2.1.Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi BPMP2T

BPMP2T, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan

BA B I I GAMBARAN PELAYANAN BPMP2T

2.1.Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi BPMP2T. BPMP2T Kabupaten Pelalawan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Pembentukan BPMP2T ini berdasarkan penggabungan dari dua kantor sebagai unit pelaksana teknis daerah yaitu penanaman

modal

dan

Kantor

pelayanan

Badan

Perijinan/non

Perijinan.Dengan keberadaan BPMP2T ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penanaman modal

dan

didasarkan wewenang

pelayanan kepada

dan

perijinan

nilai-nilai dan

non

komitmen

tanggungjawab,

ketepatan/keakurasian

dan

integritas

perijinanyang

dan

konsistensi,

dan

profesional,

kecepatan,

disiplin,

serta

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang

Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Tata

Kerja,BPMP2T

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perijinan/ Non Perijinan Terpadu. Adapun Fungsi BPMP2T Kabupaten Pelalawan adalah: Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja; pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja; pelaksanaan kegiatan; pembinaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan penanaman modal pelayanan perijinan

RENSTRA 2011-2016 14

BAB II


terpadu; pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja; pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pelayanan perijinan terpadu; dan

pelaksanaan

monitoring dan evaluasi serta

pelaporan kegiatan. II.2 Sumber Daya SKPD II.2.1 Struktur Organisasi Struktur

organisasi

BPMP2T

adalah

sebagai

berikut:

(Gambarkan terlebih dahulu struktur KPPT, BPMD, baru BPMP2T) KEPALA BADAN 1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 2. Kepala

Badan

mempunyai

kewenangan

menandatangani

perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. 3. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 4. Uraian Tugas: a) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan program badan;

RENSTRA 2011-2016 15

BAB II


b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan perijinan; c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perijinan; d) Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal dan perijinan; e) Pemantauan

dan

evaluasi

proses

pemberian

pelayanan

penanaman modal dan perijinan; f) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

SEKRETARIS Mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan,keuangan, program, hubungan masyarakat,

hukum,

organisasi,

tata

laksana

dan

keamanan. -

Uraian Tugas:

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

RENSTRA 2011-2016 16

BAB II


b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan

tugas

semua

bidang

secara

terpadu. c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan. d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Badan. e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. f.

Penginventarisasian

permasalahan

guna

menyiapkan

petunjuk pemecahan masalah. g. Perumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

administrasi

pengelolaan

pengelolaan pegawai. h. Perumusan

kebijakan

keuangan. i.

Perumusan

kebijakan

pengkoordinasian

publikasi

pelaksanaan tugas Badan. j.

Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.

k. Penetapan

rumusan

penyusunan

dan

kebijakan

pengkoordinasian

penyampaian

bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan. l.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/ instansi/ lembaga

dibidang

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan. m. Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat.

RENSTRA 2011-2016 17

BAB II


n. Pelaksanaan

evaluasi

pengelolaan

pelayanan

kesekretariatan. o. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala badan.

KASUBBAG. KEUANGAN Melaksanakan dan mengelola admistrasi keuangan serta menyusun rencana kegaitan sub. Bagian keuangan agar pelaksanaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai -

Uraian Tugas: a. Menyusun rencana dan program kerja operasional

Subbagian ........................................................................................... Keungan berdasarkan program kerja sekretariat ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan; c. Melaksanakan keuangan

pengawasan

Bendahara

laporan

Pengeluaran

dan

administrasi Bendahara

Penerimaan; d. Menyiapkan Bahan Laporan Realisasi Anggaran Badan; e. Menyelenggarakan

Administrasi

pembukaan,

pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

RENSTRA 2011-2016 18

BAB II


f.

Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai;

g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai; h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya ; i.

Melaksanakan

pembagian

tugasn

arahan

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan ; j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang keuangan ;

k.

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas ;

l.

Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1. Ikhtisar Jabatan: Mengelola

pengadministrasian

umum

dan

melakukan

pengelolaan pegawai 2. Uraian Tugas: a) rencana dan program kerja operasional subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja skretariat; b) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian; c) Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas; d) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di lingkungan Badan;

