GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas ESDM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah.
Struktur
organisasi
ini
merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 1 Tahun
2002).
dimaksudkan
Perubahan untuk
organisasi
meningkatkan
perangkat
daerah
produktivitas
ini
organisasi,
mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan
fungsi-fungsi,
menghilangkan
tingkatan
dan
pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya
mineral
berdasarkan
asas
otonomi
daerah
dan
tugas
pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral; b. penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
bidang energi dan sumber daya mineral;
8
c. pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota; d. pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral; f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Geologi, Mineral dan Batubara 4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi 5. Bidang Ketenagalistrikan 6. Bidang Minyak dan Gas Bumi 7. Balai ESDM Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 2, komposisi jabatan struktural di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 (satu) orang Esselon II, 9 (sembilan) orang esselon III, dan 24 (dua puluh empat) orang esselon IV, sampai dengan kondisi bulan Agustus
9
2013, masih ada 1 (satu) posisi jabatan Esselon IV yang belum terisi, yaitu di Seksi Pengawasan Air Tanah. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 (empai) Balai ESDM setingkat eselon III yaitu Balai ESDM Wilayah Solo, Balai ESDM Wilayah Serayu Utara, Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan. Sedangkan untuk
jabatan fungsional, sampai dengan kondisi bulan
Agustus 2013, jabatan tersebut belum terisi, karena belum adanya ketentuan dan petunjuk teknis yang mengatur jabatan fungsional di SKPD Dinas ESDM, selain tentunya terkait dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompoten untuk jabatan-jabatan fungsional bidang ESDM.
10
KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KASUBBAG. KEUANGAN
KASUBBAG. PROGRAM
KABID. GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA
KABID. AIR TANAH DAN PANAS BUMI
KABID. KETENAGALISTRIK AN
KABID. MINYAK DAN GAS BUMI
KASI. PEMETAAN POTENSI DAN TEKNOLOGI
KASI. HIDROLOGI & PENYELIDIKAN PANAS BUMI
KASI. PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIK AN
KASI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI & PENGUSAHAAN MIGAS
KASI. PEMBINAAN & KELAIKAN KETENAGALISTRIK AN
KASI. PENGAWASAN MIGAS
KASI. BINA PENGUSAHAAN MINERAL
KASI. EKSPLOITASI AIR TANAH DAN PANAS BUMI
KASI. K3L
KEPALA BALAI ESDM
KEPALA BALAI ESDM
KEPALA BALAI ESDM
KEPALA BALAI ESDM
WIL. SOLO
WIL. KENDENG MURIA
WIL. SERAYU SELATAN
WIL. SERAYU UTARA
KASUBBAG TU
KASUBBAG TU
KASUBBAG TU
KASUBBAG TU
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PEMBINAAN & PENYULUHAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
Gambar 2. 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (PERDA Nomor 6ahun 2008)
11
Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber
Daya
Mineral
Provinsi
Jawa
Tengah
per
unit
kerja,
sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 2.1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kepala
Dinas
memimpin
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas, membawahkan: a. Sekretariat; b. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara; c. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi; d. Bidang Ketenagalistrikan; e. Bidang Minyak Dan Gas Bumi; f. UPT; g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.2. Sekretariat Energi dan Sumber Daya Mineral: Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
12
a. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; b. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; c. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian
sebagaimana
dimaksud,
masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 1). Subbagian Program Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas. 2). Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
13
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
penyelenggaraan
teknis
secara
terpadu,
pembinaan, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas. 2.3. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di
bidang
pemetaan
potensi
dan
teknologi,
bina
pengusahaan mineral dan batubara, dan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di
bidang
kesehatan,
keselamatan
kerja
dan
lingkungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara, membawahkan: 1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi;
14
2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara; 3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara. 1) Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi Seksi
Pemetaan
melakukan
Potensi
penyiapan
Dan
bahan
Teknologi
mempunyai
tugas
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemetaan potensi dan teknologi, meliputi : a. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota; b. Pengelolaan
data
dan
informasi
mineral,
batubara,
serta
pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi; c. Penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, pada wilayah provinsi; e. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi; f. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota; g. Penetapan
pengelolaan
lingkungan
geologi,
geologi
teknik,
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota; h. Pengelolaan data dan inventarisasi informasi geologi pada wilayah provinsi terutama lintas kabupaten/kota. 2) Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara
15
Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelak-sanaan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara, meliputi : a. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; b. Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; c. Pemberian
izin
badan
usaha
jasa
pertambangan
mineral,
batubara dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota; d. Pembinaan usaha produksi tambang, batubara, pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; e. Pembinaan
inspektur
tambang
serta
pembinaan
jabatan
fungsional provinsi; f. Pengelolaan
dan
pembinaan
pelaksanaan
izin
usaha
jasa
pertambangan mineral, batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota. 3) Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, meliputi:
16
a. Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; b. Pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara
dalam
rangka
penanaman
modal
lintas
kabupaten/kota; c. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional; d. Pembinaan
dan
pengawasan
pengusahaan
KP
lintas
kabupaten/kota; e. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota; f. Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
izin
usaha
pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota; g. Pengangkatan Inspektur Tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi; h. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 2.4. Bidang Air Tanah dan Panas Bumi Bidang
Air
Tanah
Dan
Panas
Bumi
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, dan eksploitasi air tanah dan panas bumi.
