasta.
6.
Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
8.
Memberi petunjuk kepada bawahannya di lingkungan seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundangundangan.
9.
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari.
10. Membuat konsep yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan. 11. Menyelia,
memantau
dan
mengevaluasi
perkembangan
kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan nagari dalam wilayah kecamatan untuk mengetahui permasalahannya. 12. Melaksanakan
bimbingan
teknis
dan
musyawarah
perencanaan
pembangunan nagari dan musyawarah pembangunan lainnya. 13. Menyusun dan merencanakan tata ruang kecamatan dan memberikan bimbingan teknis dalam menyusun tata ruang nagari. 14. Mengiventarisir proyek pembangunan yang ada di kecamatan setiap tahun. 15. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan. 16. Membuat laporan pelaksanaan seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari untuk bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan. 17. Membuat rencana strategis kecamatan jangka satu tahun dan lima tahun. 18. Melakukan pembinaan dan motivasi terhadap usaha/kelompok ekonomi rakyat. 19. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan. 20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
F. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi
ketentraman
dan
ketertiban
umum
mempunyai
tugas
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah: 1.
Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara
Nasional
Indonesia
mengenai
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
2.
Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
3.
Melaporkan pelaksanan pembinaan ketentraman kepada Bupati.
4.
Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
5.
Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6.
Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7.
Mempelajari pedoman dan petunjuk pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui macam, waktu, metoda dan teknik – teknik pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban.
8.
Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil.
9.
Mengumpulkan dan mengolah data bidang ketentaraman dan ketertiban wilayah kecamtan dengan cara memeriksa dan mempelajari agar data dan informasi sesuai dengan hasil survey di lapangan dan petunjuk yang berlaku.
10. Mengumpulkan data bidang ketentraman dan ketertiban melalui kunjungan langsung ke lapangan serta mencatatnya untuk diolah lebih lanjut. 11. Menyajikan data dalam bentuk laporan, daftar, grafik dan klasifikasi serta mengadministrasikannya
untuk
bahan
konsep
bagi
pihak
yang
membutuhkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12. Mengatur arsip hasil olahan data sesuai dengan ketentuan penyimpanan arsip data untuk memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan. 13. Menyajikan yang telah diolah kepada atasan atau unit yang memerlukan sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. 14. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pada setiap kegiatan keramaian. 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
G. Seksi Pelayanan Umum Tugas seksi pelayanan umum adalah memelihara prasarana dan fasilitas tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pemerintah nagari. Uraian tugasnya adalah: 1.
Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
2.
Melakukan koordinasi dekegiatan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
3.
Menyusun langkah kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan data dan program kerja untuk pelaksanaan tugas.
4.
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum dengan cara member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.
5.
Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan umum agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk.
6.
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan seksi pelayanan umum dengan cara mengoreksi sesuai bidang tugasnya dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan karier.
7.
Membuat konsep yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan.
8.
Memantau
dan
mengevaluasi
perkembangan
penduduk,
monografi
kecamatan, pelayanan dan bantuan sosial masyarakat, pembinaan peranan wanita. 9.
Membuat
laporan
pelaksanaan
seksi
pelayanan
umum
untuk
bertanggungjawaban dan penilaian atasan. 10. Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan. 11. Mempersiapkan, mengatur dan membuat notulen pada setiap rapat (koordinasi dengan leading sector yang bersangkutan) 12. Membuat rencana kegiatan bulanan dan tahunan seksi pelayanan umum. 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
H. Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas seksi kesejahteraan sosial yaitu menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah: 1.
Menyusun langkah kegiatan kesejahteraan sosial berdasarkan data dan program kerja untuk pelaksanaan tugas.
2.
Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan seksi kesejahteraan sosial dengan cara member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.
3.
Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi kesejahteraan sosial agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku.
4.
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahannya dilingkungan seksi kesejahteraan sosial dengan cara menilai dan mengoreksi sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karier.
5.
Membuat kosep yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan berlaku.
6.
Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelayanan bantuan sosial pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainya untuk mengetahui permasalahannya.
7.
Membuat laporan pelaksanaan seksi kesejahteraan sosial untuk bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan.
8.
Melakukan pembinaan dan pembenahan kepada lembaga yang ada dan memonivasi masyarakat untuk membentuk lembaga yang dibutuhkan.
9.
Melakukan koordinasi dengan dinasi terkait pada setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Lima Kaum ditentukanlah isu-isu strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Berikut issu strategis berdasarkan tupoksi pada masing-masing seksi dan sekretariat Kantor Camat Lima Kaum antara lain: 1. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan Terlaksananya administrasi kearsipan yang tertib. Terwujudnya inventarisasi asset daerah. Terciptanya
perencanaan
program
kerja,
kegiatan
yang
terintegrasi dan berkesinambungan dengan arah kebijakan daerah dan nasional. Terlaksananya monitorin dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, program yang telah direncanakan. Terfasilitasinya administrasi kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan Tersusunya program dan rencana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tersusunya rencana belanja langsung dan tidak langsung. Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan kantor yang sesuai dengan peraturan perundangan. Terlaksananya penatausahaan keuangan yang baik. Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan kantor.
2. Seksi Pemerintahan Terlaksananya konsep tata pemerintahan yang baik. Terpantau dan terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Terwujudnya koordinasi dana singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Terciptanya
partisipasi
masyarakat
dalam
melaksanakan
pembangunan di tingkat kecamatan. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Terlaksananya pembinaan dan motivasi terhadap usaha/kelompok ekonomi rakyat. Terlaksananya pemberdayaan organisasi perempuan.
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Terciptanya hubungan kerjasama dengan kepolisian dan TNI serta instansi vertical lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan keamanan dan ketertiban di kecamatan. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan. Terlaksananya penegakkan peraturan perundang-undangan pada seluruh lapisan masyarakat. Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil.
5. Seksi Pelayanan Umum Terlaksananya koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Terciptanya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dengan hasil yang maksimal di wilayah kecamatan. Terpantau dan terevaluasinya perkembangan penduduk, monografi kecamatan, pelayanan dan bantuan sosial masyarakat, pembinaan peranan. Tersedianya data kependudukan tingkat kecamatan dalam jangka 1 bulan, triwulan maupun 1 (satu) tahun.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial Terpantau dan terevaluasinya perkembangan pelayanan bantuan sosial pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya untuk mengetahui permasalahannya. Terlaksananya
pembinaan
kemasyarakatan yang ada di Kecamatan.
lembaga-lembaga/organisasi