RENSTRA 2011-2016 19

BAB II


e) Menyusun Menyiapkan surat tugas perjalanan tugas dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; f) Melaksanakan

pelayanan

keprotokolan

dan

penyelenggaraan rapat di lingkungan Badan; g) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat; h) Menyiapkan

dan menyusun rencana kebutuhan barang

milik daerah dilingkungan Badan; i) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan badan; j) Melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

keamanan

dan

ketertiban di lingkungan Badan; k) Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan; l) Menyiapkan

bahan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan di lingkungan Badan; m) Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan; n) Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; o) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3, DUK, Sumpah/ janji pegawai, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/ karsu, taspen, akses da

pemberian

penghargaan

serta

peningkatan

kesejahteraan pegawai; p) Menyiapkan

bahan

usulan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/ pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah; q) Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai; r) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atsan sesuai bidang tugasnya;

RENSTRA 2011-2016 20

BAB II


s) Melaksanaka pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; t) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian; u) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; v) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

KASUBBAG. PROGRAM 1. Ikhtisar Jabatan: Merencanakan,

mendistribusikan,

membimbing,

menyiapkan, mengumpulkan, memelihara, pelaksanaan

kegiatan

pada

sub

melaporkan,

bagian

program

berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat dipertanggungjawabkan

dan

dilaksanakan

tepat

pada

waktunya. 2. Uraian Tugas: a) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Subbagian

Program

berdasarkan

program,

kerja

sekretariat; b) Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan; c) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan; d) Melaksanakan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

RENSTRA 2011-2016 21

BAB II


f)

Menyiapkan

bahan

bahan

penyusunan

Laporan

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan,

dan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (LPPD); g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atsan sesuai bidang tugasnya; h) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; i)

Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang program;.

j)

Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Survei Bidang

Pelayanan

dan

Survei

mempunyai

tugas

Melakukan

penerimaan permohonan perijinan dan non perijinan, melakukan penyiapan proses administrasi serta melakukan survey lapangan. (1) Bidang Pelayanan dan survei terdiri dari : a. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan b. Sub Bidang Survei (2) Setiap Subbidang dipimpin oleh dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 437 (1) Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas: Tugas Pokok :

RENSTRA 2011-2016 22

BAB II


Melakukan Penerimaan Permohonan perijinan dan Non perijinan dan melakukan penyiapan proses administrasi Uraian Tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei; b. Melakukan

penerimaan

permohonan

perijinan

dan

non

perijinan dan melakukan penyiapan proses administrasi; c. Meneliti kelengkapan syarat administrasi; d. Melaksanakan penilaian dan penelitian permohonan serta menyelesaikan

penerbitan

perijinan

di

daerah

melalui

koordinasi dengan instansi terkait; e. Mempelajari

pengajuan

permohonan

perijinan

dan

non

perijinan secara cermat dan teliti dari segi teknik konstruksi serta dampak lingkungan melalaui koordinasi dengan instansi terkait; f. Memberikan informasi perijinan dan tata cara penanaman modal (PMDN dan PMA) kepada calon investor; g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan; j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan Survei sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Survei mempunyai tugas :

RENSTRA 2011-2016 23

BAB II


a. Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Survei berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei; b. Melakukan

penelitian

dan

survei

lapangan

dalam

hal

permohonan perijinan dan non perijinan; c. Melakukan koordinasi penelitian permohonan ijin lokasi d. Menyusun rumusan berbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan pengembangan kegiatan PMDN dan PMA di Daerah; e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; f. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survei; h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan Survei sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan Bidang

Pelayanan

dan

Survei

mempunyai

tugas

Melakukan

pendataan untuk kegiatan investasi serta kegiatan informasi dengan melakukan penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha serta menerima pengaduan terhadap hal-hal yang menghambat proses administrasi dan investasi di Daerah. (1) Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan terdiri dari : a) Sub Bidang Informasi Data Pelaporan b) Sub Bidang Pengaduan

RENSTRA 2011-2016 24

BAB II


(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan. Pasal 18 (3) Sub Bidang Informasi Data Pelaporan mempunyai tugas: Tugas Pokok : Melakukan pendataan serta memproses kegiatan investasi sehingga menjadi sebuah

informasi data

pelaporan

dengan

melakukan

penerangan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Informasi Data Pelaporan berdasarkan program kerja bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan; b) Menyusun program kerja pendapatan potensi daerah; c) Menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan potensi Daerah, tata guna serta sarana dan prasarana penunjang investasi yang sudah ada maupun masih dalam tahap rencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; d) Mengelompokkan seluruh data menurut jenis dan sifatnya sebagai bahan kajian dan laporan; e) Menyusun

database

yang

berkaitan

dengan

Bidang

Penanaman Modal; f) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; g) Melaksanakan pembagian tugas , arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Informasi Data Pelaporan; i) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;

RENSTRA 2011-2016 25

BAB II


j) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bidang Survei mempunyai tugas : Tugas Pokok : Menerima Pengaduan terhadap hal yang menghambat proses administrasi dan investasi di Daerah dengan melakukan penerangan komunikasi tyang efektif bagi dunia usaha. Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Survei berdasarkan program kerja bidang Pelayanan dan Survei; b) Melakukan

penelitian

dan

survei

lapangan

dalam

hal

permohonan perijinan dan non perijinan; c) Melakukan koordinasi penelitian permohonan ijin lokasi; d) Menyusun rumusan berbagai alternatif solusi penyelesaian hambatan pengembangan kegiatan PMDN dan PMA di Daerah; e) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; f) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang survei; h) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pelayanan dan Suvei sesuai dengan bidang tugasnya.