17
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi, membawahkan: 1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi; 2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi. 1) Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan bidang hidrogeologi dan penyelidikan panas bumi, meliputi : a. Penyusunan
data
dan
informasi
usaha
panas
bumi
lintas
kabupaten/kota; b. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota; c. Pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah serta penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan air tanah di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan inventarisasi panas bumi dan air tanah di wilayah provinsi jawa tengah; e. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
18
f. Pembinaan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja,
lingkungan
konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha air tanah dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional. 2) Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan bidang eksploitasi air tanah dan panas bumi, meliputi: a. Pemberian
rekomendasi
teknis
untuk
izin
pengeboran,
izin
penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; b. Pemberian
izin
usaha
panas
bumi
pada
wilayah
lintas
kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; c. Pemberian izin badan usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; e. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota; f. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha
air
tanah
dan
panas
bumi,
pada
wilayah
lintas
kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
19
g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota; h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha air tanah dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa air tanah dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas
kabupaten/kota
serta
panas
bumi
yang
berdampak
lingkungan langsung lintas kabupaten/kota. 2.5. Bidang Ketenagalistrikan Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan ketenagalistrikan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; 2) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan.
20
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan. 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan ketenagalistrikan, meliputi : a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan; b. Penetapan
rencana
umum
ketenagalistrikan
daerah
(RUKD)
regional; c. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional; d. Pemberian
Izin
Usaha
Ketenagalistrikan
untuk
Kepentingan
Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota; e. Pemberian IUKS yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota; f. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrika; g. Pengembangan energi baru terbarukan. 3) Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kelaikan ketenagalistrikan, meliputi : a. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi; b. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi;
21
c. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi; d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi; e. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan inspektur dan jabatan fungsional ketenagalistrikan provinsi. 2.6. Bidang Minyak dan Gas Bumi Bidang
Minyak
Dan
Gas
Bumi
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, dan pengawasan minyak dan gas bumi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Minyak Dan Gas Bumi mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi; c.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi; 2) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Minyak Dan Gas Bumi. 1) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
22
Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis
pembinaan
dan
pelaksanaan
di
bidang
pengembangan teknologi dan pengusahaan minyak dan gas bumi, meliputi : a. Pelaksanaan inventarisasi migas pada wilayah provinsi; b. Pengelolaan
data
potensi
minyak
dan
gas
bumi
lintas
kabupaten/kota; c. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupen/kota; d. Pemberian
rekomendasi
kegiatan
eksplorasi
migas
lintas
kabupaten/kota; e. Pemberian
persetujuan
prinsip
kegiatan
migas
lintas
kabupaten/kota; f. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan g. Inventarisasi
pengembangan
teknologi
bahan
bakar
nabati
(biofuel); h. Pengelolaan data teknologi minyak dan gas; i. Sinkronisasi dan penyusunan program desa mandiri energi; j. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED); k. Penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis; l. Memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi. 3) Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi. Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan minyak dan gas bumi, meliputi : 23
a. Pengawasan jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM; b. Pengawasan pencantuman nomor pelumas terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundangundangan; c. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi; d. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota; e. Penetapan HET LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan; f. Pemantauan dan kerjasama bidang minyak dan gas bumi; g. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga eceran dan penyaluran bahan bakar minyak; h. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi; i. Pengawasan
terhadap
kegiatan
usaha
perusahaan
jasa
penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan; j. Pengangkatan dan pembinaan Inspektur Migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi dan memberikan layanan informasi bidang minyak dan gas bumi. 2.7. Balai ESDM Wilayah Solo Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar,
Kota
Surakarta,
Kabupaten
Wonogiri,
Kabupaten
24
Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan
penyiapan
bahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.8. Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten
Pati, Kabupaten Rembang,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kota Semarang. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral.