RENSTRA 2011-2016 26

BAB II


Bidang Penanaman Modal Bidang

Penanaman

Modal

mempunyai

tugas

Melaksanakan

publikasi dan promosi potensi Daerah serta melaksanakan kegiatan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi investor PMDN Maupun PMA. (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari : c) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi d) Sub Bidang Kerjasama dan Fasilitasi (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. (5) Sub Bidang perencanaan dan promosi mempunyai tugas: Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang promosi dan publikasi potensi daerah. Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional subbidang Perencanaan dan Promosi berdasarkan program kerja bidang Penanaman Modal; b) Menyusun Program perencanaan penanaman modal daerah; c) Menyusun kegiatan publikasi dan promosi potensi daerah; d) Melakukan studi kelayakan guna pengembangan kawasan investasi; e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak Departement Luar Negeri Republik Indonesia/ Antar Lembaga dalam memberikan data informasi potensi daerah yang dapat di kembangkan guna menarik investor;

RENSTRA 2011-2016 27

BAB II


f) Melaksanakan koordinasi promosi di lingkungan kabupaten pelalawan; g) Melaksnakan promosi daerah dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri dalam bentuk seminar, forum, pameran/ expo dan media elektronik; h) Melaksanakan penyiapan materi/ bahan dan sarana promosi; i) Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan dan sarana promosi; j) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; k) Melaksanakan

pembagian

tugas,arahan

dan

pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan; l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Perencanaan dan Promosi; m) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; n) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya. (6) Sub Bidang Kerjasama dan Fasilitasi mempunyai tugas : Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan , koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi dan kerjasama penanaman modal. Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Kerja

dan

Fasilitasi

berdasarkan

program

kerja

bidang

Penanaman Modal; b) Melaksanakan kebijakan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;

RENSTRA 2011-2016 28

BAB II


c) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal; d) Melaksanakan dukungan fasilitasi penanaman modal; e) Melaksanakan pembinaan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal; f) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Kerjasama dan Fasilitasi; h) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas Melakukan pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

penanaman

modal,

kepentingan pembangunan. (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : a) Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal b) Sub Bidang Pengendalian (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 18 (1) Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas: Tugas Pokok :

RENSTRA 2011-2016 29

BAB II


Melakukan

pengawasan

terhadap

penanaman

modal

bagi

kepentingan pembangunan daerah. Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Pengawasan Penanaman Modal berdasarkan program kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian b) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal c) Melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing dan ketenaga kerjaan. d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan daerah e) Melaksanakan

pengawasan

terhadap

pencemaran

limbah

industri (PMDN/PMA) f) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; g) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan Penanaman Modal; i) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; j) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas : Tugas Pokok : Melakukan Pengendalian terhadap penanaman modal bagi kepentingan pembangunan daerah Uraian Tugas : a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbidang Pengendalian berdasarkan program kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian;

RENSTRA 2011-2016 30

BAB II


b) Melaksanakan pengendalian kebijakan penanaman

modal

daerah; c) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait; d) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; e) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian; g) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; h) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

RENSTRA 2011-2016 31

BAB II


2.2 SUMBER DAYA Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPMP2T, didukung oleh 122 (seratus dua puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, CPNS berjumlah 10 (sepuluh) orang, Tenaga Honor Pemda 4 (empat) orang, dan Honor Dinas 65 (enam puluh lima) orang sebagaimana tertera pada Tabel 2.1 berikut ini: Daftar :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer BPMP2T Uraian

PNS/CPNS a

Berdasarkan Golongan :  Golongan IV  Golongan III - PNS - CPNS  Golongan II - PNS - CPNS