25
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan penyiapan bahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. c. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.9. Balai ESDM Wilayah Serayu Utara Melaksanakan
sebagian
kegiatan
teknis
operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan,
Kota
Tegal,
Kabupaten
Tegal,
Kabupaten
Brebes,
Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan
penyiapan
bahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
26
2.10. Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral dengan wilayah kerja meliputi : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. a. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bidang energi dan sumber daya mineral. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Melakukan
penyiapan
bahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan dan pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. d. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.11. Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.
27
Tabel 2. 1. Distribusi Berdasarkan Status Pegawai No
STATUS
Jumlah
1.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
141
2.
Tenaga Kontrak
35 Total
186
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013 Tabel 2.2. Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai No
Unit Kerja
Esselon
Jumlah
1.
Kepala Dinas
Eselon II/a
1
2.
Sekretaris
Eselon III/a
1
3.
Kepala Bidang
Eselon III/a
4
4.
Kepala Balai ESDM
Eselon III/a
4
5.
Kasubag/Kepala Seksi
Eselon IV/a
24
Total
34
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Berdasarkan status dan golongannya, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 29 21
21
19
16 9
0 Golongan I/c
Golongan I/d
Golongan II/a
0 Golongan II/c
Golongan II/d
Golongan III/a
Golongan III/b
Golongan III/c
Golongan III/d
Golongan IV/a
Golongan IV/b
5
4
2
1
Golongan I/b
8
Golongan II/b
6
Golongan IV/ c
30 25 20 15 10 5 0
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Gambar 2.2.
28
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
SLTA/STM/S MK/MAN 29%
SLTP 5%
Strata 2 (S2) 20%
Strata 1 (S1) 40% Diploma III (D3) 6% Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Gambar 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tabel 2.3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan No
Unit Kerja
Jumlah
1.
Golongan IV/ c
1
3.
Golongan IV/b
6
4.
Golongan IV/a
8
5.
Golongan III/d
21
6.
Golongan III/c
16
7.
Golongan III/b
21
8.
Golongan III/a
29
9.
Golongan II/d
2
10.
Golongan II/c
4
11.
Golongan II/b
9
12.
Golongan II/a
19
14.
Golongan I/d
0
15.
Golongan I/c
5 Total
141
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
29
Tabel 2.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan
No
Unit Kerja
Jumlah
1.
Strata 2 (S2)
29
2.
Strata 1 (S1)
56
3.
Diploma III (D3)
4.
SLTA/STM/SMK/MAN
5.
SLTP
8 41 7 Total
141
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Tabel 2.5. Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
No
Unit Kerja
Jumlah
1.
SPAMEN / DIKLAT PIM II
1
2.
SPAMA / DIKLAT PIM III
8
3.
ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV Total
23
32
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013
Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, antara lain : 1. Gedung Kantor Dinas (Pusat) di Semarang dan Balai ESDM di 4 lokasi, yaitu : Solo, Pati, Pekalongan dan Purworejo beserta perlengkapannya. 2. Rumah Dinas di Semarang 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1 (satu) unit, Balai ESDM Wilayah Solo 1 (satu) unit dan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1 (satu) unit. 3. Mobil Dinas sebanyak 11 Unit dan sepeda motor sebanyak 7 Unit.
30
4. Laboratorium Teknik 5. Bengkel Geologi 6. Alat Bor 7. GPS, Kompas dan peralatan teknis pendukung lainnya
Selain
sarana
gedung
perkantoran
dan
sarana
mobilitas
(kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perlengkapan survey di bidang pertambangan dan energi, dan lain sebagainya.
31