5

Orang

20 2

Orang Orang

18 8

Orang Orang

53

Orang

1 6 12 34

Orang Orang Orang Orang

Jumlah

53

Orang

Honor Pemda Honor Dinas

4 65

Orang Orang

Jumlah Honorer

69

Orang

122

Orang

Jumlah b

Jumlah Per Desember 2010

Berdasarkan Eselon :  Eselon II  Eselon III  Eselon IV  Non eselon

Keterangan

Honorer  

Jumlah PNS dan Honorer

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BPMP2T Kabupaten Pelalawan, Juni 2014 Dari jumlah kekuatan personil BPMP2T, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan di atas personil yang ditempatkan di UPTD adalah sebagai berikut :

RENSTRA 2011-2016 32

BAB II




UPTD Pelabuhan Pangkalan Kerinci yang terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang CPNS



UPTD Pelabuhan Kuala Kampar dengan personil 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang CPNS dan 1 (satu orang) Honor Dinas. Selain aparatur yang ditempatkan di UPTD, BPMP2T Komunikasi

dan Informasi Kabupaten Pelalawan juga menempatkan Kontributornya sebanyak 12 orang pada 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Kekuatan sumber daya aparatur pemerintah tidak terletak hanya pada jumlah personil yang dimilikinya tetapi juga pada kapasitas yang dimiliki aparaturnya. Kekuatan ini dapat terlihat dari latar belakang tingkatan

pendidikan

aparaturnya.

Pada

Tabel

2.2

berikut

ini

digambarkan kekuatan sumber daya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan

yang

dimiliki

BPMP2T,

Komunikasi

dan

Informasi

Kabupaten Pelalawan. Tabel 2.2 Daftar : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada BPMP2T Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Strata Dua (S2)

1

Orang

2.

Strata Satu (S1)

20

Orang

3.

Diploma Tiga (D3)

3

Orang

4.

Diploma Dua (D2)

2

Orang

5.

SLTA

27

Orang

Jumlah

53

Orang

Keterangan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BPMP2T Kabupaten Pelalawan, Juni 2014 Adapun jumlah tenaga honorer yang terdapat di BPMP2T, Kabupaten Pelalawan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3

RENSTRA 2011-2016 33

BAB II


Daftar : Jumlah Pegawai Honor Pemda dan Honor Dinas Pada BPMP2T Berdasarkan Tingkat Pendidikan TAHUN 2014 Tingkat Pendidikan

No 1.

Strata Satu (S1)

2.

Diploma Tiga (D3)

3.

Jumlah 14

Orang

2

Orang

SLTA

53

Orang

Jumlah

69

Orang

Keterangan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BPMP2T Kabupaten Pelalawan, Juni 2014

Daftar :

No A 1 2 3 4 5

Tabel 2.4 Aset Lancar dan Aset Tetap yang Dimiliki BPMP2T Per 31 Desember Tahun 2014

Uraian Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Persediaan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

- ,- ,- ,- ,,,-

Total Aset Tetap

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

,,,,,- ,,-

Total Aset Lancar dan Tetap

Rp

,-

Total Aset Lancar B 1 2 3 4 5 6

Jumlah

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

Sumber : Laporan Keuangan BPMP2T Kabupaten Pelalawan, 31 Desember 2013 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPMP2T Kabupaten Pelalawan didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja sebagai berikut :

RENSTRA 2011-2016 34

BAB II


Daftar :

Uraian Tahun

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja BPMP2T Tahun Anggaran 2006 s.d 2010

2006 (Rp,-)

Pendapatan Belanja

2007 (Rp,-)

2008 (Rp,-)

-

-

-

-

-

-

2009 (Rp,-)

2010 (Rp ,-)

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPMP2T Kabupaten Pelalawan BPMP2T, merupakan salah satu instansi yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada beberapa pos pemasukan untuk PAD yaitu : a.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penentuan dan Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor;

b.

Retribusi Izin Usaha dan Trayek berdasarkan Perda Nomor 41 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek;

c.

Retribusi Jasa Parkir berdasarkan Perda Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran;

d.

Retribusi Jasa Pelabuhan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Jasa Kepelabuhan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

e.

Retribusi Terminal berdasarkan Perda Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal.

RENSTRA 2011-2016 35

BAB II


Daftar

No 1

Tabel 2.6 Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPMP2T, Kabupaten Pelalawan T.A. 2006-2010

:

Target (Rp)

Jenis Retribusi

2006

2007

2008

2009

2010

142.200.000

151.000.000

172.000.000

210.000.000

231.000.000

40.000.000

50.000.000

62.000.000

82.500.000

50.000.000

2

Pengujian Kendaraan Bermotor Izin Trayek

3

Parkir

60.000.000

60.000.000

72.000.000

95.000.000

110.000.000

4

47.000.000

75.000.000

87.000.000

115.500.000

105.000.000

5

Retribusi Jasa Pelabuhan Terminal

20.800.000

24.000.000

26.040.000

33.000.000

21.000.000

6

Revisi PAD

70.000.000

-

-

-

380.000.000

360.000.000

419.040.000

536.000.000

JUMLAH

517.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPMP2T/BPMP2T Kabupaten Pelalawan

Daftar

No 1

:

Tabel 2.7 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPMP2T, Kabupaten Pelalawan T.A. 2006-2010

2

Pengujian Kendaraan Bermotor Izin Trayek

3

Parkir

4

Retribusi Jasa Pelabuhan Terminal

5 6

Realisasi (Rp)

Jenis Retribusi

Biaya cetak dokumen lelang JUMLAH

2006

2007

2008

2009

2010

202.936.250

253.250.500

306.245.250

305.508.250

305.520.359

59.075.000

64.225.000

75.300.000

74.625.000

82.600.000

74.830.000

90.010.000

146.360.000

149.080.000

126.260.000

142.050.000

161.585.000

107.485.000

62.150.000

219.110.000

25.700.000

26.635.000

22.736.000

18.498.200

21.745.500

-

-

-

-

1.050.000

504.591.250

595.705.500

658.126.250

609.861.450

756.285.859

Sumber : Bendahara Penerimaan BPMP2T Kabupaten Pelalawan Dari Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan dapat melampaui Target PAD yang ditetapkan. Peningkatan PAD ini adalah hasil kerja keras seluruh Aparatur BPMP2T, Komunikasi dan Informasi

RENSTRA 2011-2016 36

BAB II


Kabupaten Pelalawan dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah. Analisa PAD per Jenis Retribusi tahun 2006-2010 dapat dilihat pada beberapa chart berikut ini :

Chart 2.1 Diagram Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2006-2010 (data per Juni 2014) 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000

Target

150,000,000

Realisasi

100,000,000 50,000,000 2006

2007

RENSTRA 2011-2016 37

2008

2009

2010

BAB II


Chart 2.2 Diagram Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun 2006-2010 (data per Juni 2014)

90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 -

Target Realisasi

2006

2007

2008

2009

2010

Chart 2.3 Diagram Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2006-2010 (data per Juni 2014)

160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000

Target

60,000,000

Realisasi

40,000,000 20,000,000 2006

RENSTRA 2011-2016 38

2007

2008

2009

2010

BAB II


Chart 2.4 Diagram Target dan Realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan Tahun 2006-2010 (data per Juni 2014)

250,000,000 200,000,000 150,000,000 Target

100,000,000

Realisasi

50,000,000 2006 2007 2008 2009 2010

Chart 2.5 Diagram Target dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2006-2010 (data per Juni 2014)

35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000

Target

15,000,000

Realisasi

10,000,000 5,000,000 2006 2007 2008 2009 2010

RENSTRA 2011-2016 39

BAB II


2.3 KINERJA PELAYANAN ORGANISASI BPMP2T Kabupaten Pelalawan dibentuk sebagai salah satu pelaksana kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Pelalawan. Adapun pencapaian dalam urusan perhubungan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : Tabel 2.8 Daftar :Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2006 – 2010 BPMP2T Kabupaten Pelalawan No 1 2 3 4 5 6

Jenis Kendaraan Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Kereta Tempelan Kereta Gandengan Kendaraan khusus Jumlah

2006 155 147 5.536 361 6 6.205

2007 176 154 5.802 387 7 6.526

Tahun 2008 191 163 5.926 401 7 6.688

2009 168 119 6.508 357 1 7.153

2010 239 142 7.773 105 3 1 8.263

Sumber : Bidang Lalu Lintas - Kasi Keselamatan Lalu Lintas BPMP2T Kabupaten Pelalawan Pada Tabel 2.8 disajikan data Taman Kendaraan Wajib Uji mulai Tahun 2006 - 2010. Data ini memuat jumlah kendaraan yang diregistrasi di BPMP2T Kabupaten Pelalawan. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 5.17 % dari tahun 2006, tahun 2008 naik sebesar 2.48 % dari tahun 2007, tahun 2009 naik sebesar 6.95 % dari tahun 2008 dan tahun 2010 naik sebesar 15.52 % dari tahun 2009.

RENSTRA 2011-2016 40

BAB II


Chart 2.6 Diagram Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2006 - 2010 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Mobil Penumpang Bus Mobil Barang Kereta Tempelan Kereta Gandengan Kendaraan Khusus

2006

2007

2008

2009

2010

Pada Chart 2.6 digambarkan bahwa dari 6 (enam) jenis kendaraan yang diregistrasi di BPMP2T Kabupaten Pelalawan yang jumlahnya sangat dominan adalah mobil barang. Kendaraan yang termasuk dalam jenis mobil barang adalah mobil pick up, dump truck, mobil box, truk tangki dan mobil peti kemas.

Daftar :

No

Tabel 2.9 Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2006 - 2010 BPMP2T Kabupaten Pelalawan

Jenis Kendaraan

2006 128

2007 144

Tahun 2008 153

2009 118

2010 98

108

115

122

82

83

4.683

4.919

5.033

5.273

5.540

323

348

357

333

273

1

Mobil Penumpang

2

Bus

3

Mobil Barang

4

Kereta Tempelan

5

Kereta Gandengan

4

5

5

-

-

6

Kendaraan Khusus

-

-

-

-

-

5.246

5.531

5.670

5.806

5.994

Jumlah

Sumber : Bidang Lalu Lintas - Kasi Keselamatan Lalu Lintas BPMP2T Kabupaten Pelalawan

RENSTRA 2011-2016 41

BAB II


Chart 2.7 Diagram Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2006 - 2010 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Mobil Penumpang Bus Mobil Barang Kereta Tempelan Kereta Gandengan Kendaraan Khusus

2006

2007

2008

2009

2010

Sejalan dengan penambahan jumlah kendaraan yang wajib uji dari tahun 2006 sampai dengan 2010 maka pada Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai dengan 2010 jumlah kendaraan yang melakukan

pengujian

kendaraan

bermotor

juga

mengalami

peningkatan. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 5.43 % dari tahun 2006, tahun 2008 naik sebesar 2.51 % dari tahun 2007, tahun 2009 naik sebesar 2.40 % dari tahun 2008 dan tahun 2010 naik sebesar 3.24 % dari tahun 2009. Tabel 2.10 Daftar : Persentase Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2006 – 2010 BPMP2T Kabupaten Pelalawan

No

Tahun

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

Wajib Uji 6.205 6.526 6.688 7.153 8.263

Uraian Realisasi 5.246 5.531 5.670 5.806 5.994

% 84.54 84.75 84.78 81.17 72.54

Pada Tabel 2.10 disajikan persentase realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor di BPMP2T Kabupaten Pelalawan, dari tabel

RENSTRA 2011-2016 42

BAB II


tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata persentase realisasi jumlah kendaraan pengujian kendaraan bermotor sebesar 81.56 %. Chart 2.8 Diagram Perbandingan Jumlah kendaraan yang Wajib Uji dengan Jumlah Kendaraan yang Diuji Tahun 2006 – 2010 9000 8000 7000 6000 5000

Wajib Uji

4000

Realisasi

3000 2000 1000 2006

2007

2008

2009

2010

Dari Chart 2.8 terlihat bahwa setiap tahun jumlah kendaraan wajib uji dan jumlah realisasi Pengujian Kendaraan

Bermotor terus

meningkat. Tabel 2.11 Daftar : Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Kabupaten Pelalawan Tahun 2003 s.d 2010 RPPJ 2 TIANG

1 TIANG

ZEBRA CROSS (M2)

100 100 100 250 310

2 3 3 -

4 20 10 1 4

125 400 210 220 -

860

8

39

955

NO

TAHUN

RAMBURAMBU

1 2 3 4 5 6 7 8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah

TRAFFIC LIGHT/ WARNING LIGHT

TRAFFIC CONE

MARKA JALAN (M)

STICK LIGHT

1 1 1

25 -

500

25 -

2

25

500

25

Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana BPMP2T Kabupaten Pelalawan

RENSTRA 2011-2016 43

BAB II


Pada Tabel 2.11 disajikan Data Sarana dan Prasarana Lalu Lintas BPMP2T Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2003 sampai dengan 2010 yang pengadaannya dilaksanakan oleh BPMP2T Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan. Dalam urusan komunikasi dan informatika, pencapaian kinerja yang telah dihasilkan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.12 Data Penyebarluasan/Sosialisasi Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2009 s.d 2010 No

Uraian

1 2 3 4 5

Poster Baliho Leaflet Tatap muka/ FKIM Radio Pemda Pelalawan (RPD)

Tahun 2009 2010 1.000 Eksemplar 6 Unit 7 Unit 2.000 Eksemplar 3.000 Eksemplar 11 Kecamatan 11 Kecamatan 1 unit 1 unit

Sumber : Bidang BPMP2T Kabupaten Pelalawan

RENSTRA 2011-2016 44

BAB II

BPMP2T, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan TABEL 2.13 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPMP2T KABUPATEN PELALAWAN Indikator Kinerja Target Target Renstra SKPD Tahun TargetTarget ke No Sesuai Tugas dan Indikator SPM IKK Fungsi lainnya 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Perhubungan 1 Tersedianya - 100% Halte bus 2 Terpeliharanya - 100% 100% peralatan PKB 3 Terpeliharanya 100% terminal 4 Terpeliharanya - 100% 100% dermaga di kecamatan 5 Terpeliharanya - 100% 100% rambu-rambu lalu lintas 6 Pengadaan alat 100% pengujian kendaraan bermotor 7 Peningkatan - 100% kualitas supir/juru mudi 8 Peningkatan 100% disiplin pengoperasian

RENSTRA 2011-2016

BAB II

45

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke

1 (11)

2 (12)

3 (13)

4 (14)

5 (15)

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (2

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100


No (1)

9

10

11

12 13

1

2

Indikator Kinerja Target Target Renstra SKPD Tahun TargetTarget ke Sesuai Tugas dan Indikator SPM IKK Fungsi lainnya 1 2 3 4 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) angkutan umum di jalan raya Tersedianya data 100% base pelayanan jasa angkutan Terciptanya 100% keamanan angkutan lebaran Tersedianya - 100% 100% rambu-rambu lalu lintas Tersedianya 100% marka jalan Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang Komunikasi dan Informatika Terselenggaranya penyiaran Radio Pemda Pelalawan Tersebarluasnya informasi pembangunan



1 (11)

2 (12)

3 (13)

4 (14)

5 (15)

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (2

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

0,63%

0,63%

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%

100

RENSTRA 2011-2016

BAB II

46


No (1)

3

4

5

Indikator Kinerja Target Target Renstra SKPD Tahun TargetTarget ke Sesuai Tugas dan Indikator SPM IKK Fungsi lainnya 1 2 3 4 5 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) daerah melalui berbagai media Meningkatnya - 100% jumlah aparatur yang mampu menjadi MC pada acara dinas/kabupaten Website milik Pemerintah daerah Jumlah pameran/expo

RENSTRA 2011-2016

BAB II

47



1 (11)

2 (12)

3 (13)

4 (14)

5 (15)

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

Ada

Ada

-

-

-

-

1

5 (2

-


BPMP2T sejak tahun anggaran 2009 melaksanakan 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika. Tabel 2.13 menunjukkan capaian kinerja BPMP2T kabupaten Pelalawan. Keterbatasan data yang tersedia setelah penggabungan menyebabkan data yang dapat disajikan hanya yang bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya BPMP2T

Kabupaten

keseluruhan

sasaran

Pelalawan yang

ingin

telah

melaksanakan

dicapai

secara

sebagaimana

yang

diamanatkan dalam Visi dan Misi yang telah disepakati bersama. Pelayanan yang dilakukan tidak ada kesenjangan. Meskipun pada akhir tahun Renstra 2006 - 2010 pencapaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi telah 100 % namun dipandang pelayanan yang dilaksanakan masih belum maksimal. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor lama waktu yang digunakan untuk pengujian per unit kendaraan hal ini terjadi karena pengujian kendaraan bermotor pada BPMP2T Kabupaten Pelalawan masih manual belum terkomputerisasi. Peningkatan

pelayanan

angkutan

masih

belum

maksimal

dilaksanakan karena Kabupaten Pelalawan belum memiliki Terminal yang representatif. Pemeliharaan terminal yang dilakukan tidak mendukung fungsi terminal. Sarana dan prasarana terminal tidak ada sehingga angkutan umum tidak masuk ke terminal. Selain itu, dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah meskipun telah menggunkan beberapa media yaitu Website, Radio Pemda Pelalawan, Leaflet, Baliho dan Poster masih terkendala pada luas jangkauan penyebarannya. Radio Pemda Pelalawan telah memiliki pemancar yang berkekuatan 3000 watt, namun masih belum menjangkau kecamatan-kecamatan yang berada pada wilayah Timur Kabupaten Pelalawan. Agar kecamatan-kecamatan tersebut dapat

RENSTRA 2011-2016 48

BAB II


menerima siaran Radio Pemda Pelalawan maka harus direlay terlebih dahulu. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi BPMP2T Kabupaten Pelalawan maka diperlukan ketersediaan dana. Berikut ini disajikan data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.

RENSTRA 2011-2016 49

BAB II

BPMP2T, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan TABEL 2.14 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA BPMP2T KABUPATEN PELALAWAN Anggaran pada tahun ke – (dalam juta rupiah)

Uraian Program

Realisasi Anggaran pada Tahun ke(dalam juta rupiah)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kualitas Sarana Transportasi Rakyat

-

-

-

329,253

1.014,092

-

-

-

324,680

975,179

-

-

-

74,914

547,441

-

-

-

74,514

-

-

-

168,440

-

-

-

-

-

-

-

368,378

529,449

-

-

-

-

-

-

581,892

-

-

-

-

30,987

-

-

-

108,194

(12)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) 2 3 4 5

Anggaran

Realisasi

(17)

(18)

(13)

(14)

(15)

(16)

-

-

-

98,61

96,16

208,00

200,35

544,031

-

-

-

99,47

99,38

630,76

630,11

167,770

-

-

-

-

99,60

-

-

-

-

354,713

492,981

-

-

-

96,29

93,11

43,72

38,98

-

-

-

549,092

-

-

-

-

94,36

-

-

-

-

30,987

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

93,254

-

86,19

-

-

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

-

RENSTRA 2011-2016

-

-

-

-

-

52,323

-

-

-

-

52,323

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

337,531

362,070

-

-

-

308,901

361,370

-

-

-

91,52

99,81

7,27

16,99

BAB II

50


Keseluruhan pendanaan pelayanan pada BPMP2T Kabupaten Pelalawan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan. Pada Tabel 2.14

sebelumnya disajikan data Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada BPMP2T Kabupaten Pelalawan untuk pelaksanaan Renstra tahun 2006 s.d 2010. Rasio antara realisasi dan anggaran program untuk tahun 2009 dan 2010 rata-rata mencapai 97,93% dan 94,84%. Tingkat penyerapan dana tidak mencapai 100 % disebabkan selisih antara pagu anggaran dengan nilai kontrak. Secara keseluruhan, program-program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dalam progress pekerjaan masih sering terjadi keterlambatan penyerapan dana bila dibanding dengan rencana anggaran kas yang telah disusun. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Mendukung tercapainya salah satu misi RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011-2016 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang dijabarkan dalam kebijakan umum yaitu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar dan program pembangunan daerah yaitu (1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan (2) Program pembangunan sarana dan prasaranan perhubungan. Wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari daratan dan perairan. Aktivitas masyarakat yang semakin meningkat perlu ditunjang dengan pelayanan transportasi yang memadai. Kabupaten Pelalawan hingga saat ini belum 12 Renstra BPMP2T 2011-2016


memiliki terminal bus yang memadai sebagai tempat naik dan turun penumpang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Hal ini menyebabkan angkutan umum yang beroperasi belum dapat ditertibkan. Demikian juga halnya dengan transportasi masyarakat di daerah pesisir seperti Kecamatan Kuala Kampar. Sebagai wilayah terluar dari Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar menjadi pintu gerbang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Provinsi Kepri dan negara tetangga Singapura dan Malaysia sehingga diperlukan pembenahan terhadap infrastruktur yang ada dan penambahan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Ketersediaan sumber daya manusia aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada sektor penanaman modal dan pelayanan perijinan masih relatif belum memadai. Kendati jumlah aparatur cenderung mengalami pertambahan, akan tetapi kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kualifikasi teknis yang dibutuhkan. Kelemahan ini mungkin dapat teratasi melalui peluang yang ditawarkan oleh Kementrian Perhubungan R.I dan Kementrian Kominfo R.I setiap tahun melalui program-program diklat teknis yang bertujuan untuk peningkatan kualitas aparatur baik yang didanai APBN maupun swadana. Pada bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, dampak globalisasi

telah

menimbulkan

konsekuensi

logis

berupa

perubahan

lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun daerah. Melihat dari kondisi dan kemampuan yang ada maka baik pemerintah maupun masyarakat memerlukan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk dapat menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata 13 Renstra BPMP2T 2011-2016


mampu dan siap bersaing dan bersanding dalam pergaulan internasional, nasional dan regional. Ancaman ini dapat diminimalisasi salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sarana yang ampuh, di tengah

kesadaran

masyarakat

akan

kebutuhan

informasi,

untuk

memperkenalkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan programprogram pembangunan yang direncanakan. Tersedianya provider penyedia layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan teknologi informasi. Keberadaan menara telekomunikasi dari berbagai provider yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan telah mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan saat ini telah dapat mengakses layanan internet melalui jaringan yang disediakan oleh provider layanan internet.

14 Renstra BPMP2T 2011-2016

2.1.Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi BPMP2T

Recommend Documents